Category: Beritajatim.com Politik

  • Politisi PDIP Surabaya Serukan Gerakan Pagar Mangkok, Apa Itu?

    Politisi PDIP Surabaya Serukan Gerakan Pagar Mangkok, Apa Itu?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak warga menghidupkan semangat gotong royong melalui “Gerakan Pagar Mangkok.” Dia menilai, menjaga keharmonisan dan kenyamanan Kota Surabaya mutlak demi kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

    “Ada unen-unen, masih kokoh pagar mangkok ketimbang pagar tembok. Bagi yang memiliki kelebihan, berbagi dengan sesama walaupun hanya sepiring makanan sederhana, yang penting adalah rasa saling menjaga serta memiliki,” kata Achmad Hidayat di Surabaya, Rabu (10/9/2025),

    Achmad menyebut pentingnya meruntuhkan tembok ego yang membuat masyarakat hanya fokus mengamankan diri sendiri. Menurutnya, situasi seperti sekarang membutuhkan ruang berembuk dan bersrawung agar tercipta suasana yang harmonis.

    “Kala situasi tenang dan harmonis, maka rezeki akan datang ke situ. Ayo bergerak bersama membersamai masyarakat untuk menjaga Kota Surabaya tercinta ini,” tegas mantan aktivis GMNI ini.

    Pun, dia juga berharap kader-kader PDI Perjuangan menjadi pelopor gerakan ini di kampung-kampung. Gerakan tersebut, kata Achmad, bisa berjalan beriringan dengan program Kampung Pancasila yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    “Jadi semangat gotong royong dan Pancasila itu membumi dalam gerakan nyata. Kalau lihat warga di kampung bisa srawung, makan lodeh kluwih di pos ronda atau balai pertemuan, kan indah,” pungkas Achmad. [asg/but]

  • DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memastikan bahwa Perubahan APBD 2025 tidak menambah alokasi hibah maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Seluruh anggaran dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

    “Dalam P-APBD 2025, tidak ada tambahan hibah ataupun pokir untuk DPRD. Fokusnya adalah program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” kata Deni Wicaksono, Rabu (10/9/2025).

    Deni menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat bahwa kondisi ekonomi saat ini membutuhkan prioritas yang jelas pada program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ini komitmen bersama agar anggaran tidak terjebak pada kepentingan politik, tetapi kembali sepenuhnya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, DPRD juga menghapus seluruh anggaran kunjungan kerja luar negeri pada tahun 2025. Dana yang semula untuk perjalanan dinas luar negeri akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung.

    “Anggaran kunker luar negeri dihapus total, dananya kami realokasikan untuk kegiatan yang lebih penting, seperti jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Deni, sebagian besar anggaran P-APBD akan digunakan untuk memperkuat program pro rakyat seperti pasar murah, beasiswa pendidikan, dan bantuan sosial. Bahkan, program beasiswa direncanakan naik menjadi Rp1 juta per penerima dengan target hingga 50 ribu penerima.

    “Dengan memperbesar beasiswa, kami ingin membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan yang layak,” jelasnya.

    Deni berharap langkah ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam mengawal anggaran daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran.

    “P-APBD 2025 harus menjadi bukti bahwa anggaran daerah benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya formalitas,” pungkasnya. [asg/but]

  • Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Jombang (beritajatim.com) – Gus Irfan Yusuf Hasyim atau KH Irfan Yusuf Hasyim, putra kelahiran Jombang yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari, kini resmi memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas seluruh urusan haji dan umroh di Tanah Air.

    Pelantikannya menjadi momen bersejarah, mengingat Kementerian Haji dan Umroh adalah kementerian baru yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Gus Irfan kini berada di posisi yang penuh tantangan dan harapan, terutama bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman, dan lebih terjangkau.

    Perjalanan hidup Gus Irfan yang kini sebagai pejabat tinggi negara ini terentang jauh dari tanah kelahirannya, Jombang, tempat ia dibesarkan. Sejak kecil, pendidikan adalah prioritas utama dalam keluarganya.

    Jejak pendidikannya dimulai di SDN Cukir 1 Jombang, sebuah sekolah yang terletak persis di depan rumahnya. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Jombang, yang telah lama menjadi bagian dari sejarah pendidikan di kota tersebut.

    Lulus pada tahun 1977, Gus Irfan melanjutkan ke Sekolah Menengah Persiapan Pertama (SMPP), yang kini lebih dikenal dengan nama SMAN 2 Jombang, dan berhasil menuntaskan pendidikannya di sana pada tahun 1982.

    Kisah tentang Gus Irfan semasa sekolah masih tercatat dengan jelas dalam buku induk siswa di SMAN 2 Jombang. Di buku tersebut, tertera bahwa ia masuk pada tahun 1978 dan memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

    Seperti layaknya anak muda pada umumnya, Gus Irfan terekam dalam sebuah foto hitam putih khas anak remaja zaman itu. Namun, lebih dari sekadar penampilan fisik, sosoknya dikenal oleh teman-teman dan gurunya sebagai pribadi yang rendah hati, pendiam, dan sangat menghargai proses belajar.

    “Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat humble. Jarang berbicara, tapi punya hati yang besar,” kata Koniamuryani, Wakil Kepala Kurikulum SMAN 2 Jombang, yang juga merupakan alumni tahun 1997, Rabu (10/9/2025).

    Keberhasilan Gus Irfan yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umroh bukan hanya membawa kebanggaan bagi keluarga besar Tebuireng, tetapi juga untuk seluruh warga Jombang. SMAN 2 Jombang pun turut berbangga hati karena salah satu alumninya kini menduduki jabatan penting di pemerintahan.

    Ini bukan pertama kalinya sekolah tersebut melahirkan pemimpin. Sebelumnya, Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, juga merupakan alumni SMPP angkatan 1978, dan banyak lagi nama-nama alumni yang kini memegang posisi penting di tingkat pusat maupun daerah.

    Namun, yang lebih penting, Gus Irfan tidak hanya mewarisi nilai-nilai luhur dari kakeknya, KH Hasyim Asyari, pendiri NU, tetapi juga membawa visi besar bagi masa depan umat Islam Indonesia.

    “Saya berharap beliau bisa membawa perubahan positif dalam pengelolaan haji dan umroh. Semoga antrean panjang yang selama ini menjadi momok bisa dipersingkat, dan biaya haji bisa lebih terjangkau,” harap Koni, seorang guru yang juga alumni SMAN 2 Jombang.

    Harapan itu bukan tanpa alasan. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Farros Tebuireng, Gus Irfan memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk mengelola organisasi besar seperti Kementerian Haji dan Umroh.

    Ia memahami betul betapa besar dampak yang dihasilkan dari pengelolaan yang tepat terhadap ibadah haji, yang bagi sebagian besar umat Muslim adalah perjalanan seumur hidup.

    Pendidikan Gus Irfan tidak berhenti di Jombang. Setelah lulus dari SMAN 2 Jombang, ia melanjutkan studinya ke Universitas Brawijaya Malang, di jurusan Administrasi Niaga.

    Pada tahun 1985, ia lulus dengan gemilang, dan melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana di universitas yang sama, lulus pada tahun 2002. Selain prestasi akademik, Gus Irfan juga aktif dalam berbagai organisasi, baik yang bersifat politik maupun keagamaan, yang memperkaya pengalaman hidupnya.

    Kini, setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, Gus Irfan berdiri di puncak kariernya. Sebagai Menteri Haji dan Umroh, ia tidak hanya dituntut untuk menjadi seorang birokrat yang efisien, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi umat Islam di Indonesia.

    Di pundaknya, terletak harapan jutaan orang yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terjangkau.

    Dalam menghadapi masa depan, Gus Irfan tentu menyadari bahwa tugas berat menanti di depannya. Namun, dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan nilai-nilai luhur yang ia warisi, tidak ada keraguan bahwa ia siap untuk membawa Kementerian Haji dan Umroh menuju kemajuan yang lebih baik.

    Dari Jombang ke Jakarta, Gus Irfan adalah simbol bahwa setiap langkah kecil menuju pendidikan dan pengabdian, bisa membawa seseorang ke posisi yang menentukan nasib banyak orang. [suf]

  • LDII Titipkan 10 Poin Pembenahan Layanan Haji dan Umroh kepada Gus Irfan

    LDII Titipkan 10 Poin Pembenahan Layanan Haji dan Umroh kepada Gus Irfan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Menteri Haji dan Umroh RI pertama, KH Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan dalam mentrasformasi pelayanan haji dan umroh. Apresiasi serupa juga diberikan LDII kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menilai sosok Gus Irfan memiliki kapasitas, integritas, serta pengalaman keagamaan yang mumpuni. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami manajemen pelayanan, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan kepedulian terhadap jamaah.

    “LDII mengapresiasi penunjukan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. Beliau dikenal memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia pesantren, sekaligus berkomitmen tinggi terhadap pelayanan umat. Selain itu Wamen Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak juga sosok yang mumpuni dalam perubahan tata kelola haji nasional. Kami yakin beliau bisa menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, efisien, dan penuh kebarokahan,” ujar KH Chriswanto Santoso dalam keterangan persnya pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, DPP LDII berharap ke depan penyelenggaraan haji semakin berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, transparansi anggaran, dan kepuasan jamaah. “Haji adalah ibadah akbar umat Islam. Penyelenggaraannya harus menghadirkan ketenangan, kenyamanan, serta pengalaman spiritual yang mendalam. Kami percaya Gus Irfan dan Bang Dahnil mampu mewujudkan itu. Kami menitipkan harapan besar pada jajaran Kementrian Haji dan Umroh RI ini,” tegas Chriswanto.

    Menurut dia, pelayanan terhadap jamaah haji harus ditempatkan sebagai prioritas utama. “Haji bukan hanya perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan spiritual yang menjadi kenangan seumur hidup. Karena itu, negara harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta kepuasan jamaah dalam setiap tahap pelaksanaan,” ujar KH Chriswanto.

    LDII menurut KH Chriswanto telah menitipkan 10 poin pembenahan layanan, beberapa di antaranya adalah pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah tanpa diskriminasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta fasilitas. Efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Perhatian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah sebagai prioritas dan peningkatan pengalaman spiritual, agar jemaah pulang membawa predikat haji mabrur.

    “LDII berharap pemerintah terus meningkatkan inovasi layanan, mulai dari sistem digitalisasi, edukasi manasik, hingga penguatan tenaga pendamping di lapangan. Dengan begitu, jamaah haji Indonesia bisa lebih fokus dalam beribadah. Salah satu yang paling penting adalah memperpendek antrean haji,” tambah KH Chriswanto.

    LDII juga menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program-program keagamaan, khususnya dalam bidang haji dan umrah. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat ikhtiar bangsa Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji [tok/aje]

  • Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Jenjang SMA di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rakor Pengelolaan SSK dilanjutkan penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri menjelaskan program tersebut terlaksana setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkot Kediri dengan Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Kediri, Rabu (6/8/2025) silam.

    SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan.

    Penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Adapun tujuan dan manfaat SSK, antara lain: menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan; menumbuhkan perilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas; mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital; mengurangi putus sekolah; serta meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan dampak kependudukan.

    “Pada prinsipnya SSK memberi pengetahuan kepada siswa agar mereka peduli dengan kependudukan, pembangunan keluarga, maupun karakter dari siswa. Semoga dengan komitmen kita bersama kaitannya dengan penguatan pengelolaan SSK kita dapat menangkap peluang dari bonus demografi yang tidak pernah terulang dalam mewujudkan Indonesia EMAS,” ucapnya. Arief juga mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK di Kota Kediri pada akhir tahun ini.

    Sebagai informasi, pada Rakor tersebut mengundang narasumber perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan dari SMAN 19 Surabaya selaku peraih predikat Paripurna SSK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan BKKBN pada April 2025. [nm/but]

  • Gus Qowim dan Baznas Kota Kediri Salurkan Bantuan Korban Kebakaran

    Gus Qowim dan Baznas Kota Kediri Salurkan Bantuan Korban Kebakaran

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha menunjukkan kepeduliannya kepada warga yang tertimpa musibah. Gus Qowim menyalurkan bantuan dari Baznas Kota Kediri untuk korban kebakaran warga Kelurahan Lirboyo dan Rejomulyo, Selasa (9/9/2025).

    Kehadiran Gus Qowim sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Baznas dalam memberikan harapan baru bagi warga yang membutuhkan di Kota Kediri.

    Di gedung Kelurahan Lirboyo, agenda pemberian bantuan kepada korban kebakaran dilaksanakan. Baznas memberikan bantuan berupa uang tunai kepada dua korban kebakaran. Dalam hal ini disampaikan juga bahwa Baznas akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Baznas Kota Kediri terus berupaya untuk mengakses warga yang membutuhkan. Kami berharap ke depanya Baznas Kota Kediri bisa turut andil dalam membangun Kota Kediri,” ujar Ketua Baznas Kota Kediri Dawud Syamsuri.

    Sinergi Baznas dan Pemerintah Kota Kediri sangat diperlukan untuk membentuk Kota Kediri Mapan. Gus Qowim menegaskan bahwa Baznas bisa menjadi mitra dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Kediri.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri, saya menyampaikan terima kasih atas sumbangsih Baznas. Sinergi ini akan terus kita jalin sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Kediri yang Mapan,” ujar Gus Qowim.

    Acara ini ditutup dengan pemberian bantuan secara langsung kepada korban. Ketua Baznas Kota Kediri dan Wakil Wali Kota Kediri serta jajaran pemerintah lainnya berjalan beriringan menuju rumah Diana Widiyanti korban kebakaran yang ada di RT. 02 RW. 08 Kelurahan Lirboyo.

    Pasalnya, kondisi bangunan rumah kontrakan yang ditempati Diana Widiyanti dan suaminya masih ada, namun seluruh yang ada di dalamnya sudah habis dilahap si jago merah. Diana juga menyampaikan, terima kasih kepada Baznas dan semua orang yang sudah membantunya.

    “Saya sedih campur senang masih ada orang yang mau membantu keluarga saya, Alhamdulillah sudah dibantu” ujar Diana dengan haru.

    Turut mendampingi, Lurah Lirboyo Adi Purboyo, Lurah Rejomulyo Yudi Prasetyo, jajaran Baznas Kota Kediri. [nm/ian]

  • Pemkab Sumenep Awasi Pembelian Tembakau Petani oleh Gudang dan Pabrikan

    Pemkab Sumenep Awasi Pembelian Tembakau Petani oleh Gudang dan Pabrikan

    Sumenep (beritajatim.com) – Sejumlah gudang tembakau dan pabrikan di Sumenep mulai melakukan pembelian tembakau petani Sumenep. Karena itu, untuk memastikan pembelian tembakau berjalan sesuai aturan, Pemkab Sumenep mulai turun ke lapangan, melihat langsung proses pembelian tembakau petani.

    Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, pengawasan tersebut melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi. Selain DKUPP, juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), kemudian Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta instansi terkait lainnya.

    “Selama seminggu ini, kami mulai menyisir ke gudang dan pabrikan yang melakukan pembelian tembakau. Kami melakukan pengawasan secara langsung,” katanya, Selasa (09/09/2025).

    Ia menjelaskan, pengawasan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Bupati (Perbup) tentang penatausahaan pembelian tembakau.

    “Jangan sampai petani kita ini dirugikan. Karena itu, kami melakukan pengawasan, apakah yang membeli tembakau itu sudah sesuai aturan main sesuai Perbup penatausahaan pembelian tembakau,” paparnya.

    Pengawasan tersebut juga mencatat tentang harga pembelian tembakau petani. Untuk tahun 2025, titik impas harga tembakau (TIHT) yang telah ditetapkan untuk tembakau gunung Rp67.929 per kilogram, naik Rp946 atau 1,41 persen dari tahun sebelumnya. TIHT tembakau tegal mencapai Rp63.117 per kilogram, naik Rp1.513 atau 2,46 persen. Sementara TIHT tembakau sawah sebesar Rp46.142 per kilogram, naik Rp46 atau 0,10 persen.

    Kenaikan harga tersebut mempertimbangkan biaya riil yang dikeluarkan petani mulai dari pembelian bibit, pupuk, pestisida, hingga perlengkapan seperti tikar dan tali. Biaya tenaga kerja untuk pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pascapanen juga menjadi komponen penting dalam penghitungan TIHT. (tem/ian)

  • Pemkab dan Polres Gresik Siap Tindak Tegas Truk Bandel Langgar Jam Operasional

    Pemkab dan Polres Gresik Siap Tindak Tegas Truk Bandel Langgar Jam Operasional

    Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah daerah (Pemda) bersama Polres Gresik tak main-main menindak tegas jam operasional bagi truk yang melintas di Jalan Raya Kota Gresik. Penegasan ini disampaikan karena masih banyak truk yang melintas padahal sudah ada larangan.

    Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Rizki Julianda Putera Buna mengatakan, dasar hukum dan evaluasi terkait pembatasan jam operasional truk. Dirinya menegaskan pelanggaran masih kerap terjadi karena minimnya kesadaran pengemudi dan kurangnya rambu lalu lintas di lapangan.

    “Truk sering melintas pada jam larangan karena alasan efisiensi, mengikuti google maps, hingga lokasi gudang yang berada di dalam kota,” katanya, Selasa (9/9/2025).

    Terkait dengan itu, Polres Gresik mengusulkan sejumlah solusi, mulai dari pembukaan kembali Jalan Harun Thohir, penambahan rambu, hingga pembangunan kantong parkir untuk truk di wilayah Selatan Gresik.

    “Kepatuhan jam operasional truk adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Setiap bulan, pengaduan terbanyak dari warga adalah soal truk yang melanggar jam operasional,” ujar Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu.

    Rovan juga mengingatkan agar perusahaan benar-benar disiplin mengatur armadanya. “Kami tidak segan memberikan teguran bahkan mencabut izin jika masih ada perusahaan atau sopir yang membandel. Ini semua demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Gresik,” urainya.

    Sementara Bupati Fandi Ahmad Yani, menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan-perusahaan dalam mendukung penerapan aturan ini. “Gresik sebagai surga investasi harus berjalan seiring dengan keselamatan masyarakat. Karena itu, saya berharap adanya kesadaran dari pihak perusahaan pemilik angkutan barang.

    “Kita punya tiga kawasan industri yang beroperasi 24 jam. Kebutuhan distribusi harus dihargai, tapi tidak boleh mengabaikan keselamatan warga. Saya mengajak pengelola kawasan dan perusahaan untuk mengingatkan sopir agar tidak melintasi dalam kota di luar jam operasional,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mencopot Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkiran Bangsa (PKB) Periode 2014 – 2019 Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Posisi Karding digantikan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengaku menaruh harapan besar terhadap perbaikan dan penguatan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Mukhtarudin yang baru dilantik kemarin.

    Di lain sisi, Ninik mengingatkan, agar kebijakan pembukaan moratorium penempatan PMI tidak dilakukan secara gegabah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan yang jelas dan terukur bagi seluruh calon PMI.

    “Jangan asal membuka moratorium tanpa kesiapan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa calon PMI mendapatkan pendampingan yang sistematis dan terukur, sehingga kompetensi mereka benar-benar terjamin dan siap bersaing secara global,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo ini, Selasa (9/9/2025).

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal, yang dinilai masih menjadi persoalan serius dan berdampak langsung pada keselamatan serta martabat para pekerja migran Indonesia.

    Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal kebijakan dan program Kementerian P2MI agar senantiasa berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari proses pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.

    “Pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi sindikat atau oknum yang bermain di balik pengiriman PMI ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kemanusiaan,” katanya. [hen/ian]

  • Kado Hari Jadi Jatim, Trans Jatim Koridor VII Meluncur Oktober di Lamongan

    Kado Hari Jadi Jatim, Trans Jatim Koridor VII Meluncur Oktober di Lamongan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dalam waktu dekat akan meluncurkan Trans Jatim Koridor VII. Yakni, melayani rute Terminal Lamongan Selatan-Sukodadi-Dukun-Paciran.

    Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jatim, Nyono mengatakan, bahwa peluncuran koridor baru ini akan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 2025. Rute sepanjang 45 kilometer ini akan ditempuh dalam waktu sekitar satu setengah jam.

    “Ya seizin Bu Gubernur, Bu Gubernur akan melaunching Koridor VII Trans Jatim dari Lamongan Selatan sampai Paciran lewat Sukodadi. Itu adalah jalan provinsi,” kata Nyono kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/9/2025).

    Untuk mendukung operasional rute ini, disiapkan 15 unit bus, terdiri dari 14 armada operasional dan 1 unit cadangan. Bus akan berangkat dari Terminal Lamongan Selatan yang merupakan terminal tipe B milik provinsi, mulai pukul 05.00 pagi hingga pukul 21.00 malam, dan berakhir di Terminal Paciran.

    Program ini disambut antusias masyarakat, mengingat banyaknya santri, pelajar, dan pegawai yang tinggal di wilayah utara Lamongan namun bekerja atau bersekolah di wilayah selatan. Kebutuhan akan moda transportasi umum yang murah dan tepat waktu menjadi salah satu alasan program ini sangat dinanti.

    “Ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Banyak santri, anak sekolah, dan ASN yang berkepentingan. Mereka sangat berharap bisa naik Trans Jatim yang murah dan tepat waktu,” jelas Nyono.

    Ia menambahkan, kehadiran Trans Jatim di wilayah Lamongan merupakan bentuk nyata program Jatim Akses. Yakni, berupa transportasi yang inklusif dan dirancang untuk menjangkau masyarakat kecil secara masif dan merata di seluruh Jawa Timur. (tok/ian)