Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Sampang Resmikan Program Makanan Bergizi Gratis, Targetkan 93 Dapur SPPG

    Bupati Sampang Resmikan Program Makanan Bergizi Gratis, Targetkan 93 Dapur SPPG

    Sampang (beritajatim.com) – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi meresmikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kolaborasi Ekosistem Masyarakat Indonesia Desa Kotah, Kecamatan Jrengik, Selasa (9/9/2025) di Gedung PKPRI Kecamatan Jrengik.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur H. Agus Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Dandim 0828/Sampang, Wakapolres Sampang, Forkopimcam Jrengik, serta tokoh masyarakat.

    Dandim 0828/Sampang Letkol Czi Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan apresiasinya atas bertambahnya jumlah SPPG di Kabupaten Sampang. Menurutnya, semakin banyak SPPG yang mendapat izin penyelenggaraan program MBG menjadi indikator positif atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Sampang.

    “SPPG Desa Kotah menyasar tiga desa di Kecamatan Jrengik dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.026 orang. Kami berharap pelaksanaannya berjalan baik, memastikan makanan yang disalurkan layak konsumsi, serta distribusinya akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam sambutannya menegaskan bahwa MBG merupakan program nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan MBG diharapkan dapat menekan angka stunting di Kabupaten Sampang.

    “Sampang membutuhkan sekitar 93 SPPG untuk memenuhi target. Saat ini sudah ada 30 dapur yang berjalan, 45 dapur baru mendapat izin, sehingga masih ada kekurangan yang perlu dipenuhi,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan para pengusaha lokal dan masyarakat sebagai penyedia bahan pangan.

    “Saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik, menjaga kualitas makanan, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sampang,” pungkasnya. [adv/sar]

  • Pemkab Lamongan Konsolidasikan Percepatan Perizinan Kapal Nelayan, Ini Hasilnya

    Pemkab Lamongan Konsolidasikan Percepatan Perizinan Kapal Nelayan, Ini Hasilnya

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, serta Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bareskrim Mabes Polri, menggelar audiensi percepatan perizinan kapal nelayan.

    Forum yang berlangsung di Guest House Pendopo Lokatantra Lamongan tersebut untuk memastikan nelayan Lamongan semakin mudah dalam mengurus izin kapal, sekaligus memperoleh kepastian hukum saat melaut.

    Audiensi percepatan perizinan kapal nelayan tersebut, merupakan langkah konkret dari Pemkab Lamongan, yang sebelumnya menerima aduan dari himpunan nelayan Lamongan, pada pertengahan Agustus lalu.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir dan mendampingi nelayan. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk membantu kemudahan nelayan mengurus perizinan.

    “Kami menugaskan anggota muda HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) untuk membantu pengurusan izin, agar nelayan tidak terkendala aplikasi maupun administrasi. Pemerintah hadir bersama mereka, sekaligus memastikan kepentingan nelayan terlindungi,” kata Yuhronur, Rabu (10/9/2025).

    Dalam audiensi tersebut juga disampaikan sejumlah kendala yang kerap dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan pemahaman aplikasi digital, antrean proses ukur kapal, hingga lamanya penyelesaian dokumen teknis.

    “Untuk itu, Pemkab Lamongan akan menyiapkan petugas khusus dari Dinas Perikanan guna membantu pendampingan, sembari terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan layanan,” kata Pak Yes, panggilan akrab Yuhronur.

    Merespon kondisi yang dihadapi nelayan, stakeholder yang terlibat dalam audiensi tersebut, berkomitmen untuk memberikan kemudahan pengurusan izin kapal.

    Kemenhub melalui KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) menegaskan komitmen memperlancar proses pengukuran kapal. Sementara Satgassus Polri menekankan pentingnya perizinan sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    KKP pun menyatakan siap memfasilitasi agar proses perizinan semakin sederhana dan mudah diakses oleh nelayan. Dengan langkah konsolidasi ini, Pemkab Lamongan berharap percepatan perizinan dapat segera terwujud sehingga nelayan lebih terlindungi.

    “Dengan lancarnya aktivitas penangkapan ikan, sektor perikanan akan mampu memberi kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Pak Yes. [fak/suf]

  • Apakah Ada Warga Jatim di Nepal, Ini Jawaban Wagub Emil

    Apakah Ada Warga Jatim di Nepal, Ini Jawaban Wagub Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demo di Nepal memanas buntut keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman.

    Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/9/2025) mengatakan, hingga saat ini tidak ada informasi adanya WNI yang jadi korban dalam kerusuhan di Nepal. KBRI Dhaka mencatat ada 57 WNI yang menetap di Nepal.

    “KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, dan juga dengan komunitas Indonesia di Nepal. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Judha.

    Judha juga menyampaikan ada 43 anggota delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu. Lalu, ada dua prajurit TNI yang sedang pelatihan serta 23 wisatawan WNI. “KBRI telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan terus memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media,” kata Judha.

    WNI yang sedang melakukan kunjungan atau wisata di Nepal diminta melapor ke hotline KBRI Dhaka. Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam kesempatan yang sama menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi apakah ada warga Jatim dari WNI yang berada di Nepal.

    “Kebetulan memang ada event, seminar, eh konferensi di Nepal yang dihadiri warga negara Indonesia. Kami masih menunggu informasi tentunya, apakah ada dari WNI tersebut merupakan warga Jawa Timur. Tapi semua terkoordinasi di Kementerian Luar Negeri. Ini bukan tenaga kerja Jatim yang terdata di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jatim dan bekerja di sana. Saya nggak tahu apa ada warga Jatim, tapi yang jelas ada WNI di sana. Tadi sudah didata, tadi yang bicara langsung kan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, para tentara Nepal berpatroli di jalan-jalan ibu kota Nepal, Kathmandu, pada Rabu (10/9/2025) untuk mengembalikan ketertiban, setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri mundur. (tok/kun)

  • BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kini memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari secara resmi melantik Ganesh Pressiatantra yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Kepala Pelaksana BPBD di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan, pembentukan BPBD merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut akan memastikan negara hadir langsung saat bencana terjadi.

    “Kita menyadari bahwa bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, bisa datang kapan saja. BPBD harus menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta penanganan yang cepat dan terpadu,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, tugas utama BPBD adalah memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat saat bencana terjadi, memberikan perlindungan, rasa aman, dan penanganan yang cepat, tepat, serta terpadu. Ning Ita menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum peningkatan kapasitas birokrasi.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk terus berinovasi, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi sarana untuk upgrade kapasitas diri dan menciptakan inovasi.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan Core Value BerAKHLAK sebagai budaya kerja birokrasi di Kota Mojokerto. Dengan nilai itu, perangkat daerah diharapkan mampu bekerja tanpa ego sektoral, melainkan dalam semangat kolaborasi.

    “Kita harus mampu bekerja efisien sekaligus produktif. Sinergi dan kerja sama adalah kunci. Mari bersama mengabdi untuk masyarakat demi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Selain Ganesh, Ning Ita juga melantik total 53 pejabat baru. Tiga di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni Rubi Hartoyo sebagai Sekretaris DPRD, Agung Moeljono Soebagijo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Riyanto sebagai Kepala Bapperida. [tin/suf]

  • HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    Pacitan (beritajatim.com) – Partai Demokrat genap berusia 24 tahun pada Selasa (9/9/2025). Di Pacitan, berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan ulang tahun partai berlambang bintang mercy tersebut.

    Rangkaian acara dimulai dengan bhakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di Alun-alun Pacitan. Ratusan warga dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan ini.

    “Allhamdulillah, kegiatan Demokrat Pacitan peduli ini mendapat sambutan baik masyarakat, banyak yang ikut berpartisipasi,” ujar Ketua DPC Demokrat Pacitan, Indrata Nur Bayuaji ditulis Rabu (10/9/2025).

    Selain kegiatan sosial, Demokrat Pacitan juga merambah dunia digital. Mereka mengadakan kompetisi E-Sport Mobile Legend sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah menyalurkan bakat anak muda di bidang olahraga elektronik. Partai ini juga membuka ruang gagasan melalui lomba video speak up orasi inspiratif.

    “Semua aspek kehidupan saat ini tak bisa lepas dari dunia digital. Kami berharap dari sini lahir atlet esport sekaligus gagasan kritis, kreatif, dan inspiratif untuk kebaikan ke depan,” imbuh Indrata yang akrab disapa Mas Aji.

    Puncak peringatan HUT ke-24 Demokrat digelar dengan doa bersama di kantor DPC Demokrat Pacitan pada Selasa (9/9) sore. Doa serupa juga dilakukan serentak di 12 kecamatan oleh seluruh pengurus PAC. Acara ditutup dengan santunan anak yatim piatu serta tumpengan sebagai wujud syukur.

    “Selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga Demokrat ke depan semakin besar, semakin dicintai masyarakat, dan khusus di Pacitan bisa memperoleh kursi lebih banyak lagi,” tegas Mas Aji.

    Di sela acara, Demokrat Pacitan juga memanjatkan doa khusus bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berulang tahun ke-76. “Semoga Bapak SBY dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta takdir yang baik,” pungkas Mas Aji. (tri/kun)

  • TNI Kawal Pengawasan MBG di Sampang

    TNI Kawal Pengawasan MBG di Sampang

    Sampang (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan di Kabupaten Sampang. Tercatat sudah ada 23 dapur MBG yang aktif beroperasi untuk melayani kebutuhan pangan para siswa.

    Komandan Kodim 0828/Sampang, Letkol Czi Dika Catur Yanuar Anwar, mengungkapkan bahwa antusias warga menyambut MBG sangat tinggi, terbukti dari banyaknya pengajuan dapur baru MBG

    “Sudah ada 23 dapur MBG yang berjalan. Namun, ada 35 dapur lagi yang masih dalam tahap pengajuan,” terangnya, Rabu (10/9/2025)

    Dika juga menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan jangka panjang program MBG. Karena ini merupakan amanah langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

    “Itu sebabnya kami dari jajaran TNI bersama stakeholder lainnya akan terus mengawal pelaksanaan MBG,” janjinya. [sar/but]

  • Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang, di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, terpilih sebagai salah satu pilot project untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi baru.

    Terobosan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dilakukan oleh beberapa menteri di Ballroom Leimena, Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).

    Keputusan ini menandakan langkah maju Jombang dalam mendigitalisasi layanan publik, dengan fokus utama pada penyederhanaan proses perizinan bagi tenaga medis.

    Bupati H. Warsubi mengungkapkan dukungannya terhadap inovasi ini, menyatakan bahwa digitalisasi perizinan sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik.

    “Proses yang lebih cepat dan transparan akan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya di Jombang untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat, tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit,” ujarnya.

    Menurut Bupati, sistem digital ini dapat menghindari duplikasi data, mempercepat proses, serta mempermudah pelacakan perizinan yang lebih transparan.

    Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wor Windari, yang juga mengungkapkan kesiapan Jombang dalam mendukung implementasi MPPDN.

    “Jombang optimis bahwa digitalisasi ini akan membuat layanan kesehatan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan,” tutur dr. Hexawan.

    Dalam versi terbaru MPPDN, terdapat pembaruan teknologi serta perluasan akses melalui website dan aplikasi mobile, yang memungkinkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mengurus perizinan seperti Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik dengan lebih mudah.

    MPPDN juga mencakup layanan jaminan sosial pensiun serta pengaduan layanan publik, yang membuatnya lebih efisien dalam pelayanan publik.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan bahwa digitalisasi layanan publik adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab ekspektasi masyarakat. “MPP Digital saat ini tidak hanya mencakup perizinan tenaga medis dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik lainnya. Ini akan sangat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi,” kata Rini.

    Dengan adanya MPPDN, seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan. Kehadiran sistem ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pelayanan publik yang lebih modern berbasis digital, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pilot project MPPDN versi baru, bersama dengan Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi bukti pengakuan terhadap komitmen Jombang dalam berinovasi dalam pelayanan publik.

    Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Wor Windari, juga menambahkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi pengguna layanan.

    “MPP Digital ini memberikan efisiensi, keamanan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong transformasi digital pemerintahan,” pungkasnya. [suf]

  • Dugaan Keracunan, DPRD Pamekasan Minta MBG Tlanakan Ditutup Sementara

    Dugaan Keracunan, DPRD Pamekasan Minta MBG Tlanakan Ditutup Sementara

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ali Masykur meminta dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, ditutup sementara seiring dengan adanya peristiwa dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa di wilayah setempat.

    Hal tersebut disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke Puskesmas Tlanakan, guna mengecek secara langsung sekaligus memastikan kondisi puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG di Tlanakan, Pamekasan, Rabu (10/9/2025).

    “Berdasar laporan masyarakat, kita langsung sidak untuk mengetahui secara pasti berkenaan dengan peristiwa ini. Hasil perbincangan tadi kami mendapat informasi ada sekitar 20 siswa keracunan dan dirawat di beberapa fasilitas kesehatan di Pamekasan, karena Puskesmas Tlanakan, tidak muat, sebagian pasien dirujuk ke rumah sakit lain,” kata Ali Masykur.

    Dari keterangan salah satu orang tua pasien, dugaan keracunan berasal dari menu MBG yang dikonsumsi siswa, di antaranya siswa TK Dharma Wanita Branta Pesisir. Bahkan parahnya, sisa nasi yang diberikan ke ayam justru menunjukkan gejala seperti keracunan.

    “Kami juga sempat mengecek kondisi dapur MBG (Tlanakan), namun kondisinya tutup. Informasi yang kami terima, sampel makanan sudah diteliti pihak kepolisian untuk memastikan penyebab dari peristiwa ini,” politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

    Dengan adanya peristiwa tersebut, pihaknya memiliki opsi sebagai bagian dari solusi yang harus dilakukan kedepan. “Kalau boleh atas nama pribadi dan anggota DPRD Pamekasan, dapur (MBG) bersangkutan ditutup sementara, bisa sepekan atau sebulan kedepan sebagai pelajaran,” tegasnya.

    “Sebab informasi yang kami terima, keberadaan dapur MBG (Tlanakan) ini belum ada ahli gizi. Hanya saja kami masih belum bisa mendengar langsung dari pemilik dapur,” sambung politisi muda yang akrab disapa Ali atau Masykur.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana untuk memanggil pemilik dapur dan tenaga ahli gizi terkait, guna meminta pertanggungjawaban sekaligus mencari solusi terbaik. “Tentu kami harap pemilik dapur MBG lebih berhati-hati dalam manejemen, termasuk memasak hingga membungkus makanan. Karena hal ini menyangkut ribuan nyawa anak bangsa yang mengandalkan program gizi gratis,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Membangun Identitas Bangsa Melalui Pancasila: Sosialisasi di Balai Desa Mojongapit Jombang

    Membangun Identitas Bangsa Melalui Pancasila: Sosialisasi di Balai Desa Mojongapit Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak 120 warga menghadiri sosialisasi bertema “Jejak Historis Pancasila Sebagai Dasar Negara” yang digelar di Balai Desa Mojongapit, pada Rabu (10/9/2025).

    Acara ini merupakan bagian dari Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Jombang Tahun 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, Anwar, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu meneguhkan pemahaman warga tentang nilai-nilai dasar negara serta memperkuat posisi Pancasila sebagai landasan kehidupan bangsa Indonesia.

    Menurut Anwar, Pancasila adalah pilar utama yang menopang perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Pancasila berfungsi sebagai dasar, penopang, dan penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sejak kemerdekaan hingga kini. Nilai-nilainya menjaga keutuhan NKRI di tengah dinamika global, konflik internal, maupun perubahan zaman,” jelasnya.

    Anwar juga menambahkan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam kebijakan, hukum, dan perilaku masyarakat. Selain itu, Pancasila berperan penting dalam menjaga keberagaman suku, agama, dan budaya agar tetap harmonis.

    Dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, hadir sebagai narasumber utama. Dalam paparan yang disampaikan, Octadella menekankan bahwa Pancasila adalah fondasi yang menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk.

    Ia mengungkapkan bahwa Pancasila adalah alat yang mampu menjaga kesatuan bangsa meskipun adanya perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya.

    Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, hadir sebagai narasumber utama

    “Pancasila menyatukan bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, agama, bahasa, maupun budaya. Nilai-nilainya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial akan menjadi pedoman hidup bersama. Dengan Pancasila, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan bangsa,” ujarnya.

    Octadella juga menambahkan bahwa Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah, budaya, dan perjuangan rakyat. Pancasila, menurutnya, bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjaga persatuan dan kerukunan antarwarga bangsa, tetapi juga meneguhkan identitas kita sebagai bangsa yang berkepribadian, toleran, dan berkeadilan,” ujarnya.

    Narasumber lainnya, Medan Amrullah, turut memberikan pandangannya tentang Pancasila. Menurutnya, Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai budaya, adat, agama, serta kearifan lokal yang telah hidup di tengah masyarakat Indonesia sejak dahulu.

    Medan menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan musyawarah sudah ada dalam kehidupan masyarakat sebelum Pancasila dirumuskan.

    “Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan musyawarah sudah menjadi bagian kehidupan bangsa sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi,” ungkapnya.

    Acara sosialisasi yang berlangsung interaktif ini membuat warga semakin antusias berdiskusi tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat Kabupaten Jombang dapat semakin memahami, menghargai, dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan persatuan dan pedoman hidup bersama. [suf]

  • Petugas Satpol PP Kabupaten Madiun Temukan Alat Kontrasepsi Saat Razia

    Petugas Satpol PP Kabupaten Madiun Temukan Alat Kontrasepsi Saat Razia

    Madiun (beritajatim.com) — Satpol PP Kabupaten Madiun langsung bergerak pasca digrebeknya sepasang sejoli yang diduga berbuat mesum di halaman Masjid Quba Caruban beberapa waktu lalu. Razia kali ini menyasar para pelajar yang bolos sekolah.

    Dari hasil razia tersebut Satpol PP Kabupaten Madiun, mendapati hal yang cukup membuat petugas geleng-geleng.

    Dari puluhan siswa yang terjaring, petugas mendapati seorang siswa yang kedapatan menyimpan dua alat kontrasepsi didalam dompet.

    Temuan alat kontrasepsi terjadi saat Satpol PP mengelar razia gabungan di warung-warung, rental PS, dan beberapat titik yang diduga menjadi tempat nongkrong para pelajar yang bolos sekolah pada Selasa (9/9/2025). Selain pelajar Satpol PP juga menyasar para Aparatur Negara Sipil (ASN) yang keluyuran saat jam kerja.

    Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Madiun, Tatik Wiyati, mengatakan saat melakukan razia. Petugas hanya menemukan pelajar yang terjaring sedang nongkrong di warung sekitaran mejayan. Dan tidak menemukan ada ASN.

    Sebagian besar dari para pelajar kabur saat mengetahui ada razia. Mereka tidak sempat membawa barang, hingga akhirnya ditinggal begitu saja di warung.

    “Mereka kabur begitu mengetahui petugas kami datang, tapi barang mereka yang tertinggal seperti tas, dompet, dan telepon genggam kami amankan ke kantor”. ujarnya, Rabu (10/9/2025)

    Beberapa saat kemudian, para pelajar pemilik dompet dan tas datang ke kantor Satpol PP. Dari hasil pemeriksaan, di dalam tas pelajar ditemukan seragam sekolah dari SMA Negeri 1 Pilangkenceng, SMA Negeri Saradan, SMK Negeri 1 Mejayan, hingga SMK Model Mejayan. Dan disaat memeriksa salah satu dompet milik pelajar, petugas kaget menemukan dua alat kontrasepsi berupa kondom.

    Menindak lanjuti operasi tersebut petugas mendatangkan orang tua dan guru pelajar tersebut untuk memberikan pembinaan. Tatik menegaskan, razia serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk penegakan Perda dan upaya pencegahan kenakalan remaja.

    “Kami berharap kedepan operasi ini rutin dilakukan agar para pelajar mendapat jera dan kembali fokus belajar” tegasnya. (rbr/ted)