Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Jelang Musda, Kader Golkar Lumajang Dorong Ganti Ketua, Muncul Nama Mantan Komisioner KPU

    Jelang Musda, Kader Golkar Lumajang Dorong Ganti Ketua, Muncul Nama Mantan Komisioner KPU

    Lumajang (beritajatim.com) – Suara kader di akar rumput Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai menunjukkan keinginan agar ada perubahan pimpinan.

    Keinginan pergantian nahkoda ini semakin menguat jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD partai Golkar Kabupaten Lumajang yang akan digelar, Minggu (21/9/2025).

    Sebagai informasi, saat ini terdapat dua nama bursa calon kandidat ketua DPD partai Golkar Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai muncul.

    Dua nama kandidat ini salah satunya adalah ketua DPC Golkar Lumajang, Suigsan yang saat ini masih menjabat.

    Sementara, satu nama lain penantang petahana yang muncul adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang periode 2009-2014, Pudoli Sandra.

    Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Kecamatan Tempursari Anto mengatakan, DPC Golkar Lumajang sudah membutuhkan perubahan dari sisi kepemimpinan.

    Perubahan nahkoda ini diakui membutuhkan kandidat selain sisi petahana. Salah satu alasannya adalah partai Golkar hanya mendapatkan 7 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang saat kepemimpinan incumbent.

    Selain itu, perhatian para elit partai kepada para kader juga dirasa minim. “Ini kalau pimpinan (ketua DPC) memang butuh perubahan. Tapi kalau bisa tidak dari yang incumbent (petahana, Red),” terang Anto, Senin (15/9/2025).

    Menurutnya, pimpinan sebelumnya sudah bekerja dengan cukup baik. Hanya saja, saat ini partai Golkar dirasa membutuhkan percepatan agar bisa kembali ke masa jaya dulu.

    Terlebih lagi, saat ini pengurus Golkar di tingkat kecamatan maupun desa kurang mendapatkan perhatian.

    Kondisi ini, diakui membuat mesin penggerak partai banyak yang macet. Hal ini berimbas pada perolehan suara yang diraup Golkar saat Pemilu tidak bisa maksimal.

    “Saya tidak mengatakan yang dulu (petahana) jelek, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana caranya kader di tingkat desa bisa hidup” tambah Anto.

    Anto menyebut, nama Pudoli Sandra yang muncul sebagai kandidat dianggap paling layak untuk menjawab kebutuhan mendesak partai mengenai krisis kepemimpinan.

    Apalagi, kata Anto, rekam jejak Pudoli Sandra yang pernah memimpin organisasi besar seperti KPU dan Peradi Lumajang juga jadi salah satu pertimbangan.

    “Nah, ini kan kapasitasnya kita tahu, beliau ini mampu menjadi pemimpin di (Golkar) Kabupaten Lumajang,” ucapnya.

    Terpisah, PK Golkar Pronojiwo Sri Warsini menilai, saat ini partai memerlukan sosok yang mampu menyatukan kader-kader, utamanya yang berada di akar rumput.

    Sebab, Golkar saat ini diakui kekurangan kegiatan yang membuat komunikasi antar kader juga jarang terjalin dengan baik.

    “Ya Golkar ingin berubah, dan sudah ada beberapa PK tidak hanya kami yang memang ingin berubah,” ungkap Warsini. (has/ian)

  • DPRD Jatim Prihatin Dugaan Pencemaran PT SJL, Ancam Kesehatan Warga dan Anak-anak

    DPRD Jatim Prihatin Dugaan Pencemaran PT SJL, Ancam Kesehatan Warga dan Anak-anak

    Surabaya (beritajatim.com)– Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyatakan keprihatinannya atas dugaan pencemaran udara yang berasal dari pabrik peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) di kawasan Wisma Tengger, Kandangan, Surabaya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas karena aktivitas industri tersebut sudah meresahkan warga dan mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di sekitar lokasi.

    “Masyarakat wilayah Tengger yang kami hormati dan kami muliakan, kami bersama-sama hadir di sini karena kami mendengar langsung aspirasi dan harapan dari panjenengan semua,” kata Cahyo saat inspeksi mendadak (sidak) di lokasi, Senin (15/9/2025).

    Menurut Cahyo, laporan warga yang mengeluhkan bau menyengat dan asap tebal tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia memastikan DPRD Jatim akan melakukan kajian mendalam, termasuk memeriksa legalitas perizinan pabrik yang berdiri di kawasan permukiman tersebut.

    “Adanya keluhan tentang salah satu unit usaha yang ada di lingkungan ini diduga telah memberikan dampak pencemaran lingkungan untuk masyarakat di wilayah Tengger ini. Kami bersama-sama sangat prihatin atas kondisi ini, dan akan mengkaji apakah perizinan dari unit usaha yang ada di sini benar-benar sudah dilakukan dengan baik atau tidak,” tegasnya.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya itu mengingatkan bahwa kawasan pemukiman tidak seharusnya menjadi lokasi industri yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi, lokasi pabrik tersebut berdampingan langsung dengan SDN Kandangan III Surabaya, yang setiap hari dipenuhi aktivitas belajar mengajar.

    “Seharusnya pemukiman itu tidak boleh ada unit usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi kami melihat catatan dan aspirasi bapak-ibu sekalian, ada SDN di belakang industri ini. Ini sangat berbahaya, bukan hanya dari kandungan bahan yang diproduksi, tetapi gas yang dihasilkan juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan,” jelasnya.

    Cahyo menambahkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan dinas terkait di tingkat provinsi Jawa Timur. Dia juga menyebut Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, akan melibatkan jajarannya di pemerintah kota, sementara DPR RI melalui Bambang Haryo akan membawa persoalan ini ke tingkat kementerian agar solusi cepat ditemukan.

    “Makanya ini akan kami tindak lanjuti dengan dinas terkait di provinsi Jawa Timur. Lalu Pak Wawali Cak Ji akan menyampaikan pada jajarannya di pemerintah kota Surabaya, dan Pak Bambang Haryo selaku DPR RI akan menyampaikan kepada kementerian terkait agar bisa memberikan solusi,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Cahyo juga mengingatkan warga agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Dia mendesak agar aktivitas pabrik dihentikan sementara selama proses investigasi berlangsung untuk mencegah dampak yang lebih parah.

    “Sekali lagi, tolong demonstrasinya dilaksanakan dengan baik dan tertib. Selama ini menjadi masalah, tolong pabrik tidak berproduksi dulu,” pintanya.

    Warga Wisma Tengger diketahui sudah sejak akhir 2024 mengeluhkan bau menyengat yang memicu batuk, iritasi tenggorokan, hingga sesak napas. Beberapa orang tua juga khawatir anak-anak mereka yang bersekolah di SDN Kandangan III terpapar zat berbahaya dari aktivitas industri tersebut.

    Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu hingga Juni 2025 agar PT SJL melakukan uji emisi dan perbaikan pengelolaan limbah.

    Namun, warga menilai langkah tersebut belum memberikan hasil maksimal karena asap masih sering terlihat keluar dari cerobong pabrik.

    “Tidak boleh ada unit usaha yang merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat di Kota Surabaya. Apalagi ini bersebelahan langsung dengan sekolah, kasihan jika mereka terpapar atau terkena dampaknya,” pungkas Cahyo.[asg/kun]

  • Pengamat Unej: Uji Kompetensi ASN di Bondowoso Harus Profesional

    Pengamat Unej: Uji Kompetensi ASN di Bondowoso Harus Profesional

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, menilai uji kompetensi ASN yang tengah digelar Pemkab Bondowoso harus dijalankan secara profesional.

    Menurutnya, asesmen ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam proses mutasi maupun open bidding jabatan.

    “Uji kompetensi bisa menggali apakah pejabat yang sudah dua tahun menjabat masih layak dipertahankan, dipindahkan, atau justru diganti. Penilaian meliputi kepatuhan terhadap aturan, kemampuan manajerial, hingga inovasi yang dilakukan,” jelas Hermanto pada beritajatim.com, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan, temuan aparat penegak hukum maupun atensi dari KPK, khususnya terkait pengelolaan aset, seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan tim penguji.

    “Kalau hasil asesmen menunjukkan tidak kompeten, jabatan tidak bisa dipaksakan. Bahkan bisa dikosongkan sementara, sambil menunggu SDM yang lebih tepat,” tambahnya.

    Lebih jauh, Hermanto menilai evaluasi semacam ini idealnya dilakukan rutin setiap dua tahun. Dari situ, tim asesmen dapat merekomendasikan siapa yang layak atau tidak, sebelum keputusan akhir diambil kepala daerah.

    “Profesionalisme dan loyalitas sama-sama penting. Tapi bupati perlu memberi indikator jelas agar profesionalisme bisa digali secara objektif,” tegasnya.

    Hermanto menutup bahwa keseimbangan dua aspek itu akan menentukan kualitas birokrasi Bondowoso. “Kalau hanya mengandalkan loyalitas tanpa kompetensi, birokrasi tidak akan optimal. Sebaliknya, profesional tapi tanpa loyalitas juga berisiko. Maka keduanya harus ditimbang dengan cermat,” pungkasnya. (awi/but)

  • Anggota DPRD Gresik Diduga Minta Diskon Besar Beli Rumah di Perum The Oso

    Anggota DPRD Gresik Diduga Minta Diskon Besar Beli Rumah di Perum The Oso

    Gresik (beritajatim.com) – Anggota DPRD Gresik menjadi sorotan publik. Hal ini setelah muncul kabar adanya oknum dewan yang meminta jatah diskon besar saat sidak ke Perum The Oso di Kecamatan Kedamean.

    Kasus ini mencuat usai Komisi III DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak), Jumat (12/9/2025), terkait laporan warga mengenai persoalan drainase dan saluran air di perumahan tersebut.

    Namun, di luar agenda sidak, justru beredar isu tidak sedap: seorang anggota DPRD yang ikut sidak diduga meminta harga rumah jauh di bawah pasaran.

    Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah, menegaskan bahwa sidak murni dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

    “Sidak yang kami lakukan berdasarkan aduan masyarakat. Jadi kita harus melihat benar atau tidaknya, dengan tujuan menyelesaikan masalah yang belum tuntas,” jelasnya, Senin (15/9/2025).

    Menurut Sulisno, hasil temuan sidak sudah disampaikan kepada manajemen Perum The Oso untuk ditindaklanjuti, khususnya terkait saluran air yang dinilai belum sesuai.

    Saat ditanya mengenai kabar adanya oknum dewan yang meminta diskon besar pembelian rumah, Sulisno menyebut persoalan itu akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan DPRD.

    “Soal itu akan kita jawab besok bersama pimpinan. Lebih jelasnya akan dijawab secara terbuka,” tegasnya.

    Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum Perum The Oso, Debby Puspita Sari, mengungkapkan adanya dugaan permintaan yang tidak wajar dari salah satu anggota dewan.

    “Dia katakan kepada saya mau beli rumah dua unit dengan harga Rp200 juta per unit. Padahal harga pasaran di sini Rp400 juta. Bahkan dia bilang, kalau owner kasih dua unit itu, perumahan bakal di-backup penuh, tidak akan saya bikin ramai,” beber Debby.

    Debby juga menambahkan bahwa permintaan itu tidak hanya disampaikan saat sidak, tetapi juga sehari sebelumnya.

    “Oknum tersebut sempat berkata, ‘Kalau pengacara yang turun berarti ada apa ini. Kamu ketakutan ya?’. Ucapannya jelas menekan,” pungkasnya. [dny/but]

     

     

  • DPRD Jatim Desak BRIDA Hasilkan Riset Berdampak Kesejahteraan Masyarakat

    DPRD Jatim Desak BRIDA Hasilkan Riset Berdampak Kesejahteraan Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan Batara Goa, meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memanfaatkan penambahan anggaran dalam PAPBD Jatim 2025 untuk menghasilkan penelitian yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, riset tidak boleh hanya berhenti pada kajian akademis tanpa memberikan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.

    “Kita berharap penambahan anggaran yang ada ini digunakan untuk riset yang betul-betul berdampak untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi tidak hanya sekadar riset saja, tetapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Ya tentu kesejahteraan masyarakat Jawa Timur bisa lebih naik, lebih merata,” tegas Yordan, Senin (15/9/2025).

    Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, kondisi ekonomi saat ini yang belum stabil menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Karena itu, BRIDA harus melakukan penelitian yang mampu menggali potensi daerah untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.

    “Daerah kota dan kabupaten khususnya bisa menindaklanjuti hasil BRIDA dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian itu harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Yordan juga mengungkapkan bahwa pada tahun depan BRIDA akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah. Regulasi ini penting agar riset dan inovasi memiliki payung hukum yang jelas serta dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan.

    “Yang kedua, tahun depan BRIDA akan mengajukan perda tentang inovasi daerah. Kami mendorong agar perda ini menjadi perda riset dan inovasi daerah. Sekaligus memberi landasan buat BRIDA makin inovatif dan berupaya keras menghasilkan penelitian yang bisa berdampak buat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Dalam struktur Perubahan APBD 2025, pagu awal anggaran BRIDA sebesar Rp31,405 miliar meningkat menjadi Rp33,188 miliar, setelah mendapatkan tambahan Rp1,782 miliar. Pergeseran anggaran ini menunjukkan adanya perubahan fokus dari belanja rutin menuju penguatan riset dan inovasi yang lebih terarah.

    Komisi A DPRD Jatim juga merekomendasikan tambahan Rp500 juta untuk BRIDA. Dana ini akan digunakan untuk kajian pendirian usaha berbasis inovasi IPTEK di Jawa Timur, termasuk analisis dan penilaian inovasi unggulan yang berpotensi menjadi produk ekonomi.

    “Ini yang kita dorong, kebijakan berbasis riset. Untuk itu kami sangat mengandalkan BRIDA agar benar-benar bekerja maksimal dan hasil risetnya bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah,” pungkas Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu. [asg/but]

  • Tragedi Bus Maut di Bromo, Senator Lia Istifhama Ingatkan Keselamatan Penumpang dan Disiplin Ramp Check

    Tragedi Bus Maut di Bromo, Senator Lia Istifhama Ingatkan Keselamatan Penumpang dan Disiplin Ramp Check

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menyampaikan duka cita yang mendalam atas kecelakaan bus pariwisata di jalur Gunung Bromo, Minggu (14/9/2025), yang menewaskan delapan orang penumpang. Korban termasuk tenaga kesehatan RS Bina Sehat (RSBS) Jember.

    “Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk para korban, khususnya keluarga besar RS Bina Sehat Jember,” ujar Ning Lia, sapaannya, Senin (15/9/2025).

    Dia pun menegaskan, pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional bus pariwisata. Menurutnya, tragedi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan wisata.

    “Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Tragedi di Bromo harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

    Ning Lia juga mendorong, pengelola transportasi wajib disiplin. Selain itu, Pemerintah daerah, pemilik bus, hingga masyarakat harus bekerja sama memastikan angkutan umum, terutama bus pariwisata, dalam kondisi layak jalan.

    Doktoral Ekonomi Islam UINSA Surabaya juga mengungkap langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur yang telah mengeluarkan imbauan ramp check bus pariwisata. Namun ia menekankan, aturan tersebut harus benar-benar dipatuhi.

    “Dishub Jatim sebenarnya sudah proaktif dengan imbauan ramp check. Tapi pemilik bus dan pengelola wisata harus disiplin memeriksakan kendaraan, terutama sistem rem, sebelum beroperasi. Jangan sampai ada bus yang berangkat tanpa jaminan keamanan,” jelas putri KH Maskur Hasyim itu.

    Sebelumnya, tragedi ini bermula saat Bus Hino IND’S 88 bernopol P-7221-UG yang mengangkut 52 penumpang karyawan RSBS Jember mengalami gagal rem di jalan menurun Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo.

    Bus oleng menabrak pembatas jalan dan sebuah sepeda motor. Akibatnya, delapan orang meninggal dunia, termasuk satu keluarga, yakni Hendra Pratama bersama istri dan anaknya. Puluhan penumpang lainnya luka berat dan ringan, kini dirawat di beberapa rumah sakit Probolinggo.

    Beberapa waktu lalu, Kepala Dishub Jatim, Nyono, menjelaskan pengawasan bus pariwisata non-trayek menjadi tantangan tersendiri karena banyak tidak berangkat dari terminal resmi. Karena itu, pihaknya mendorong agar pemilik bus melakukan pemeriksaan kendaraan di Dishub Kabupaten/Kota sebelum keberangkatan.

    Berdasarkan data Dishub Jatim, sepanjang Januari–Agustus 2024 terjadi 14.530 kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Dari jumlah itu, 1.097 orang meninggal dunia, 762 luka berat, dan 20.812 luka ringan. Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka kecelakaan tertinggi kedua setelah Jawa Tengah. [hen/suf]

  • Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Sumenep untuk Pererat Silaturahmi

    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Sumenep untuk Pererat Silaturahmi

    Sumenep (beritajatim.com) – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Sumenep, Madura, pada Senin (15/9/2025) menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar umat Muslim.

    Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, dalam acara yang digelar di Pendopo Agung tersebut mengungkapkan bahwa Maulid Nabi bukan hanya sekadar acara ritual, melainkan juga sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    “Kalau di Sumenep, setiap bulan Maulid, nyaris sudah menjadi tradisi dan kebiasaan, masyarakat kita mengadakan acara Maulid. Nah bagi Pemkab, acara Maulid ini merupakan salah satu cara untuk bersilaturahmi dengan masyarakat secara luas,” kata Bupati Fauzi dalam sambutannya.

    Tema yang diangkat pada peringatan Maulid Nabi kali ini adalah ‘Momentum Mempererat Silaturahmi, Cinta Kedamaian Dalam Persatuan Keberagaman’.

    Acara ini diisi dengan pembacaan Surat Yasin, selawatan Nabi, serta Qiyam. Selain itu, para jamaah juga mendapatkan tausiyah dari KH. Sir Robbany Ilzam Mubarok, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Mubarok, yang memberikan pencerahan mengenai nilai-nilai keislaman yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Bupati Fauzi juga menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan momen penting untuk mempererat tali persaudaraan dengan semua elemen masyarakat. “Sesuai dengan tema peringatan Maulid kali ini, kami mempererat silaturahmi tidak hanya dengan ASN, tapi juga dengan para pengemudi ojek online, tukang parkir, petugas kebersihan, serta beberapa pekerja rentan lain. Kami ingin mengajak mereka untuk bersama-sama merayakan Maulid di Pendopo. Ini salah satu bentuk perhatian Pemkab,” ujarnya.

    Harapan besar disampaikan oleh Bupati Fauzi agar Sumenep tetap kondusif dan terus menjadi daerah yang mengutamakan kedamaian dan kebersamaan antar umat beragama. “Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah,” ajaknya.

    Peringatan Maulid Nabi ini juga menjadi ajang untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang damai, toleran, dan penuh kasih sayang. Bupati mengajak seluruh warga Sumenep untuk terus memperkuat iman dan taqwa, serta memanjatkan doa bersama agar senantiasa dijauhkan dari musibah dan dimudahkan segala urusan.

    “Semoga kita senantiasa dijauhkan dari musibah, dilapangkan rezeki, dan dimudahkan urusan. Mari bersama-sama memperkuat iman dan taqwa agar menjadi insan yang dicintai Allah SWT dan Rasulullah SAW,” tutup Bupati Fauzi. [tem/suf]

     

  • Atasi Kekeringan, BPBD Pamekasan Dapat Suplai Penampungan Air dari Pemprov Jatim

    Atasi Kekeringan, BPBD Pamekasan Dapat Suplai Penampungan Air dari Pemprov Jatim

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, mendapat suplai bantuan puluhan penampungan air dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, guna menunjang mengantisipasi dan mengatasi kekeringan di wilayah setempat.

    Terlebih pada musim kemarau tahun ini, angka kekeringan di Pamekasan, diprediksi meningkat dibanding kemarau pada 2024 lalu. Di mana titik kekeringan tersebar di sebanyak 269 dusun di 76 dari total sebanyak 178 desa di 11 dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan.

    Dari total titik kekeringan tersebut, hanya dua kecamatan di wilayah setempat, dinyatakan bebas dari bencana kekeringan akibat musim kemarau, kedua kecamatan tersebut masing-masing Pakong dan Pamekasan (Kota).

    “Bantuan ini berasal dari pemerintah provinsi Jawa Timur, sekitar 50 unit penampungan air berupa tandon, jerigen hingga terpal penampungan air yang akan kita distribusikan ke wilayah terdampak kekeringan,” kata Plt Kalaksa BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, Senin (15/9/2025).

    Namun pendistribusian bantuan tersebut nantinya dilakukan dengan cara selektif berdasar hasil telaah Tim BPBD Pamekasan. “Jadi tandon ini nanti kita distribusikan ke desa atau dusun yang mengalami kekeringan, proses pendistribusian tergantung hasil pemetaan, dan saat ini masih kita rumuskan bersama tim,” ungkapnya.

    “Memang bantuan ini masih terbatas dibanding kebutuhan di lapangan, sebab desa yang mengalami kekeringan sepertinya lebih banyak dari jumlah tandon yang kita miliki. Tahun lalu tiap desa bisa mendapat satu tandon karena stok lebih banyak, namun untuk tahun ini ada efesiensi dari Pemprov,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga komitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim, guna menangani persoalan kekeringan di wilayah setempat.

    “Jadi kami luruskan bahwa ini merupakan bantuan dari Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi (Jatim). Sebagian besar merupakan peralatan penunjang, seperti tandon, jerigen dan terpal,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Mbak Wali Bawa Pulang Dua Penghargaan Pada Syariah Award untuk Kota Kediri

    Mbak Wali Bawa Pulang Dua Penghargaan Pada Syariah Award untuk Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini, Kota Kediri berhasil memborong dua penghargaan di ajang Syariah Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Pemberian penghargaan dilaksakan dalam acara Closing Ceremony Festival Ekonomi Syariah, Minggu (14/09/2025) di Masjid Al-Akbar Surabaya.

    “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kota Kediri mendapat dua penghargaan di ajang Syariah Award pada kategori Zona KHAS/Wisata Ramah Muslim dan Keuangan Mikro Syariah. Ini berkat kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait. Penghargaan ini menjadi semangat bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di Kota Kediri,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan Pemkot Kediri berkomitmen terus mendukung para pelaku UMKM khususnya yang bergerak di sektor kuliner halal dan ekonomi syariah. Serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan terbaik dalam mewujudkan ekosistem halal di Kota Kediri.

    “Apa yang kita capai ini menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk lebih baik. Harapannya ekosistem ekonomi syariah dan ekosistem halal dapat terwujud,” ungkapnya.

    Juara I kategori Zona KHAS/ Wisata Ramah Muslim Kota Kediri Pemkot Kediri bersama Bank Indonesia memfasilitasi terbentuknya Zona KHAS Kampung Soto Ayam Bok Ijo di Kelurahan Tamanan dan Zona KHAS Food Center Halal di Kediri Town Square.

    Selanjutnya, keberhasilan meraih juara II pada kategori Keuangan Mikro Syariah berkat program kolaborasi antara Pemkot Kediri dan OJK. Dimana Pemkot dan OJK berkolaborasi memberikan pembinaan dan dukungan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

    Salah satu yang terbesar adalah Bank Waqaf Mikro Syariah Berkah Rizki Lirboyo. Berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan tanpa agunan dengan sistem bagi hasil.

    Turut mendampingi, Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri Yayat Cadarajat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko. [nm/aje]

  • Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ajakan tersebut ia sampaikan saat memimpin apel pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (15/9/2025).

    Menurut Qowimuddin, perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hampir seluruh bidang pekerjaan kini dapat dipermudah dengan teknologi.

    “Kemajuan zaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saya mengajak semua, terutama jajaran BUMD Kota Kediri, untuk semakin melek terhadap kemajuan teknologi. Zaman sudah berubah sangat cepat. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bisa disentuh atau dipermudah dengan bantuan teknologi,” ujarnya.

    Ia mencontohkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kian masif dimanfaatkan. Teknologi ini sudah dipakai untuk mempercepat pekerjaan administrasi, mengolah data, hingga membuat konten promosi dan edukasi bagi masyarakat. Tak hanya itu, AI juga bisa menunjang analisis bisnis maupun kebijakan publik.

    Meski begitu, Gus Qowim menekankan pentingnya penguasaan ilmu sebelum memanfaatkan teknologi. “Namun, perlu kita sadari bersama, teknologi hanya akan bermanfaat jika kita mampu menguasai ilmunya. AI bukan pengganti manusia, tetapi alat yang mempercepat kerja kita. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh pegawai Pemkot dan BUMD untuk terus belajar tentang teknologi, memperluas wawasan, dan tidak takut mencoba hal baru,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengingatkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital, lanjutnya, batas antara fakta dan hoaks sangat tipis sehingga perlu sikap kritis.

    “Maka, mari kita bijaksana dalam menggunakan teknologi. Jangan mudah percaya, apalagi langsung membagikan informasi, sebelum memastikan kebenarannya. Kemajuan zaman dengan segala kemudahannya justru menuntut kita lebih kritis, bijak, dan adaptif. Mari jadikan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi juga peluang untuk berinovasi dalam pelayanan publik, pengelolaan BUMD, maupun dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Qowimuddin.

    Apel pagi ini diikuti berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPM PTSP, hingga jajaran BUMD Kota Kediri seperti Perumda Pasar Joyoboyo, Perumda BPR Bank Kota Kediri, dan PDAM Tirta Dhaha. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Staf Ahli, Kepala OPD, serta Direktur BUMD. [nm/ted]