Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Jombang Mulai Bangun IPAL Komunal untuk Atasi Limbah Industri Tahu

    Jombang Mulai Bangun IPAL Komunal untuk Atasi Limbah Industri Tahu

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Kementerian Lingkungan Hidup, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan para pelaku usaha tahu di Kecamatan Jogoroto berkolaborasi dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Proyek ini resmi dimulai pada Selasa, 16 September 2025, ditandai dengan peletakan batu pertama.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, bersama istri, Yuliati Nugrahani, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Forkopimda Kabupaten Jombang, Direktur Utama PGN yang diwakili Direktur SDM & Penunjang Bisnis Rahmat Hutama, serta Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kementerian Lingkungan Hidup, Tulus Laksono, turut hadir dalam acara tersebut.

    Tulus Laksono menjelaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu inisiatif strategis yang didanai oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) PGN dengan anggaran sebesar Rp7,7 miliar.

    Menurutnya, Jombang menjadi lokasi terpilih untuk proyek ini karena produksi tahu di daerah tersebut sangat besar. “Jombang memiliki 88 perajin yang mengolah 84 ton kedelai per hari, menjadikannya salah satu penghasil tahu terbesar,” ujarnya.

    Industri tahu di Kecamatan Jogoroto telah berkembang pesat sejak tahun 1970-an, dan saat ini dikenal dengan ikon “Tahu Njombang”. Industri ini terdiri dari 88 unit usaha yang menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja dan menghasilkan limbah cair hingga 1,26 juta liter per hari. Limbah ini berdampak pada pencemaran sungai dan penurunan kualitas air tanah, yang telah menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, para pelaku usaha tahu di Jogoroto membentuk Paguyuban Sumber Berkah yang akhirnya berkembang menjadi Koperasi Sumber Berkah. Koperasi ini menyediakan lahan seluas 4.305 meter persegi untuk pembangunan IPAL komunal.

    “Dengan adanya IPAL ini, diharapkan beban pencemaran dapat berkurang drastis, dari 4.200 kg per hari menjadi 420 kg per hari,” jelasnya.

    Bupati Warsubi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada 88 pengusaha tahu di tiga desa Sumbermulyo, Ngumpul, dan Mayangan, yang telah bersedia menghibahkan tanah mereka untuk pembangunan IPAL.

    Pembangunan IPAL komunal untuk limbah industri tahu

    “Saya berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dapat semakin mempercepat penanganan permasalahan lingkungan di Jombang,” tutur Bupati Warsubi.

    Perwakilan dari PGN, Rahmat Hutama, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program CSR “Kampung Pangan Bersinar, Berwawasan Lingkungan, Sejahtera, dan Tenar.”

    Program ini tidak hanya meliputi pembangunan IPAL, tetapi juga mencakup pembuatan kolam fitoremediasi dan pengalihan bahan bakar kayu ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

    Lebih dari itu, PGN juga berkomitmen menjalankan program pemberdayaan sosial untuk memperkuat koperasi dan mengembangkan produk tahu. Dengan adanya IPAL ini, diharapkan dapat mengatasi masalah limbah secara teknis sekaligus memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mempererat hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

    Acara peletakan batu pertama juga diisi dengan penanaman pohon simbolis, kunjungan ke UMKM pengolahan tahu, serta dialog langsung dengan para pengusaha setempat. Para tamu undangan pun berkesempatan mencicipi berbagai produk olahan tahu lokal, seperti tahu susu, tahu gejrot, tahu bakso, dan tahu walik. [suf]

  • DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut ada tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam dialognya dengan warga di beberapa kecamatan selama masa reses pekan lalu.

    Isu tersebut mencakup pembangunan infrastruktur perkampungan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan aset Pemkot.

    ”Memang soal pembangunan infrastruktur di perkampungan perlu terus didorong, baik itu terkait jalan maupun drainase. Kami mendapati banyak masukan terkait hal itu, dan akan kami kawal realisasinya. Termasuk ada juga aspirasi terkait perbaikan PJU seperti di kawasan Kalijudan, Mulyorejo; serta fasilitas persampahan di Wonocolo,” jelas Eri saat dihubungi, Selasa (16/9/2025).

    Dalam dialog tersebut, Eri bertemu dengan warga Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, Wonocolo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo. Pertemuan itu dihadiri berbagai elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, karang taruna, jamaah pengajian, komunitas perempuan, hingga pelaku UMKM.

    Soepandowo, warga Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, menyampaikan keluhan terkait kondisi tempat sampah di wilayahnya. Menurut dia, banyak gerobak sampah yang sudah tidak layak pakai sehingga mempersulit proses pengangkutan sampah dari rumah warga.

    “Gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sampah sementara dalam kondisi sudah tidak layak pakai,” ujarnya.

    Isu lain yang mengemuka adalah terkait pembangunan infrastruktur kota. Ainur Rosyidi, warga Tempurejo, berharap agar pemerintah terus mengalokasikan anggaran APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana kota.

    ”Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Selain itu, pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus pembahasan. Andrian, pemuda dari Kecamatan Mulyorejo, menilai banyak potensi UMKM di kampungnya yang bisa berkembang jika mendapat dukungan dari pemerintah.

    ”Banyak potensi UMKM, baik dari kalangan ibu-ibu maupun anak muda yang bisa dikembangkan,” kata mahasiswa salah satu kampus negeri di Surabaya tersebut.

    Eri mengungkap permasalahan soal layanan kesehatan dan BPJS yang dinilai warga belum sepenuhnya prima. Eri menyebut masih banyak warga yang kebingungan dengan aturan layanan kesehatan yang berlaku.

    ”Di lapangan warga masih dibuat bingung. Ada yang belum sembuh, tapi karena sudah opname tiga hari, tetap disuruh pulang,” ujarnya.

    Terkait pemberdayaan UMKM, Eri mendorong agar aset-aset Pemkot yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ini sejalan dengan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang ingin mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha produktif.

    “Skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung, di mana aset non-produktif bisa digunakan untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi. Salah satu aspirasi yang masuk adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania yang mampu menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi,” jelasnya.

    Selain memantau realisasi program pro-kerakyatan, Eri juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berskala besar yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Proyek strategis seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, dan pelebaran jalan Wiyung disebut sebagai prioritas yang harus dikejar.

    ”Selain program kerakyatan, kami mendorong hadirnya program pembangunan yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi seperti pembangunan infrastruktur strategis skala besar seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, pelebaran jalan Wiyung, dan pengembangan transportasi publik,” pungkasnya. [asg/but]

  • Arif Fathoni Dorong Pemkot Surabaya Perkuat Literasi Digital untuk Tangkal Hoaks di Medsos

    Arif Fathoni Dorong Pemkot Surabaya Perkuat Literasi Digital untuk Tangkal Hoaks di Medsos

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan literasi digital bukan lagi sekadar program tambahan, tetapi kebutuhan mendesak.

    Dia menilai fenomena demonstrasi yang lahir dari media sosial menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya.

    “Hari ini kita tidak lagi bisa memandang remeh. Fenomena demonstrasi menunjukkan bagaimana hashtag bisa menggerakkan massa. Maka literasi digital bukan sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak,” tegas Fathoni seusai menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya, Selasa (16/9/2025).

    Fathoni menyebut Pemerintah Kota Surabaya perlu menghidupkan kembali program literasi digital yang pernah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Menurutnya, generasi muda harus dibekali kemampuan memilah, menyaring, dan menilai informasi yang beredar.

    “Jangan biarkan anak-anak muda kita terseret arus informasi yang menyesatkan. Jadikan mereka agent of truth, agen kebenaran yang berani melawan hoaks dan narasi manipulatif,” ujar mantan jurnalis dan lawyer ini.

    Politisi Golkar ini mendorong pelibatan komunitas pemuda seperti Pemuda Tangguh dan Karang Taruna untuk menjadi garda terdepan gerakan literasi digital. Dia menyebut, literasi digital tidak boleh berhenti hanya di ruang kelas atau seminar, tetapi harus hidup di tengah masyarakat.

    Selain itu, Fathoni menyebut pentingnya menghidupkan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di balai RW. Dia bahkan mengusulkan pembangunan perpustakaan dengan konsep humanis dan ramah keluarga di kawasan timur Surabaya, dekat RS Eka Candra Rini.

    “Bayangkan sebuah ruang di mana anak-anak bisa bermain leluasa, sementara orang tua bisa dengan tenang membaca. Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat sambil berekreasi,” tuturnya.

    Menurut Fathoni, sinergi antara literasi digital dan perpustakaan yang inklusif akan menciptakan warga Surabaya yang kritis, tangguh, dan adaptif menghadapi tantangan zaman. Dia menilai langkah ini sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan kota.

    “Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Program RTLH di Pamekasan Sasar Wali Siswa Sekolah Rakyat

    Program RTLH di Pamekasan Sasar Wali Siswa Sekolah Rakyat

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025 di Pamekasan, menyasar wali siswa dari program Sekolah Rakyat (SR) di wilayah setempat.

    Berbeda dengan program BSPS pada tahun sebelumnya yang menyasar masyarakat dari kalangan kurang mampu, serta masyarakat yang memiliki tempat tinggal dengan katagori tidak (kurang) layak huni dijadikan sebagai sasaran program.

    “Program penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kali ini, diprioritaskan kepada wali atau orang tua siswa dari program Sekolah Rakyat,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Pamekasan, Muharram, Selasa (16/9/2025).

    Namun untuk realisasi tahun ini, para wali siswa SMP 29 Pamekasan, menjadi prioritas sasaran program. “Jadi untuk tahun ini yang diprioritaskan adalah orang tua siswa Sekolah Rakyat, dan program bantuan ini merupakan program pendukung atau penopang program SR yang memang dicanangkan langsung oleh Presiden melalui Kementerian Sosial,” ungkapnya.

    “Saat ini program bantuan ini sudah memasuki tahap verifikasi lapangan yang dilakukan oleh petugas pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk data calon penerima bantuan, kami langsung berkolaborasi dengan pihak sekolah rakyat di Pamekasan,” jelasnya.

    Melalui program tersebut, para penerima nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, masing-masing rumah sebesar Rp 20 juta. “Nilai bantuan program BSPS tahun ini sebesar Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan, serta sebesar 2,5 juta untuk upah tukang. Total bantuan per rumah sebesar Rp 20 juta,” pungkasnya. [pin/but]

  • KPK Ingatkan ASN Surabaya: Terima Gratifikasi Siap Dipecat!

    KPK Ingatkan ASN Surabaya: Terima Gratifikasi Siap Dipecat!

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi mengenai Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (16/9/2025).

    Melalui kegiatan ini, KPK dan Pemkot Surabaya berupaya untuk memperkuat pernyataan tertulis yang telah dibuat oleh seluruh ASN Pemkot Surabaya pada Selasa (9/9/2025) lalu, yang berisi komitmen untuk tidak lagi melakukan pungutan liar (pungli) atau dipecat.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan komitmen para ASN dalam memberantas korupsi dan gratifikasi, khususnya mulai dari lingkup terkecil kelurahan ​saat memberikan pelayanan ke masyarakat.

    “Ini menindaklanjuti yang kemarin, saya berbicara terkait dengan surat pernyataan kita bersama dan seluruh pegawai Pemerintah Kota Surabaya. Satu, tidak melakukan lagi pungutan (pungli). Tidak ada lagi menerima sesuatu (gratifikasi),” jelas Eri di Gedung Pemkot Surabaya Graha Sawunggaling, Selasa (16/9/2025).

    Dia juga menyampaikan, Pemkot Surabaya akan kembali mengundang KPK untuk melakukan giat sosialisasi kembali di lingkungan kelurahan RT-RW dan LPMK dalam kesempatan berbeda. Hal ini bertujuan untuk menutup rapat celah korupsi maupun gratifikasi di lingkungannya.

    “Sehingga apa?, sehingga pemahaman pembelajaran terkait dengan gratifikasi dan korupsi ini mulai dari tingkat bawah, mulai sampai tingkat yang terdekat dengan masyarakat, pemimpin yang terdekat dengan masyarakat yaitu RT, RW, LPMK,” urainya.

    Kepala Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi KPK, Sugiarto atau Eyang Sugi, selaku penyampai materi sosialisasi, mangatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang gratifikasi masih sangat minim. Menurutnya, semakin banyak orang yang memahami gratifikasi secara menyeluruh, tingkat pelaporannya akan semakin berkurang.

    “Pemahaman gratifikasi itu tidak sebanding lurus dengan jumlah laporan ya. Untuk pemahaman gratifikasi ini, semakin orang paham biasanya justru pelaporan semakin rendah. Kenapa? Dia sudah berani menolak dan masyarakat juga sudah paham juga tidak memberi begitu,” kata Eyang Sugi.

    Eyang Sugi menjelaskan, pengertian gratifikasi ini adalah hadiah yang diterima maupun diberikan khusus untuk pegawai negeri yang berhubungan dengan posisi jabatannya. Namun ia menggarisbawahi bahwa tidak semua gratifikasi ini dilarang, contohnya penerimaan dari keluarga.

    “Gratifikasi itu sebenarnya hadiah. Hadiah yang diterima oleh pegawai negeri. Itu ada yang boleh dan ada yang dilarang. Tapi kalau saya sebagai pegawai negeri ketika menerima hadiah dari keluarga, itu namanya gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak wajar lapor,” jelasnya.

    Ia menambahkan, KPK akan terus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pemerintah terkait dengan tindak gratifikasi serta antikorupsi. Eyang Sugi menegaskan bahwa segala dugaan gratifikasi boleh dilaporkan ke KPK melalui kanal aplikasi Gratifikasi OnLine (GOL).

    “Ya makanya kita tadi melakukan satu upaya sosialisasi dan tentunya kan kenapa masih gratifikasi? Ya tentu penyadaran masyarakat. Jadi kepada ASN-nya secara internal, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, dan tentunya juga akan dikuatkan dengan pengawasan,” tutupnya. (rma/kun)

  • Satpol PP Ngawi Tingkatkan Patroli untuk Cegah Pelajar Membolos dan Pacaran di Taman

    Satpol PP Ngawi Tingkatkan Patroli untuk Cegah Pelajar Membolos dan Pacaran di Taman

    Ngawi (beritajatim.com) – Satpol PP Kabupaten Ngawi akan meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan tempat pacaran pasangan muda-mudi.

    Langkah ini diambil setelah petugas mengamankan dua sejoli di bawah umur yang kedapatan bermesraan di Taman Komunitas Hijau, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, pada Senin (15/9/2025)

    Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Ngawi, Budiono, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kejadian serupa kembali terulang.

    “Kita akan patroli ke beberapa tempat, khususnya di titik yang jadi langganan pasangan muda-mudi pacaran. Masyarakat juga kami imbau segera melapor jika ada aktivitas meresahkan di ruang publik,” ujarnya.

    Dua pelajar yang diamankan masing-masing berinisial RRA (16) dan BR (15), asal Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Saat diamankan, keduanya membolos sekolah dan hanya berpelukan di area taman.

    “Karena masih di bawah umur, kami lakukan pendataan, memanggil orang tua dan pihak sekolah, lalu dipulangkan,” tambah Budiono.

    Ia mengakui Taman Komunitas Hijau memang sering menjadi lokasi nongkrong remaja. Oleh karena itu, selain meningkatkan patroli, Satpol PP akan memperkuat koordinasi dengan sekolah dan orang tua untuk mengawasi perilaku pelajar.

    “Sekolah harus ikut mengawasi siswanya, orang tua juga harus memperhatikan anak-anaknya agar tidak membolos. Kami akan bertindak jika ada yang kedapatan melanggar ketertiban di ruang publik,” pungkas Budiono. [fiq/ted]

  • Wali Kota Mojokerto Lepas Kontingen PMR untuk Jumbara Jawa Timur ke-10

    Wali Kota Mojokerto Lepas Kontingen PMR untuk Jumbara Jawa Timur ke-10

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, resmi melepas kontingen Palang Merah Remaja (PMR) Kota Mojokerto yang akan mengikuti Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) PMR ke-10 Tingkat Provinsi Jawa Timur. Acara pelepasan berlangsung di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Dalam sambutannya, Ning Ita—sapaan akrabnya—menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada para peserta. Ia menegaskan bahwa Jumbara bukan hanya ajang berkumpul atau bermain, melainkan sarana pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta penanaman nilai kepedulian sosial dan kerelawanan.

    “Melalui Jumbara ini, anak-anak akan banyak belajar kedisiplinan, kepedulian sosial, hingga kepemimpinan. Kelak mereka akan menjadi generasi tangguh yang mampu melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto maupun Indonesia,” ungkap Ning Ita, Selasa (16/9/2025).

    Ning Ita menjelaskan, Jumbara merupakan miniatur penerapan manajemen PMR yang meliputi perekrutan, pelatihan, hingga evaluasi. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat Tri Bakti PMR, yakni keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, serta mempererat persahabatan di tingkat nasional maupun internasional.

    “Ingat, kalian membawa nama baik Kota Mojokerto. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, menambah pengalaman, dan memperkuat solidaritas,” pesannya.

    Kontingen PMI Kota Mojokerto terdiri dari 34 peserta, dengan rincian 11 anggota PMR Mula (setingkat SD), 11 anggota PMR Madya (setingkat SMP), dan 12 anggota PMR Wira (setingkat SMA). Sebelum diberangkatkan, seluruh peserta telah melalui seleksi dan pembinaan intensif melalui training center yang dipersiapkan PMI Kota Mojokerto.

    Selain peserta, keberangkatan juga didukung tim pendamping, konsumsi, dan logistik yang lebih dulu menuju lokasi kegiatan. Jumbara PMR Jawa Timur ke-10 akan digelar di Kabupaten Gresik pada 18-22 September 2025 dan diikuti kontingen dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. [tin/beq]

  • DEEP Indonesia Kritik Keras Keputusan KPU Tutup Dokumen Capres-Cawapres

    DEEP Indonesia Kritik Keras Keputusan KPU Tutup Dokumen Capres-Cawapres

    Jakarta (beritajatim.com) – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 sebagai langkah mundur demokrasi karena menutup akses publik terhadap dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden selama lima tahun.

    Menurut Neni, keputusan tersebut bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berbahaya secara politik. Dokumen seperti daftar riwayat hidup, profil singkat, rekam jejak, laporan harta kekayaan (LHKPN), serta surat keterangan lain yang sebelumnya dapat diakses publik kini dikunci rapat.

    “KPU tidak boleh berlindung di balik alasan perlindungan data pribadi untuk menutup dokumen publik yang krusial. Menutupnya berarti mengunci hak rakyat untuk tahu dan melemahkan akuntabilitas pemilu. KPU adalah lembaga publik yang harus berintegritas, jangan sampai menjadi alat penguasa untuk kepentingan politik pragmatis,” tegas Neni Nur Hayati, Direktur DEEP Indonesia.

    Ia menekankan bahwa keputusan KPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang transparan.

    Menurut Neni, jika dokumen partai politik saja bisa dibuka ke publik saat pendaftaran, seharusnya calon presiden dan wakil presiden tunduk pada standar keterbukaan yang sama.

    DEEP Indonesia juga menyatakan sikap resmi terkait keputusan tersebut, antara lain:

    Dugaan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi karena UU KIP hanya membolehkan pengecualian terbatas, bukan menyapu seluruh dokumen sekaligus.
    Mengunci demokrasi selama lima tahun sehingga publik kehilangan momentum kritis untuk menguji calon tepat saat pemilu berlangsung.
    Uji konsekuensi yang dilakukan KPU tidak transparan karena tidak membuka proses dan alasan ke publik.
    Menggerus kepercayaan publik karena semakin tertutup, semakin kuat kecurigaan ada hal yang disembunyikan.
    Potensi KPU menjadi alat politik, bukan lembaga independen, karena menutup dokumen capres-cawapres justru memberi kesan melindungi elit politik.

    “Atas dasar tersebut, DEEP Indonesia mendesak KPU untuk segera mencabut Keputusan 731/2025 dan menggantinya dengan regulasi baru yang lebih seimbang, yaitu hanya melindungi data pribadi yang sensitif tanpa menutup informasi penting terkait integritas calon presiden dan wakil presiden. Demokrasi hanya bisa tumbuh dengan transparansi, bukan menjadi ruang gelap dalam pemilu,” tutup Neni. [beq]

  • Sidoarjo Gelar Operasi Pasar Beras SPHP Mulai Rabu, 5 Kg Hanya Rp55 Ribu

    Sidoarjo Gelar Operasi Pasar Beras SPHP Mulai Rabu, 5 Kg Hanya Rp55 Ribu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Mulai Rabu (17/9/2025), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menggelar operasi pasar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan target penyaluran 6.750 ton kepada masyarakat. Setiap desa/kelurahan akan digelontor penjualan 3 ton beras SPHP, dengan harga kemasan 5 kg hanya Rp55 ribu, lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp60 ribu.

    Penjualan beras SPHP dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo. Tim akan berkeliling ke 24 desa/kelurahan setiap harinya dengan membawa 600 sak beras kemasan 5 kg. Penjualan digelar di balai desa/kelurahan masing-masing sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada pemerintah desa.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta dukungan penuh dari pihak kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan untuk mensukseskan operasi pasar ini. Dikatakan bupati, kegiatan ini sejalan dengan program SPHP pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden Prabowo.

    “Tolong perhatiannya karena ini program dari pusat dari presiden pak Prabowo, mari bersama-sama berperan mensukseskannya, kalau pendistribusian beras ini selesai, saya yakin masyarakat Sidoarjo tidak akan kekurangan beras,” pesan Bupati Subandi kepada seluruh camat dan kepala desa/kelurahan melalui rapat zoom di CoC Sidoarjo, Selasa (16/9/2025).

    Hingga saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 1.592 ton, sementara masih ada 5.158 ton yang siap didistribusikan. Pemkab Sidoarjo juga telah menggandeng Polresta dan Kodim 0816 Sidoarjo untuk mendukung pendistribusian agar tepat sasaran.

    “Biar beras ini segera terjual habis, saya mohon kepala desa bersama perangkat desanya juga sama dengan ASN pemerintah daerah untuk ikut membeli beras SPHP dan ikut berpartisipasi menjualnya kepada masyarakat,” pintanya.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, menambahkan operasi pasar atau gerakan pangan murah ini digelar mulai Rabu 17 September 2025, setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Penjualan dijadwalkan sampai 22 September 2025, termasuk Sabtu dan Minggu (20–21 September 2025).

    Wiwid berharap pemerintah desa dapat mensosialisasikan jadwal penjualan beras SPHP di wilayah masing-masing dan menyiapkan tempat penataan serta lokasi penjualan di balai desa.

    “Target kami beras harus habis setiap hari,” paparnya usai mendampingi bupati zoom meeting terkait operasi pasar beras SPHP. [isa/beq]

  • Mas Ibin Bocorkan Agenda Mutasi Besar-Besaran di Pemkot Blitar

    Mas Ibin Bocorkan Agenda Mutasi Besar-Besaran di Pemkot Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar sepertinya akan segera dilakukan. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, memberikan sinyal kuat akan melakukan reorganisasi dan pergeseran pejabat dalam waktu dekat untuk mengisi kekosongan jabatan dan melakukan penyegaran birokrasi.

    Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu bahkan memberikan bocoran bahwa mutasi jabatan di lingkup Pemkot Blitar akan segera dilakukan. Orang nomor satu di Bumi Bung Karno itu menegaskan bahwa mutasi dan reorganisasi ini merupakan salah satu agenda prioritas yang akan segera dilakukan.

    “Kayaknya tidak terlalu lama mungkin bisa 1 minggu 2 minggu lagi bisa reorganisasi,” ucap Wali Kota Blitar saat dikonfirmasi pada Selasa (16/09/2025).

    Mas Ibin menekankan bahwa penyegaran dalam tata kelola pemerintahan adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga dinamika dan produktivitas organisasi. Sehingga para pejabat di lingkup Pemkot Blitar diminta untuk siap ditempatkan dalam segala posisi dan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

    “Saya kira dalam tata kelola pemerintahan, hampir setiap sistem itu membutuhkan penyegaran, itu yang utama,” tambahnya.

    Meski menjadi agenda prioritas, Mas Ibin memastikan proses mutasi dan reorganisasi tidak akan terburu-buru. Pihaknya akan mempertimbangkan secara komprehensif kinerja dan kapabilitas masing-masing individu pejabat sebelum mengambil keputusan.

    “Ini menjadi agenda prioritas kami, tapi tidak perlu terburu-buru karena kami akan melihat secara komprehensif. Kayaknya tidak terlalu lama, mungkin bisa satu minggu, dua minggu lagi bisa reorganisasi,” pungkasnya.

    Sejauh ini memang ada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Blitar yang kosong. Beberapa OPD yang kosong tersebut diantaranya RSUD Mardi Waluyo dan UPT Perpustakaan Kota Blitar. (owi/kun)