Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Kediri Bakal Hapus Aset Gedung DPRD yang Diratakan, Rehabilitasi Didanai Kementerian PU

    Pemkab Kediri Bakal Hapus Aset Gedung DPRD yang Diratakan, Rehabilitasi Didanai Kementerian PU

    Kediri (beritajatim.com) – Rehabilitasi gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang rusak akibat dibakar massa pada akhir Agustus 2025 akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri PU Dody Hanggodo bersama Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau kondisi kerusakan, Minggu (14/9/2025).

    Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur sebelumnya telah melakukan asesmen terhadap kerusakan Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri. Dari hasil identifikasi, Kantor DPRD Kabupaten Kediri dinyatakan mengalami kerusakan berat dan harus dirobohkan.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, perobohan gedung akan diikuti dengan penghapusan aset sebelum pembangunan kembali dilakukan. “Dari kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Kalau ada penghapusan aset (berarti) akan ada bangun baru, itu yang kami akan diskusikan dengan pimpinan DPRD,” ujar Mas Dhito.

    Terkait lokasi pembangunan Kantor DPRD yang baru, Hanindhito menyebut belum ada keputusan. “Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD, keputusan bukan di kami yang ada di eksekutif,” jelasnya.

    Menteri PU Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat bergerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan publik tidak terganggu. “Kita kerjakan full,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, setiap bangunan terdampak akan ditangani sesuai tingkat kerusakan. “Kantor dewan itu musti kita robohkan kita bangun ulang dari nol, yang lain kalau bisa kita rehab kita rehab tapi kalau tidak bisa kita robohkan,” urainya.

    Menurut Dody, Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah dengan kerusakan cukup parah dibandingkan wilayah lain. Anggaran rehabilitasi dan pembangunan ulang fasilitas yang rusak diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. [ADV PKP/nm]

  • DPRD Kota Kediri Usul Relokasi Gedung Dewan Pasca Dibakar Massa, Ini Alasannya

    DPRD Kota Kediri Usul Relokasi Gedung Dewan Pasca Dibakar Massa, Ini Alasannya

    Kediri (beritajatim.com) – DPRD Kota Kediri mengusulkan agar gedung DPRD direlokasi ke tempat lain setelah bangunan yang berada di Jalan Mayor Bismo rusak akibat dibakar massa, pada aksi 30 Agustus 2025 lalu. Usulan itu ia sampaikan saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi gedung, pada Minggu 14 September 2025.

    Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menilai gedung DPRD yang berdiri sejak era 1970-an sudah tidak lagi representatif untuk menampung kebutuhan masyarakat.

    “Kalau bicara terkait itu, jadi ruangan tempat yang sudah dibakar itu memang sebaiknya kita pindah. Kedua, ruangan di DPRD Kota Kediri itu kan terlalu sempit menurut kami DPRD. Jadi 29 Anggota DPRD kemarin kita berparipurna bersama mbak Wali, diantaranya adalah demikian,” ujarnya.

    Politi PAN yang karib disapa Kak Ido ini menambahkan bahwa sebagai kantor perwakilan rakyat, gedung DPRD seharusnya mampu menampung masyarakat yang ingin beraudiensi atau menghadiri rapat dengan nyaman.

    “Bangunan ini sudah dibangun sejak 1970 sekian, luasanya juga tidak pernah kita merubahnya, artinya apabila kita rapat dengar dengan masyarakat yang begitu banyak, sehingga kadang-kadang akhirnya masyarakat harus di luar. Pemikiran kami begitu,” katanya.

    Menurut Firdaus, salah satu alternatif lokasi yang dipertimbangkan adalah lahan milik Pemkot Kediri di kawasan Kelurahan Singonegara, Kecamatan Pesantren. Namun ia menegaskan keputusan akhir menunggu kesepakatan bersama dengan Kementerian PU dan pihak terkait.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang hadir bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati serta pimpinan DPRD Sudjono Teguh Widjaja dan M. Yasin menyatakan bahwa kondisi kerusakan gedung cukup parah di bangunan utama, sementara sisi lainnya rusak sedang.

    “Ada permohonan dari ketua DPRD dan didukung walikota untuk direlokasi atau dipindahkan ke tempat lain, tadi saya sampaikan bahwa dana yang saya pegang di APBN itu untuk merehab. Jadi kalau untuk membangun di tempat lain, harus ada persetujuan khusus dari Menteri Keuangan, nanti kami diskusikan proses itu,” jelasnya.

    Dody menambahkan pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk rehabilitasi. Namun jika diputuskan membangun gedung baru di lokasi lain, biaya diperkirakan lebih besar dengan skema pendanaan antara APBN dan APBD. “Prosesnya cukup lama. Tetapi kita upayakan bisa lebih cepat,” tegasnya. [nm/aje]

  • Mbak Wali Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

    Mbak Wali Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk melihat kondisi Kantor DPRD Kota Kediri yang terbakar pada 30 Agustus lalu, Minggu (14/09/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi bangunan pasca kebakaran sekaligus membahas langkah penanganan. Menteri PU bersama Wali Kota Kediri dan Pimpinan DPRD berkeliling melihat beberapa bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan. Sebab ada permintaan dari Ketua DPRD yang didukung Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung DPRD ke lokasi lain. Apabila ingin dipindahkan maka harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena dari Kementerian PU hanya untuk melakukan rehabilitasi.

    “Mirip-mirip di Kabupaten Kediri tadi Kantor DPRD Kota Kediri juga rusak parah. Setelah ini kami akan teruskan permintaan ini ke Kementerian Keuangan jadi sementara waktu kita tidak teruskan upaya rehab di sini. Nanti sampai diperoleh persetujuan untuk membangun Kantor DPRD Kota Kediri di tempat lain,” jelasnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo

    Untuk skema porsi anggarannya, Dody Hanggodo mengungkapkan nanti akan diputuskan bersama dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasti nanti dari Kementerian Keuangan akan memberikan arahan berapa porsi dari APBN dan APBD. Untuk Kabupaten Kediri diperkirakan sekitar 100 milyar, kalau Kota Kediri sekitar Rp15 miliaar. Tetapi karena ada permintaan untuk membangun di lokasi lain maka nanti total pastinya, serta porsi antara APBN dan APBD disesuaikan dengan Kementerian Keuangan.

    “Misalnya seperti sayap kanan kiri ini kan kerusakannya sedang kalau gedung utamanya wajib dihancurkan. Ini kira-kira sebesar 15 milyar. Pasti saat kita membangun kemungkinan lebih dari itu maka kita tunggu arahan dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

    Menteri PU menambahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran pemulihan gedung-gedung yang terbakar di sejumlah daerah. Secara hitungan kasar hampir 1 triliun. Setiap tempat yang mengalami kerusakan berat dan masif, didatangi oleh Kemeterian PU untuk dihitung ulang.

    “Semua mohon Kantor DPRD dipindahkan tetapi setelah saya jelaskan mereka berpikir ulang, dan mengatakan dibangun di sini saja daripada lama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Dewan dan Bu Wali mau menunggu ya tidak masalah nanti segera kita proses,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyampaikan dasar pertimbangan untuk Kantor DPRD Kota Kediri dibangun di lokasi lain. Kantor saat ini terlalu sempit dan kurang representatif. Sehingga saat masyarakat ingin audiensi dapat lebih tenang, nyaman dan representatif. Begitu pula saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat, banyak yang harus berada di luar untuk mendengarkannya.

    “Jadi 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali terkait hal ini. Karena Kota Kediri punya lahan atau aset yang bisa dimanfaatkan maka kita manfaatkan. Bangunan ini dibangun sejak tahun 70 sekian, luasannya pun juga kita tidak pernah merubahnya,” ujarnya.

    Ketua DPRD Kota Kediri menjelaskan terkait lokasi, ada beberapa alternatif. Apabila sudah ada kesepakatan dan dari Kementerian setuju nanti akan disampaikan lokasi yang baru. Untuk saat ini rapat-rapat yang dilakukan oleh DPRD, menggunakan ruangan-ruangan yang dimiliki oleh Pemkot Kediri.

    Turut mendampingi, jajaran Kementerian PU, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Yono Heryadi, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Menteri PU Janji Rehabilitasi Total Kantor Bupati dan DPRD Kediri, Alokasikan Rp100 M

    Menteri PU Janji Rehabilitasi Total Kantor Bupati dan DPRD Kediri, Alokasikan Rp100 M

    Kediri (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (14/9/2025). Didampingi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, ia meninjau kondisi bangunan Kantor Pemkab Kediri dan Gedung DPRD yang terbakar saat aksi massa, pada 30 Agustus lalu.

    Menteri Dody memastikan pemerintah pusat akan menangani penuh pembangunan ulang kantor pemerintahan tersebut. “Saya sudah berikan arahan kepada kepala-kepala balai saya, untuk dikerjakan secepat-cepatnya agar Pak Bupati dan teman-teman dewan segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, sejumlah gedung harus dirobohkan karena mengalami kerusakan parah. Sementara sebagian lain masih bisa direhabilitasi.

    “Sebagian kita mesti rubuhin ya, kantor dewan itu mesti kita rubuhkan. Kita bangun ulang dari nol. Yang lain, ya kalau masih bisa kita rehab, kita rehab, tapi kalau kita rehab tidak bisa, kita rubuhkan. Mana yang tercepat saja dan yang terefektif efisien saja. Jadi kita kan bekerja dengan waktu,” jelasnya.

    Ia menegaskan pembangunan tidak sekadar bantuan, melainkan akan dikerjakan penuh oleh pemerintah pusat. “Kita kerjakan full, enggak dibantu lagi. Jadi nanti kalau misalnya Pak Bupati punya dana yang lain, mungkin bisa dipakai yang lain untuk masyarakat Kabupaten,” katanya.

    Terkait desain, Menteri Dody menyebut pembangunan akan mengacu pada rancangan lama. “Kalau desain biasanya menggunakan desain lama. Kita memang kan karena rusak parah, sehingga kita mesti bangun dari nol itu aja sih. Kalau desain masih desain lama. Kita rebuild tadi istilahnya ya, dibangun sesuai dengan desain lamanya aja,” terangnya.

    Bupati Kediri Hanindhito menambahkan, rencana pembangunan kembali Gedung DPRD akan disesuaikan dengan keputusan legislatif. “Kalau rencana pindah atau tidak itu kan tetap keputusannya di pimpinan DPRD ya. Keputusannya bukan kami yang dieksekutif. Tapi yang jelas kan tadi inspeksi dari Ka Balai dan arahan dari Pak Menteri karena gedungnya sudah kerusakannya berat. Jadi kemungkinan besar akan di demolis, diratakan,” tuturnya.

    Pemerintah pusat menargetkan pembangunan bisa segera dimulai dengan estimasi anggaran sekitar Rp100 miliar. Dari Kediri, Menteri Dody kemudian melanjutkan agenda peninjauan ke DPRD Kota Kediri. [nm/aje]

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

  • Seleksi Perumda Sari Gunung Ponorogo, Bupati Kang Giri: Pionir Harus yang Terbaik

    Seleksi Perumda Sari Gunung Ponorogo, Bupati Kang Giri: Pionir Harus yang Terbaik

    Ponorogo (beritajatim.com) – Bupati Sugiri Sancoko menegaskan, proses seleksi calon pimpinan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung bukanlah sekadar formalitas. Dia menaruh harapan besar agar figur yang terpilih nanti, mampu menjadi pionir kebangkitan perusahaan daerah yang sempat mati suri sejak 2022 tersebut.

    “Pionirnya (Perumda Sari Gunung, Red) haruslah yang terbaik,” tegas Kang Giri, sapaan akrab Bupati Ponorogo, ditulis Minggu (14/9/2025).

    Ucapan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tak ingin main-main. Perumda Sari Gunung digadang sebagai tulang punggung baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, sosok pemimpin yang akan duduk di kursi direktur maupun dewan pengawas (dewas) dituntut bekerja nyata, bukan sekadar berteori.

    Proses uji kelayakan dan kepatutan (UKK) berlangsung 2 hari di Ruang Bantarangin, 12–13 September 2025. Sebanyak 8 kandidat menjalani seleksi, terdiri dari 3 calon Dewas dan 5 calon Direktur.

    Untuk Dewan Pengawas, ada tiga nama yang bersaing: Judha Slamet Sarwo Edi, Ringga Dwi Heri Irawan, dan Bambang Suhendro. Sementara kursi Direktur diperebutkan oleh Sakti Satoto Utomo, Junjung Dwiya Cita Ningrum, Kokoh Prio Utomo, Henry Setyawan, serta Mudrikah Hanik.

    Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, mengungkapkan seleksi tahap akhir berupa wawancara langsung dengan bupati. Seleksi ditarget rampung akhir September. Para kandidat pun telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan UKK.

    “Wawancara akhir dilakukan Pak Bupati terhadap calon, sebelum diputuskan siapa terbaik yang memimpin Perumda Sari Gunung,” jelas Rizky.

    Rizky menambahkan, seleksi ini bukanlah persoalan suka atau tidak suka. Kandidat dituntut punya strategi konkret untuk menghidupkan kembali Sari Gunung. Perusahaan yang semula bergerak di bidang pertambangan itu kini dituntut memperluas core business ke sektor lain, seiring perubahan regulasi dan kebutuhan daerah.

    “Tantangan pengembangan BUMD itu sangat kompleks, harapannya yang terpilih adalah betul-betul yang terbaik,” tegasnya.

    Perusahaan ini berdiri sejak 1971 dengan basis usaha pertambangan di Kecamatan Sampung. Namun setelah izin tambang habis pada 2022, aktivitasnya praktis terhenti. Transformasi menjadi BUMD dilakukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang kemudian diturunkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020.

    Meski secara hukum sudah berstatus BUMD, nyatanya Sari Gunung masih vakum. Kini, melalui seleksi ketat ini, Pemkab Ponorogo berupaya melahirkan figur terbaik yang bisa mengembalikan marwah sekaligus menjadikan Sari Gunung sebagai mesin penggerak ekonomi daerah. [end/suf]

  • Bursa Calon Ketua PDIP Jombang Semakin Ketat, Ini Nama-nama yang Muncul

    Bursa Calon Ketua PDIP Jombang Semakin Ketat, Ini Nama-nama yang Muncul

    Jombang (beritajatim.com) – Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang semakin memasuki tahap penting. Sejumlah nama kader unggulan mulai muncul dalam mekanisme penjaringan calon ketua.

    Hingga saat ini, sudah ada enam calon yang memperebutkan posisi tersebut, di antaranya adalah mantan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, serta istri dari Sumrambah, Wiwin Sumrambah, yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Timur.

    Berdasarkan data yang didapatkan dari mekanisme internal partai, beberapa nama calon telah memperoleh dukungan signifikan dalam proses penjaringan. Sumrambah memperoleh dukungan terbanyak dengan 21 suara, disusul oleh Wiwin Sumrambah dengan 20 suara, serta Donny Anggun yang memperoleh 18 suara. Selain itu, terdapat juga nama-nama lain seperti Totok, Samsul Huda, dan Adi yang masing-masing mendapatkan dukungan satu suara.

    Sekretaris DPC PDIP Jombang, Donny Anggun, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan calon ketua DPC kali ini dilakukan dengan cara masing-masing PAC mengusulkan tiga nama. Kemudian, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan memilih dua nama dari hasil usulan tersebut. Sementara itu, DPC tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon secara langsung.

    “Menurut aturan partai, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) akan mengundang semua nama calon untuk menjalani serangkaian tes, termasuk psikotes. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon ketua memiliki kapasitas dan integritas yang memadai,” jelas Donny Anggun, Sabtu (13/9/2025).

    Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa dalam pemilihan ini, yang berhak menentukan siapa yang memimpin PDIP Jombang adalah DPP. Tentu saja, dari enam nama yang muncul tersebut akan diseleksi ketat. [suf]

  • DPRD Jatim Dorong Disnaker Konsisten Tingkatkan Pelatihan Kreatif dan Teknologi Digital

    DPRD Jatim Dorong Disnaker Konsisten Tingkatkan Pelatihan Kreatif dan Teknologi Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim dalam meningkatkan kompetensi dan pelatihan bagi masyarakat. Dia berharap langkah tersebut terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

    “Kami ingin menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk terus bekerja meningkatkan kompetensi dan pelatihan kepada setiap masyarakat yang ada di Jawa Timur. Meskipun kami juga berharap komitmen ini selalu disertai dengan konsistensi,” kata Cahyo, Sabtu (14/9/2025).

    Cahyo menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan pelatihan, baik dari sisi kurikulum maupun pengembangan kreativitas. Menurutnya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah harus menjadi pusat inovasi untuk mencetak tenaga kerja berkualitas.

    “Baik konsistensi pelatihannya maupun konsistensi pengembangan kreativitas dari UPT-UPT BLK yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena kita tahu Provinsi Jatim adalah provinsi yang besar, maka kita juga harus terus mengeksplor potensi-potensi kemajuan teknologi yang ada,” jelas Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menambahkan, pelatihan tidak hanya soal peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia menilai hal ini penting agar semua golongan mendapat akses yang sama dalam meningkatkan kapasitas diri.

    “Selain memberikan pelayanan berkualitas, tentu yang perlu diperhatikan juga adalah tugas kita untuk memberikan keadilan dan kesamarataan untuk semua golongan masyarakat,” ujar alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo juga menyebut pentingnya pelatihan berbasis teknologi digital, termasuk bidang yang saat ini sedang berkembang pesat seperti blockchain. Menurutnya, industri blockchain memiliki potensi besar yang belum banyak digarap di sektor pelatihan tenaga kerja.

    “Khususnya pelatihan gratis digital ini memang penting, seperti digital marketing yang selama ini sudah berjalan. Tapi yang mungkin saat ini sangat dibutuhkan dan tidak bisa diabaikan itu adalah blockchain,” tegas Cahyo.

    Cahyo menjelaskan, blockchain memiliki dampak besar di sektor sumber daya manusia dan keuangan. Oleh karena itu, Cahyo mendorong agar Disnaker menghadirkan program pelatihan inovatif yang relevan dengan perkembangan industri global.

    “Industri blockchain ini sangat dibutuhkan, dan kebutuhannya sangat besar setahu saya. Maka ini bisa menjadi inovasi pelatihan baru di UPT-UPT kita yang fokus pada perkembangan pelatihan kreatif digital,” kata dia.

    Cahyo menegaskan bahwa tujuan akhir dari pelatihan ini adalah mencetak tenaga kerja yang kreatif, kompetitif, dan kredibel. Dia mengingatkan agar setiap program pelatihan selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sekali lagi kami berterima kasih atas komitmen dan konsistensi Disnaker untuk memberikan pelatihan yang baik, kreatif, dan inovatif sesuai harapan Gubernur dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Ini harus menjadi tujuan kita bersama,” pungkas Cahyo.[asg/kun]

  • Target BPN Jember Tahun Ini Selesaikan Sertifikasi 2.109 Bidang PPTKH

    Target BPN Jember Tahun Ini Selesaikan Sertifikasi 2.109 Bidang PPTKH

    Jember (beritajatim.com) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan penyelesaian sertifikasi 2.109 bidang tanah program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2025.

    Ribuan bidang tanah tersebut terletak di enam desa, yakni 502 bidang di Desa Sabrang (Kecamatan Ambulu), 137 bidang di Desa Badean, 4 bidang di Desa Curah Kalong, 11 bidang di Desa Gambirono, 267 bidang di Desa Tugusari (Kecamatan Bangsalsari), dan 1.188 bidang di Desa Sidojati (Kecamatan Tenpurejo).

    Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190 Tahun 2025, PPTKH di Kabupaten Jember meliputi 7.103 bidang tanah fasilitas umum, fasolitas sosial, dan permukiman di 24 desa di sebelas kecamatan.

    “Melihat sisi anggaran, kami hanya mampu tahun ini menyertifikasi dua ribu bidang tanah melalui redistribusi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) ini,” kata Mardi Siswoyo, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan BPN Jember, Sabtu (13/9/2025).

    BPN Jember telah berkomunikasi dan berkoordinasi informal dengan beberapa desa yang termasuk dalam SK tersebut, “Sejatinya tidak ada permasalahan. Bahkan mereka sangat bergembira sekali adsa informasi ini,” kata Mardi.

    Mardi berharap bidang tanah yang hendak disertifikasi segera diberikan patok batas permanen. “Tempo hari hanya menggunakan bambu. Standar kami saat melakukan pengukuran adalah patok itu harus permanen, yang berbentuk tugu atau kayu jati atau trembesi,” katanya.

    SK sertifikasi yang disebut SK Biru ini tak hanya berisi nama dan alamat lengkap warga, namun juga peta bidang. “Jadi sudah ada batas-batasnya masing-masing. Pematokan itu hanya ngugemi ini. Tidak lari ke sana ke mari, ngugemi peta yang ada sesuai dengan SK Menteri,” kata Mardi.

    Pemasangan patok ini untuk mempercepat sertifikasi. “Karena terus terang yang paling makan banyak waktu adalah pemasangan patok dan pengukuran.Manakala pemasangan patok dan pengukuran sudah selesai, hampir 40 persen itu sudah terselesaikan,” kata Mardi.

    Sejauh ini, menurut Mardi, pengukuran di Desa Badean dan Tugusari sudah selesai. “Alhamdulillah, lempeng-lempeng saja,” katanya. [wir]