Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkot Surabaya Kumpulkan Lurah Hingga Camat Surabaya Tandatangani Bersedia Dipecat Jika Melakukan Pungli

    Pemkot Surabaya Kumpulkan Lurah Hingga Camat Surabaya Tandatangani Bersedia Dipecat Jika Melakukan Pungli

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh Lurah, Camat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dikumpulkan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dipecat, apabila mereka terbukti melakukan pungutan liar atau pungli, pada Selasa (9/9/2025).

    Mereka dikumpulkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi di lantai 6 Pemkot Surabaya. Pertemuan ini sebagai respons atas laporan masyarakat terkait praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat, salah satunya yang terjadi di Kelurahan Kebraon.

    ​Dalam pertemuan tersebut, para pejabat diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia dipecat. Langkah tegas ini diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberantas praktik pungli dan menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

    “Saya sampaikan pada seluruh teman-teman OPD ini. Jika terjadi lagi (pungli), maka tidak ada lagi pengampunan langsung pecat,” kata Eri, Selasa (9/9/2025).

    Disamping meminta seluruh lurah, camat dan OPD membuat surat pernyataan tertulis. Eri Cahyadi juga meminta agar mereka mensosialisasikan ke setiap warga masyarakat bahwa dalam setiap pengurusan izin tidak ada pungutan biaya.

    “Yang kedua, dia harus bisa melakukan sosialisasi. Kalau sudah melakukan sosialisasi, melakukan pengumuman, ternyata masih ada anak buahnya yang begitu (pungli), berarti kan (otomatis) bukan tugasnya lagi, sudah selesai tugasnya,” jelasnya.

    Ia menegaskan, pemecatan ini berlaku bagi semua pegawai atau pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, baik itu PNS, ASN maupun non ASN.

    Eri juga menambahkan, agar masyarakat turut berperan aktif mengawasi semua pegawai. Apabila ditemukan bukti adanya pungli, masyarakat diimbau untuk melaporkan temuannya tersebut melalui aplikasi Wargaku, kanal medsos Sapa Warga maupun medsos Eri Cahyadi.

    “Warga Surabaya tidak boleh takut. Jangan pernah takut dikucilkan oleh warganya. Jangan pernah takut akan dikucilkan oleh oknum-oknum, katanya RT, RW, tidak ada. Insyaallah RT, RW Surabaya itu luar biasa, luar biasa,” tutupnya. (rma/ted)

  • DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mewakili tujuh fraksi menandatangani sembilan butir tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember, Selasa (9/9/2025).

    Sejumlah anggota DPRD Jember itu di antaranya adalah Ahmad Halim (Ketua DPRD/Gerindra), Widarto (Wakil Ketua/PDIP), Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua/Nasdem), Fuad Ahsan (Wakil Ketua/PKB), Hanan Kukuh Ratmono (Ketua Gerindra), Nilam Noor Fadilah (Golkar), Candra Ary Fianto (PDIP), Nanang Natsir (PKS), dan Ikbal Wilda Fardana (PPP).

    Dalam tuntutannya, mahasiswa menuntut pembebasan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak.

    “Usut tuntas dan adili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi, mulai dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan,” kata Abdul Aziz, koordinator aksi.

    Massa aksi juga menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kegagalannya dalam menegakkan
    prinsip-prinsip kemanusiaan.

    “Kami mendesak juga reformasi institusi POLRI secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat,” kata Aziz.

    Para mahasiswa juga mendesak publikasi anggaran DPR dengan rincian penjelasan tentang gaji, tunjangan, pensiunan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya secara transparan.

    “Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang
    Pemilihan Umum. Lakukan Reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik,” kata Aziz.

    Dalam situasi saat ini, mahasiswa menuntut pengembalian TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Terakhir, mahasiswa mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat.

    Widarto berterima kasih kepada mahasiswa yang melakukan aksi dan memberikan aspirasi. “Kami siap melakukan koreksi diri,” katanya. [Wir/ted]

  • Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan, harus dipahami sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

    Menurutnya, perubahan ini bukan hanya soal pergantian figur di kursi menteri.

    “Pergantian Menko Polkam ini bukan soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menko Polkam bukan hanya jabatan politik, tapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno, di Surabaya, Selasa (9/9/2025).

    Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menilai, reshuffle tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan. Menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik.

    “Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

    Hardjuno juga menyebut perombakan di bidang ekonomi, terutama terkait posisi Sri Mulyani. Dia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang dinilainya membuat utang negara terus meningkat.

    “Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” paparnya.

    Menurut Hardjuno, ketiadaan Sri Mulyani dalam kabinet baru harus menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan fiskal. Dia berharap pemerintah lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

    “Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” tutur Hardjuno.

    Dia juga mengingatkan bahwa reshuffle selalu sarat dimensi politik. Namun, kepentingan politik tidak boleh menyingkirkan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

    “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

    Hardjuno menekankan bahwa perombakan kabinet harus membawa arah baru bagi pembangunan nasional. Dia menilai, pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, dan mampu mewujudkan ekonomi inklusif.

    “Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Reshuffle harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Bupati Sampang Rotasi 32 Pejabat, H. Slamet Junaidi: Bukan Seremonial tapi Tanggung Jawab

    Bupati Sampang Rotasi 32 Pejabat, H. Slamet Junaidi: Bukan Seremonial tapi Tanggung Jawab

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 32 pejabat administrator dan pengawas. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dengan disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Usai pelantikan, H. Slamet Junaidi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi yang harus dilakukan demi menjaga ritme pemerintahan.

    “Ini bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga. Ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

    Pria yang akrab disapa H Idi itu juga berharap pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, bekerja secara profesional, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

    “Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sampang ini diharapkan dapat memperkuat soliditas pemerintahan, meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, serta mendukung tercapainya program pembangunan daerah,” harapnya.

    Langkah rotasi ini diharapkan menjadi momentum pembenahan birokrasi di Kabupaten Sampang, sekaligus dorongan agar aparatur lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah ke depan. [adv/sar/ian]

  • Bupati Tulungagung Serahkan Petikan SK PPPK, Masih Ada Formasi Belum Terisi

    Bupati Tulungagung Serahkan Petikan SK PPPK, Masih Ada Formasi Belum Terisi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebanyak 77 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima petikan salinan SK dari Pemkab Tulungagung. Mereka dinyatakan diterima sebagai PPPK tahap kedua. Para ASN ini akan dikontrak selama 3 tahun.

    Meski begitu tidak semua formasi yang dibuka dalam rekrutmen PPPK tahap kedua ini terisi sepenuhnya. Masih terdapat 10 formasi yang kosong dalam perekrutan ini.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan para ASN yang baru menerima SK ini diharapkan bisa bekerja secara maksimal. Mereka diminta untuk selalu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Terlebih saat ini kondisi kinerja ASN banyak mendapat sorotan masyarakat.

    “Untuk itu saya berharap para ASN baru ini bisa bekerja maksimal dan sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

    Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto mengatakan rekrutmen PPPK tahap kedua tahun ini dibuka setelah formasi yang tersedia tidak terpenuhi di tahap pertama.

    Tahun ini Pemkab membuka total 521 formasi PPPK. Namun dalam perekrutan tahap pertama masih terdapat 88 formasi yang belum terpenuhi.

    “Akhirnya untuk mengisi formasi tersebut kami membuka perekrutan PPPK tahap kedua, pesertanya non ASN yang aktif bekerja di instansi minimal 2 tahun,” tuturnya.

    Terdapat 2.740 pelamar dalam perekrutan PPPK tahap kedua ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 77 pelamar dinyatakan lolos ujian dan diterima sebagai PPPK.

    Dengan jumlah tersebut masih terdapat 10 formasi yang tidak terisi. Hal ini dikarenakan tidak ada pelamar yang mendaftar di posisi tersebut. “Terkait formasi yang tidak terisi tahun ini akan kami bahas lagi untuk dibuka tahun depan, namun hal itu masih menunggu petunjuk selanjutnya,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Ada Rekening Untuk Judol, Mensos : Akan Kami Periksa dan Alihkan ke Orang Lain

    Ada Rekening Untuk Judol, Mensos : Akan Kami Periksa dan Alihkan ke Orang Lain

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan sebanyak 300 ribu lebih penerima bantuan sosial (bansos) tidak lagi menerima bantuan. Mereka yang tidak menerima lagi diduga rekening penerima digunakan untuk judi online.

    “Akan kita periksa. Sekarang lebih dari 300 ribu yang gak dapet lagi. Kita validasi kalau memang bener (untuk judol) ya mereka gak dapet bansos lagi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kota Malang, Senin, (8/9/2025).

    Gus Ipul ingin melakukan evaluasi dan perombakan penerima bansos jika memang benar rekening yang terdaftar untuk judi online. Dia ingin penyaluran bansos benar tepat sasaran. Kepada masyarakat yang memang berhak menerima.

    Meski begitu Gus Ipul menegaskan Kemensos tidak kaku. Jika memang rekening penerima juga digunakan untuk Judol kemudian dihapus penerimaannya. Si penerima masih hisa mengajukan pendataan lagi asalkan memang membutuhkan atau data lama dimanfaatkan orang lain.

    “Ya dihentikan. Kalau dia memang bener bener butuh ya harus lewat proses pendataan ulang. Kita beri kesempatan ulang juga. Jadi memang ada yang mungkin dimanfaatkan orang lain. Itu perlu kita proses, kita periksa dan pastikan lagi,” ujar Gus Ipul.

    Kemensos sendiri telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos. Dalam rangka Bansos tepat sasaran itu, mereka melakukan konsolidasi bersama BPS. Dari 12 juta penerima yang sudah dicek ulang. Sebanyak 2 juta tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos.

    “Setelah itu kita bergerak ke PPATK untuk memeriksa NIK dari penerima bansos. Baru kita ke perbankan dan ditemukanlah itu tadi 600 ribu lebih penerima bansos yang dari kemensos diduga melakukan atau terlibat dalam judol. Jadi kita alihkan, tidak dikurangi. Alokasi tetap, dialihkan ke mereka yang lebih berkah,” ujar Gus Ipul. (luc/kun)

  • Warga Mandiku Datangi Gedung DPRD Jember Gara-gara Patok Tanah

    Warga Mandiku Datangi Gedung DPRD Jember Gara-gara Patok Tanah

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah perwakilan warga Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (8/9/2025), untuk mempertanyakan pemasangan patok batas tanah di area rumah dan lahan masyarakat.

    Ketua Gerakan Petani (Gertani) Jember Agus Sutrisno khawatir ada oknum yang bermain dalam pemasangan patok tersebut, pada saat pemerintah sudah setuju untuk melepas tanah yang sudah ditinggali warga di kawasan hutan.

    Warga Dusun Mandiku sudah bertahun-tahun memperjuangkan hak atas tanah di lahan hutan yang sudah didiami selama turun-termurun. Pemasangan patok menjelang pelepasan lahan oleh pemerintah, menurut Agus, akan memicu konflik antarwarga yang memperjuangkan hak atas tanah sejak awal.

    “Ini namanya pembodohan publik. Ini harus dihentikan. Tidak boleh terus-menerus kejadian begini. Masyarakat bawah memang bodoh tapi jangan dibodoh-bodohi. Pada prinsipnya kami terus akan tetap menangkal isu-isu yang menyesatkan ini,” kata Agus.

    “Isu yang terbaru bahwasanya yang akan dilepas adalah pemukimannya saja. Jadi, lahan sekitar rumah, uakni lahan pertanian atau lahan pekarangan itu langsung dijadikan kawasan hutan. Sudah barang tentu kita tolak, karena lahan itu hasil babatan mbah-mbah kami, bahkan sebelum Perhutani ada, kita sudah ada di situ,” kata Agus.

    Ketua Paguyuban Perjuamgan Petani Mbah Ungu Mandiku Atiman mempertanyakan prosedur dan acuan regulasi pematokan tanah tersebut. “Yang saya inginkan adalah pelepasan tanah dulu, baru lahirlah pematokan-pematokan,” katanya.

    Kepala Desa Sidodadi Suyono membenarkan adanya pemasangan patok itu. Namun dia menegaskan, semua dilakukan setelah ada sosialisasi dengan mengundang tokoh masyarakat. “Bukan pengukuran tanah. Kalau pengukuran tanah, itu ranahnya BPN (Badan Pertanahan Nasional). Cuma memasang patok,” katanya.

    “Kenapa kami melakukan pemasangan patok? BPN turun nek bareng masang patok (kalau bersamaan dengan memasang patok), ini akan kelamaan nanti. Kasihan petugas BPN,” kata Suyono.

    Suyono juga mengaku sebagai ahli waris dari pejuang tanah di Mandiku. “Bapak saya dulu pernah dipenjara gara-gara tanah Mandiku,” katanya.

    Suyono mendukung perjuangan warga Mandiku untuk memperoleh hak atas tanah di kawasan hutan. “Tidak hanya rumah, tapi juga sawah yang diperjuangkan,” katanya.

    Kepala Dusun Mandiku Sumar membenarkan pernyataan Suyono. “Kita cuma pemasangan patok. Kita mendapat dari BPN, disuruh segera memasang patok di batas antara lahan dan pekarangan yang sudah ada SK-nya. Jadi sekali lagi tidak pernah kita melakukan pengukuran,” katanya.

    Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan BPN Jember Mardi Siswoyo mengatakan, pemerintah akan melepaskan 1,188 bidang.tanah dengan luas 67 hektare di Desa Sidodadi lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk warga.

    Mardi mengaku meminta kepada pemerintahan desa untuk memasang patok agar BPN bisa segera mengukur tanah yang hendak dilepaskan untuk warga. “Karena terus terang yang paling memakan waktu banyak adalah pemasangan patok dan pengukuran,” katanya.

    “Manakala pemasangan patok dan pengukuran sudah selesai hampir 40 persen, itu sudah terselesaikan. Di Desa Sidodadi di ada beberapa hal yang memang perlu dibicarakan agar kita saling memahami. Tujuan kami adalah bagaimana patok itu segera dipasang, dan kami segera mengukur,” kata Mardi. [wir]

  • Pegawai Kelurahan Kebraon Surabaya Mengaku Lakukan Pungli Adminduk

    Pegawai Kelurahan Kebraon Surabaya Mengaku Lakukan Pungli Adminduk

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendatangi oknum pegawai Kantor Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, yang dilaporkan warga melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk), Senin (8/9/2025).

    ​Eri dengan sengaja datang diam-diam melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada pukul 07.30 WIB. Setibanya di sana, ia langsung memberikan peringatan keras kepada seorang pegawai pria berinisial B yang diduga terlibat pungli.

    ​Saat dikonfrontasi, B tidak dapat mengelak. Ia mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa ia melakukan pungli sebesar Rp500 ribu untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) seorang warga.

    ​Terungkapnya, laporan pungli ini berasal dari aduan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk akun Instagram dan nomor WhatsApp pribadi Wali Kota Eri.

    ​”Sebenarnya saya itu kan selalu saya katakan. Saya itu terbuka dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan hal apapun, melalui Instagram saya, melalui WA yang ke saya. Itu selalu ada laporan juga ke inspektur,” ungkap Wali Kota Eri, Senin (8/9/2025).

    ​Selama sidak, seluruh pegawai Kelurahan Kebraon sebelumnya dikumpulkan untuk diberikan pengarahan langsung oleh Wali Kota. Eri meminta kejujuran dari oknum yang terlibat, sekaligus menginstruksikan semua pegawai untuk membuat surat pernyataan.

    ​Surat pernyataan tersebut menegaskan komitmen mereka untuk tidak lagi melakukan pungli. Eri menambahkan bahwa pelanggaran akan ditindak dengan sanksi berat, bahkan sampai pemberhentian dari jabatan.

    ​Setelah membuat surat pernyataan, B kembali menghadap Wali Kota Eri dan mengakui bahwa pungli tersebut tidak hanya ia lakukan sendiri. Ia bersekongkol dengan oknum ketua RT setempat. Meski demikian, Wali Kota Eri memutuskan untuk memaafkan oknum pegawai tersebut. Ia menghargai kejujuran B yang berani mengakui kesalahannya.

    ​”Saya memaafkan karena pegawai tersebut mau berkata jujur dan mengakui perbuatannya, karena setiap manusia punya kesalahan,” kata Eri.

    ​Lebih lanjut, Eri menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli di seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal ini dilakukan demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. ​”Saya sampaikan di Surabaya sudah ada Peraturan Wali Kota (Perwali) gratifikasi. Tidak boleh siapapun itu menerima uang dan tidak boleh siapapun itu meminta uang,” tegas Eri.

    ​Sebagai langkah lanjutan, Cak Eri telah menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap oknum pegawai berinisial B.

    ​Selain itu, langkah-langkah konkret sebagai upaya pencegahan juga akan diterapkan di seluruh instansi Pemkot. Semua pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), maupun tenaga lapangan, wajib membuat surat pernyataan di atas materai. Surat tersebut berisi komitmen untuk tidak menerima atau meminta uang dalam bentuk apa pun saat memberikan pelayanan publik.

    ​”Kedua, saya minta tidak ada lagi pelayanan publik yang berbelit-belit. Petugas harus membantu dan memberikan solusi, atau melapor kepada pimpinan jika ada kendala,” tambah Eri.

    ​Ia juga kembali mengingatkan bahwa pelayanan publik harus berjalan sesuai jadwal, dimulai tepat pukul 07.30 WIB. Pada sidak kali ini, Eri masih menemukan kelalaian di mana kantor pelayanan belum dibuka sesuai jam yang ditetapkan.

    ​Terakhir, Eri memberikan peringatan tegas bagi seluruh pegawai Pemkot Surabaya. Jika ada yang terbukti melakukan pungli lagi setelah peringatan ini, tidak akan ada lagi toleransi. ​”Kalau sudah peringatan ini lagi, maka tidak ada lagi peringatan tertulis langsung dicopot dari pegawai Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (rma/kun)

  • Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Ajak Warga Peduli Deteksi Dini TBC

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Ajak Warga Peduli Deteksi Dini TBC

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit Tuberkulosis (TBC). Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit menular TBC di Pendopo Kantor Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon.

    Penyuluhan ini diikuti oleh kader TBC, koordinator Posyandu, kader motivator kesehatan, Pokjakes, Ketua LPM, tokoh masyarakat, hingga perwakilan RT/RW setempat. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai gejala dan cara mengenali TBC.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit menular TBC di Pendopo Kantor Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon. [Foto : ist]“Masyarakat perlu memahami apa itu TBC dan bagaimana mengenalinya. Dengan pengetahuan dan kepedulian yang lebih baik, kita bisa memutus mata rantai penyebaran TBC di lingkungan kita,” ujarnya, Senin (8/9/2026).

    Ning Ita menekankan bahwa TBC merupakan penyakit menular yang berbahaya karena penularannya cepat, terlebih pada anak-anak. Jika tidak segera ditangani, TBC bahkan dapat memicu stunting. Untuk itu, Ning Ita mengajak warga agar aktif berperan menemukan sekaligus melaporkan kasus TBC di lingkungannya.

    “Tugas masyarakat adalah menemukan dan melaporkan. Sementara tugas kami pemerintah adalah mengobati dan menyembuhkan,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia berharap edukasi ini tidak berhenti pada peserta, melainkan dapat diteruskan kepada warga lain melalui semangat getok tular. Dengan semakin banyak masyarakat yang teredukasi, diharapkan pasien bisa segera mendapat pengobatan dan rantai penularan TBC dapat diputus. [tin/but]

  • Wali Kota Mojokerto Dorong Warga Manfaatkan Pekarangan

    Wali Kota Mojokerto Dorong Warga Manfaatkan Pekarangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kader PKK di Kelurahan Surodinawan untuk aktif mengkampanyekan gerakan menanam di pekarangan rumah. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi manfaat menanam yang berlangsung di Aula KWT Srikandi Jaya, Lingkungan Ketidur, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pola hidup sehat tidak harus mahal. “Selama ini masyarakat sering berpikir makanan sehat itu identik dengan makanan mahal. Padahal jika kita mau memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur, lombok, atau terong, justru lebih hemat dan lebih sehat,” ungkapnya, Senin (8/9/2025).

    Ning Ita juga menyinggung persoalan kesehatan di Kota Mojokerto, salah satunya meningkatnya kasus diabetes pada usia muda. Menurutnya, pola makan praktis dan kurang sehat menjadi salah satu faktor utama. Ning Ita mendorong KWT dan PKK agar masif menggerakkan warga memanfaatkan lahan sekitar rumah. Pemkot Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri sosialisasi manfaat menanam di Aula KWT Srikandi Jaya, Lingkungan Ketidur, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. [Foto : ist]“Sehat itu pilihan. Kalau orang tua membiasakan anak-anak makan makanan sehat sejak kecil, itu akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Dinas Ketahanan Pangan telah menyiapkan bibit gratis, mulai dari cabai, terong, hingga berbagai jenis sayuran lain. Kuncinya adalah kemauan. Media tanam bisa dari polybag, kaleng bekas, galon, atau wadah lain yang ada di rumah,” katanya.

    Menurutnya, media tanam tidak harus mahal. Pemerintah menyiapkan bibitnya dan KWT serta kader PKK yang menggerakkan masyarakat untuk mau menanam. Lebih jauh, Ning Ita menyebut gerakan menanam di pekarangan tak hanya bermanfaat bagi kesehatan dan penghematan biaya, tetapi juga berdampak pada penghijauan kota.

    “Saya menilai kualitas udara, air, dan tanah di Mojokerto semakin tertekan akibat padatnya pemukiman. Dengan menanam, kita membantu menghasilkan oksigen dan memperbaiki kualitas lingkungan yang akan diwariskan kepada anak cucu kita,” tambahnya didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mojokerto Novi Raharjo, Camat Prajurit Kulon, serta Lurah Surodinawan. [tin/but]