Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Mugianto Resmi Plt Sekretaris, Lengkapi Kepengurusan Emil di Demokrat Jatim

    Mugianto Resmi Plt Sekretaris, Lengkapi Kepengurusan Emil di Demokrat Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Perombakan struktur pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur kembali terjadi. Jabatan Sekretaris kini dipercayakan kepada Mugianto, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mendampingi Ketua DPD, Emil Elestianto Dardak.

    Mugianto menggantikan Reno Zulkarnaen yang kini mendapat tugas di tingkat pusat, yakni sebagai Korwil OKK Wilayah Kalimantan.

    ​Penunjukan Mugianto tertuang dalam SK DPP Demokrat Nomor 47/SK/DPP/.PD/DPD/IX/2025 tentang Revisi Susunan Kepengurusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

    Sebelumnya, Mugianto mengemban posisi sebagai Kepala Badan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) di Demokrat Jatim.

    ​”Benar, saya ditunjuk sebagai Plt Sekretaris. SK-nya baru saja turun,” kata Mugianto kepada awak media, Kamis (18/9/2025).

    ​Dalam keterangannya, Mugianto menegaskan akan fokus pada tugas barunya, yakni mengawal kepemimpinan Emil Dardak. “Saya akan membantu dan mengawal Pak Emil Dardak untuk membesarkan Demokrat di Jawa Timur. Saya satu komando dengan Ketum AHY dan Pak Emil,” jelasnya.

    ​Selain itu, Mugianto yang juga Anggota DPRD Trenggalek, menekankan bahwa partai akan terus mengutamakan kepentingan masyarakat.

    “Demokrat bersama rakyat. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur dan berharap para legislator Demokrat bisa menjadi pelayan yang baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Raih GM-DTGI Award 2025, Sidoarjo Masuk Top 10 Kabupaten dengan Transformasi Digital Terbaik

    Raih GM-DTGI Award 2025, Sidoarjo Masuk Top 10 Kabupaten dengan Transformasi Digital Terbaik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berhasil meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sidoarjo masuk dalam jajaran 10 besar kabupaten dengan nilai tertinggi se-Indonesia dan menempati peringkat kelima.

    Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo, Eri Sudewo, mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Nezar Patria, dalam Seminar Nasional GM-DTGI Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo UGM, Kamis (18/9/2025).

    GM-DTGI merupakan indeks inovatif yang dirancang Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) untuk menilai kinerja transformasi digital pemerintah daerah. Instrumen ini mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekdin Kominfo Sidoarjo, Eri Sudewo, menegaskan penghargaan tersebut adalah hasil kerja kolektif dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik. Sejak 2019, Pemkab Sidoarjo telah menerapkan SPBE dan kini menyediakan 120 aplikasi layanan publik.

    “Digitalisasi layanan publik ini akan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.

    Menurutnya, penghargaan GM-DTGI menjadi bentuk pengakuan atas transformasi digital yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan pelayanan publik digital, termasuk memperkuat infrastruktur teknologi.

    “Digital governance menjadi komitmen Pemkab Sidoarjo untuk bertransformasi menjadi kota modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan,” tegas Eri.

    Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan bahwa tahun ini penilaian dilakukan terhadap 508 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indeks GM-DTGI dibangun atas tujuh pilar utama yang mengacu pada praktik terbaik global dalam tata kelola transformasi digital, mencakup aspek teknologi, manusia, proses, data, organisasi, hingga keamanan.

    “Penilaian ini tidak hanya menempatkan daerah terbaik dalam peringkat, melainkan juga sebagai refleksi pembelajaran bersama seluruh pemerintah daerah,” terangnya.

    Ia berharap GM-DTGI menjadi acuan kredibel dan dinamis dalam menghadapi perkembangan digital yang cepat, serta memacu semangat daerah untuk terus meningkatkan tata kelola digital demi pelayanan publik yang lebih baik.

    “Forum ini juga kami harapkan menjadi ajang bagi kabupaten/kota untuk saling belajar, berbagi informasi, dan pengalaman terbaik dalam tata kelola transformasi digital di daerah masing-masing,” ujarnya. [isa/beq]

  • Pemkot Mojokerto Gelar Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat ASN

    Pemkot Mojokerto Gelar Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat ASN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat bagi aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan.

    Dalam peninjauannya, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memberikan semangat kepada para peserta agar serius mengikuti seluruh rangkaian ujian. Menurutnya, ujian ini merupakan bagian penting dalam pembinaan karier ASN. Kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atas masa kerja, melainkan bentuk pengakuan atas kompetensi dan kinerja yang telah ditunjukkan.

    “Karena itu, saya berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik agar hasil yang diperoleh sesuai harapan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur merupakan prioritas penting Pemkot Mojokerto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” katanya.

    Dengan ASN yang kompeten dan berkualitas, Ning Ita (sapaan akrab, red), pelayanan publik akan semakin prima, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat. Sebanyak 38 peserta mengikuti ujian, terdiri dari enam orang peserta Ujian Dinas dan 32 orang peserta Ujian Kenaikan Pangkat dari berbagai perangkat daerah.

    Sebelum tahap ini, seluruh peserta telah menjalani tes Computer Assisted Test (CAT) di BKN Kanreg II Surabaya pada, Selasa (16/9/2025) lalu. Pelaksanaan ujian kali ini difokuskan pada peserta Ujian Kenaikan Pangkat, yang menjalani tahapan wawancara makalah sebagai bagian dari proses selain CAT.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto untuk terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi diri, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. [tin/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Profesionalitas Pengawas dalam Kelola Koperasi

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Profesionalitas Pengawas dalam Kelola Koperasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya peran pengawas dalam menjaga kesehatan keuangan serta keberlangsungan usaha koperasi. Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Analisa Rasio Keuangan bagi pengawas KMP, KSP/USP di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra, Kelurahan Gununggedangan, Kecamatan Magersari.

    “Kita ini harus profesional kalau sudah diberi amanah jadi pengurus atau pengawas koperasi. Amanah itu pertanggungjawabannya besar, maka profesionalitas harus dikedepankan. Tidak sedikit koperasi bermasalah akibat pengelolaan keuangan yang tidak sehat,” ungkapnya, Kamis (18/9/2025).

    Kondisi tersebut, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), biasanya dipicu sikap tidak tegas dan lebih mengutamakan kedekatan personal dibanding prinsip profesionalitas. Menurutnya, urusan bisnis sebaiknya dipisahkan dari urusan kekeluargaan. Jika tidak, justru akan menimbulkan persoalan bahkan bisa sampai ke ranah hukum.

    “Kedudukan koperasi secara hukum sama dengan badan usaha lain, sehingga pengawas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan koperasi berjalan secara profesional. Jika pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, maka anggota pasti senang dan kepercayaan akan terjaga,” pungkasnya.

    Pelatihan yang diikuti 40 pengawas koperasi ini akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber profesional. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengawas dalam menjaga keuangan koperasi agar lebih sehat dan berkelanjutan. [tin/ian]

  • Abdulloh Umar Bawa DPRD Bojonegoro Raih Legislatif Jatim Award 2025

    Abdulloh Umar Bawa DPRD Bojonegoro Raih Legislatif Jatim Award 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dedikasi dan sejumlah program inovatif yang digagas Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, dalam mendorong pelayanan publik dan perlindungan sosial berbuah penghargaan bergengsi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berhasil menyabet Legislatif Jatim Award 2025 untuk kategori Kinerja Terbaik Legislator Tingkat Kabupaten/Kota.

    Penghargaan tersebut diterima Umar, panggilan akrabnya, dalam acara penganugerahan yang digelar oleh JTV di Studio JTV Surabaya, Selasa (16/9/2025) malam. Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, anggota DPR RI, serta para pimpinan DPRD se-Jatim itu menjadi saksi apresiasi atas kerja nyata yang telah dilakukan.

    Penghargaan ini bukanlah sekadar simbol. Dewan juri yang melakukan seleksi ketat selama dua bulan menilai konsistensi dan hasil nyata dari komitmen Umar sejak dilantik sebagai Ketua DPRD. Visinya tentang pelayanan publik yang inklusif dan pembangunan berkeadilan diwujudkan dalam sejumlah terobosan kebijakan.

    Di bawah kepimpinannya, DPRD Bojonegoro menunjukkan kinerja gemilang dengan menyelesaikan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada 2025. Sebanyak 13 di antaranya telah ditetapkan menjadi Perda. Beberapa diantaranya adalah Raperda inovatif seperti Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Pangan Mandiri, dan yang paling mendapat sorotan adalah Raperda Dana Abadi Daerah—satu-satunya di Indonesia yang sedang menunggu persetujuan akhir dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Keistimewaan malam itu tidak berhenti pada Umar. Lembaga DPRD Bojonegoro secara keseluruhan juga meraih penghargaan terpisah untuk kategori Kinerja Terbaik Lembaga dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pembangunan Daerah. Prestasi ganda ini semakin menegaskan bahwa kolaborasi solid antara pimpinan, anggota, dan sekretariat dewan telah menciptakan ekosistem legislasi yang efektif.

    Abdulloh Umar, yang juga legislator dari Dapil III (Kecamatan Kanor, Kepohbaru, dan Baureno), menyatakan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja kolektif. “Capaian ini justru akan kami jadikan cambuk untuk bekerja lebih keras lagi menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat,” ujar Umar usai menerima penghargaan.

    Dengan torehan prestasi ini, DPRD Bojonegoro under leadership Abdulloh Umar meneguhkan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan memperkuat perlindungan sosial menuju Bojonegoro yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera. [lus/ian]

  • Begini Perkembangan Pesat Sekolah Rakyat di Jawa Timur

    Begini Perkembangan Pesat Sekolah Rakyat di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Program Sekolah Rakyat (SR) besutan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kemajuan pesat di Jawa Timur. Saat ini, sudah ada 19 SR yang beroperasi, dan akan terus bertambah.

    ​Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menjelaskan bahwa saat ini ada 19 titik SR yang sudah berjalan, terdiri dari 12 SR tahap 1A dan 7 SR tahap 1B. Ia menambahkan, di akhir September 2025 nanti, akan ada 7 SR tahap 1C yang siap beroperasi.

    ​”Saat ini sedang menunggu proses finishing,” kata Novi di kantornya Dinsos Jatim, Kamis (18/9/2025).

    ​Secara total, Jawa Timur akan memiliki 26 SR dengan 2.450 murid. Rinciannya, ada 15 rombongan belajar (rombel) tingkat SD, 35 rombel SMP, dan 48 rombel SMA.

    ​Novi juga memastikan jumlah tenaga pengajar sangat memadai. Ada 26 kepala sekolah, 415 guru, 76 wali asuh, dan staf pendukung lainnya yang siap memberikan pendidikan terbaik.

    ​Dengan perkembangan ini, Novi yakin Jawa Timur akan menjadi provinsi dengan jumlah SR terbanyak di Indonesia. Ia juga menekankan bahwa program ini sangat membantu anak-anak kurang mampu untuk kembali bersekolah, sesuai arahan Gubernur Khofifah. [tok/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan terus digeber Pemkab Banyuwangi. Bahkan jangkauannya menyasar hingga ke desa-desa.

    Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, seperti operasi pasar yang digelar di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi yang disambut antusiasme. Para warga datang berbondong-bondong datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    “Pemkab bekerjasama dengan Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha di Banyuwangi rutin menggelar operasi pasar. Hal ini agar menjaga harga bahan-bahan pokok di masyarakat. Lokasinya kita gilir di tiap kecamatan atau desa,” kata Bupati Ipuk.

    Operasi pasar murah itu diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi bersama Perum Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha lainnya. Operasi pasar ini digelar tiga hari, mulai 15-17 September di Balai Desa Gintangan.

    Kepala Diskop UMP Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menyampaikan operasi pasar rutin dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan. “Kami ingin harga tetap stabil, semoga upaya ini juga memberikan dampak bagi warga” ujarnya.

    Nanin menguatakan, kegiatan ini berlangsung dengan dua pola. Operasi pasar mandiri bekerja sama dengan Bulog digelar setiap hari, sementara operasi gabungan bersama Bank Indonesia Jember dilakukan bulanan antara 3-4 hari.

    Beragam bahan pokok disediakan, mulai telur dengan pasokan harian 450 kilogram selama tiga hari hingga beras medium sebanyak tiga ton per hari seharga 67.500 tiap 5 kilogram.

    Komoditas lain juga dijual, termasuk beras premium dengan pasokan 500 kilogram selama tiga hari dijual seharga Rp74.000 per 5 kilogram, serta beras SPHP yang mencapai 990 kilogram, dengan harga Rp 57.500 tiap lima kilogramnya.

    Selain itu, tersedia minyak goreng sebanyak 272 liter, 45 dos mi instan, tepung 40 kilogram, gula pasir hingga 80 kilogram, serta gas elpiji 3 kg selama tiga hari. “Masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga lebih terjangkau lewat operasi pasar yang kami gelar ini,” jelas Nanin. [kun]

  • Rayakan Hari Jadi ke-1096, Pemkab Pasuruan Usung Semangat Bangkit dan Sinergi

    Rayakan Hari Jadi ke-1096, Pemkab Pasuruan Usung Semangat Bangkit dan Sinergi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kabupaten Pasuruan memperingati hari jadinya yang ke-1096 pada Kamis (18/9/2025) dengan menggelar upacara di Halaman Dinas Pendidikan. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memimpin langsung jalannya peringatan yang berlangsung sederhana namun khidmat.

    Acara dihadiri Wakil Bupati Shobih Asrori, Sekda Yudha Triwidya Sasongko, jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Mela Rusdi Sutejo, serta undangan dari berbagai elemen masyarakat.

    Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan makna tema peringatan tahun ini, “Pasuruan Bangkit, Bersama Kita Bisa”, yang menurutnya menjadi cerminan optimisme setelah Pasuruan melewati banyak tantangan.

    “Kebangkitan hanya bisa tercapai dengan kolaborasi. Semua elemen, mulai pemerintah, dunia usaha, masyarakat, hingga media harus bekerja bersama,” ujarnya.

    Bupati Rusdi menyebutkan, sinergi lintas sektor akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia optimistis kesejahteraan masyarakat dapat meningkat bila kerja sama dijalankan secara inklusif.

    “Kolaborasi penthahelix adalah pendekatan yang harus kita jalankan. Dengan begitu, inovasi dan kebijakan dapat terwujud secara nyata,” lanjutnya.

    Sebagai momentum promosi daerah, Pemkab Pasuruan menetapkan bulan September sebagai Bulan Berkunjung ke Pasuruan. Bupati Rusdi berharap langkah ini mampu mengenalkan produk unggulan, destinasi wisata, serta situasi daerah yang aman kepada masyarakat luas.

    “Kita punya produk unggulan, destinasi wisata, serta kondisi wilayah yang aman. Semua ini harus kita kenalkan kepada masyarakat luas,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rusdi juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan ketenangan di tengah masyarakat agar iklim investasi tumbuh positif.

    “Pasuruan harus jadi rumah yang nyaman. Jika suasana aman, maka investasi tumbuh dan perekonomian rakyat ikut berkembang,” katanya.

    Peringatan hari jadi juga ditandai dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada para pegawai. Salah satunya Sekda Yudha Triwidya Sasongko yang menerima penghargaan atas pengabdiannya selama 30 tahun di Pemkab Pasuruan. [ada/beq]

  • Rayakan Hari Jadi ke-1096, Pemkab Pasuruan Usung Semangat Bangkit dan Sinergi

    Rayakan Hari Jadi ke-1096, Pemkab Pasuruan Usung Semangat Bangkit dan Sinergi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kabupaten Pasuruan memperingati hari jadinya yang ke-1096 pada Kamis (18/9/2025) dengan menggelar upacara di Halaman Dinas Pendidikan. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memimpin langsung jalannya peringatan yang berlangsung sederhana namun khidmat.

    Acara dihadiri Wakil Bupati Shobih Asrori, Sekda Yudha Triwidya Sasongko, jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Mela Rusdi Sutejo, serta undangan dari berbagai elemen masyarakat.

    Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan makna tema peringatan tahun ini, “Pasuruan Bangkit, Bersama Kita Bisa”, yang menurutnya menjadi cerminan optimisme setelah Pasuruan melewati banyak tantangan.

    “Kebangkitan hanya bisa tercapai dengan kolaborasi. Semua elemen, mulai pemerintah, dunia usaha, masyarakat, hingga media harus bekerja bersama,” ujarnya.

    Bupati Rusdi menyebutkan, sinergi lintas sektor akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia optimistis kesejahteraan masyarakat dapat meningkat bila kerja sama dijalankan secara inklusif.

    “Kolaborasi penthahelix adalah pendekatan yang harus kita jalankan. Dengan begitu, inovasi dan kebijakan dapat terwujud secara nyata,” lanjutnya.

    Sebagai momentum promosi daerah, Pemkab Pasuruan menetapkan bulan September sebagai Bulan Berkunjung ke Pasuruan. Bupati Rusdi berharap langkah ini mampu mengenalkan produk unggulan, destinasi wisata, serta situasi daerah yang aman kepada masyarakat luas.

    “Kita punya produk unggulan, destinasi wisata, serta kondisi wilayah yang aman. Semua ini harus kita kenalkan kepada masyarakat luas,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rusdi juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan ketenangan di tengah masyarakat agar iklim investasi tumbuh positif.

    “Pasuruan harus jadi rumah yang nyaman. Jika suasana aman, maka investasi tumbuh dan perekonomian rakyat ikut berkembang,” katanya.

    Peringatan hari jadi juga ditandai dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada para pegawai. Salah satunya Sekda Yudha Triwidya Sasongko yang menerima penghargaan atas pengabdiannya selama 30 tahun di Pemkab Pasuruan. [ada/beq]

  • Alokasi Anggaran Rumah Dinas Pimpinan DPRD Pasuruan Rp10 M Masuk APBD 2026

    Alokasi Anggaran Rumah Dinas Pimpinan DPRD Pasuruan Rp10 M Masuk APBD 2026

    Pasuruan (beritajatim.com) – Hingga kini unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan belum memiliki rumah dinas. Rencana pembangunan fasilitas tersebut diproyeksikan masuk dalam APBD 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp10 miliar. Lokasi pembangunan disiapkan di sisi timur kompleks kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.

    “Perencanaan sudah selesai, tinggal diajukan dalam APBD 2026. Estimasi anggaran Rp10 miliar untuk empat unit rumah, sehingga masing-masing sekitar Rp2,5 miliar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Kamis (18/9/2025).

    Meski sudah direncanakan, pelaksanaan proyek tetap menunggu kondisi keuangan daerah. Pemkab menegaskan tidak akan memaksakan jika kemampuan anggaran tidak memungkinkan.

    “Kita realistis, karena 70 persen APBD masih bergantung transfer pusat. Semua juga menunggu prioritas bupati dalam menentukan arah belanja daerah,” tambah Samsul.

    Untuk memperkuat landasan kebijakan, pemkab akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan akan membahas aturan teknis anggaran tahun 2026, termasuk soal ukuran rumah dinas. Sesuai regulasi, rumah jabatan ketua DPRD maksimal seluas 300 meter persegi, sedangkan wakil ketua 250 meter persegi.

    “Ketentuan itu jelas di Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 dan PP Nomor 18 Tahun 2017. Jadi pembangunan tetap mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Diketahui, rumah dinas lama DPRD yang berada di wilayah kota sudah lama dikembalikan ke pemkab. Saat ini bangunan tersebut ditempati oleh sekretaris daerah. [ada/beq]