Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bondowoso Targetkan Kenaikan PAD Lewat Penyesuaian Tarif Kios, Parkir, hingga Objek Wisata

    Bondowoso Targetkan Kenaikan PAD Lewat Penyesuaian Tarif Kios, Parkir, hingga Objek Wisata

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara resmi menyiapkan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan strategis ini menyasar sejumlah sektor produktif mulai dari kios pasar, pengelolaan sampah, layanan parkir, hingga retribusi masuk objek wisata unggulan.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyatakan bahwa langkah fiskal ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan kebijakan ini tetap berimbang agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

    “Kuncinya adalah keseimbangan. Penambahan tarif ini tidak dimaksudkan untuk memberatkan masyarakat, tetapi bagaimana PAD bisa bertambah secara rasional dan proporsional,” ujar Abdul Hamid.

    Sektor kios pasar menjadi salah satu poin utama dalam penataan ulang tarif retribusi tahun ini. Pemerintah akan menerapkan kategori tarif berdasarkan fasilitas yang diterima pedagang guna mengedepankan asas keadilan di lingkungan pasar tradisional.

    Selain pasar, penyesuaian juga menyasar sektor retribusi persampahan dengan melakukan pengelompokan ulang kategori layanan bagi pelanggan. Strategi ini diharapkan mampu mendorong kemandirian pengelolaan sampah agar tidak sepenuhnya bergantung pada suntikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan mengusulkan perubahan tarif parkir yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah. Kebijakan ini juga dirancang untuk mendukung penataan ruang publik dan peningkatan kualitas pelayanan parkir bagi pengguna kendaraan di Bondowoso.

    Rancangan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tersebut telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso pada Rabu, 7 Januari 2026. Penyesuaian tarif ini juga direncanakan menyentuh sejumlah destinasi wisata milik daerah yang menjadi magnet wisatawan nasional maupun lokal.

    Adapun objek wisata yang masuk dalam daftar penyesuaian tarif meliputi:

    Pemandangan Arak-Arak
    Kawah Wurung
    Tancak Kembar
    Puncak Megasari
    Batu So’on Solor
    Pemandian air panas daerah

    Pemerintah daerah menegaskan bahwa besaran persentase kenaikan saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis yang mendalam. Otoritas terkait berjanji akan melakukan sosialisasi secara terbuka kepada publik sebelum aturan baru tersebut resmi diberlakukan secara luas.

    “Untuk besaran persentase kenaikan tarifnya masih dalam pembahasan teknis dan akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkas Abdul Hamid. [awi/beq]

  • Nyawa Pelajar di Probolinggo Melayang karena Perundungan, DPR Sebut Sebagai Kegagalan Kolektif

    Nyawa Pelajar di Probolinggo Melayang karena Perundungan, DPR Sebut Sebagai Kegagalan Kolektif

    Jakarta (beritajatim.com) – Seorang pelajar asal Kabupaten Probolinggo AFA (16) ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Rabu siang (7/1/2026).

    Korban diduga kuat mengalami tekanan psikologis akibat perundungan di lingkungan sekolah.

    “Peristiwa ini sangat menyayat hati dan menjadi peringatan keras bagi kita semua. Dugaan perundungan yang dialami almarhum menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menanggung beban psikologis berat tanpa pendampingan memadai,” ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, Sabtu (10/1/2026).

    Dia berpendapat, tekanan psikologis bisa dialami oleh siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja, namun kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila lingkungan terdekat hadir dengan empati dan kepedulian.

    “Pendampingan terhadap anak tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada guru atau pihak sekolah. Orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat memiliki peran yang sangat krusial dalam mendengarkan, merespons, serta memberi nasihat atas setiap keluhan anak,” tegas legislator daerah daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo ini.

    Anisah mendorong agar masyarakat lebih proaktif dalam memperhatikan perubahan perilaku anak, sekecil apa pun sinyal yang ditunjukkan. Menurutnya, mengabaikan keluh kesah anak justru dapat memperparah tekanan psikologis yang mereka alami.

    “Ketika anak merasa tidak diperhatikan, tidak didengarkan, dan sendirian menghadapi masalahnya, tekanan itu bisa berlipat ganda. Dalam kondisi terburuk, anak bisa merasa kehilangan harapan,” jelasnya.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari perundungan, baik di sekolah, rumah, maupun ruang sosial lainnya.

    “Ini bukan semata tragedi keluarga, tetapi tragedi sosial. Kita semua harus bercermin. Kehadiran, kepedulian, dan empati dari keluarga serta lingkungan terdekat adalah benteng utama mencegah tragedi serupa terulang,” kata Anisah. (hen/ted)

  • AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    Mojokerto (beritajatim.com) – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Mojokerto menyerukan perlawanan tegas terhadap praktik politik kebencian dan industri opini negatif yang dinilai mengancam arah demokrasi Indonesia. Upaya ini dilakukan guna mendorong ruang publik yang lebih sehat melalui penguatan politik gagasan dan persatuan nasional di tengah masifnya penyebaran hoaks di era digital.

    Ketua DPD AMPI Kabupaten Mojokerto, Yachya Sulthoni, menyatakan bahwa perbedaan pandangan saat ini sering dimanfaatkan sebagai alat adu domba demi kepentingan politik jangka pendek. Ia menilai kebencian di era digital telah diproduksi secara sistematis menjadi opini yang mudah dikonsumsi untuk menyesatkan persepsi masyarakat awam.

    “Yang kita hadapi hari ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi industri kebencian. Demokrasi dijalankan dengan emosi, bukan gagasan,” ungkap Yachya, Sabtu (10/1/2026).

    Dalam keterangannya, Yachya menyoroti maraknya serangan personal terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang dinilai tidak substansial. Pola serangan tersebut dianggap sebagai bentuk framing negatif yang bertujuan melakukan delegitimasi terhadap figur publik tanpa melalui jalur kritik kebijakan yang sehat.

    Pihaknya mengapresiasi keberanian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI, Arif Rosyid, yang secara terbuka menolak narasi kebencian terhadap para pemimpin bangsa. Sikap Arif dinilai sebagai teladan pendidikan politik yang sangat penting bagi generasi muda agar lebih fokus pada penilaian kinerja serta kontribusi nyata.

    “AMPI berdiri pada prinsip meritokrasi. Siapa pun, termasuk Bahlil Lahadalia, harus dinilai dari kerja nyata dan dampak kebijakannya, bukan dari stigma atau sentimen yang dibangun,” tegas Yachya.

    Ia memperingatkan bahwa dominasi ujaran kebencian di ruang publik berisiko tinggi mematikan kemampuan berpikir kritis serta objektivitas masyarakat luas. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka ruang konflik sosial yang sengaja dipelihara oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan.

    Sebagai organisasi kekuatan moral pemuda, AMPI berkomitmen terus mendorong gaya politik yang mengedepankan adu gagasan dan “Politik Karya” bagi kemajuan bangsa. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika setiap kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan didukung oleh basis data yang akurat.

    “DPD AMPI Kabupaten Mojokerto mengajak pemuda, insan pers, dan elite politik untuk bersama-sama membersihkan ruang publik dari praktik politik kebencian serta menghentikan komersialisasi konflik,” tambah Yachya.

    Menurutnya, masa depan Indonesia tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi amarah atau dendam politik yang tidak memberikan dampak produktif bagi rakyat. Kualitas gagasan dan persatuan nasional menjadi faktor penentu utama bagi kejayaan bangsa dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks.

    “Indonesia tidak dibangun dengan amarah. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas gagasan, kerja nyata, dan persatuan,” pungkas Yachya menutup pernyataannya. [tin/beq]

  • DLH Mojokerto Hentikan Aktivitas Limbah di Bekas Galian C Kutorejo, Pemilik Lahan Disemprit

    DLH Mojokerto Hentikan Aktivitas Limbah di Bekas Galian C Kutorejo, Pemilik Lahan Disemprit

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto resmi menghentikan sementara aktivitas penerimaan limbah kotoran ayam di lahan bekas galian C Dusun Pandisari, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, mulai Sabtu (10/1/2026).

    Langkah tegas ini diambil sebagai respons cepat otoritas lingkungan terhadap keluhan warga mengenai aroma menyengat yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

    Instruksi penghentian aktivitas tersebut ditujukan langsung kepada pemilik lahan berinisial AM dan seorang perantara berinisial RN. Keduanya dilarang keras menerima kiriman limbah baru hingga seluruh kotoran ayam yang sudah terlanjur dibuang dikelola secara benar sesuai standar operasional prosedur (SOP) lingkungan hidup.

    Kotoran yang dibuang di lahan bekas galian C yang sudah tidak aktif yang ada di Dusun Pandisari, Desa Sawo, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. [Foto : ist]Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan upaya mitigasi untuk mencegah dampak polusi yang lebih luas di wilayah tersebut.

    “Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar aktivitas penerimaan kotoran ayam dihentikan sementara sampai limbah yang ada benar-benar dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan,” ungkapnya.

    Pihak DLH juga segera melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak berinisial AF serta sejumlah instansi terkait guna menelusuri sumber asal kotoran ayam tersebut. Penelusuran ini difokuskan pada peternakan penyuplai untuk memastikan adanya pengawasan ketat terhadap kepatuhan regulasi pengelolaan limbah peternakan dari hulu ke hilir.

    Kotoran yang dibuang di lahan bekas galian C yang sudah tidak aktif yang ada di Dusun Pandisari, Desa Sawo, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. [Foto : ist]“Ke depan kami akan berkoordinasi untuk menelusuri asal kotoran ayam dari peternakan, sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih lanjut,” imbuh Rachmat. Langkah strategis ini diharapkan dapat memutus rantai pembuangan limbah sembarangan yang merugikan ekosistem dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

    Aksi pembuangan limbah di lahan terbuka tersebut sebelumnya memicu keresahan massal di kalangan warga Dusun Pandisari karena intensitas bau yang sangat tajam. Masyarakat sempat mencurigai material yang menumpuk merupakan kotoran babi, sebelum akhirnya tim teknis DLH melakukan verifikasi dan memastikan material tersebut adalah kotoran ayam.

    DLH Kabupaten Mojokerto kini terus memantau lokasi bekas galian C tersebut untuk memastikan pemilik lahan menjalankan instruksi pengelolaan limbah secara serius. Pengawasan ini menjadi prioritas agar kualitas udara di kawasan Kecamatan Kutorejo kembali normal dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang bagi penduduk lokal. [tin/beq]

  • Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Media sosial diramaikan dengan beredarnya surat instruksi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur serta DPRD kabupaten/kota se-Jatim untuk menyusun laporan kepada rakyat. Instruksi tertanggal 29 Desember 2025 itu menjadi perbincangan publik karena dinilai jarang dilakukan secara terbuka oleh partai politik.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai instruksi tersebut sebagai langkah positif dalam praktik demokrasi. Menurutnya, kebijakan internal PDIP Jatim itu mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas politik.

    “Instruksi DPD PDI Perjuangan kepada Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk membuat laporan kepada rakyat adalah wujud transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran bahwa partai politik adalah saluran representasi dari rakyat yang berpijak pada penghormatan atas prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi,” kata Airlangga, Jumat (9/1/2026).

    Ia menilai, viralnya surat tersebut menunjukkan adanya perhatian publik yang tinggi terhadap praktik pertanggungjawaban politik. Menurut Airlangga, langkah yang diambil PDIP Jawa Timur sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

    “Dalam bahasa ideologis dari Bung Karno, ini adalah wujud realisasi dari partai politik sebagai penyambung lidah rakyat,” ujarnya.

    Airlangga menjelaskan, dalam prinsip kedaulatan rakyat, posisi rakyat adalah sebagai tuan, sementara partai politik dan para kadernya merupakan penyelenggara urusan publik yang mendapat mandat langsung dari pemilih.

    “Rakyat adalah pemilik sah dari kedaulatan itu sendiri, dan kader partai serta dewan adalah penyelenggara dari urusan-urusan tuan mereka, yaitu rakyat,” ucap Airlangga.

    Ia menilai, inisiatif laporan kepada rakyat berpotensi memperbaiki tradisi politik nasional yang selama ini dinilai kurang ideal. Selama ini, kata dia, rakyat kerap hanya diposisikan sebagai objek elektoral tanpa mendapatkan laporan kinerja yang jelas dari partai maupun wakil rakyat setelah pemilu usai.

    “Ini merupakan inisiatif yang dapat mengubah ke arah yang lebih baik terkait tradisi yang selama ini kurang elok, ketika rakyat seperti diabaikan dalam proses-proses politik,” kata dia.

    Airlangga berharap, viralnya instruksi DPD PDIP Jawa Timur tersebut dapat menjadi momentum lahirnya budaya baru dalam praktik politik nasional. Menurutnya, tradisi pelaporan terbuka kepada rakyat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik dan para wakil rakyat di lembaga legislatif.

    “Semoga ke depan ini menjadi tradisi politik yang baik untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia,” pungkas Airlangga. [asg/beq]

  • DLH Mojokerto Dalami Pembuangan Kotoran Ayam di Lahan Bekas Galian C, Pengelolaan Dinilai Belum Optimal

    DLH Mojokerto Dalami Pembuangan Kotoran Ayam di Lahan Bekas Galian C, Pengelolaan Dinilai Belum Optimal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto mengungkap hasil pendalaman terkait pembuangan kotoran ayam di lahan bekas galian C yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah tersebut disebut-sebut akan dimanfaatkan sebagai pupuk, namun pengelolaannya dinilai belum berjalan secara optimal.

    Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, mengatakan berdasarkan pengakuan pemilik lahan berinisial AM, kotoran ayam rencananya akan diolah menjadi pupuk dengan cara dicampur abu sekam. Namun saat dilakukan verifikasi lapangan, limbah tersebut masih dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang memadai.

    “Rencananya kotoran ayam akan dimanfaatkan sebagai pupuk, tetapi sampai verifikasi dilakukan, pengelolaannya belum optimal,” ungkapnya, Sabtu (10/1/2026).

    DLH juga mengungkap alur pengiriman kotoran ayam tersebut. Limbah berasal dari peternakan ayam petelur di wilayah Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang dikirim melalui seseorang berinisial AF dan diperantarai oleh RN. Sementara itu, AM selaku pemilik lahan menerima kotoran ayam dengan imbalan Rp100 ribu per truk.

    “Frekuensi pengiriman sekitar dua kali dalam sepekan dan setiap kedatangan terdiri dari dua truk. Berdasarkan keterangan RN, ia hanya sebagai perantara dari AF ke AM. Baik RN maupun AM mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas peternakan asal kotoran ayam tersebut,” katanya.

    DLH Kabupaten Mojokerto menegaskan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap sumber limbah, sekaligus meningkatkan pengawasan agar pengelolaan kotoran ayam tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat.

    Kasus ini mencuat setelah sebelumnya warga Dusun Pandisari, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, mengeluhkan aktivitas pembuangan limbah hewan di lahan bekas galian. Limbah tersebut sempat diduga sebagai kotoran babi, karena menimbulkan bau menyengat yang meresahkan warga dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. [tin/beq]

  • Bojonegoro Terima Alokasi Pupuk Subsidi 130.177 Ton di 2026, Kuota NPK Melonjak

    Bojonegoro Terima Alokasi Pupuk Subsidi 130.177 Ton di 2026, Kuota NPK Melonjak

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah secara resmi menetapkan alokasi pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 sebesar 130.177 ton guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan total alokasi tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 116.117 ton.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani, mengonfirmasi bahwa penambahan kuota ini bertujuan untuk menjaga produktivitas pertanian di wilayah lumbung pangan. Peningkatan stok di awal tahun diharapkan mampu mengantisipasi risiko kelangkaan saat memasuki masa tanam raya.

    “Penambahan kuota ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan petani tercukupi sehingga produktivitas pertanian di Bojonegoro tetap terjaga,” ujar Zainal pada Sabtu (10/1/2026).

    Pemerintah telah memetakan rincian penyaluran empat jenis pupuk yang akan didistribusikan kepada para petani sepanjang tahun ini. Berikut adalah rincian alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026:

    Pupuk UREA: 63.213 ton (mengalami kenaikan)
    NPK Phonska: 53.015 ton (naik tajam lebih dari 10.000 ton)
    Pupuk Organik: 13.948 ton (penyesuaian dari 18.083 ton)
    Pupuk ZA: 1 ton

    Kenaikan drastis pada kuota NPK Phonska menjadi poin krusial karena jenis pupuk ini sangat dibutuhkan petani untuk memacu kualitas hasil panen. Perubahan ini menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan lapangan yang telah diverifikasi oleh otoritas terkait.

    Guna memastikan penyaluran tepat sasaran, DKPP Bojonegoro memperketat pengawasan melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang telah terverifikasi secara digital dan memenuhi kriteria penerima manfaat.

    Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 188.093 NIK petani di Bojonegoro telah masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi pupuk nasional. Petani diimbau untuk menggunakan jatah yang tersedia secara bijak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di lapangan.

    Zainal menekankan pentingnya penggunaan dosis yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapangan agar lahan pertanian tetap sehat. “Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan lahan dan kualitas tanah jangka panjang,” tambah Zainal memperingatkan.

    Keputusan penambahan kuota ini secara legal tertuang dalam SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 500/7683/110.2/2025. Kebijakan ini menjadi stimulus penting bagi Bojonegoro untuk mempertahankan posisinya sebagai penyangga pangan utama di Jawa Timur.

    Transformasi sistem distribusi digital ini diharapkan mampu menutup celah penyimpangan dan mempercepat akses bagi petani milenial maupun senior. Kepastian stok di tingkat distributor dan pengecer kini menjadi prioritas utama pemantauan DKPP selama setahun ke depan. [lus/beq]

  • HUT ke-53 PDI Perjuangan, Deni Wicaksono Tegaskan Satyam Eva Jayate Jadi Jangkar Kebenaran Partai

    HUT ke-53 PDI Perjuangan, Deni Wicaksono Tegaskan Satyam Eva Jayate Jadi Jangkar Kebenaran Partai

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan menjadi momentum konsolidasi ideologis dan penguatan kerja kerakyatan di tengah tantangan politik, ekonomi, dan geopolitik.

    Rakernas I sekaligus pembukaan HUT ke-53 menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang kritis dan bekerja nyata bersama rakyat.

    Rakernas I PDI Perjuangan diproyeksikan sebagai forum strategis untuk memperkuat soliditas kader serta merumuskan sikap politik partai atas berbagai isu nasional dan global.

    Agenda ini juga menguatkan kerja-kerja kemanusiaan melalui gotong royong kader, termasuk respons kebencanaan di Aceh, Sumbar, Sumut, Sulut, Jawa Barat, dan wilayah terdampak lainnya.

    “Rakernas I bukan agenda rutin, melainkan penegasan konsolidasi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang kritis dengan kerja nyata di tengah rakyat, sekaligus meneguhkan semangat juang memuliakan kemanusiaan dan keadilan,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, Jumat (91/2026).

    Tema Satyam Eva Jayate menjadi pijakan moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila berlandaskan spirit 1 Juni 1945. Bagi generasi muda, tema ini menjadi pesan etika di ruang digital untuk berani bersuara kritis dan menempuh jalan yang berpihak pada kebenaran.

    “Satyam Eva Jayate adalah perisai moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila. Bagi pemuda, ini pesan untuk berani berbicara kritis dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan,” ujar Deni.

    Rakernas I juga akan membahas sikap politik partai atas persoalan geopolitik, krisis ekologis, ekonomi, korupsi, penegakan hukum, hingga program internal. Pesan utama yang ditegaskan adalah kebenaran akan selalu menang meski sering hadir terlambat, mencakup ideologi, hukum, moral, etika, dan suara rakyat.

    “Satyam Eva Jayate menjadi jangkar pesan bahwa kebenaran akan selalu menang,” tegasnya.

    Dalam kerangka pilar ideologis, patriotisme, dan kerakyatan, partai meneguhkan posisi kader sebagai penjaga kedaulatan di akar rumput dan pelaksana program riil untuk rakyat. Sejarah perjuangan Bung Karno, PNI, PDI, hingga PDI Perjuangan menjadi fondasi kesetiaan pada jalan kerakyatan, konstitusi, hukum, dan demokrasi.

    “Partai lahir dari kandung rakyat dan setia pada jalan kerakyatan. Inilah ruh yang harus dibawa kader menghadapi dinamika politik 2026,” pungkas Deni.[asg/ted]

  • Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Viral Instruksi Laporan ke Rakyat PDIP Jatim, Pengamat Unair Nilai Wujud Kedaulatan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Media sosial diramaikan dengan beredarnya surat instruksi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota se-Jatim untuk menyusun laporan kepada rakyat. Instruksi tertanggal 29 Desember 2025 itu menjadi perbincangan publik karena dinilai jarang dilakukan secara terbuka oleh partai politik.

    “Instruksi DPD PDI Perjuangan kepada Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk membuat laporan kepada rakyat adalah wujud transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran bahwa partai politik adalah saluran representasi dari rakyat yang berpijak pada penghormatan atas prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi,” kata Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, Jumat (9/1/2026).

    Airlangga menilai, viralnya surat tersebut menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap praktik pertanggungjawaban politik. Menurut dia, langkah PDIP Jatim ini relevan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

    “Dalam bahasa ideologis dari Bung Karno, ini adalah wujud realisasi dari partai politik sebagai penyambung lidah rakyat,” ujar dia.

    Dia menjelaskan, dalam prinsip kedaulatan rakyat, rakyat adalah tuan, sementara partai dan kadernya adalah penyelenggara urusan publik. Oleh karena itu, laporan kinerja kepada rakyat menjadi konsekuensi dari mandat politik yang diberikan pemilih.

    “Rakyat adalah pemilik sah dari kedaulatan itu sendiri, dan kader partai serta dewan adalah penyelenggara dari urusan-urusan tuan mereka, yaitu rakyat,” ucap Airlangga.

    Menurut dia, inisiatif laporan kepada rakyat berpotensi memperbaiki tradisi politik yang selama ini dinilai kurang elok. Selama ini, rakyat kerap hanya ditempatkan sebagai objek elektoral tanpa mendapatkan laporan kinerja yang memadai.

    “Ini merupakan inisiatif yang dapat mengubah ke arah yang lebih baik terkait tradisi yang selama ini kurang elok, ketika rakyat seperti diabaikan dalam proses-proses politik,” kata dia.

    Airlangga berharap, viralnya instruksi tersebut menjadi momentum lahirnya budaya baru dalam politik nasional. Dia menilai, tradisi pelaporan terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai dan wakil rakyat.

    “Semoga ke depan ini menjadi tradisi politik yang baik untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia,” pungkas Airlangga. [asg/ian]

  • Kaesang Puji ‘Gajah Jatim Petarung’, PSI Jatim Bidik 100 Kursi DPRD Kab/ Kota

    Kaesang Puji ‘Gajah Jatim Petarung’, PSI Jatim Bidik 100 Kursi DPRD Kab/ Kota

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Jawa Timur di Dyandra Convention Center Surabaya, Jumat (9/1/2026) sore.

    Dalam kunjungannya, Kaesang memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan infrastruktur partai di Jatim yang dinilai menunjukkan progress luar biasa dibandingkan wilayah lainnya.

    ​Kaesang menjelaskan bahwa fokus utama PSI saat ini adalah evaluasi dan penguatan struktur hingga tingkat paling bawah. Saat ini, kepengurusan PSI di tingkat kecamatan di Jawa Timur dilaporkan telah mencapai 96 persen.

    ​”Insya Allah habis ini kita langsung lanjut lagi untuk kepengurusan sampai tingkat kelurahan. Kalau bisa sampai dusun pun harus selesai semua. Supaya apa? Kebermanfaatan PSI ini bisa terasa sampai masyarakat di akar rumput,” tegas Kaesang.

    ​Mengomentari simbol ‘Gajah Jatim Petarung’ yang menjadi ikon semangat kader di Jawa Timur, putra bungsu Presiden ke-7 RI ini memberikan pujian terbuka yang cukup berani bagi para kadernya di Jatim.

    ​”Kalau saya nih ya, jujur, struktur PSI di Jawa Timur jauh lebih baik. Jadi ini akan jauh lebih baik daripada Jawa Tengah. Insya Allah,” ungkapnya optimistis.

    ​Optimisme Kaesang didukung oleh target tinggi yang dicanangkan jajaran pimpinan PSI Jawa Timur untuk kontestasi politik mendatang. Untuk kursi ​DPRD kabupaten/kota, PSI Jatim membidik 100 kursi (meningkat tajam dari raihan sebelumnya yang hanya 11 kursi). Sedangkan, untuk ​DPRD Provinsi ditargetkan 8 kursi (sebelumnya hanya 1 kursi).

    ​Terkait segmen pemilih muda, Kaesang menekankan bahwa misi utamanya adalah menekan angka golput dan memastikan anak muda tidak lagi antipati terhadap dunia politik.

    ​”Targetnya anak muda tidak antipati terhadap politik. Mungkin memang tidak mau berpartisipasi langsung (masuk partai), tapi setidaknya mau datang untuk nanti nyoblos. Mau nyoblos siapapun enggak masalah, yang penting datang berpartisipasi,” pungkas Kaesang. (tok/but)