Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Agus Mashuri Serap Aspirasi Warga Pakal, Bahas Sekolah hingga Permakanan

    Agus Mashuri Serap Aspirasi Warga Pakal, Bahas Sekolah hingga Permakanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Agus Mashuri, menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses tahun sidang II masa sidang I 2025 di Aula Serbaguna Rejosari, Benowo, Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini dihadiri warga dari RW 1 hingga RW 6 Kelurahan Pakal.

    Agus Mashuri, yang akrab disapa Cak Huri, mengaku bersyukur dapat menggelar reses di lingkungan tempat tinggalnya. Dia berharap kedekatan yang selama ini terjalin akan semakin erat dalam suasana kekeluargaan.

    “Ini rumah saya sendiri, dan kita sudah saling kenal dengan akrab sejak lama, jadi penyampaian uneg-uneg itu mengalir dengan lancar,” kata Cak Huri.

    Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai keluhan dan masukan. Mereka mengeluhkan permohonan pemindahan tiang listrik yang belum terealisasi dan sulitnya mendaftar sekolah negeri akibat sistem zonasi.

    Menanggapi hal itu, Cak Huri menjelaskan bahwa seluruh pengerjaan teknis berada di tangan pemerintah kota. Dia menambahkan, tugas DPRD adalah menyampaikan aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti eksekutif.

    “Lapangan sepak bola Pakal yang direnovasi juga berasal dari aspirasi warga yang dijadikan usulan oleh anggota dewan, ini salah satu contoh kerja dewan,” jelas politisi PPP ini.

    Mereka juga meminta Cak Huri lebih sering bertemu warga. Menurutnya, kehadiran langsung anggota dewan penting agar komunikasi dan penyerapan aspirasi lebih optimal.

    Cak Huri pun meminta maaf jika selama ini waktunya kurang maksimal untuk turun ke masyarakat. Dia berjanji akan lebih intens menyapa dan mendengar warga ke depan.

    “Saya mohon maaf jika memang terasa waktunya kurang maksimal dalam menyentuh warga, karena kesibukan di tahun pertama yang sangat tinggi, dan saya berjanji akan semakin intens,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, warga juga mengingatkan pentingnya program permakanan untuk lansia dijalankan kembali. Dia menyebut banyak janda tua yang masih membutuhkan bantuan tersebut.

    Cak Huri memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke rapat dewan dan disampaikan kepada pemerintah kota. Meski tidak semua dapat terealisasi, dia berkomitmen untuk memperjuangkannya.

    “Meskipun tidak semua terealisasi, namun usulan dari warga ini akan tersampaikan dan diagendakan,” pungkasnya. [asg/but]

  • Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) melantik sebanyak 65 orang pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur periode 2025-2030 di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (12/9/2025) malam.

    “Saya akan mulai memperhatikan DPC-DPC. Saya minta pengurus ranting dan PAC harus sudah diselesaikan 2026 nanti. Kalau tidak mampu, otomatis akan saya ganti. Menjadi pengurus itu harus memperhatikan kepentingan rakyat yang kita janjikan. Jangan ada dusta di antara kita,” tegas OSO.

    Menurut OSO, Jatim adalah daerah yang panas. “Panas bukan karena matahari, tapi daerah yang mampu membangkitkan semangat juang. Ada Bung Tomo dan Bung Karno di sini,” katanya.

    OSO berpesan ke kader agar mengawal program pemerintahan Prabowo Subinto-Gibran Rakabuming Raka hingga Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jatim.

    “Insya Allah (mengawal program Khofifah-Emil). Kita serahkan ke yang memimpin Jatim,” ujarnya.

    OSO juga meminta kader Hanura Jatim bekerja keras mempersiapkan mesin partai untuk Pemilu 2029 terlebih untuk memperkuat kader di akar rumput.

    “Harapannya, pengurus termasuk Masteng (Ketua Hanura Jatim 2020-2025, sekarang Ketua Dewan Penasihat DPD) harus bisa bertanggung jawab, berkomunikasi dan bisa membawa organisasi ini menjadi wakil rakyat bukan cuma janji-janji rakyat. Karena daerah yang makmur, baru Indonesia bisa makmur,” jelasnya.

    “Target DPD tentu akan meningkat, dan mesin partai harus siap sampai akar rumput,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Jatim Sumarzen memastikan pihaknya akan bekerja keras mengembalikan kejayaan Hanura di Bumi Majapahit.

    “Target kami minimal 62 kursi DPRD kabupaten/kota se-Jatim dan minimal lima kursi DPRD Jatim. Problem utama kita kemarin, kita tidak sampai ke lapisan bawah akar rumput termasuk PAC dan rating. Maka tadi DPP pesan PAC dan rating harus selesai dan digerakkan mulai 2026 nanti,” jelasnya.

    Sumarzen menegaskan, komitmen Hanura mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran dan Khofifah-Emil di Jatim.

    “Siapapun gubernurnya, partai kami mendukung dari partai mana saja. Hubungan baik kami lakukan terus, termasuk komunikasi-komunikasi intens,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, Lapas Kelas II B Jombang menggelar acara sholawat yang mengusung tema Memohon Keberkahan Untuk Keutuhan dan Kemajuan Bangsa pada Jumat, 12 September 2025. Acara ini dirangkai dengan peresmian Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono, Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, jajaran Forkopimda, serta para ulama dan pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kadiyono menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara ulama dan umara di Jombang yang terbukti berdampak signifikan pada situasi yang kondusif di daerah ini. “Sinergitas dan kolaborasi antara umara dan ulama di Jombang ini sangat luar biasa, dampaknya Jombang situasinya kondusif, aman, tenang, dan damai,” ujar Kadiyono.

    Bupati Jombang Warsubi, yang akrab disapa Abah Warsubi, turut memberikan sambutan hangat dan menyambut baik acara tersebut. Dalam pesannya, bupati mengingatkan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan kembali cinta dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. “Rasulullah adalah suri teladan sempurna yang harus dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu wujud cinta tersebut adalah dengan memperbanyak sholawat,” kata Abah Warsubi.

    Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi tinggi atas peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang. Dia berharap ponpes ini dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pembinaan spiritual yang membantu para warga binaan untuk membentuk karakter religius.

    “Pondok pesantren ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Bupati juga berharap agar para warga binaan yang menempuh pendidikan di ponpes tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu agama yang bermanfaat. Bahkan, ia berharap ada di antara mereka yang bisa lulus menjadi hafidz dan hafidzah Al-Qur’an.

    Acara yang berlangsung dengan penuh khidmat ini dilengkapi dengan santunan anak yatim, ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Nurhadi (Mbah Bolong), serta doa bersama yang dipimpin oleh Gus Wabup Salmanudin. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Dengan segala kegiatan yang dirangkai dalam acara tersebut, Bupati Jombang berharap kegiatan ini dapat memperkuat keimanan, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan memberikan ketenangan bagi seluruh keluarga besar Lapas Jombang serta warga binaan. [suf]

  • Bupati Ipuk Lepas 34 Kafilah Banyuwangi ke MTQ Jatim

    Bupati Ipuk Lepas 34 Kafilah Banyuwangi ke MTQ Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com)-Sebanyak 34 kafilah Kabupaten Banyuwangi siap mengikuti MTQ ke-31 Provinsi Jawa Timur yang bakal digelar di Jember. Kegiatan MTQ ke 31 akan berlangsung pada 11-20 September 2025.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melepas langsung keberangkatan mereka bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Chaironi Hidayat, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (12/9/2025).

    Pada MTQ kali ini, kafilah Banyuwangi mengikuti total 25 cabang lomba. Dimana 15 cabang diikuti oleh kafilah putra dan 10 cabang lomba diikuti oleh kafilah putri. Cabang lomba tersebut di antaranya Tartil Al’quran, Tilawah Al-qur’an, Qiraat Murattal, Qiraat Mujawad, MHQ 1 Juz, MHQ 5 Juz dan MHQ 30 Juz.

    Bupati Ipuk menyampaikan, apresiasi sekaligus motivasi kepada para peserta. “Saya pribadi, dan tentu atas nama Pemkab Banyuwangi menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh kafilah MTQ,” katanya.

    Ia juga berterima kasih kepada semua pihak, termasuk LPTQ, pembina, pendamping, dan panitia, termasuk orang tua yang telah mempersiapkan kafilah hingga siap bertanding.

    Ipuk menambahkan agar peserta tidak menjadikan perjuangan sebagai beban, melainkan menanamkan rasa cinta kepada Al-Qur’an sebagai pegangan hidup.

    “Ini juga bagian syiar untuk terus memotivasi anak-anak Banyuwangi semakin tergerak untuk mencintai Al-Quran,” kata Ipuk.

    Sementara itu Kepala Kemenag Banyuwangi Chaironi Hidayat mengatakan kafilah peserta MTQ Banyuwangi yang berangkat ke sebanyak 34 orang.

    “Peserta terdiri mulai anak-anak, remaja, dewasa baik putra dan putri. Para peserta juga didampingi sejumlah pendamping dan panitia. Kami berharap hasil yang terbaik untuk semua kafilah dari Banyuwangi,” pungkas Choironi. (als/ted)

  • Wabup Tuban Joko Sarwono Tekankan Pentingnya Gizi Pelajar Lewat SPPG

    Wabup Tuban Joko Sarwono Tekankan Pentingnya Gizi Pelajar Lewat SPPG

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Drs Joko Sarwono, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan gizi pelajar melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini mulai merata di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban.

    Menurutnya, pembangunan sekaligus peresmian SPPG berjalan secara bertahap. Karena itu, ia meminta seluruh pengelola SPPG agar konsisten menjaga standar operasional serta melakukan pengawasan secara rutin.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ini harus dijaga bersama, baik dari sisi keamanan maupun kesehatan pangan. Saya minta pengelola berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tuban untuk memastikan keamanan pangan,” ujar Wabup Joko Sarwono, Jumat (12/9/2025).

    Ia menambahkan, beberapa SPPG sudah mulai beroperasi. Salah satunya di SPPG Gesikharjo, Kecamatan Palang, yang baru saja diresmikan. Unit tersebut akan mendistribusikan paket makanan bergizi gratis untuk 2.800 pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA yang tersebar di Desa Gesikharjo, Palang, Pucangan, hingga Glodok.

    “Sehingga, kami menekankan agar kebutuhan gizi dalam setiap paket makanan benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.

    Selain itu, Wabup juga mengingatkan petugas gizi agar memastikan variasi menu yang diberikan, sehingga anak-anak sekolah tetap bersemangat mengikuti aktivitas belajar. Ia menekankan bahwa fasilitas SPPG juga harus dijaga dan dirawat bersama.

    “Semoga dengan adanya SPPG ini, anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Ikhtiar kita bersama ini semoga mendapat ridho Allah SWT dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Tuban,” pungkasnya. (dya/ted)

  • Pemkab Bangkalan Siapkan Efisiensi Anggaran 2026, Perjalanan Dinas dan Seremonial Jadi Sasaran

    Pemkab Bangkalan Siapkan Efisiensi Anggaran 2026, Perjalanan Dinas dan Seremonial Jadi Sasaran

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berencana melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun anggaran 2026. Pemangkasan anggaran difokuskan pada sejumlah pos, terutama perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

    Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Jakfar, mengatakan kebijakan efisiensi ini menyusul turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

    “Pengurangan itu sebenarnya sudah terjadi tahun ini. Namun di tahun 2026 akan lebih besar lagi. Kegiatan yang tidak begitu urgent dan penting bisa dikurangi atau dihilangkan. Terutama kegiatan yang sifatnya seremonial, termasuk dana perjalanan dinas,” kata Fauzan, Jumat (12/9/2025).

    Meski begitu, Fauzan menegaskan program prioritas tetap dijalankan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, serta program nasional seperti ketahanan pangan tidak akan dikorbankan.

    Selain efisiensi, Pemkab Bangkalan juga menyiapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar fiskal daerah lebih mandiri. Salah satunya melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Retribusi dan Pajak Daerah (PRPD).

    “Kita harus memiliki kreativitas dan inovasi untuk menguatkan fiskal daerah dengan mandiri. PAD harus ditingkatkan, tapi caranya juga tidak boleh sembarangan dan jangan memberatkan masyarakat,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah pusat hanya mengalokasikan TKD sekitar Rp650 triliun pada 2026, turun tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp850 triliun. Penurunan ini tercatat sebagai yang terdalam dalam 10 tahun terakhir.

    Terkait besaran penurunan TKD yang akan diterima Bangkalan, Fauzan menyebut masih menunggu kepastian. Saat ini Pemkab bersama DPRD masih membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026. [sar/beq]

  • Andalan PAD Pancer Dorr Pacitan dari Retribusi Parkir, Event Besar Justru Digratiskan

    Andalan PAD Pancer Dorr Pacitan dari Retribusi Parkir, Event Besar Justru Digratiskan

    Pacitan (beritajatim.com) – Peluang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Pacitan dinilai belum tergarap maksimal. Saat event berskala nasional digelar, kesempatan pemasukan justru terlewatkan.

    “Dari Disparpora tidak ada instruksi menggratiskan. Kalaupun ada yang gratis, itu khusus untuk tim ekspedisi atau pihak tertentu yang memang sudah diatur. Untuk pengunjung umum tetap berlaku tarif resmi,” kata Turmudi, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dispabudrpora) Pacitan ditulis Jumat (12/9/2025).

    Dia membantah pihaknya sengaja melepas potensi pendapatan daerah. Menurutnya, tidak ada kebijakan resmi yang menginstruksikan penggratisan parkir.

    Seperti pada kegiatan Ekspedisi Merah Putih dan Bimtek Partai Demokrat yang berlangsung di kawasan Pantai Pancer Dorr.

    Meski pengunjung memadati lokasi, retribusi parkir tidak diberlakukan. Padahal sejak awal 2024 lalu, tiket masuk ke pantai tersebut telah digratiskan. Retribusi parkir menjadi satu-satunya sumber PAD yang masih bisa dipungut dari destinasi wisata itu.

    “Capaian PAD dihitung secara periodik, bukan harian. Ia menegaskan tidak ada target khusus dalam sehari, namun akumulasi dalam periode tertentu,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, tiket masuk Pantai Pancer Dorr ditiadakan sejak terbitnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Kendati begitu, pengunjung seharusnya tetap membayar retribusi parkir sesuai ketentuan. (tri/ted)

  • Mbak Wali Vinanda Lepas Kafilah Kota Kediri Ikuti MTQ XXXI Jatim di Jember

    Mbak Wali Vinanda Lepas Kafilah Kota Kediri Ikuti MTQ XXXI Jatim di Jember

    Kediri (beritajatim.com) – Kafilah Kota Kediri resmi diberangkatkan untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Kabupaten Jember pada 11–20 September 2025. Kontingen ini terdiri dari 17 peserta, 3 pembina, dan 4 pendamping.

    Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, melepas para kafilah di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Jumat (12/9/2025). “Saya ucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang akan mewakili Kota Kediri pada ajang MTQ. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan dan mendampingi para peserta ini berlaga di Kabupaten Jember,” ujarnya.

    Menurut Vinanda, keberangkatan kafilah mencerminkan semangat masyarakat Kota Kediri dalam menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup. “Semangat MTQ ini selaras dengan visi Kota Kediri MAPAN. Karena pembangunan tidak hanya soal fisik dan ekonomi. Tetapi juga spiritual agar lahir generasi yang berakhlak mulia dan cinta Al-Quran,” jelasnya.

    Dalam arahannya, wali kota muda tersebut memberikan tiga pesan penting kepada kafilah. Pertama, mengikuti lomba dengan semangat dan keikhlasan. Kedua, menjaga kesehatan, kekompakan, dan sportivitas. Ketiga, menjadikan MTQ sebagai sarana ibadah dan dakwah.

    “Menang atau kalah bukanlah ukuran utama. Karena yang lebih penting adalah bagaimana adik-adik semua mampu menghadirkan cahaya Al-Quran di mana pun berada,” tegasnya.

    Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, A. Zamroni, menjelaskan sebanyak 17 peserta akan bertanding di sejumlah cabang. Mulai dari Tilawah Quran Anak-anak, Qiraat Muratal Remaja, Qiraat Muratal Dewasa, Musabaqoh Hifzhil Quran 10 Juz, Tafsir dalam tiga bahasa, hingga Khat Al-Quran berbagai kategori. Ia menegaskan seluruh peserta yang berangkat telah melalui seleksi ketat. “Harapannya dari Kota Kediri ada yang meraih juara. Serta ada yang mewakili di tingkat nasional,” imbuhnya.

    Dalam acara pelepasan tersebut, Vinanda juga menerima cinderamata berupa kaligrafi karya Maftuh Hannan Ahyad, salah satu peserta cabang Khat Al-Quran. Acara turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainudin, para pembina, pendamping, serta tamu undangan. [nm/beq]

  • Pemkab Lumajang Anggarkan Rp35 Juta per Desa untuk Ganti Kendaraan Operasional Kades

    Pemkab Lumajang Anggarkan Rp35 Juta per Desa untuk Ganti Kendaraan Operasional Kades

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, berencana memperbarui kendaraan operasional milik 198 kepala desa (Kades). Kebijakan ini diambil setelah seluruh kendaraan dinas kades se-Kabupaten Lumajang belum pernah diganti sejak lebih dari 16 tahun.

    Sebagai informasi, sejak tahun 2009 para kades di 198 desa yang tersebar di 21 kecamatan difasilitasi kendaraan dinas berupa motor Honda Megapro.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut selama ini digunakan sebagai penunjang pelayanan masyarakat, namun usia pemakaian yang cukup lama membuat pembaruan menjadi kebutuhan mendesak.

    Menurut Agus, Pemkab Lumajang menyiapkan anggaran Rp 35 juta untuk setiap desa melalui skema alokasi dana desa (ADD) khusus atau earmark. Dana ini akan dipakai khusus untuk pembaruan kendaraan operasional kades.

    “Ini setiap desa difasilitasi alokasi Rp35 juta untuk pembaruan kendaraan operasional. Tentu anggaran ini bersifat khusus dan penggunaannya tetap mengikuti aturan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan,” terang Agus Triyono, Jumat (12/9/2025).

    Terkait jenis kendaraan operasional, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk menentukannya sesuai kebutuhan serta kondisi geografis masing-masing wilayah. Jika desa berada di daerah dengan kondisi geografis dataran tinggi, kendaraan dengan spesifikasi lebih kuat bisa dipilih. Sedangkan desa di wilayah perkotaan dapat menyesuaikan dengan kendaraan yang lebih praktis.

    “Jadi, ini pemerintah desa yang memilih jenis kendaraan dinasnya, sedangkan pemerintah kabupaten menyiapkan pembiayaan sesuai plafon Rp35 juta setiap desa,” ungkap Agus. [has/beq]

  • Bikin Penasaran! Blitar Sempat Mau Uji Kompetensi, Kini Cari Sekda Lewat Seleksi Terbuka

    Bikin Penasaran! Blitar Sempat Mau Uji Kompetensi, Kini Cari Sekda Lewat Seleksi Terbuka

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi membuka seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda). Proses seleksi ini dimulai dengan pengumuman pada Kamis, 11 September 2025.

    Sebelumnya, posisi Sekda Kabupaten Blitar diisi oleh penjabat sementara yakni Khusna Lindarti. Diketahui Khusna menjabat sebagai Pj Sekda menggantikan Izul Marrom yang pensiun pada bulan Juli 2025 kemarin.

    Jika sesuai aturan masa jabatan Pj Sekda, Khusna Lindarti pun akan habis pada akhir bulan September ini. Sehingga untuk memastikan roda pemerintahan berjalan normal, Bupati Blitar pun kini mulai mencari penggantinya sekaligus pejabat definitif.

    “Pelaksanaan proses seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah sudah dibahas oleh tim panitia seleksi dan kemarin sudah diumumkan,” ujar Bupati Rijanto, Jumat (12/9/2025).

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan, menambahkan bahwa setelah pengumuman, tahapan pendaftaran peserta langsung dibuka pada Jumat, 12 September 2025.

    “Tanggal 11 diumumkan, dan besoknya langsung mulai pendaftaran,” jelasnya.

    Pengumuman seleksi terbuka posisi Sekda Kabupaten Blitar ini cukup mengejutkan. Pasalnyas sebelumnya Pemkab Blitar berencana memilih jalur uji kompetensi untuk menentukan Sekda definitif yang baru. Jalur uji kompetensi ini merupakan terobosan yang pertama kalinya dilakukan di Bumi Penataran.

    “Kami yang bentuk kedua (uji kompetensi) belum pernah mengalami,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan, Selasa (29/7/2025) lalu.

    Adapun dasar hukum pemilihan Sekda sendiri mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 junto PP Nomor 17 Tahun 2020, yang memang memungkinkan dua opsi: seleksi terbuka atau uji kompetensi. Jika sebelumnya Pemkab Blitar selalu melakukan seleksi terbuka dengan pengumuman calon secara publik, kali ini di era Pemerintahan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati, Beky Herdihansah memilih jalur uji kompetensi untuk menentukan Sekda yang baru.

    Meski baru namun proses pemilihan Sekda Kabupaten Blitar dengan jalur uji kompetensi ini pun telah koordinasikan dan dikonsultasikan dengan secara lisan maupun tertulis, dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kini Pemkab Blitar pun masih menunggu jawaban dari BKN terkait hal itu.

    “Itu sudah kami laksanakan. Ditandatangani oleh bupati untuk berkonsultasi secara tertulis ke BKN. Sampai sekarang masih belum ada jawaban. Proses masih berjalan.” bebernya waktu itu.

    Sayangnya, Budi Hartawan tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik pilihan mekanisme uji kompetensi kali ini. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan domain pimpinan (kepala daerah), bukan kewenangan BKPSDM.

    “Itu domain pimpinan. Tugas BKPSDM terkait itu memberikan menu kepada pimpinan,” jelasnya beberapa waktu lalu.

    Namun kini pemilihan Sekda ternyata juga dibuka melalui seleksi terbuka. Siapapun yang memiliki kualifikasi bisa mendaftarkan diri. [owi/beq]