Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Program Pro Lansia, Komitmen Mbak Wali – Gus Qowim untuk Para Lansia Agar Sehat dan Bahagia

    Program Pro Lansia, Komitmen Mbak Wali – Gus Qowim untuk Para Lansia Agar Sehat dan Bahagia

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas hidup para lansia. Sebagai bentuk nyata perhatian tersebut, pada Kamis (11/9/2025) digelar Senam Bersama Lansia di Taman Sekartaji.

    Puluhan lansia dari berbagai kelurahan antusias mengikuti kegiatan ini, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Kediri bekerja sama dengan TP PKK Kota Kediri. Upaya peningkatan kualitas hidup lansia ini diwujudkan melalui beragam program kesehatan dan sosial yang berkelanjutan.

    Sebelum memulai senam bersama, Gus Qowim sapaan akrab Wakil Wali Kota Kediri menuturkan bahwa sehatnya lansia mencerminkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Di Kota Kediri, angka Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 mencapai 75,94 tahun.

    Angka tersebut naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kota Kediri, termasuk para lansia, semakin baik.

    Oleh karena itu, Wakil Wali Kota Kediri menekankan, Pemerintah Kota Kediri menghadirkan berbagai program pro lansia, seperti program Sekolah Lansia Tangguh hasil kolaborasi DP3AP2KB dengan BKKBN Jawa Timur.

    Lalu Posyandu Lansia yang rutin dilaksanakan setiap bulan di seluruh kelurahan. Serta bantuan sosial dari Dinas Sosial yang diperuntukkan bagi lansia dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).

    “Semua ikhtiar ini kami lakukan agar para lansia tetap sehat dan bahagia di usia senja. Namun tentu, keberhasilan program ini juga bergantung keaktifan para lansia untuk ikut serta. Maka saya berpesan, tetap semangat mengikuti kegiatan positif, baik yang digelar oleh pemerintah maupun oleh lingkungan sekitar. Dengan demikian, para lansia ini akan semakin aktif, sehat, dan menjadi teladan bagi generasi muda,” terang Gus Qowim, Kamis (11/9/2025).

    Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Kediri menuturkan bahwa TP PKK Kota Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen mendukung para lansia agar tetap aktif, produktif, dan sejahtera.

    Berbagai program dicanangkan, mulai dari Posyandu Lansia, layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage, kegiatan sosial, hingga senam bersama seperti hari ini. Semua ini bertujuan agar para lansia bisa menikmati usia senja dengan bahagia, sehat, dan penuh makna.

    Lebih lanjut, seperti tema Hari Lanjut Usia Nasional kali ini adalah, “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera”. Ning Faiq mengingatkan bahwa kesejahteraan bangsa bermula dari keluarga yang harmonis, termasuk bagaimana menghormati dan merawat orang tua serta para lansia. “Lansia bahagia itu lansia yang sehat jasmani rohani, dihargai, dicintai, dan terus diberi ruang untuk berkontribusi,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, Ketua TP PKK Kota Kediri juga mengajak para lansia, untuk selalu menjaga gaya hidup sehat, mempererat kebersamaan, serta menguatkan semangat bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif.

    Sebab benar kata pepatah, ‘usia hanyalah angka’, yang terpenting adalah semangat, kesehatan, dan kebahagiaan hati. “Selamat mengikuti senam bersama. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan,” pungkasnya.

    Hadir pula, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi, segenap pengurus TP PKK Kota Kediri, serta para lansia kota kediri. [nm/suf]

  • Beri Arahan Pada Pra Penilaian PEKPPP, Mbak Wali Kediri: Layanan Publik Bagus, Masyarakat Nyaman dan Sejahtera

    Beri Arahan Pada Pra Penilaian PEKPPP, Mbak Wali Kediri: Layanan Publik Bagus, Masyarakat Nyaman dan Sejahtera

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan terkait peningkatan pelayanan publik yang ada di Kota Kediri. Hal itu disampaikan dalam acara Pra Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Acara berlangsung di Kantor Dispendukcapil, Kamis (11/09/2025). Untuk tahun ini penilaian PEKPP di Kota Kediri ada dua lokus, yakni Dispendukcapil dan Dinas Pendidkan.

    “Pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan. Ketika pelayanan publik bagus, ini menunjukkan bahwa pemerintah komitmen untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Serta berusaha untuk menciptakan reformasi birokrasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan transparan,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan dalam acara ini akan dilakukan evaluasi. Apa saja yang masih kurang dalam pelayanan publik harus diperbaiki. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar prima. Evaluasi yang dilakukan ini bukan hanya untuk penilaian saja. Tujuan utamanya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga hak-hak dari masyarakat.

    “Masyarakat harus merasa aman, nyaman dan sejahtera. Seluruh OPD harus punya tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara untuk dua lokus Penilaian PEKPPP di Kota Kediri adalah Dispendukcapil dan Dinas Pendidikan. Mbak Wali menjelaskan bahwa dua pelayanan di dua lokus ini sudah baik. Namun harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Seperti di Dispendukcapil sudah lengkap fasilitasnya. Ada ruang laktasi, bermain anak, toilet dan jalur ramah disabilitas, dan lainnya. Bahkan untuk akta kelahiran yang terdahulu pun masih ada dan sudah discan.

    Lalu di Dinas Pendidikan harus terus memberikan pelayanan kepada orang tua dan juga siswa. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan, seperti bullying yang terjadi di sekolah. Sebab efek dari bullying ini sangat berbahaya bila tidak ditangani.

    “Tadi saya keliling ke Dispendukcapil saya lihat sudah bagus dan lengkap. Lalu untuk Dinas Pendidikan harus ada edukasi dan pengawasan agar bullying ini tidak marak di sekolah,” jelas wali kota termuda ini.

    Sebelum melakukan evaluasi Mbak Wali berkeliling meninjau pelayanan yang ada di Dispendukcapil. Mbak Wali juga menyapa dan berbincang dengan beberapa masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan. Apabila ada kendala, Mbak Wali meminta agar masyarakat menyampaikannya, untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Kota Kediri.

    Turut mendampingi, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Bagian Organisasi Herwin Zakiyah, perwakilan Dinas Pendidikan, dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Perkuat Gerakan Koperasi Lewat Pelatihan SKKNI

    Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Perkuat Gerakan Koperasi Lewat Pelatihan SKKNI

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat gerakan koperasi di daerahnya. Hal itu ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran secara berkelanjutan untuk pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi para pengurus koperasi.

    Penegasan tersebut disampaikan Ning Ita (saat sapaan akrab, red) saat membuka pelatihan SKKNI di PLUT Maja Citra Kinarya. “Setiap tahun kami selalu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan SKKNI ini. Ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap gerakan koperasi di Kota Mojokerto. Itulah kenapa dalam beberapa tahun berturut-turut saya dinobatkan sebagai Pembina Koperasi Terbaik,” ungkapnya, Kamis (11/9/2025).

    Menurut Ning Ita, kondisi struktur ekonomi Kota Mojokerto yang terbatas justru menempatkan koperasi pada posisi strategis. Saat ini, sekitar 32 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mojokerto didominasi sektor perdagangan, disusul jasa, transportasi-akomodasi, dan konstruksi. Namun, keterbatasan lahan dan aksesibilitas membuat investor besar sulit masuk.

    “Kota kita kecil, 57 persen wilayahnya permukiman, sehingga sentra industri atau perdagangan besar hampir tidak ada. Karena itu saya ingin koperasi di level akar rumput bisa tumbuh besar, setara dengan PT atau CV. Koperasi yang selama ini berkembang pesat umumnya adalah koperasi karyawan karena memiliki dukungan modal kuat,” katanya.

    Sementara koperasi di masyarakat akar rumput masih terbatas pada unit simpan pinjam. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari pelatihan SKKNI.

    “Fokus saya justru koperasi-koperasi di level grass root agar punya semangat menjadi badan usaha dengan omset besar, sehingga kekuatan ekonomi bisa merata dimiliki masyarakat. Setelah ikut pelatihan ini, panjenengan harus ikut uji kompetensi. Kalau sudah punya sertifikat, barulah layak mendapatkan izin usaha. Jadi jangan hanya berhenti di pelatihannya saja,” pesannya.

    Melalui pelatihan SKKNI yang digelar rutin setiap tahun, ia berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi semakin profesional, kompeten, dan mampu menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. [tin/suf]

  • Pengendara Tewas Akibat Ceceran Pasir, PUPR Pemkab Madiun Angkat Bicara

    Pengendara Tewas Akibat Ceceran Pasir, PUPR Pemkab Madiun Angkat Bicara

    Madiun (beritajatim.com) – Peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang menimpa pengendara motor hingga menewaskan Rudy Setyo nugroho (29) di Jalan Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan pada Rabu sore (10/9/2025) menyeret perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun.

    Menanggapi hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun memberikan penjelasan.

    Melalui Kabid Bina Marga PUPR, Anang Tri Cahyono, menyebut pembersihan pasir memang tidak masuk dalam metode pasca pengaspalan.

    “Pasir tidak dibersihkan karena supaya mengikat pada celah aspal yang berongga. Biasanya pasir itu akan hilang dengan sendirinya. Baik karena sapuan angin pengendara atau kalau hujan terbawa air,” ujar Anang, Kamis (11/9/2025).

    Terkait tidak adanya rambu peringatan di lokasi, Anang juga mengakui selama ini memang tidak ada kebiasaan pemasangan rambu begitu pekerjaan pengaspalan selesai.

    Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Madiun Anang Tri Cahyono. (Foto: beritajatim.com/Rendra Bagus)

    Dengan adanya peristiwa tersebut Anang akan mengevaluasi terkait prosedur pasca pengaspalan. Dia juga berjanji kedepan akan memasang rambu peringatan setelah pengaspalan selesai. Saat ditanya apakah sudah melayat ke rumah duka korban, ia menyebut masih menunggu petunjuk pimpinan.

    Sementara itu, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Madiun langsung turun tangan membersihkan ceceran pasir.

    Kabid Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kabupaten Madiun, Ashari Darmawan, saat dikonfirmasi menyebut, pihaknya membersihkan pasir bekas perbaikan jalan itu atas permintaan masyarakat. Karena kondisi tersebut sangat berbahaya bagi siapapun yang melintasi terutama pengendara motor.

    “Kami menerima permintaan warga yang melaporkan ada ceceran pasir di jalan. Kondisi itu memang sangat berbahaya bagi pengendara motor, jadi langsung kami bersihkan sepanjang 500meter,” jelas Ashari.

    Tewasnya pengendara motor ini menimbulkan sorotan tajam terhadap prosedur pengerjaan jalan. Warga berharap ada evaluasi agar sisa material tidak lagi menjadi ancaman keselamatan pengguna jalan. (rbr/ted)

  • Dukung Ketahanan Pangan, Gresik Kukuhkan Komisi Irigasi

    Dukung Ketahanan Pangan, Gresik Kukuhkan Komisi Irigasi

    Gresik (beritajatim.com)– Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik mengukuhkan Komisi Irigasi. Komisi yang dibentuk ini mempunyai tugas bagaimana memastikan pengelolaan air untuk mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

    Ketua Komisi Irigasi Gresik, Edy Hadisiswoyo mengatakan, komitmennya untuk menjadikan forum ini sebagai ruang komunikasi yang produktif.

    “Kami akan bekerja maksimal untuk memastikan pengelolaan air yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Harapannya dapat menjadi pijakan penting dalam meningkatkan layanan irigasi sekaligus memperkuat sinergi antar instansi,” katanya, Kamis (11/9/2025).

    Komisi Irigasi yang dilantik berjumlah 33 orang anggota. Jumlah ini terdiri atas 15 orang dari unsur pemerintah, 15 orang dari unsur non pemerintah, serta 3 orang akademisi.

    Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menuturkan, ini merupakan titik balik bagi penguatan kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan irigasi.

    “Setelah dilantik semua harus kompak dan terus berkolaborasi yang terintegrasi,” tuturnya.

    Dirinya juga menyinggung kebijakan nasional seperti satu harga gabah yang sangat berdampak pada masyarakat. Untuk itu, Komisi Irigasi bekerja dengan serius, tidak hanya menjaga ketersediaan air, tetapi juga berinovasi.

    “Tolong tumbuhkan inovasi, dan memiliki peta yang jelas. Dengan begitu kita tahu wilayah atau irigasi mana yang harus diintervensi,” ungkapnya.

    Sebelumnya pemerintah daerah ini telah membangun kolam retensi. Air yang tertampung di kolam tersebut, dapat dialirkan secara efektif ke lahan pertanian yang membutuhkan pasokan air.

    “Kita ingin air pada kolam-kolam retensi yang ada bisa dialirkan kepada lahan pertanian yang membutuhkan. Walaupun Gresik dikenal sebagai kota industri, tetapi ketahanan pangan tetap harus terjaga,” ujarnya. (dny/ted)

  • Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Jombang (beriajaim.com) – Kabupaten Jombang mencatatkan mutasi perdana di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (11/9/2025), Bupati Warsubi resmi melantik 25 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, yang meliputi 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 15 Pejabat Administrator.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Salmanudin, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, serta perwakilan dari Forkopimda dan sejumlah pejabat terkait.

    Dalam pelantikan tersebut, tampak wajah baru serta beberapa pejabat yang bergeser atau bertukar posisi. Di antaranya adalah Direktur RSUD Jombang yang kini dijabat oleh dr. Pudji Umbaran, menggantikan posisi Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes., yang kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

    Bupati Warsubi dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya amanah, tanggung jawab, dan loyalitas dalam menjalankan tugas baru. “Saya harap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja dengan semangat tinggi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di instansi masing-masing,” kata Bupati Warsubi.

    Warsubi juga menegaskan bahwa promosi dan mutasi jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan, dengan harapan para pejabat dapat membawa semangat baru untuk kemajuan Jombang.

    Bupati Warsubi juga menekankan perlunya para pejabat yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin yang profesional, disiplin, dan teladan. Beliau mengingatkan agar setiap pejabat mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kemampuan dalam mendukung visi Kabupaten Jombang, yaitu “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”

    Sementara itu, daftar pejabat yang dilantik meliputi sejumlah posisi strategis, seperti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dijabat oleh Anwar, Kepala Dinas Perhubungan yang kini kosong setelah Budi Winarno digeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kini dijabat definitif oleh Wor Windari.

    Bupati juga berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat memberikan dedikasi terbaik mereka, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat mengarah pada perwujudan Jombang yang lebih maju dan sejahtera. [suf]

    DAFTAR NAMA PESERTA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025

    1. BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah

    2. Drs. ANWAR, M.KP.
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    3. BUDI WINARNO, S.T., M.Si.
    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    4. Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si.
    Kepala Dinas Peternakan

    5. HARI PURNOMO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    6. AGUNG HARIADI, S.T., M.M.
    Kepala Dinas Sosial

    7. Dra. WOR WINDARI, M.Si.
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

    8. dr. PUDJI UMBARAN, M.KP.
    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    9. Dr. dr. MA’MUROTUS SA’DIYAH, M.Kes.
    Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
    Perempuan dan Perlindungan Anak

    10. THONSOM PRANGGONO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    11. SENEN, S.Sos., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Peternakan

    12. Drs. SUPRIADI
    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

    13. YAUMASSYIFA’, S.H., M.Si.
    Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD

    14. ANDI KURNIAWAN, S.H., M.H.
    Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

    15. SUPARYONO, S.E., M.M.
    Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

    16. MOCH. FATCHURRAHMAN, S.P., M.M.
    Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

    17. TONY PRASETYO WIBOWO, S.T., M.Si.
    Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    18. YULI INAYATI, S.T., M.T.
    Sekretaris pada Inspektorat

    19. WIKU BIRAWA FILIPE DIAS QUINTAS, S.STP., M.Si.
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    20. DWI ARIYANI, S.Si., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    21. MUCHTAR, S.IP., M.Si.
    Camat Jombang

    22. ANJIK EKO SAPUTRO, S.H., M.Si.
    Camat Mojoagung

    23. ABDUL GHOFUR, S.E.
    Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    24. ANANG SUMARIONO, S.Kep.NS., M.Kes.
    Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    25. MOHAMMAD AMIN KURNIAWAN, S.T., M.Ling.
    Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup

  • Tiga Pejabat Eselon II Bersaing Rebut Kursi Dewas Perumda Sari Gunung Ponorogo

    Tiga Pejabat Eselon II Bersaing Rebut Kursi Dewas Perumda Sari Gunung Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Persaingan jabatan strategis kembali menghangat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Tiga pejabat eselon II resmi lolos seleksi administrasi untuk memperebutkan kursi Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Sari Gunung.

    Ketiganya yakni Judha Slamet Sarwo Edi, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Ringga Dwi Heri Irawan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM; serta Bambang Suhendro, Asisten I Setda Pemkab Ponorogo.

    Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, membenarkan bahwa ketiga nama tersebut sudah memenuhi syarat awal.

    “Ketiganya sudah lolos administrasi. Selanjutnya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK) pada 12–13 September 2025 dengan melibatkan Universitas Airlangga,” kata Rizky, Kamis (11/9/2025).

    Dari tiga kandidat tersebut, hanya satu orang yang akan dipilih menjadi Dewas. Rizky menjelaskan, jumlah dewan pengawas memang disesuaikan dengan jumlah direktur, yakni satu orang.

    Menurutnya, syarat utama pelamar Dewas adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Ponorogo. “Persyaratan ini penting karena Dewas harus punya pengalaman birokrasi, kemampuan manajerial, koordinasi lintas sektor, serta jam terbang tinggi. Harapannya, Dewas terpilih bisa mendampingi direktur Perumda Sari Gunung dalam mengembangkan BUMD ke depan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menegaskan, seleksi direktur maupun Dewas Perumda Sari Gunung harus dilakukan secara ketat agar perusahaan daerah tidak kembali mengalami stagnasi.

    “Calon pioner yang memimpin BUMD harus cakap, inovatif, jujur, dan berintegritas. Standarnya harus tinggi, supaya tidak terulang mati suri,” tegas Kang Sugiri. [end/beq]

  • Audiensi Warga Pojok dengan Wali Kota Kediri Sepakati Percepatan Kompensasi Dampak TPA

    Audiensi Warga Pojok dengan Wali Kota Kediri Sepakati Percepatan Kompensasi Dampak TPA

    Kediri (beritajatim.com) – Audiensi antara warga Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (11/9/2025) siang. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Wali Kota Mandung Sulaksono, Kepala DLHKP Kota Kediri Imam Muttakin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, serta perwakilan tokoh masyarakat. Dari forum itu lahir kesepakatan bersama terkait kompensasi dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pojok.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan apresiasi atas keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pihaknya menegaskan bahwa saran dan evaluasi dari warga akan ditindaklanjuti.

    “Saya melihat bahwa warga kelurahan Pojok punya semangat yang sama untuk melakukan pembangunan Kota Kediri. Saya melihat masyarakat di sini juga memberikan masukan dan saran yang baik, tujuannya untuk mengevaluasi dan juga akan segera kami tindaklanjuti evaluasi ini dan harapannya ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya.

    Vinanda juga menekankan perlunya kerja sama semua pihak dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). “Intinya sama-sama kita punya kepedulian sosial dan lingkungan, khususnya di Kelurahan Pojok. Nantinya kami sama-sama ingin bergotong royong agar supaya menciptakan baik Kelurahan Pojok maupun Kota Kediri lebih aman, nyaman, bersih,” tambahnya.

    Dewan Penasihat LSM Saroja, Supriyo, menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting. “Ini puncak dari segala puncak yang terjadi di dalam pembahasan kompensasi sampah. Kenapa hari ini saya beserta warga Pojok mengirim surat dan akhirnya disambut baik oleh wali kota, intinya ada tersumbatnya realita yang sesungguhnya dan persoalan yang sesungguhnya ini sampai di meja bu wali, saya yakin berbeda,” ungkapnya.

    Supriyo juga menyoroti implementasi Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2019. “Dari awal sudah salah, saya tutup mata 10 tahun, 5 tahun terakhir yang sangat krusial. Kenapa? Silahkan dibaca sendiri perwalinya dan bagaimana realisasi di lapangannya. Disitu perwalinya sangat jelas kompensasi. Tidak menyebut secuilpun bansos. Tetapi realisasi anggarannya bansos dan itu tetap dipaksakan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa untuk tahun ini warga sepakat menjalankan aturan yang berlaku, namun regulasi harus direvisi tahun depan. “Kita sepakat. Yang jelas kita tutup mata, kita kompromi tahun ini. Yang sudah ada kita jalani. Tetep diskresi. Tapi tahun depan saya yakin tadi dengan pemaparan dari kita, bu wali dengan tim akan menyusun regulasi ulang,” katanya.

    Kepala DLHKP Kota Kediri, Imam Muttakin, memastikan pencairan kompensasi segera dilakukan. “Sudah disepakati untuk pencairannya kita upayakan percepatan dalam bulan ini. Total yang dicairkan ada 3.345 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Syaratnya berdomisili di Kelurahan Pojok. Ada empat zona yang sesuai dengan perwali terkait dengan bansos kompensasi. Nanti akan ditransfer ke masing-masing rekening,” jelasnya.

    Imam merinci nominal yang akan diterima warga. “Zona satu Rp1.250.000, zona dua Rp700.000, zona tiga Rp550.000, dan zona empat Rp275.000,” ucapnya. Ia juga menjelaskan adanya perubahan daftar penerima akibat dinamika kependudukan, seperti pernikahan, KK baru, maupun ahli waris.

    Terkait tuntutan warga sebesar Rp2 juta per KK, Imam menyatakan hal itu masih perlu pembahasan lebih lanjut. “Akan dibahas dan terkait ASN yang masuk dalam kategori penerima akan dilakukan kajian,” pungkasnya. [nm]

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025–2030

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025–2030

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masa bakti 2025–2030. Pengesahan dilakukan dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hadir langsung didampingi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo. Dari pihak PDIP, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto memimpin rombongan pengurus DPP, di antaranya Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

    Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa terdapat dua SK yang diserahkan oleh Menteri Hukum. Pertama, Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Kedua, Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDIP Masa Bakti 2025–2030.

    “Tadi, Pak Menteri Hukum menyerahkan dua SK… kepada Ketua Umum DPP PDIP dan kepada Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia,” kata Andreas.

    Ia menambahkan, proses administrasi dilakukan dua minggu sebelumnya melalui pendaftaran online ke Ditjen AHU. Kelengkapan berkas hardcopy juga diserahkan notaris yang ditunjuk PDIP. Dengan diserahkannya SK tersebut, kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030 sah secara hukum.

    Menurut Andreas, Dirjen AHU sudah mengabarkan akhir pekan lalu bahwa berkas telah diproses dan SK tersedia. “Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK didampingi sejumlah pengurus. Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan,” jelasnya.

    Ia juga menyebutkan, Menteri Hukum menyampaikan salam kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta menegaskan bahwa kementerian berkomitmen memberikan pelayanan cepat dan mudah melalui sistem digital.

    Sebagaimana diketahui, Megawati telah menetapkan susunan kepengurusan PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres ke-VI PDIP di Bali pada awal Agustus lalu. [hen/beq]

  • Gubernur Khofifah Apresiasi UMKM Sepatu Awake Mojokerto, Siap Ekspor ke Korea

    Gubernur Khofifah Apresiasi UMKM Sepatu Awake Mojokerto, Siap Ekspor ke Korea

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi produsen alas kaki lokal, Awake, yang berlokasi di Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Kamis (11/9/2025). Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) daerah yang telah mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Khofifah terhadap UMKM sepatu Awake. Menurutnya, produk tersebut telah dipatenkan dan menjadi salah satu kebanggaan Kota Mojokerto.

    “Alhamdulillah hari ini Ibu Gubernur berkenan mengunjungi langsung dan melihat proses produksinya di Awake. Beliau juga sudah mencoba sendiri kenyamanan sepatunya,” ungkap Ning Ita (sapaan akrabnya).

    Ia meyakini sepatu Awake nyaman di kaki sekaligus ramah di kantong karena harganya yang terjangkau. Pemkot Mojokerto juga berterima kasih kepada Pemprov Jawa Timur yang telah memesan 3.000 pasang sepatu untuk dibagikan kepada anak-anak se-Jawa Timur, sebagai bentuk dukungan promosi UMKM lokal.

    “Saat ini, ada salah satu brand alas kaki asal Kota Mojokerto. UMKM juga tengah menyiapkan 250 ribu pasang sepatu untuk diekspor ke Korea. Ini juga menjadi kontribusi Kota Mojokerto dalam ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” imbuhnya.

    Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku terkesan dengan kualitas sepatu Awake yang menurutnya ringan dan nyaman digunakan.

    “Saya ini suka jalan dan sering berdiri berjam-jam. Alas kaki yang ringan dan nyaman menjadi penting, dan Awake memenuhi itu. Selama ini saya beli langsung produknya, tapi baru kali ini melihat proses produksinya,” kata Khofifah.

    Ia menambahkan, semua bahan baku sepatu Awake 100 persen lokal. Menurutnya, penguatan brand dalam negeri sangat penting agar UMKM Jawa Timur bisa naik kelas. Bahkan, ia mendorong agar Awake memperluas pasar melalui misi dagang ke Kalimantan Selatan pada 17 September mendatang.

    “Dalam misi dagang biasanya kita tidak hanya ketemu pelaku usaha terkait, tapi juga jaringan pasar lain. Semoga nantinya marketnya makin luas, tenaga kerja bertambah, dan ekonomi semakin tumbuh,” tambahnya.

    Diketahui, sepatu Awake sebelumnya sempat viral di media sosial dan berhasil tampil pada launching Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada 13 Agustus 2025 lalu. [tin/beq]