Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Rumah Janda di Krian Ludes Terbakar, Bupati Sidoarjo Siapkan Dana BTT untuk Bangun Ulang

    Rumah Janda di Krian Ludes Terbakar, Bupati Sidoarjo Siapkan Dana BTT untuk Bangun Ulang

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Musibah kebakaran menimpa rumah Nur Hanifah (60), warga Desa Sedenganmijen, Kecamatan Krian, Sabtu (13/9/2025). Api melahap hampir seluruh bagian rumah hingga roboh, mulai dari teras, ruang tamu, dua kamar tidur, hingga ruang makan. Seluruh isi rumah ludes terbakar, termasuk satu unit motor matic milik anaknya yang hanya menyisakan rangka dan mesin.

    Beruntung, kobaran api tidak sempat menjalar ke dapur. Sejumlah barang seperti kulkas, mesin cuci, dan tabung gas LPG berhasil diselamatkan tim pemadam kebakaran Pemkab Sidoarjo. Kebakaran juga membuat Nur Hanifah mengalami luka akibat terkena sambaran api saat dibopong anaknya keluar rumah. Ia kini dirawat di Rumah Sakit Yapalis Krian.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi turut meninjau lokasi kebakaran. Ia memastikan perbaikan rumah korban segera dilakukan menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurutnya, bantuan dari Baznas Sidoarjo senilai Rp 25 juta tidak cukup untuk membangun kembali rumah yang terbakar total.

    “Tadi kita lihat kondisinya seratus persen terbakar, kalau bantuan Rp 25 juta tidak mampu, tentunya kita gunakan dana BTT agar segera ada perbaikan,” ujar Bupati Subandi.

    Ia juga meminta BPBD Sidoarjo menghitung estimasi biaya perbaikan. Sementara itu, pihak desa diminta bergotong royong membersihkan puing-puing rumah. Subandi menekankan pentingnya perbaikan instalasi listrik agar insiden serupa tidak terulang. “Nanti juga kita benahi instalasinya, karena kita duga instalasi listriknya menjadi penyebab kebakaran,” tegasnya. [kun]

  • Gernas AyoMondok Audiensi dengan Wapres Gibran, Bahas Peran Strategis Pesantren di Era Digital

    Gernas AyoMondok Audiensi dengan Wapres Gibran, Bahas Peran Strategis Pesantren di Era Digital

    Jakarta (beritajatim.com) – Gerakan Nasional (Gernas) AyoMondok melakukan kunjungan ke Istana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berdiskusi sekaligus audiensi terkait program-program strategis dalam memperkuat eksistensi dan peran pesantren di Indonesia, Jumat (12/9/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif, membahas perkembangan pesantren yang terus menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

    Ketua Umum Gernas AyoMondok, KH. Luqman Haris Dimyati (Gus Luq), menegaskan pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia, bahkan lahir jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, pesantren turut berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan sekaligus menjadi salah satu pilar penjaga NKRI hingga kini.

    Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Gernas AyoMondok, KH. Zahrul Azhar (Gus Hans), pengasuh PP Queen Darul Ulum Rejoso Jombang, menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan pesantren. Ia menyebut pesantren harus tetap berada di garda terdepan, mengambil peran strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan kapasitas santri.

    Dalam kesempatan tersebut, Gernas AyoMondok juga menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) AyoMondok pada bulan Oktober mendatang. Forum tersebut akan menghadirkan sekitar 300 kiai dan nyai pengasuh pesantren, dengan agenda utama silaturahmi bersama Wapres Gibran.

    Wapres Gibran menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai Rakor AyoMondok bisa menjadi pintu masuk sinergisitas antara pemerintah dan pesantren dalam mendorong kemajuan pendidikan keagamaan di Indonesia.

    Wakil Sekjen Gernas AyoMondok, KH. Habib Mustofa (Gus Toev), pengasuh PP Unggulan An Najah YPM Darul Ulum Poncol Magetan, memberikan apresiasi atas sikap terbuka Wapres. Ia menyebut Gibran mendengarkan secara saksama setiap masukan dari para kiai terkait problematika pesantren. Gus Toev juga membocorkan rencana program baru bersama pemerintah, yakni Pesantren Melek IT, yang akan fokus mencetak santri ahli dalam bidang coding dan kecerdasan buatan (AI).

    “Ini kabar baik bagi pesantren, karena banyak santri yang memiliki passion di bidang teknologi informasi. Harapannya, pesantren tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga siap bersaing di era digital,” ujar Gus Toev. [fiq/kun]

  • Gubernur Khofifah Tinjau Pembangunan Spillway Sungai Tanggul Jember

    Gubernur Khofifah Tinjau Pembangunan Spillway Sungai Tanggul Jember

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pembangunan infrastruktur pelimpah luapan air (spillway) Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Sabtu (13/9/2025).

    Proyek ini ditargetkan mampu mengembalikan alur sungai lama sehingga 1.046 hektare sawah petani di hilir kembali terairi dengan baik.

    Pasca banjir besar tahun 2019, alur Sungai Tanggul mengalami perubahan akibat terbentuknya shortcut atau muara baru yang membuat air langsung mengalir ke laut. Kondisi ini menyebabkan ribuan hektare sawah kehilangan suplai air sehingga produktivitas pertanian menurun.

    Sejak itu, pemerintah terus berupaya mengembalikan fungsi aliran sungai agar dapat mengairi kembali lahan persawahan. Salah satu langkah penting adalah pembebasan lahan pada tahun 2022 di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

    “Maka pembangunan spillway ini harus dilakukan agar aliran Sungai Tanggul bisa kembali mengairi 1.046 hektare sawah di wilayah ini,” kata Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa infrastruktur spillway Sungai Tanggul dibangun dengan APBD Provinsi Jawa Timur senilai Rp 15,6 miliar. Selain mengembalikan suplai air untuk pertanian, proyek ini juga berfungsi mengendalikan kerusakan alur Sungai Tanggul akibat muara baru serta membagi debit banjir agar lebih terkendali.

    Sungai Tanggul sepanjang 23,5 km yang termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Bondoyudo-Bedadung berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim melalui Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim.

    Hingga kini, progres pembangunan mencapai 55,26 persen. Pekerjaan meliputi pemasangan beton bertulang dengan tinggi mercu pelimpah 2,5 meter berbentuk ogee (bulat) berukuran lebar 5,3 meter dan panjang 47,5 meter.

    Selain itu, dilakukan pemasangan Sistem Panel Serbaguna (SPS) pada sayap pelimpah (hulu kanan 33 meter, hilir kanan 20 meter, hulu kiri 37 meter, hilir kiri 20 meter), serta pembangunan pintu penguras dengan dimensi lebar 2 meter dan tinggi 11,5 meter berbahan fiberglass. Proyek juga mencakup mobilisasi alat berat, pembuatan kisdam, bored pile, retaining wall, dan struktur beton lainnya.

    “Tahap pembangunan yang dibiayai APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 ini ditargetkan selesai dalam 270 hari kalender atau tepatnya 21 Desember 2025,” jelasnya.

    Khofifah berharap, pembangunan spillway dapat segera rampung untuk meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Hal ini juga diyakini dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan petani di Jember bagian selatan.

    “Jika spillway selesai tepat waktu, maka musim tanam Januari mendatang sudah bisa berjalan dengan irigasi yang baik. Dengan begitu siklus pertanian kembali normal, produksi pangan meningkat, dan ketahanan ekonomi masyarakat makin kuat,” tegasnya.

    Khofifah menambahkan, pembangunan spillway selaras dengan instruksi pemerintah pusat agar daerah melakukan pemetaan lahan dan meningkatkan produksi pangan. “Proyek ini bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan Jawa Timur,” tukasnya.

    Sementara itu, Masduki, salah satu petani Desa Paseban, mengucapkan terima kasih atas perhatian Gubernur Khofifah. Ia menilai pembangunan spillway ini menjadi solusi nyata bagi petani. “Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah. Sangat bermanfaat dan memang kami, khususnya para petani, sangat membutuhkannya,” ungkap Masduki.

    Hal senada disampaikan Harsono, perwakilan warga Kecamatan Kencong, yang berharap spillway bisa benar-benar mengoptimalkan pengairan sawah. “Semoga aliran sungai kembali maksimal untuk pengairan. Terima kasih, semoga petani di Desa Paseban makin makmur dan sejahtera,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Achmad Hidayat Ajak Semua Elemen Lakukan Pengakuan Kesalahan, untuk Apa?

    Achmad Hidayat Ajak Semua Elemen Lakukan Pengakuan Kesalahan, untuk Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak semua elemen bangsa untuk berani melakukan pengakuan kesalahan sebagai langkah awal menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, sikap ini penting agar bangsa Indonesia bisa keluar dari lingkaran konflik dan ketidakpercayaan yang saat ini terus terjadi.

    “Pengakuan kesalahan diperlukan agar semua pihak bisa sama-sama memperbaiki diri demi keselamatan bangsa. Ini harus dimulai dari pemimpin hingga masyarakat biasa,” kata Achmad di Surabaya, Sabtu (13/9/2025).

    Politisi muda ini mengungkap kondisi Indonesia yang hampir setiap hari diwarnai aksi unjuk rasa, demonstrasi, dan gelombang ketidakpuasan publik. Menurut dia, jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk pada stabilitas negara dan kehidupan masyarakat.

    “Perkembangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara hampir setiap hari diwarnai berita aksi unjuk rasa, demonstrasi, dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini apabila terus menerus terjadi tentu tidak baik bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar mantan aktivis GMNI.

    Achmad juga mengkritik paradigma kepemimpinan saat ini yang cenderung mengedepankan “Yes Man” ketimbang “Right Man”. Kondisi ini, kata dia, justru memicu konflik, pembunuhan karakter, hingga krisis kepercayaan terhadap pemimpin.

    “Kita ini dipertontonkan bahwa pemimpin di berbagai tingkatan harus menjadi ‘Yes Man’, bukan ‘Right Man’. Sehingga justifikasi, pembunuhan karakter, dan konflik itu muncul,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, “Yes Man” adalah pemimpin yang berusaha memenuhi semua kebutuhan rakyat tanpa memperhitungkan batas kemampuan, sementara manusia tidaklah sempurna. Sedangkan “Right Man” adalah pemimpin yang sadar akan keterbatasannya, memberikan yang terbaik, dan terus memperbaiki diri.

    “Selama ini yang dipertontonkan adalah kebaikan dan prestasi. Sehingga apabila ada kekurangan walaupun kecil, terekspose di publik dan menjadi bulan-bulanan masyarakat,” tambah dia.

    Achmad menegaskan, pengakuan kesalahan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keberanian dan integritas. Dengan begitu, masyarakat dapat memberikan kritik yang sehat sekaligus dukungan moral kepada pemimpin.

    “Seperti terminologi Yin dan Yang, jangan sampai kebaikannya banyak hanya karena setitik kesalahan lalu dihakimi. Sebaliknya, jangan memuja-muja karena tampaknya baik dan bersih, padahal menyimpan tabir hitam yang lebih besar,” ungkapnya.

    Dia berharap gerakan ini mampu menggugah kesadaran semua pihak untuk membangun bangsa yang lebih solid. Dengan rasa saling memiliki dan saling menjaga, Achmad yakin Indonesia bisa lebih kuat menghadapi tantangan global.

    “Dengan gerakan pengakuan kesalahan ini, kita bisa saling memiliki dan saling menjaga sebagai sesama anak bangsa. Ini penting untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Sertifikat Tanah Warga Margorukun Diblokir PT KAI, DPRD Surabaya Siap Dampingi Gugatan

    Sertifikat Tanah Warga Margorukun Diblokir PT KAI, DPRD Surabaya Siap Dampingi Gugatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Warga Margorukun, Kecamatan Bubutan, Surabaya, menghadapi masalah serius terkait kepemilikan tanah. Sertifikat rumah mereka, baik Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM), diblokir oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

    Akibat blokir ini, warga tidak bisa melakukan proses balik nama, peningkatan status, maupun menggunakan sertifikat untuk kebutuhan administrasi. Kondisi tersebut memicu keresahan karena berdampak langsung pada hak warga.

    “Warga sudah punya sertifikat sah, tapi karena ada blokir mereka tidak bisa apa-apa. Padahal sertifikat itu sampai hari ini belum pernah dibatalkan oleh BPN. Pemerintah harus turun tangan mencari solusi,” tegas Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, saat reses di Margorukun Gang 3, Sabtu (13/9/2025).

    Imam menilai kondisi ini merugikan masyarakat, terutama ketika sertifikat tidak bisa digunakan sebagai jaminan ke bank atau dalam proses administrasi waris. Dia memastikan DPRD siap mendampingi warga untuk menempuh langkah hukum.

    “Kalau diperlukan gugatan ke pengadilan, kami siap mendampingi bahkan menyiapkan pengacara. Di sini juga ada Ketua LBH NU Surabaya yang siap bekerja sama untuk advokasi warga,” ujar mantan jurnalis ini.

    Keluhan serupa diungkapkan Nurul Hidayati, Ketua RW 10 Kelurahan Gundih. Dia menjelaskan sertifikat tanah warga sudah ada sejak 1970–1980-an dan sebelumnya tidak pernah menimbulkan masalah.

    “Dulu balik nama bisa, bahkan saya sendiri pernah balik nama di tahun 2002. Tapi sekarang, semua terblokir. Padahal warga sudah melengkapi syarat administrasi, termasuk urusan waris. Kami kesulitan, bahkan khawatir jika ada pewaris yang meninggal lagi, prosesnya makin rumit,” kata Nurul.

    Pun, dia menambahkan, informasi soal blokir dari PT KAI hanya disampaikan secara lisan tanpa bukti tertulis. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan PT KAI untuk memblokir sertifikat warga.

    “Kalau memang itu tanah milik PT KAI, kenapa dulu bisa disertifikatkan? Alangkah baiknya kalau dikembalikan ke warga sehingga bisa digunakan seperti semula,” tegasnya.

    Warga berharap Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kementerian terkait segera turun tangan. Mereka menuntut solusi agar sertifikat tanah dapat kembali difungsikan untuk kebutuhan sehari-hari.

    Berdasarkan catatan DPRD Surabaya, sengketa lahan antara warga dan PT KAI bukan kali pertama terjadi di Surabaya. DPRD mendorong adanya forum mediasi lintas pihak agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan warga tetap terlindungi secara hukum.

    “Masalah ini bukan hanya soal tanah, tapi menyangkut hak hidup warga. Kami hanya ingin kepastian hukum,” pungkas Imam. [asg/ian]

  • DPRD Surabaya Kritik Program Kampung Pancasila, Minta Kajian dan Pilot Project

    DPRD Surabaya Kritik Program Kampung Pancasila, Minta Kajian dan Pilot Project

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritisi pelaksanaan program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah kota. Dia menilai program ini berjalan tanpa perencanaan matang dan minim kajian di lapangan.

    “Tapi seyogyanya, kalau ingin bikin program kemasyarakatan, lakukan kajian dulu, bikin simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga kendala dan tantangannya,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (13/9/2025).

    Menurut Cak Yebe, selama ini hampir semua program Wali Kota Surabaya tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program yang seharusnya strategis justru langsung dijalankan di seluruh wilayah kota tanpa persiapan yang memadai.

    “Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe juga mengkritisi mekanisme pelaksanaan program yang membagi tanggung jawab setiap kecamatan ke organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini, kata dia, menimbulkan ketimpangan karena kemampuan anggaran tiap OPD berbeda-beda.

    “Kalau OPD anggaran besar, mereka akan jor-joran untuk program ini. Tapi kalau OPD yang tidak punya anggaran besar bagaimana?” kata dia.

    Cak Yebe menilai, pelaksanaan Kampung Pancasila akan lebih efektif jika diawali dengan pembekalan intensif bagi lurah dan camat. Dengan begitu, pesan dan nilai yang ingin dibangun bisa diteruskan secara berjenjang hingga ke masyarakat tingkat bawah.

    “Kalau 153 lurah dan 31 camat diberikan pembekalan ToT (Training of Trainer) secara intensif, mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke RW, RT, Dawis, KSH, hingga Karang Taruna,” jelasnya.

    Cak Yebe juga mendorong adanya proyek percontohan sebelum program digelar serentak. Dia menyebut pilot project di satu kelurahan per zona bisa menjadi acuan keberhasilan.

    “Lebih baik lagi kalau ada pilot project, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya dijadikan contoh,” tutur dia.

    Menurut dia, tujuan utama Kampung Pancasila harus berfokus pada penguatan kultur masyarakat, khususnya generasi muda Surabaya. Jika program ini gagal, Pemkot perlu memikirkan konsep baru yang lebih dekat dengan kearifan lokal.

    “Kampung Pancasila nek sampe gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru yang mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo,” pungkas Yona.

    Program Kampung Pancasila merupakan inisiatif Pemkot Surabaya untuk memperkuat nilai kebhinekaan dan semangat gotong royong di setiap kampung.

    Namun, hingga kini sejumlah pihak, termasuk DPRD, mempertanyakan efektivitas dan arah implementasinya. [asg/ian]

  • Kota Mojokerto Tuan Rumah Peringatan Bulan PRB 2025

    Kota Mojokerto Tuan Rumah Peringatan Bulan PRB 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto resmi ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 yang akan digelar pada 1–3 Oktober 2025. Selain di Kota Mojokerto, sejumlah kegiatan juga akan berlangsung di wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Pemilihan Mojokerto sebagai pusat peringatan Bulan PRB 2025 dinilai sarat makna filosofis. Mojokerto, yang dikenal sebagai Gerbang Nusantara karena erat kaitannya dengan kejayaan Kerajaan Majapahit, dipandang sebagai simbol gerbang perubahan menuju Indonesia yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana.

    “Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi kebencanaan sekaligus memperkuat jejaring antar daerah. Kami ingin menjadikan kegiatan ini sebagai ruang edukasi, kolaborasi, serta inovasi dalam membangun kota yang tangguh bencana,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Sabtu (13/9/2025).

    Ning Ita (sapaan akrab, red) juga menyampaikan bahwa peringatan tahun ini akan dirangkai dengan peresmian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mojokerto. Kehadiran BPBD diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat respon penanganan bencana.

    “Dengan adanya BPBD, penanganan kebencanaan di Kota Mojokerto akan lebih sistematis, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

    Rangkaian kegiatan Bulan PRB 2025 di Mojokerto akan dikemas meriah dan edukatif. Acara diawali dengan pameran kebencanaan nasional yang menampilkan inovasi teknologi, peralatan, dan program penanggulangan bencana dari berbagai daerah dan lembaga terkait. Selain itu, akan digelar seminar dan diskusi menghadirkan pakar, akademisi, dan praktisi kebencanaan.

    Masyarakat juga akan diajak terlibat langsung dalam simulasi evakuasi bencana melibatkan pelajar, relawan, dan unsur masyarakat. Edukasi kesiapsiagaan bencana untuk pelajar SD, SMP, hingga SMA agar kesadaran sejak dini dapat terbentuk. Tak hanya itu, festival seni dan budaya lokal turut mewarnai peringatan Bulan PRB.

    Yakni dengan menyampaikan pesan kesiapsiagaan bencana secara kreatif dan menarik. Dengan beragam agenda tersebut, Kota Mojokerto diproyeksikan menjadi pusat perhatian nasional sekaligus bukti nyata komitmen daerah ini dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. [tin/ian]

  • Pemkab Sidoarjo Serahkan Kursi Roda untuk Disabilitas, Bupati Subandi Turun Langsung

    Pemkab Sidoarjo Serahkan Kursi Roda untuk Disabilitas, Bupati Subandi Turun Langsung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tiga keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo kembali mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Bantuan kursi roda diberikan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi pada Sabtu (13/9/2025).

    Salah satu penerima adalah Dani Alkafi (42), warga Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran. Dani yang mengalami disabilitas sejak kecil mendapatkan kursi roda agar tetap bisa beraktivitas dengan lebih layak.

    Penerima kedua adalah Najih As Sholih (19), warga Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, yang juga mengalami keterbatasan fisik sejak duduk di bangku SD. Sementara penerima ketiga, Siti Aminah (32), warga Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, sejak lahir menderita sakit hingga kini lumpuh dan sangat membutuhkan kursi roda.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya yang membutuhkan.

    “Selain kursi roda, mereka juga telah mendapatkan bantuan tunai dari desa dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, termasuk fasilitas BPJS Kesehatan. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan kesehatan mereka agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi,” ucapnya.

    Subandi menambahkan, program bantuan sosial ini akan terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor agar penyandang disabilitas tetap merasa diperhatikan.

    “Tetap kuat dan tetap semangat nggih,” ujarnya memberikan dukungan kepada penerima kursi roda.

    Selain kursi roda, Bupati bersama jajaran Dinas Sosial dan perangkat desa juga membagikan bantuan berupa beras kepada warga kurang mampu di wilayah Buduran. [isa/ian]

  • Rapat Banggar Panas, DPRD Kota Probolinggo Kritik Tajam Anggaran Seremonial dan Pungutan ASN

    Rapat Banggar Panas, DPRD Kota Probolinggo Kritik Tajam Anggaran Seremonial dan Pungutan ASN

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo berlangsung panas dengan kritik tajam terhadap rancangan anggaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sejumlah anggota dewan menilai banyak pos belanja tidak menyentuh kebutuhan rakyat dan terlalu fokus pada anggaran seremonial.

    Isu pertama yang memicu sorotan adalah pungutan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Juru bicara Banggar, Mukhlas Kurniawan, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena tidak semua ASN memenuhi syarat nisab. “Banyak ASN sudah mencabut pernyataan karena merasa keberatan. Ini jelas perlu ditinjau ulang,” tegas Mukhlas dalam forum rapat.

    Selain itu, Banggar menyoroti belanja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mukhlas menekankan bahwa setiap rupiah anggaran wajib melalui persetujuan DPRD. “Setiap rupiah anggaran wajib melalui persetujuan DPRD, tidak boleh asal dicairkan,” tambahnya.

    Sejumlah pos anggaran dinilai tidak relevan dengan kebutuhan prioritas. Dana sewa kendaraan senilai Rp2 miliar dan hibah instansi vertikal Rp350 juta dipersoalkan karena dianggap tidak mendesak. Banggar meminta pergeseran anggaran ke program yang lebih menyentuh masyarakat, seperti bantuan untuk pondok pesantren dan rumah ibadah.

    Sorotan tajam juga tertuju pada pengadaan kendaraan roda tiga (Tossa) untuk RW senilai Rp6,7 miliar. “Jumlahnya fantastis, harus jelas manfaatnya agar tidak jadi proyek asal-asalan,” kata Mukhlas keras.

    Banggar semakin keras mengkritik penurunan belanja modal dalam PPAS 2026 yang anjlok 31,5 persen dibandingkan realisasi 2024. Penurunan sekitar Rp34 miliar ini dinilai mengancam program prioritas Wali Kota.

    Persoalan bansos turut dibahas. Dari 37.717 KK miskin kategori Desil 1–5, masih ada 19.347 KK yang belum tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). “Ini fakta pahit yang harus segera dijawab Pemkot. Rakyat kecil butuh perhatian, bukan proyek mercusuar,” desak Mukhlas.

    Banggar juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pajak dan sinkronisasi program lintas pemerintahan untuk meningkatkan transparansi. Bahkan detail kecil seperti anggaran Rp70 juta untuk apeksi, Rp300 juta renovasi kampung seni, hingga Rp3,4 miliar tambahan honor narasumber DPRD dan konsumsi turut diungkap.

    “Kesimpulannya jelas: stop belanja seremonial dan anggaran mubazir. APBD 2026 harus kembali pada kebutuhan nyata rakyat,” pungkas Mukhlas. [ada/beq]

  • PIM Bondowoso Resmi Jadi Museum Terbuka Megalitik, Menuju Status Nasional

    PIM Bondowoso Resmi Jadi Museum Terbuka Megalitik, Menuju Status Nasional

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pusat Informasi Megalitikum (PIM) Bondowoso kini resmi ditetapkan sebagai Museum Terbuka Megalitik Bondowoso melalui Keputusan Bupati Abdul Hamid Wahid Nomor: 100.3.3.2/312/430.4.2/2025. Penetapan ini memperkuat posisi Bondowoso sebagai salah satu pusat kebudayaan megalitikum terbesar di Indonesia.

    Dalam keputusan tersebut, museum yang berlokasi di Jalan Purbakala, Dusun Daringan RT 08 RW 03, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, didukung penuh pendanaannya oleh APBD Kabupaten Bondowoso. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Kabid Kebudayaan Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, menjelaskan status museum terbuka ini masih berskala lokal daerah. Namun pihaknya sudah mengajukan peningkatan status ke pemerintah pusat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur.

    “Harapannya, Museum Terbuka Megalitik Bondowoso bisa ditetapkan sebagai museum nasional,” kata Gede Budiawan pada Beritajatim.com, Sabtu (13/9/2025).

    Dengan status baru ini, Pemkab optimistis kunjungan wisatawan akan meningkat, baik domestik maupun mancanegara, terutama dari kalangan yang tertarik pada sejarah budaya megalitikum. Pengembangan museum juga akan disinergikan dengan predikat UNESCO Global Geopark (UGG) Ijen yang telah diraih Bondowoso sejak 2023.

    Secara formal, peningkatan status museum ke level nasional diperkirakan memerlukan waktu 1–2 tahun, meski percepatan sangat diharapkan. Bondowoso sendiri memiliki lebih dari 1.000 situs megalitikum yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kawasan Grujugan menjadi sentra utama dengan luas sekitar 36 hektare, mencakup empat desa: Pekauman, Wonosari, Sumberpandan, dan Taman.

    PIM Bondowoso berdiri di atas lahan sekitar 2.000 meter persegi dengan koleksi situs megalitikum beragam, seperti batu kenong, menhir, lumpang batu, sarkofagus, hingga arca. Dengan pengakuan resmi ini, Bondowoso semakin diproyeksikan sebagai “Kota Megalitikum” sekaligus destinasi wisata budaya unggulan Jawa Timur. [awi/beq]