Category: Beritajatim.com Politik

  • Banyuwangi Tak Terlibat di Selingkar Ijen, Ini Klarifikasi Sekda Bondowoso

    Banyuwangi Tak Terlibat di Selingkar Ijen, Ini Klarifikasi Sekda Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa tidak benar jika Kabupaten Banyuwangi tidak dilibatkan dalam kerja sama kawasan Selingkar Ijen. Ia memastikan komunikasi intensif sudah dilakukan, termasuk langsung dengan Sekda Banyuwangi.

    “Enggak (bukan gak diajak). Saya sudah komunikasi secara langsung by phone dengan Pak Sekda Banyuwangi. Bahkan dengan Pak Azwar Anas (suami Bupati Banyuwangi) saya juga sering ngobrol. Jadi bukan persoalan diajak atau tidak,” jelas Fathur pada Beritajatim.com, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, kerja sama Selingkar Ijen memang difokuskan terlebih dahulu pada tiga daerah, yakni Bondowoso, Situbondo, dan Jember. Hal ini bukan berarti Banyuwangi ditinggalkan, melainkan sebagai tahap awal untuk memperkuat pondasi kolaborasi lintas kabupaten.

    “Logikanya begini, Banyuwangi itu sudah di depan. Kita harus akui, dari berbagai sektor mereka lebih maju. Justru kita ingin belajar dari Banyuwangi. Jadi konsepnya bukan meninggalkan, tapi kita yang ngejar,” tegasnya.

    Fathur menambahkan, Selingkar Ijen bukan arena kompetisi, melainkan upaya tumbuh bersama melalui sinergi pembangunan ekonomi dan pariwisata. Kolaborasi ini diarahkan untuk percepatan pembangunan kawasan, sebelum kemudian diperluas ke sektor wisata.

    “Yang menghubungkan potensi antar daerah, mulai dari Ijen hingga Bali,” ujarnya.

    Ia menilai pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial, sebab setiap destinasi saling terkait. Karena itu, sinergi tiga kabupaten di tahap awal akan menjadi pijakan memperkuat konektivitas antarwilayah.

    Lebih jauh, Fathur menegaskan perlunya kebersamaan semua pihak agar kolaborasi ini benar-benar memberi dampak nyata.

    “Tidak cukup hanya formal kerja sama antar daerah. Masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah harus bergerak bersama. Kita dorong semua elemen untuk berani berinovasi dan berkreasi,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah telah menempuh langkah efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat-PKS dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Abdul Hamid, meskipun penerimaan pembiayaan pada P-APBD 2025 hanya sebesar Rp96,56 miliar—turun tajam dibanding realisasi 2024 yang mencapai Rp207,23 miliar—pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal. “Kami melakukan rasionalisasi belanja dengan prinsip efisien dan efektif, meninjau kembali serta menukar sumber dana, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

    Ia menekankan kenaikan PAD tetap menjadi fokus utama. Meski target pajak daerah dalam P-APBD 2025 turun menjadi Rp91,18 miliar, jumlah itu masih jauh lebih tinggi dibanding realisasi 2024 sebesar Rp46,85 miliar. Penurunan target tersebut, kata Bupati, lebih disebabkan faktor teknis terkait opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Terkait kenaikan tajam pada pos Lain-lain PAD yang sah, Abdul Hamid menjelaskan bahwa hal tersebut bersifat insidentil, terutama berasal dari pengembalian sisa hibah Pilkada di KPU. “Karena sifatnya insidentil, kami tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan deviasi besar dalam realisasi,” jelasnya.

    Di sisi belanja, Bupati mengakui adanya pemangkasan pada sejumlah pos karena keterbatasan fiskal akibat kondisi perekonomian maupun regulasi pemerintah pusat. Belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ikut terdampak rasionalisasi. “Namun prinsip efisiensi dan efektivitas tetap kami pegang, dengan distribusi alokasi anggaran yang tepat,” tegasnya.

    Abdul Hamid juga menjelaskan alasan berkurangnya belanja transfer kepada desa. Hal itu dipicu turunnya target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi serta adanya moratorium Pilkades serentak, sehingga alokasi bantuan keuangan khusus untuk desa ikut berkurang. “Pada prinsipnya, APBD disusun untuk mencapai program prioritas pembangunan sesuai kapasitas fiskal, dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan,” kata Bupati.

    Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga terus diperkuat, salah satunya melalui publikasi APBD Kabupaten Bondowoso secara terbuka di website resmi pemerintah daerah.

    Sebelumnya, Fraksi Demokrat-PKS melalui Ketua Fraksi Subangkit Adi Putra mengkritisi P-APBD 2025 yang dinilai masih menyisakan persoalan fundamental, mulai dari penurunan pendapatan daerah hingga kebijakan belanja modal yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

    Bupati Abdul Hamid memastikan langkah korektif pemerintah daerah diarahkan agar P-APBD 2025 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, melainkan instrumen nyata untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. [awi/beq]

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Keuangan Daerah Terkendali, Gerindra Soroti Efektivitas P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Tegaskan Keuangan Daerah Terkendali, Gerindra Soroti Efektivitas P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan kondisi keuangan daerah masih terkendali meski Fraksi Partai Gerindra menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran dalam Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna, Kamis (18/9/2025), ia menyebut defisit APBD berada di bawah 1 persen.

    Menurut Bupati, struktur belanja disusun dengan memperhatikan kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun berjalan sehingga tetap mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    “P-APBD 2025 tetap kami arahkan pada program yang berdampak langsung, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, hingga sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

    Gerindra sebelumnya menyoroti penurunan belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, serta kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggap rawan bila tidak dijelaskan indikator penggunaannya secara rinci. Juru bicara fraksi, Abdul Majid, menekankan agar setiap rupiah benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan.

    Menjawab hal itu, Bupati menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan publik. Fleksibilitas Puskesmas dan Labkesda didorong untuk melakukan inovasi pelayanan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    Selain itu, upaya menekan angka kemiskinan juga tetap dipertahankan. Data menunjukkan persentase penduduk miskin Bondowoso turun dari 13,34 persen pada 2023 menjadi 12,60 persen pada 2024. Program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan infrastruktur dasar disebut menjadi fokus utama.

    Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan langkah mengurangi pengangguran dengan program pemagangan bersama perusahaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Indeks Gini Ratio Bondowoso pada 2024 tercatat 0,33, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah.

    Gerindra juga mengingatkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya mencerminkan lemahnya perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD). Menjawab itu, Bupati menyatakan inventarisasi aset tengah dilakukan untuk memperkuat landasan kebijakan pengelolaan keuangan.

    Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik “Bondowoso Berkah” yang sudah beroperasi sejak 22 Agustus 2025 dijadwalkan launching resmi oleh Menteri PAN-RB pada 24 September mendatang secara daring. Dengan berbagai catatan tersebut, Bupati berharap P-APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen pro-rakyat, bukan sekadar dokumen teknis, melainkan sarana memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. [awi/beq]

  • Kota Kediri Mantapkan Komitmen Pembangunan Responsif Gender, Mbak Wali Buka Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Dokumen PPRG

    Kota Kediri Mantapkan Komitmen Pembangunan Responsif Gender, Mbak Wali Buka Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Dokumen PPRG

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Jumat (19/09/2025). Dimana pada monitoring evaluasi dan penyusunan dokumen PPRG ini menghadirkan narasumber dari Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur Suti’ah.

    “Kami pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembangunan yang adil dan merata. Tanpa memandang usia, gender, latar belakang, sosial dan ekonominya. Insyaa Allah Kota Kediri bisa naik peringkat dan bisa mencapai Utama,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan PUG merupakan strategi besar yang perlu terus dijalankan untuk mewujudkan pembangunan responsif gender di Kota Kediri. Strategi ini harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh agen pembangunan di Kota Kediri. Upaya Kota Kediri dalam pembangunan gender selama ini telah membuahkan hasil positif.

    Berdasarkan evaluasi pengarusutamaan gender sebelumnya, Kota Kediri berhasil mendapatkan predikat Nindya pada penganugerahan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari pemerintah pusat. Diraihnya predikat tersebut menjadi pendorong untuk terus berinovasi dan melaksanakan program responsif gender di seluruh aspek pambangunan.

    “PUG harus terintegrasi dalam 7 proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Saya harap kita semua dapat mengimplementasikan seluruh proses dengan baik,” jelasnya.

    Salah satu titik awal proses pembangunan responsif gender adalah proses perencanaan dan penganggaran. Proses tersebut merupakan hal yang penting sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan responsif gender. Tahun sebelumnya, Kota Kediri telah melaksanakan Bimtek PPRG. Kegiatan tersebut membawa dampak positif dengan tersusunnya dokumen PPRG yang di dalamnya menunjukkan nilai anggaran responsif gender.

    Tahun 2024 mencapai 46% dari total anggaran belanja langsung APBD Kota Kediri 2024. Selain sebagai kelengkapan administratif, dokumen PPRG juga menjadi bukti bahwa Kota Kediri telah mengintegrasikan gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran.

    Harapannya, anggaran responsif gender tahun ini dapat terus meningkat, karena Kota Kediri sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang merata dan responsif gender. Sehingga seluruh masyarakat Kota Kediri dapat merasakan manfaat pembangunan yang terus diupayakan.

    “Dalam mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyusunan dokumen PPRG. Dengan dibantu oleh fasilitator PUG, kita semua dapat mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk menyusun dokumen PPRG serta memastikan bahwa pemahaman kita dalam menyusun dokumen pprg telah sesuai kaidah-kaidah analisis gender. Agar nantinya dapat menjadi pedoman kegiatan yang akan memberikan dampak nyata terhadap kelompok rentan dan marginal,” ungkap wali kota termuda ini.

    Mbak Wali mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan aktif, terbuka, dan konstruktif. Momen ini sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk saling berbagi praktik baik, tantangan, dan strategi dalam penyusunan PPRG di masing-masing perangkat daerah atau unit kerja.

    Harapannya hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar dalam memperkuat implementasi PUG baik di internal perangkat daerah maupun di masyarakat. Turut hadir, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisuddin, jajaran DP3APKB, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan sektor pendidikan dan penguatan pariwisata menjadi prioritas utama dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Penegasan ini disampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Abdul Hamid menjelaskan peningkatan mutu pendidikan ditempuh secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penerapan pembelajaran mendalam (PM), hingga integrasi koding dan kecerdasan artifisial (KKA) di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana sekolah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

    “Program sekolah ramah anak dan penguatan karakter sudah diterapkan. Pencegahan bullying dilakukan bersama pihak sekolah, orang tua, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Terkait tenaga honorer K2, ia menyebut seluruh nama dalam database BKN sudah diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan kini telah memperoleh penetapan dari Kementerian PAN RB.

    Selain pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius, khususnya Ijen Unesco Global Geopark. Menurut Abdul Hamid, Bondowoso telah melaksanakan tahapan sesuai rekomendasi asesor untuk menghadapi revalidasi pada 2026.

    “Hasil evaluasi Badan Pengelola Geopark Jawa Timur menyatakan bahwa Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso adalah yang terbaik dan paling siap menghadapi revalidasi,” ungkapnya.

    Sementara itu, menanggapi catatan Fraksi PDIP mengenai data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Abdul Hamid menegaskan bahwa data lengkap sudah tercantum dalam lampiran Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Sebelumnya, Fraksi PDIP melalui juru bicara Sofi Indriasari menyoroti sejumlah isu strategis dalam P-APBD 2025, mulai dari kesehatan dengan program UHC, peningkatan mutu pendidikan, pengangkatan tenaga honorer K2, hingga pengelolaan potensi pariwisata. [awi/beq]

  • Bupati Mojokerto Tinjau Proyek Jembatan dan Renovasi Sekolah di Dawarblandong

    Bupati Mojokerto Tinjau Proyek Jembatan dan Renovasi Sekolah di Dawarblandong

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, melakukan monitoring sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kecamatan Dawarblandong, Jumat (19/9/2025). Kunjungan itu mencakup pembangunan jembatan hingga renovasi sekolah dasar yang dinilai vital bagi masyarakat setempat.

    Proyek pertama yang ditinjau adalah pembangunan Jembatan Talunbrak di Desa Talunblandong. Pekerjaan yang dimulai sejak April 2025 tersebut menelan anggaran sekitar Rp13,5 miliar dengan progres pembangunan mencapai 86 persen. Jembatan yang ditargetkan rampung pada 20 Oktober 2025 itu diharapkan mampu mengatasi masalah banjir.

    “Kami melihat struktur bangunannya kokoh dan kuat. Insyaallah bisa untuk menanggulangi banjir, dan dengan hadirnya jembatan ini masyarakat akan lebih mudah beraktivitas,” ujar Gus Barra, sapaan akrab Bupati Mojokerto.

    Selain itu, Gus Barra meninjau renovasi ruang kelas di SDN Gunungan. Proyek ini dilakukan setelah atap bangunan lama roboh beberapa bulan lalu, sehingga siswa harus dipindahkan sementara. Renovasi tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2025.

    “Kami ingin memastikan proses belajar mengajar anak-anak berjalan baik. Oleh karena itu, kami melakukan renovasi dan pembangunan ruang kelas agar proses belajar mengajarnya lancar. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan,” tegasnya.

    Monitoring juga dilakukan di SDN Pucuk 1. Dalam kesempatan itu, Gus Barra menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai demi kelancaran proses belajar mengajar.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kunjungan lapangan ini turut didampingi jajaran Forkopimca Dawarblandong, Kepala Dinas Pendidikan, perangkat desa, serta kepala sekolah masing-masing. [tin/beq]

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Belanja di P-APBD 2025 Sesuai Inpres

    Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Belanja di P-APBD 2025 Sesuai Inpres

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, memastikan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Menurut Hamid, langkah ini diambil karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD murni tidak terpenuhi. “Efisiensi dan rasionalisasi berdampak signifikan terhadap berkurangnya belanja daerah, baik pada kelompok belanja operasi, belanja modal, maupun belanja transfer,” kata Bupati dalam rapat paripurna agenda jawaban Bupati atas PU Fraksi, Kamis (18/9/2025).

    Ia menjelaskan, bertambahnya Belanja Tidak Terduga (BTT) lebih karena teknis penganggaran. “Menampung SiLPA dana spesifik yang menurut ketentuan belum atau tidak dapat dibelanjakan,” ujarnya.

    Hamid menegaskan tambahan BTT Rp8 miliar dalam P-APBD hanya diperuntukkan bagi kebutuhan darurat dan mendesak, sebagaimana diatur dalam regulasi. “Ini akumulasi sisa-sisa dana spesifik yang memang tidak bisa dibelanjakan langsung,” tambahnya.

    Pernyataan ini menjadi jawaban atas sorotan Fraksi Partai Golkar dan Demokrat-PKS terkait potensi penyalahgunaan BTT. Ia menekankan penyusunan APBD Bondowoso tetap berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan value for money.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya menilai P-APBD 2025 belum menjawab kebutuhan pembangunan. Mereka menyoroti penurunan pendapatan Rp21,49 miliar akibat berkurangnya transfer pusat Rp56,93 miliar, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp23,96 miliar.

    Golkar juga mengingatkan agar kenaikan PAD tidak membebani masyarakat, melainkan didorong inovasi fiskal seperti digitalisasi pajak, optimalisasi aset, dan penguatan BUMD.

    Selain itu, pemangkasan belanja daerah Rp65,11 miliar ikut dikecam, termasuk belanja modal Rp11,91 miliar dan infrastruktur jalan serta irigasi Rp19,84 miliar. Golkar menyebut langkah ini ibarat “memotong masa depan” karena infrastruktur adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi.

    Golkar juga mengkritik penurunan SiLPA Rp43,61 miliar yang dianggap bukti lemahnya perencanaan dan serapan anggaran sebelumnya. Mereka mendesak agar implementasi P-APBD triwulan IV lebih diarahkan pada sektor berdampak cepat, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, dan pertanian rakyat.

    Dengan penjelasan Bupati, Pemkab Bondowoso berharap kebijakan efisiensi dan BTT dapat dipahami sebagai langkah teknis yang tetap berpijak pada pelayanan publik. [awi/beq]

  • Terkendala Anggaran, Dinkop Magetan Hanya Sanggup Awasi 20 Koperasi per Tahun

    Terkendala Anggaran, Dinkop Magetan Hanya Sanggup Awasi 20 Koperasi per Tahun

    Magetan (beritajatim.com) – Upaya pengawasan koperasi di Kabupaten Magetan masih terbatas karena kendala personel dan anggaran. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UM Magetan, Didik Wijanarko, menyampaikan pihaknya hanya bisa melakukan pemeriksaan kesehatan (penkes) dan pengawasan terhadap 20 koperasi sepanjang 2025.

    “Awalnya kami ajukan 40 koperasi untuk diawasi, tapi karena efisiensi anggaran, yang bisa tercover hanya 20. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 40 bahkan 50 koperasi dalam setahun,” jelas Didik, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, saat ini Dinkop Magetan memiliki enam pejabat fungsional pengawas koperasi, dua di antaranya baru ditugaskan. “Pengawasan ini sesuai Permenkop Nomor 9 Tahun 2020. Hasilnya nanti akan terlihat, apakah kelembagaan dan keanggotaan koperasi mengalami kenaikan atau justru penurunan,” tambahnya.

    Didik menjelaskan mayoritas persoalan koperasi di Magetan dapat terdeteksi melalui laporan keuangan tahunan dan penilaian kesehatan koperasi (LKP). Dari situ, status koperasi bisa dikategorikan sehat, cukup sehat, atau bermasalah.

    Untuk mencegah kasus serupa koperasi bermasalah seperti KSPPS MSI, pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga pembinaan rutin. “Dengan forum KSP, kami bertemu tiap bulan untuk membina sekaligus mengingatkan koperasi agar tetap sesuai aturan main,” tegas Didik.

    Saat ini jumlah koperasi di Magetan tercatat lebih dari 1.000 unit, termasuk Koperasi Desa dan Kelurahan (KDKMP). Dengan jumlah sebanyak itu, Didik mengakui pengawasan belum bisa menjangkau seluruh koperasi secara optimal.

    “Kalau dukungan anggaran memadai, tentu sasarannya bisa lebih luas. Tapi meski target 20 koperasi, capaian kami bisa sampai 25–26 dalam setahun,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja

    Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah terus melakukan langkah terukur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan efisiensi belanja tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Abdul Hamid, proyeksi PAD pada Rancangan Perubahan APBD 2025 disusun secara realistis dengan tetap membuka ruang inovasi. Salah satu terobosan yang tengah dilakukan adalah inisiasi kerja sama dengan Universitas Jember (UNEJ) untuk penyediaan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital.

    “Dengan aplikasi ini, capaian PBB bisa dipantau real-time per desa. Bahkan warga Bondowoso yang berada di luar daerah bisa langsung melihat tagihannya dan membayar secara online,” jelas Abdul Hamid.

    Selain itu, aset daerah yang tidak terpakai tengah diinventarisasi untuk segera ditaksir dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Langkah ini, kata Bupati, menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.

    Menanggapi soal efisiensi belanja, Abdul Hamid menegaskan penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada target pembangunan daerah dan sejalan dengan kebijakan nasional yang fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Terkait sorotan Fraksi PPP mengenai kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT), ia menjelaskan hal itu juga mengakomodasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari sumber dana earmark yang secara regulasi belum bisa dimanfaatkan di pos lain. Adapun pengurangan alokasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp548 juta disebut Abdul Hamid sebagai bentuk penyesuaian rekening belanja.

    “Penyesuaian itu sudah diakomodasi dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Nomor 21 Tahun 2024,” terangnya.

    Soal lemahnya pengawasan Dana Desa (DD) yang disoroti Fraksi PPP, Pemkab Bondowoso disebut terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan. Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan fungsi Inspektorat lewat audit reguler maupun khusus, penguatan peran camat dalam monitoring dan evaluasi sesuai Permendagri No. 73 Tahun 2020, serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk mencegah fraud.

    “Langkah-langkah ini kami lakukan agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, sekaligus tepat sasaran,” tegas Abdul Hamid.

    Sebelumnya, Fraksi PPP melalui juru bicara Ahmadi menyoroti penurunan pendapatan daerah, pemangkasan belanja infrastruktur, hingga tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 42,5 persen. Fraksi PPP meminta agar efisiensi anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat, memperkuat layanan publik, serta mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. [awi/beq]

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]