Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Penunjukan ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.

    “Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

    Sebagai persiapan, ratusan agen perlinsos dilatih intensif agar memahami penggunaan Portal Perlinsos, platform digital yang memudahkan masyarakat mendaftar bansos secara mandiri melalui ponsel atau dengan bantuan agen.

    “Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelas Andy.

    Agen perlinsos terdiri dari 167 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka mengikuti Bimtek Training of Trainer (TOT) selama tiga hari di Banyuwangi pada 9–11 September 2025 yang digelar oleh tim Gugus Tugas KPTDP.

    “Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” ujar Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.

    Ia menegaskan bahwa pendaftaran di Banyuwangi ditujukan untuk penerima bansos tahun 2026, sementara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025 tetap menggunakan metode lama.

    Pilot project ini terdiri dari empat tahap, mulai dari pendaftaran masyarakat, seleksi kelayakan, pemberitahuan hasil, hingga mekanisme sanggahan. Proses seleksi akan menggunakan formulasi kriteria kelayakan yang disusun pakar kemiskinan berbasis data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.

    ”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap,” terang Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional.

    Salah satu pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, menilai program ini praktis dan mudah diakses. “Pendaftaran cukup satu–dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ujarnya.

    Pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar akan menerima notifikasi diterima atau tidaknya melalui Portal Perlinsos, lengkap dengan alasan jika tidak lolos. Warga yang keberatan bisa langsung mengajukan sanggahan secara daring.

    “Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya mendukung penuh pilot project ini. Pemkab akan menggerakkan agen tambahan agar warga tanpa akses teknologi tetap bisa terlayani.

    “Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk. [alr/beq]

  • PKB Pasuruan Gelar Dialog Publik Pasca Kerusuhan, Warga Soroti Isu Sampah hingga Tambang

    PKB Pasuruan Gelar Dialog Publik Pasca Kerusuhan, Warga Soroti Isu Sampah hingga Tambang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pasca kerusuhan yang sempat mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia, DPP PKB menginstruksikan seluruh DPC untuk turun langsung mendengar aspirasi masyarakat. Instruksi itu ditindaklanjuti oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan dengan menggelar dialog bersama berbagai elemen masyarakat di Aula Graha Addakhil kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Jumat (12/9/2025).

    Kegiatan dipimpin langsung oleh Plh Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, dan dihadiri seluruh anggota PKB yang duduk di kursi legislatif. Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta warga untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi daerah.

    Mahasiswa yang hadir menyoroti berbagai persoalan lokal, mulai dari pembangunan daerah, tata kelola sampah, hingga tingginya angka pengangguran yang dinilai semakin membebani generasi muda. “Semua masukan yang disampaikan akan kita bahas lebih lanjut,” kata Sudiono Fauzan.

    Organisasi kemasyarakatan juga menyoroti isu lingkungan, terutama kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal. Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan sikap tegas terhadap para pelaku perusakan alam. “Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal semakin marak, wakil rakyat harus berani mengambil langkah untuk mencegah dan memberikan sanksi,” ujar aktivis Lujeng Sudarto.

    Selain itu, persoalan sampah kembali menjadi sorotan penting. Warga meminta kebijakan nyata agar penanganan sampah tidak lagi menjadi masalah menahun di Kabupaten Pasuruan.

    Menanggapi berbagai aspirasi, Sudiono Fauzan memastikan masukan yang dihimpun tidak berhenti hanya di forum. Ia berjanji akan menyampaikan hasil dialog kepada kepala daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan. “Semua masukan dari masyarakat akan kita teruskan, agar kepala daerah bisa mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.

    Dialog ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memperkuat komitmen PKB dalam memperjuangkan solusi nyata atas persoalan daerah. [ada/beq]

  • Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Malang(beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini kebijakan memajukan pendidikan di Kota Malang berbuah apresiasi pada Kamis, (11/9/2025).

    Wahyu diganjar penghargaan dengan kategori daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan yang diserahkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Kota Malang ditemani Kabupaten Gowa, Kabupaten Jember, Kota Singkawang, Kota Samarinda dan Kota Manado karena dinilai menyediakan akses dan infrastruktur pendukung pendidikan.

    Yang paling menonjol yaitu mengedepankan kemajuan pendidikan sebagai mandatory spending, salah satunya melalui pengalokasian anggaran daerah dalam menyiapkan infrastruktur dan akses pendidikan yang representatif.

    Selain itu, dukungan Pemerintah Kota Malang terhadap program strategis nasional di bidang pendidikan melalui program sekolah rakyat turut andil menjadi salah satu penilaian dari penghargaan ini.

    Wahyu mengatakan memajukan pendidikan di Kota Malang menjadi salah satu komitmennya. Menurutnya, ini bukan karena identitas Kota Malang sebagai kota pendidikan semata tetapi juga karena pendidikan merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah.

    “Tentu ini (apresiasi) perlu kita syukuri dan komitmen ini akan terus kita pertahankan, karena pendidikan merupakan amanat undang-undang yang wajib kita laksanakan, jadi pencapaian ini harapannya bisa semakin membawa kemajuan pendidikan di Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu memastikan Pemerintah Kota Malang selalu mendukung program sekolah rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional. Kolaborasi menjadi faktor penting keberhasilan program sekolah rakyat di Kota Malang.

    “Sudah menjadi komitmen kami di daerah menindaklanjuti apa yang menjadi program strategis nasional, khususnya sekolah rakyat. Alhamdulillah Kota Malang menjadi satu dari seratus pemda yang sudah melaksanakan kebijakan ini,” ujar Wahyu.

    Wahyu menyebut tantangan pendidikan akan semakin kompleks. Dia berharap sinergi dan dukungan berbagai pihak agar kedepan penyelenggaraan pendidikan Kota Malang semakin baik.

    “Tantangan tentu akan semakin besar, dan diperlukan sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak. Maka disini saya mengajak mari kita melangkah bersama agar iklim pendidikan di Kota Malang akan semakin baik kedepannya,” ujar Wahyu. (luc/ted)

  • Kota Kediri Usulkan 2.601 Formasi PPPK Paruh Waktu

    Kota Kediri Usulkan 2.601 Formasi PPPK Paruh Waktu

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mengusulkan 2.601 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan keputusan MenPAN-RB.

    Jumlah tersebut terdiri dari 1.929 pegawai non-ASN terdaftar dalam data BKN serta 672 pegawai non-ASN yang belum terdaftar. Dari total alokasi, formasi mencakup 251 tenaga guru, 217 tenaga kesehatan, dan 2.133 tenaga teknis.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengambil langkah mengusulkan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.

    “Sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, tujuan pengangkatan PPPK Paruh Waktu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Saudara semua adalah bagian dari non-ASN yang telah ditetapkan menjadi PPPK Paruh Waktu,” jelas Un Achmad.

    Ia menekankan pentingnya pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai tahap krusial dalam pengusulan Nomor Induk (NI) PPPK.

    “Pengisian daftar riwayat hidup akan menentukan kelanjutan proses menjadi PPPK Paruh Waktu jadi jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian, ketidak sesuaian data atau salah dalam mengupload dokumen,” tambahnya.

    BKPSDM juga memberikan tips pengisian DRH, di antaranya memahami regulasi dan jadwal, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengisi laman SSCASN dengan cermat, serta melakukan pengisian lebih awal agar terhindar dari kendala teknis seperti server padat.

    Un Achmad mengingatkan peserta untuk selalu mengikuti informasi resmi dari BKPSDM melalui website dan media sosial, sekaligus mewaspadai penipuan. Ia menegaskan seluruh proses PPPK Paruh Waktu tidak dipungut biaya. Batas akhir pengisian DRH ditetapkan hingga 15 September 2025. [nm/beq]

  • Wali Kota Kediri Hadiri Haul Gus Lik dan Maulid Nabi di Ponpes Assa’idiyyah Jamsaren

    Wali Kota Kediri Hadiri Haul Gus Lik dan Maulid Nabi di Ponpes Assa’idiyyah Jamsaren

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Haul Ke-1 KH. M Douglas Thoha Yahya atau Gus Lik sekaligus peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Assa’idiyyah Jamsaren, Kamis (11/9/2025) malam.

    Acara berlangsung khidmat penuh doa sebagai momentum masyarakat mempererat silaturahmi dan mendoakan para ulama.

    “Alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Tentunya untuk bersama-sama mengikuti Haul dari Gus Lik,” ujarnya.

    Mbak Wali menyebut haul ini menjadi pengingat untuk meneladani perjuangan dan ilmu Gus Lik. Menurutnya, almarhum adalah sosok kyai luar biasa dengan teladan dalam toleransi, kerukunan, gotong royong, kesabaran, dan keikhlasan.

    “Menurut saya almarhum Gus Lik ini adalah seorang pendidik, motivator, sekaligus pejuang agama. Dari beliau banyak nilai-nilai yang bisa kita jadikan teladan. Saya kagum dengan almarhum Gus Lik,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat memanjatkan doa terbaik untuk almarhum serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    “Saya berdoa beliau diberikan surga paling indah di sisi Allah. Semua ajaran beliau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh santri maupun masyarakat Kota Kediri. Ini bisa jadi amal jariyah dari almarhum Gus Lik,” pungkasnya.

    Acara haul dan Maulid Nabi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, KH. Anwar Iskandar, KH. Abdul Hamid, KH. Syaifuddin, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Letkol Czi Shobirin Setio Utomo Jabat Dandim 0816 Sidoarjo

    Letkol Czi Shobirin Setio Utomo Jabat Dandim 0816 Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Letkol Czi Shobirin Setio Utomo resmi menjabat Dandim 0816 Sidoarjo. Lulusan Akmil Magelang tahun 2005 itu menggantikan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo yang pindah ke Mabesad sebagai Pabandya 1/Kompres Spaban III/Binteman Spersad. .

    Lepas sambut Komandan Kodim 0816 Sidoarjo digelar Kodim 0816 Sidoarjo di Jie Poek DW Resto Sidoarjo. Seluruh Forkopimda Sidoarjo hadir dalam kesempatan tersebut.

    Diantaranya Bupati Sidoarjo H. Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing serta Kajari Sidoarjo Zaidar Rasepta dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Darius Naftali.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengucapkan selamat datang kepada Dandim 0816 Sidoarjo yang baru Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Ia berharap kedatangannya akan membawa energi baru untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

    “Harapan kami kerjasama yang baik selama ini dapat semakin ditingkatkan sehingga bersama kita mampu menjaga kondusifitas wilayah serta mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju, aman dan sejahtera,” ucapnya.

    Dikatakannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap menyambut Letkol Czi Shobirin Setio Utomo dengan tangan terbuka. Ia berharap kolaborasi dan sinergi Forkopimda Sidoarjo yang terjalin baik selama ini dapat terus terjaga.

    “Kepada Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, kami siap menyambut dengan tangan terbuka untuk berkolaborasi demi Kabupaten Sidoarjo yang semain baik dan bermartabat,”ucapnya.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi juga mengucapkan terimakasih kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo atas pengabdiannya selama ini bagi Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya dedikasi yang tinggi telah ditunjukkan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo bagi kemajuan pembangunan Sidoarjo.

    “Selama bertugas di Sidoarjo, beliau telah banyak berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban untuk mendukung program pembangunan daerah,” terangnya.

    Bupati H. Subandi mengatakan kepindahan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo bukan akhir dari kebersamaan menjaga Kabupaten Sidoarjo. Namun menjadi awal pengabdian yang terus berlanjut bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya jasa dan pengabdian Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo akan terus dikenangnya.

    “Kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, kami doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan ditempat tugas yang baru,” doanya.

    Sementara itu Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Ia berjanji akan mengawal dan mendukung Kabupaten Sidaorjo tetap sejuk. Menuju Sidoarjo sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan menjadi komitmen dukungannya selama menjabat.

    “Dimana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung, kami berkomitmen kalau Sidoarjo baik, kami Kodim 0816 juga BAIK, Berani, Aktif, Inovatif, Kolaboratif dalam rangka mendukung dan mengawal Sidoarjo yang sejuk, apa itu SEJUK, Menuju Sidoarjo Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan,” papar Letkol Czi Shobirin. (isa/ted)

  • Bupati Sidoarjo Ajak Fatayat NU Bersinergi Cegah Stunting

    Bupati Sidoarjo Ajak Fatayat NU Bersinergi Cegah Stunting

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengajak kader Fatayat NU di seluruh ranting dan cabang se-Kabupaten Sidoarjo untuk bersinergi dalam upaya pencegahan stunting. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara “Gerakan Cegah Stunting bagi Fatayat” yang diselenggarakan di Delta Graha Sekretariat Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 11 September 2025.

    Dalam sambutannya, Subandi menekankan pentingnya peran Fatayat NU yang, menurutnya, memiliki posisi strategis dalam pembinaan keluarga. Fatayat NU dianggap sebagai pondasi keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan rumah tangga, khususnya dalam aspek pola asuh, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi keluarga.

    “Fatayat NU adalah pondasi keluarga. Dari rahim keluarga yang sehat, akan lahir generasi yang sehat pula. Karena itu saya mengajak seluruh kader Fatayat NU di Sidoarjo untuk ikut serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu, agar sadar pentingnya gizi, pola asuh, dan kesehatan anak. Dengan kebersamaan ini, angka stunting di Sidoarjo bisa terus ditekan,” ungkap Subandi.

    Menurutnya, penanganan masalah stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, prevalensi stunting yang tercatat dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan angka 16,1 persen, namun berhasil diturunkan menjadi 8,4 persen pada tahun 2023. Pemkab Sidoarjo menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen pada tahun 2025, sesuai dengan target nasional.

    “Target ini tidak akan tercapai tanpa gotong royong. Peran Fatayat NU yang dekat dengan keluarga dan masyarakat adalah kunci. Bersama PKK, kader posyandu, dan tenaga kesehatan, Fatayat NU bisa menjadi motor penggerak pencegahan stunting di setiap desa,” lanjutnya.

    Subandi juga menegaskan bahwa kekuatan utama dalam pencegahan stunting terletak pada keluarga yang sehat dan kuat. “Jika Fatayat NU menjadi pondasi keluarga yang kokoh, InsyaAllah Sidoarjo akan melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” katanya optimis.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sriatun Subandi, juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ia menyebut periode ini sebagai masa yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

    “Seribu hari pertama kehidupan tidak boleh terlewatkan. Ibu hamil, bayi, dan balita harus mendapatkan asupan gizi seimbang, perhatian, dan pola asuh yang tepat. Jika pondasi keluarga kuat, maka generasi yang lahir akan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing,” ujar Sriatun.

    Lebih lanjut, Sriatun juga mengingatkan bahwa selain Fatayat NU, seluruh pihak harus melaksanakan sosialisasi mengenai program edukasi gizi seimbang, serta pemanfaatan lahan rumah sebagai sumber pangan bergizi. “Langkah ini akan sejalan dengan peran Fatayat NU sebagai penguat keluarga dan penggerak masyarakat,” pungkasnya. [isa/suf]

  • Telan Rp9,8 Miliar, Pembangunan Gedung Perpusda Bangkalan Ditarget Rampung Akhir November

    Telan Rp9,8 Miliar, Pembangunan Gedung Perpusda Bangkalan Ditarget Rampung Akhir November

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Bangkalan terus dikebut. Proyek yang berdiri di atas lahan 2.000 meter persegi dengan tiga lantai itu menelan anggaran sebesar Rp9,8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025.

    Hingga pertengahan September, progres pembangunan telah mencapai 50 persen. Gedung baru tersebut ditargetkan selesai pada akhir November 2025 sehingga dapat diresmikan pada Desember atau paling lambat Januari 2026.

    Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Dr. Joko Santoso, saat meninjau lokasi pembangunan pada Kamis (11/09/2015), menyampaikan optimisme bahwa pengerjaan akan selesai sesuai rencana.

    “Proses pelaksanaannya terjadwal dengan baik dan sesuai standar. Harapan kami akhir November selesai sehingga bulan Desember atau paling lambat Januari sudah bisa dioperasikan,” ujarnya.

    Joko menambahkan, kehadiran Perpusda Bangkalan bukan hanya sebagai pusat literasi, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat.

    “Perpustakaan tidak hanya tempat membaca, tetapi juga pusat aktivitas pelatihan, penguatan literasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangkalan, Ainul Gufron, menuturkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan inovasi layanan berbasis digital. Salah satunya adalah aplikasi e-Bacah, hasil kolaborasi anak-anak lokal dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

    “Aplikasi e-Bacah ini akan menjadi terobosan penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat di era digital. Selain itu, kami juga berkomitmen melengkapi sarana dan prasarana agar mutu layanan semakin baik,” katanya.

    Pemkab Bangkalan menargetkan peningkatan akreditasi Perpustakaan Umum Bangkalan dari B menjadi A pada tahun depan. Langkah ini dilakukan dengan melengkapi fasilitas, menambah koleksi, serta memperkuat program literasi inklusif bagi seluruh masyarakat.[sar/aje]

  • Dirjen Dukcapil Rumuskan Penguatan SOP Poskamling Nasional

    Dirjen Dukcapil Rumuskan Penguatan SOP Poskamling Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyampaikan rencana penguatan Poskamling dan Pos Limnas untuk diterapkan secara nasional, di Surabaya, pada Kamis 11 September 2025.

    Penguatan ini, menurut Teguh, akan dilakukan melalui “penebalan” dan “penguatan” SOP (Standar Operasional Prosedur) di setiap Poskamling dan Pos Linmas yang ada di berbagai kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca-kejadian kerusuhan aksi massa, yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 lalu.

    “Jadi ini kan untuk menindaklanjuti, bagaimana kita menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pasca aksi unjuk rasa. Khususnya lagi adalah terkait aktivasi, terkait siskamling,” kata Teguh di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Kamis (11/9/2025).

    Ia menyampaikan, bentuk penguatan serta penebalan Poskamling dan Pos Linmas saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam, di antaranya adalah membahas siapa nanti yang akan bertugas, bagaimana manajemennya, dan apa saja sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan.

    “Itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, kemudian masalah tata kelolanya, manajemennya, sarpasnya, kemudian juga terkait masalah pelaporan dan tindak lanjutnya,” jelasnya.

    Dari kunjungan hari ini, Teguh turut menyampaikan apresiasi terhadap model siskamling yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saling berkesinambungan dengan program Kampung Pancasila. Ia menyebut, hasil kunjungan di Kota Surabaya akan turut dikaji dalam membuat prosedur SOP secara nasional.

    “Tadi Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” ucap Teguh.

    Sementara itu, mendukung rencana dari Dirjen Dukcapil, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa jumlah Pos Kamling yang sudah terbentuk di Surabaya sampai hari ini ada 9000 lebih. Serta dalam penjagaannya turut melibatkan semua kalangan usia, mulai dari Gen Z, Milenial, dan orang dewasa.

    “Jadi kegiatan dilakukan oleh mereka (semua kalangan usia), kita menurunkan anggaran, kita melakukan evaluasi. Jadi program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi melibatkan semua elemen, apakah itu Gen Z, apakah itu Gen Milenial, apakah itu yang lebih senior lagi, kita jadikan satu,” tutup Wali Kota Eri. [rma/aje]

  • Lantik 65 Pengurus Hanura Jatim, OSO Pakai Private Jet Terbang ke Surabaya

    Lantik 65 Pengurus Hanura Jatim, OSO Pakai Private Jet Terbang ke Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dijadwalkan akan melantik 65 orang pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur periode 2025-2030 di bawah komando Sumarzen Marzuki sebagai ketua pada Jumat (12/9/2025) sore.

    Jajaran pengurus baru ini akan dilantik langsung oleh OSO di Hotel Shangri-La Surabaya. Ada 500 undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya dihadiri 65 pengurus DPD Jatim, 114 orang pengurus (KSB) dari 38 DPC Hanura se-Jatim, 27 anggota DPRD kabupaten/kota dari Hanura dan kader simpatisan Hanura.

    “Bapak ketua umum lengkap dengan seluruh pengurus DPP akan hadir. Beliau akan menggunakan private jet menuju Surabaya dan diperkirakan tiba pukul 16.00 sore di Bandara Juanda,” kata Ketua DPD Partai Hanura Jatim, Sumarzen Marzuki kepada wartawan di kantornya Jalan Khairil Anwar Surabaya, Kamis (11/9/2025) malam.

    Dia juga mengundang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seluruh ketua parpol tingkat Jatim.

    “Nanti Mas Emil Dardak diundang sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, bukan sebagai Wakil Gubernur,” ujarnya.

    Sumarzen merupakan ketua baru yang terpilih pada forum Musyawarah Daerah atau Musda DPD Partai Hanura Jatim pada awal Juli 2025 lalu.

    Sumarzen merupakan salah satu tokoh di Partai Hanura. Sebelumnya, ia pernah maju sebagai Calon Legislatif DPR RI dari Dapil Jatim 1 yang meliputi Surabaya-Sidoarjo.

    Sumarzen mengungkapkan, sejak rampung Musda, pihaknya langsung menyusun kepengurusan.Sekitar dua bulan, kepengurusan baru akhirnya rampung. Dalam komposisi kepengurusan ia menggandeng berbagai pihak. Termasuk tanpa meninggalkan pengurus periode sebelumnya.

    Sumarzen meyakini, dengan komposisi baru ini, ia optimistis Partai Hanura akan kembali jaya seperti pada beberapa periode lalu.

    Sebab, dari hasil Pemilu 2024 lalu, Partai Hanura tak memperoleh kursi di tingkat DPRD Jatim. Target yang baru, Hanura mengincar kursi DPRD Jatim agar kembali mengantarkan kader ke Gedung Indrapura.

    Target peningkatan kursi juga dicanangkan untuk DPRD kabupaten/kota. Pada 2029, Hanura optimistis meraih 65 kursi DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    “Target ini hampir meningkat 100 persen, karena saat ini Partai Hanura memiliki 27 kursi DPRD kabupaten/kota di Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]