Category: Beritajatim.com Politik

Anggota DPRD Blitar Mandi Keringat saat Rapat Paripurna Usai Gedung Dibakar

Blitar (beritajatim.com) – Suasana gerah dan serba terbatas menyelimuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Selasa (9/9/2025). Ini adalah sidang paripurna perdana yang digelar di gedung dewan pasca amuk massa yang menghancurkan dan menjarah fasilitas wakil rakyat pada Minggu, 31 Agustus 2025 lalu.

Pemandangan kontras terlihat jelas. Sidang yang membahas agenda krusial, yakni penjelasan Bupati atas Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025 senilai Rp2,7 triliun, harus berlangsung di tengah keterbatasan fasilitas yang parah. Ruang paripurna yang menjadi sasaran utama amuk massa kini dalam kondisi memprihatinkan.

Tidak ada pendingin udara (AC) yang berfungsi, memaksa para anggota dewan dan hadirin menahan panas selama sidang berlangsung. Layar proyektor yang biasanya menampilkan materi rapat kini gelap gulita. Bahkan, meja-meja para legislator tampak polos tanpa lapisan kaca pelindung yang ikut hancur dalam kerusuhan.

Meski digelar dalam “kepungan” fasilitas yang rusak, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menegaskan bahwa roda legislatif tidak boleh berhenti. Menurutnya, agenda paripurna ini harus tetap dilaksanakan karena merupakan bagian dari rangkaian yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari.

“Paripurna ini sudah direncanakan sudah lama. Meski tempatnya terbatas, tetap berlangsung lancar. Bahkan anggota dewan juga banyak yang hadir,” ujar Supriyadi usai rapat.

Ia mengakui bahwa kondisi ruangan jauh dari ideal. Namun, ia memastikan perangkat paling vital seperti pengeras suara tetap diupayakan berfungsi agar jalannya sidang bisa diikuti oleh semua peserta.

Perbaikan Total Menunggu Anggaran Miliaran

Kondisi serba terbatas ini menjadi cerminan dari kerusakan masif yang ditaksir mencapai Rp10 miliar. Untuk memulihkannya, DPRD telah mengusulkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar dalam P-APBD 2025 sebagai anggaran perbaikan tahap awal.

Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk memperbaiki ruangan-ruangan vital yang menunjang kinerja harian para anggota dewan, termasuk ruang paripurna.

“Kalau untuk perbaikan total, nanti diusulkan pada anggaran perubahan 2025. Yang penting agenda dewan tetap dilaksanakan,” pungkas Supriyadi.

Meski demikian, pencairan dana perbaikan ini masih menunggu kepastian. Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan masih menunggu kemungkinan adanya bantuan dari pemerintah pusat sebelum finalisasi penggunaan dana APBD. Jika bantuan pusat tidak turun, Pemkab Blitar siap mengalokasikan dana tersebut melalui pembahasan detail bersama legislatif.

Untuk sementara waktu, para wakil rakyat di Blitar harus terbiasa bersidang dalam kondisi darurat, sebuah pengingat nyata dari dampak aksi anarkis yang melumpuhkan fasilitas kerja mereka. (owi/ian)

09/09/2025 20:14
Program Genting Tahap Pertama Disalurkan di Lamongan

Lamongan (beritajatim.com) – Bantuan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk tahap pertama, diserahkan di Pendopo Lokatantra Lamongan, Selasa (9/9/2025).

Bantuan ini disalurkan kepada 192 penerima manfaat, yang terdiri dari baduta berisiko stunting, serta ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK).

Ketua Tim Pengendali Genting Lamongan/ Anis Kartika Yuhronur Efendi, mengatakan Program Genting merupakan salah satu quick win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang bertujuan percepatan pembangunan keluarga sejahtera.

“Realisasinya dikemas melalui gotong-royong masyarakat, dengan cara menjadi orang tua asuh yang memberikan bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi, terutama selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” tuturnya.

Menurut Anis, program ini memiliki relevansi dengan program percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lamongan, yakni 1-10-100. Sehingga dalam merealisasikan program Genting hampir sama metodenya dengan 1-10-100, namun tetap akan dilakukan pembenahan agar maksimal.

“Sebenarnya dua tahun lalu, Pemkab Lamongan sudah merealisasikan program percepatan penurunan stunting 1-10-100. Sistem realisasinya mirip dengan program Genting. Program ini memang memiliki dampak nyata untuk penurunan angka dan resiko stunting, karena bantuannya langsung ditujukan untuk masyarakat yang terdaftar sebagai Baduta resiko stunting dan Ibu Hamil dengan Kondisi Kurang Energi Kronis (KEK),” tuturnya.

Bantuan terdiri dari dua macam, yakni bantuan nutrisi (makanan) dan non nutrisi (lingkungan sehat dan layak huni). Juga bantuan pendukung berupa edukasi kepada masyarakat.

Pada Baduta dengan resiko stunting akan menerima 1 (satu) paket bantuan dengan sekali makan per hari senilai 7 ribu rupiah (selama 90 hari) dan tambahan pemberian beras jenis Provit sebanyak 3 kilogram per anak. Sedangkan pada ibu hamil KEK akan menerima bantuan berupa susu hamil 10 box dalan tiga bulan.

“Seluruh bantuan diberikan secara bertahap, agar tidak ada penyalahgunaan bantuan yang diberikan,” kata Anis.

Selanjutnya, Anis menjelaskan terkait pelaporan hasil setelah menerima bantuan. Yangmana dilaksanakan dua minggu sekali melalui posyandu. Hal ini dilakukan agar bisa menilai apakah ada progres dari bantuan yang diberikan.

Dilaporkan oleh Anis, terhitung hari ini di Lamongan ada 192 penerima manfaat program Genting. Lalu untuk anggaran yang terkumpul adalah 135 juta untuk tahap satu di bulan September.

“Kami berharap program Genting bisa terlaksana dan memberikan dampak signifikan untuk masyarakat. Di Kabupaten Lamongan sendiri angka stunting mengalami penurunan dari 27,5 di tahun 2022 menjadi 6,9 di tahun 2024,” ujarnya. [fak/suf]

09/09/2025 19:56
Mbak Wali Buka Porsenijar Zona 2 Jatim: Ajang Guru Kembangkan Bakat dan Tingkatkan Kompetensi

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI tingkat Provinsi Jawa Timur Zona 2, Selasa (9/9/2025). Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna SMKN 2 Kediri ini, sebagai ajang atau wadah prestasi sekaligus silaturahmi para tenaga pendidik di zona 2 Jawa Timur.

Sekitar 104 atlet dan 24 official dari daerah zona 2 Jawa Timur, yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar turut berpartisipasi mengikuti perlombaan pada cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni bulu tangkis, tenis meja, dan catur.

Selain olahraga, Porsenijar juga meliputi perlombaan bidang seni yakni menyanyi solo, tari tunggal, video konten kreatif dan video paduan suara. Serta perlombaan pada bidang pembelajaran, meliputi praktik pembelajaran mendalam _(deep learning)_.

Dalam sambutannya, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Porsenijar. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah berharga bagi para tenaga pendidik untuk mengembangkan potensi di luar kegiatan belajar mengajar.

“Porsenijar ini kegiatan yang sangat bagus sekali, mempertemukan guru-guru hebat dari 5 kabupaten dan 3 kota di Jawa Timur. Sekaligus sebagai wadah bagi guru untuk mengembangkan potensi dan bakatnya di bidang seni dan olahraga. Harapannya, dari ajang ini lahir atlet maupun seniman dari kalangan guru di Kota Kediri,” ujar Mbak Wali.

Lebih jauh, Wali Kota termuda di Indonesia ini menekankan bahwa Porsenijar tidak hanya berfokus pada olahraga dan seni. Bidang pembelajaran melalui praktik _deep learning_ menjadi salah satu bagian penting, karena mampu mengasah keterampilan, kreativitas, dan karakter para pendidik.

“Kompetisi ini secara tidak langsung merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, bukan hanya soal siapa yang juara, tetapi bagaimana kegiatan ini memberi dampak positif pada kompetensi para guru,” tambahnya.

Di akhir sambutan, Mbak Wali memberikan semangat kepada seluruh peserta. Harapannya Porsenijar menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi, sekaligus mempersembahkan karya terbaik bagi bangsa dan negara.

Hadir dalam pembukaan ini Wakil Ketua IV PGRI Provinsi Jawa Timur Munthohar, Ketua Biro Kesra dan Ketenagakerjaan PGRI Provinsi Jawa Timur Budi Lenggono, Ketua PGRI Kota Kediri Anang Kurniawan, Ketua PGRI Kabupaten Kediri Muchsin, Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto, Ketua PGRI Kota Blitar Ashari, Ketua PGRI Kabupaten Mojokerto Suwadi, Ketua PGRI Kota Mojokerto Mulib, Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung Muhadi, Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek Catur Winarno, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Kediri Sidiq, perwakilan Kemenag Abdul Basith, serta seluruh peserta Porsenijar Zona 2 Jawa Timur. [nm/kun]

09/09/2025 19:45
Grahadi Dibakar, Kepala BPKAD Jatim: Butuh Anggaran Rekonstruksi Rp9 Miliar

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala BPKAD Provinsi Jatim, Sigit Panoentoen mengatakan, Pemprov Jatim telah selesai menghitung kebutuhan biaya untuk rekonstruksi Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi Barat pasca dibakar oknum massa pendemo pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Setelah dihitung, kebutuhan untuk rekonstruksi Gedung Grahadi sisi Barat yang terbakar mencapai angka Rp9 miliar. Anggaran tersebut rencananya akan dicover oleh pemerintahan pusat secara keseluruhan.

“Hari ini kita diundang oleh Ombudsman untuk mengidentifikasi aset-aset, baik yang kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Kami sudah siapkan, dan memang ada beberapa selain Grahadi ada beberapa aset di Kediri dan sejumlah aset lain,” kata Sigit kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/9/2025).

Pasalnya, pendataan ini dipergunakan untuk mendata sejauh mana kerusakan aset-aset negara dan pengaruhnya pada pelayanan masyarakat, baik yang ada di provinsi dan maupun di daerah.

“Kalau untuk aset provinsi ada yang di Grahadi ini dan sekitarnya nilainya itu sekitar Rp 9 miliar. Nilai ini yang kemudian diusulkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan perbaikan konstruksinya,” imbuhnya.

Menurut dia, pemerintah pusat memberikan ruang untuk pembangunan kembali Gedung Grahadi terutama karena statusnya yang merupakan bangunan cagar budaya dan memiliki nilah heritage yang kuat.

“Untuk pembiayaan rekonstruksi semuanya akan dicover pusat, karena heritage. Sedangkan, pemprov menghandle untuk perbaikan yang sangat darurat seperti perbaikan pagar dan lain-lain,” ujarnya.

Hitungan angka Rp9 miliar tersebut, lanjut Sigit, adalah hitungan dari Dinas PU Cipta Karya yang sekaligus merancang anggaran untuk pembangunan ulang gedung dan meubelernya.

“Sedangkan untuk kerugian aset yang di kabupaten/kota kemarin yang menghandle adalah BPBD Jatim. Kemarin langsung dikoordinir oleh BPBD,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Gedung Negara Grahadi sisi barat yang biasa digunakan sebagai ruang kerja Wakil Gubernur dibakar oknum massa pendemo pada Sabtu (30/9/2025) malam. Gedung Negara Grahadi adalah bangunan cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996. (tok/ian)

09/09/2025 19:42
Di Tengah Kawasan Industri, Petani Kedanyang Gresik Panen Raya 60 Ton Padi dan Ikan

Gresik (beritajatim.com) – Suasana suka cita mewarnai hamparan sawah yang membentang di Kecamatan Kebomas, Gresik. Wilayah yang dikenal sebagai daerah industri. Tidak menyurutkan semangat petani asal Desa Kedanyang melakukan panen raya ditengah padatnya industri maupun perumahan.

Panen raya ini bukan hanya momentum bagi petani mengelola hasil pertanian. Tetapi juga menjaga semangat kolektif turut serta menjaga ketahanan pangan ditengah perubahan iklim, dan dinamika ekonomi nasional.

Melalui kelompok tani Mina Padi. Petani setempat memulai hasil panen raya dan penuh harapan meskipun aktivitasnya berada ditengah-tengah banyak industri serta pemukiman baru.

Kepala Desa (Kades) Kedanyang Mustofa mengatakan, sebelum panen raya padi. Kelompok petani ini telah panen ikan memanfaatkan lahan tambak sebelum digunakan panen raya. “Hasilnya luar biasa dari 9 petani yang mengawali bisa menghasilkan 60 ton sekali panen. Jumlah tersebut akan meningkat lagi kedepannya karena ada tambahan 35 petani,” katanya, Selasa (9/9/2025).

Mustofa menuturkan, dari panen raya tersebut. Petani memanfaatkan lahan sekitar 30 hektar untuk mendukung ketahanan pangan. Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Gresik, Eko Anindito Putro menuturkan, lahan di wilayah Kecamatan Kebomas tetap berkontribusi terhadap produktivitas pertanian meski diapit banyak industri. “Data dari kami per hektar lahan tanaman padi bisa menghasilkan 6,4 hingga 6,5 ton,” tuturnya.

Sebelumnya, Kabupaten Gresik turut serta dalam kegiatan panen raya serentak nasional pada April 2025. Kendati dikenal sebagai daerah investasi dan industri menengah dan skala besar. Kabupaten ini, mencatat hasil produksi padi sebesar 194.005,98 ton. Dengan luas tanam mencapai 22.050 hektare, dan luas panen 30.219 hektare. Sedangkan tingkat produktivitas padi Gresik berada di angka 6,42 ton per hektare. Angka tersebut menunjukkan capaian signifikan dalam sektor pertanian. [dny/kun]

09/09/2025 19:33
Persaingan Ketat Calon Ketua PDI Perjuangan Lamongan 2025-2030, Muncul 10 Nama

Lamongan (beritajatim.com) – Dinamika penjaringan calon Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan semakin memanas, dengan semakin banyak kader yang berani maju dalam kompetisi perebutan kursi ketua periode 2025–2030.

Setelah tahap awal yang hanya melibatkan enam nama, kini daftar calon yang bersaing bertambah menjadi sepuluh orang. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, Husen, “Betul, hasil penjaringan sekarang ini ada sepuluh orang. Sebelumnya enam, sekarang bertambah empat.”

Proses penjaringan ini dimulai sejak 27 Agustus hingga 3 September 2025, melalui mekanisme rapat PAC di masing-masing wilayah. Setiap PAC diberi kewenangan untuk mengusulkan tiga nama calon ketua yang kemudian akan diseleksi lebih lanjut.

Dari proses tersebut, sepuluh nama pun muncul sebagai kandidat yang siap bersaing, di antaranya Husen, Erna Sujarwati (Plt. Bendahara), Reso Supranoto (Sekretaris), Dirham Akbar Aksara (anggota Partai/Wakil Bupati), Agus Sulistiyo (anggota Partai), Ning Darwati (ketua PAC), Darwoto (wakil ketua DPC), Supono (anggota fraksi), Solikin (ketua PAC), dan Metta Paramitha (anggota fraksi).

Setelah tahapan penjaringan, para calon akan menjalani tahapan psikotes serta fit and proper test yang akan digelar oleh DPP PDI Perjuangan. “Nah, setelah tahap pra ini terlaksana, baru dilaksanakan Konferensi Cabang (Konfercab),” tambah Husen, Selasa (9/9/2025).

Konfercab nanti tidak hanya akan berfokus pada pemilihan ketua, namun juga mencakup laporan pertanggungjawaban, penyusunan program kerja, serta rekomendasi partai. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara PAC se-Lamongan.

Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang menjadi sorotan penting dalam penjaringan calon ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan. Proses yang transparan dan melibatkan berbagai pihak di tingkat PAC diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan mengoptimalkan kinerja partai di tingkat lokal. [fak/suf]

09/09/2025 18:58
Lita Machfud Arifin Salurkan Bantuan Beras untuk Komunitas Difabel di Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Komisi X, Lita Machfud Arifin, menyalurkan bantuan beras untuk komunitas difabel di Kota Surabaya. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada para penyandang disabilitas yang terus berjuang menghadapi keterbatasan dengan semangat yang luar biasa.

“Bantuan ini memang tidak seberapa, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak pernah sendiri,” kata Lita Machfud Arifin, Selasa (9/9/2025),

Lita menegaskan, perhatian terhadap kelompok difabel bukan hanya sekadar memberikan bantuan. Menurut dia, hal terpenting adalah memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat.

“Bagi saya, para penyandang disabilitas adalah pejuang sejati. Mereka mengajarkan kita arti kesabaran, keteguhan, dan semangat pantang menyerah,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim 1 Surabaya – Sidoarjo ini juga menyampaikan rasa kagumnya atas semangat dan ketangguhan yang ditunjukkan oleh para penyandang disabilitas. Lita mengaku terinspirasi oleh perjuangan mereka dalam menghadapi tantangan hidup.

“Setiap senyuman dan semangat yang kalian tunjukkan adalah kekuatan besar yang menginspirasi banyak orang, termasuk saya pribadi,” tuturnya.

Dengan langkah kecil ini, Lita berharap semakin banyak pihak yang tergerak untuk membantu komunitas difabel. Menurutnya, perhatian dan dukungan bersama dapat membantu mereka untuk terus berkarya dan mandiri.

“Saya akan terus berupaya memperjuangkan hak-hak difabel agar mendapat ruang dan kesempatan yang setara,” tegas Lita.

Dia berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban kebutuhan sehari-hari komunitas difabel. Lebih dari itu, dia ingin mengirim pesan bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah diabaikan. “Saya berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban, sekaligus menjadi tanda kasih bahwa perjuangan kalian tidak akan pernah saya abaikan,” pungkasnya.[asg/kun]

09/09/2025 17:50
Segini Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Magetan Sesuai Perbup 41/2021

Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan resmi menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Bupati (Perbup) Magetan Nomor 41 Tahun 2021.

Aturan tersebut ditetapkan Bupati Suprawoto pada 19 Agustus 2021 dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 41.

Dalam regulasi ini, besaran tunjangan perumahan ditetapkan berbeda sesuai posisi pimpinan dewan. Ketua DPRD menerima tunjangan sebesar Rp23,1 juta per bulan, wakil ketua Rp16,9 juta per bulan, dan anggota DPRD Rp11,1 juta per bulan.

Kebijakan tersebut diterbitkan karena pemerintah daerah hingga kini belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan maupun anggota DPRD.

Sebagai gantinya, sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan fasilitas berupa tunjangan perumahan.

Selain itu, aturan ini sekaligus mencabut Perbup Magetan Nomor 75 Tahun 2019 tentang besaran tunjangan perumahan DPRD.

Dengan demikian, sejak Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 diundangkan, Perbup Nomor 41 Tahun 2021 menjadi dasar hukum pemberian tunjangan.

Tunjangan yang diterima para pimpinan dan anggota dewan tetap dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Perbup ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung kelancaran tugas DPRD Kabupaten Magetan dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran.

Perbup ini ditandatangani Bupati Magetan Suprawoto pada 19 Agustus 2021 lalu. [fiq/ted]

09/09/2025 17:12
Satpol PP Pasuruan Sita Ribuan Botol Miras dari Toko Dekat Terminal Pandaan

Pasuruan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan kembali melakukan razia besar terkait penjualan minuman keras ilegal. Dalam operasi terbaru, ribuan botol miras dari berbagai merek berhasil diamankan dari sebuah toko di kawasan Pandaan.

Petugas menemukan sedikitnya 1.683 botol miras, mulai kelas rendah hingga premium. Toko yang menjualnya diketahui berada di area pertokoan terminal Pandaan, tak jauh dari kantor aparat penegak hukum.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, mengatakan penindakan ini bermula dari laporan masyarakat. “Awalnya dapat laporan dan kita tindak lanjuti, ternyata terbukti menjual miras berbagai merek dan langsung kita sita,” ujarnya, Selasa (09/09/2025).

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa toko tersebut baru beroperasi sekitar satu bulan. Ironisnya, sebagian botol miras yang dijual mencapai harga jutaan rupiah per botol.

Rido menegaskan bahwa operasi penertiban ini bukan yang terakhir. Pihaknya berkomitmen melakukan razia serupa secara rutin demi menekan peredaran miras di wilayah Pasuruan.

Menurutnya, miras sering menjadi pemicu tindak pidana maupun keributan di masyarakat. “Banyak masalah sosial yang awalnya berawal dari mabuk-mabukan, maka ini harus kita cegah,” tambahnya.

Selain menyita barang bukti, petugas juga mendata pemilik toko untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan. Penyidikan dilakukan agar ada efek jera bagi pihak lain yang mencoba membuka usaha serupa.

Satpol PP juga meminta kerja sama masyarakat untuk terus melaporkan keberadaan toko miras ilegal. Informasi dari warga dinilai sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi miras,” tegas Rido.

Dengan razia tersebut, pemerintah berharap peredaran miras di Pasuruan semakin berkurang. Sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan lingkungan lebih kondusif. (ada/ted)

09/09/2025 17:10
Wali Kota Eri Ungkap Sasaran Pungli Surabaya Meliputi KTP dan KK: Rp500 Ribu – Rp1,5 Juta

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan ada 15 laporan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang diterima dari laporan warga.

Praktik pungli tersebut memiliki nominal bervariasi, berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.

“Ada yang Rp500 ribu, ada yang Rp1 juta, Rp1,5 juta,” kata Eri Cahyadi usai mengumpulkan pejabat lurah, camat, dan OPD untuk membuat pernyataan sedia dipecat jika ketahuan pungli, di Kantor Pemkot Surabaya, Selasa (9/9/2025).

Eri merinci, sampai hari ini ia menerima sebanyak 15 laporan dari warga. Laporan tersebut disampaikan warga Surabaya melalui akun media sosial (medsos) pribadinya dan melalui kanal-kanal pelaporan Pemkot Surabaya lainnya.

“Banyak ya. Ada sekitar 15 laporan, tapi ini mau saya hubungi dulu, karena tidak (belum) ada bukti, cuman hanya menyampaikan-menyampaikan saja. Maka saya pengen ada buktinya atau kalau tidak ada buktinya, dia yang jadi saksi,” terang Eri.

Ia menjelaskan bahwa dari banyaknya laporan tersebut, target pungli dilakukan dengan menyasar warga yang mengurus administrasi kependudukan (adminduk), seperti KTP, KK dan pindah KK.

“Ya sama (sasaran pungli) KTP, KK, pindah KK. Soalnya ngono-ngono iku (begitu-begitu itu),” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, seluruh Lurah, Camat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dikumpulkan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dipecat, apabila mereka terbukti melakukan pungutan liar atau pungli, pada Selasa (9/9/2025).

Mereka dikumpulkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi di lantai 6 Pemkot Surabaya. Pertemuan ini sebagai respons atas laporan masyarakat terkait praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat, salah satunya yang terjadi di Kelurahan Kebraon.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia dipecat. Langkah tegas ini diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberantas praktik pungli dan menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

“Saya sampaikan pada seluruh teman-teman OPD ini. Jika terjadi lagi (pungli), maka tidak ada lagi pengampunan langsung pecat,” kata Eri, Selasa (9/9/2025).

Disamping meminta seluruh lurah, camat dan OPD membuat surat pernyataan tertulis. Eri Cahyadi juga meminta agar mereka mensosialisasikan ke setiap warga masyarakat bahwa dalam setiap pengurusan izin tidak ada pungutan biaya.

“Yang kedua, dia harus bisa melakukan sosialisasi. Kalau sudah melakukan sosialisasi, melakukan pengumuman, ternyata masih ada anak buahnya yang begitu (pungli), berarti kan (otomatis) bukan tugasnya lagi, sudah selesai tugasnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemecatan ini berlaku bagi semua pegawai atau pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, baik itu PNS, ASN maupun non ASN. (rma/ted)

09/09/2025 16:33