Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Lamongan Maksimalkan Pengelolaan Sampah, Gelar Aksi Bersih Serentak

    Pemkab Lamongan Maksimalkan Pengelolaan Sampah, Gelar Aksi Bersih Serentak

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus berupaya mengurangi volume sampah dengan memaksimalkan berbagai fasilitas pengelolaan. Mulai dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan mencatat, masyarakat di 27 kecamatan menghasilkan rata-rata 550 ton sampah setiap hari. Jumlah ini menuntut pengelolaan yang serius, termasuk optimalisasi TPS3R di tingkat desa. Saat ini, baru tersedia 21 TPS3R dari total 474 desa dan kelurahan di Lamongan.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya dengan memperbanyak fasilitas pengelolaan, tapi juga harus disertai edukasi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    “Kesadaran dan kepedulian masyarakat juga memegang peranan penting dalam upaya mengurangi sampah,” kata Yuhronur saat melepas aksi bersih sampah serentak,5 memperingati World Cleanup Day (WCD) 2025, di kawasan Gadjah Mada menuju Pasar Sukomulyo, Jumat (19/9/2025).

    Dalam aksi bersih yang melibatkan Forkopimda, OPD, pelajar, hingga masyarakat, Pemkab menurunkan 3 dump truck, 10 tossa, dan 100 pasukan kebersihan. Dump truck akan menyisir wilayah Kecamatan Tikung, Babat, dan Karangbinangun.

    Lebih lanjut Yuhronur menyampaikan, kapasitas pengelolaan TPST Samtaku, saat ini rata-rata mencapai 60 ton per hari, dengan volume sampah masuk 40–45 ton.

    “Untuk memperkuat kapasitas, Pemkab juga sedang menyiapkan pembangunan TPST Dadapan, yang akan melayani kawasan pantura,” ujar Pak Yes, sapaan akrab Yuhronur.

    Dalam kebijakan strategis daerah, Lamongan menargetkan 70 persen sampah tertangani dan 30 persen berkurang pada tahun 2024. Namun, realisasi di lapangan masih belum maksimal.

    “Karena itu, peran serta masyarakat serta peningkatan fasilitas pengelolaan sampah sangat penting, agar jumlah sampah yang tertangani terus meningkat,” ucapnya. (fak/ian)

  • Kabel Internet Semrawut Dipotong, Pemkab Jombang Berikan Efek Jera kepada Provider

    Kabel Internet Semrawut Dipotong, Pemkab Jombang Berikan Efek Jera kepada Provider

    Jombang (beritajatim.com) – Pemkab Jombang kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga keselamatan warga dan ketertiban kota dengan mengambil langkah tegas menertibkan kabel fiber optik (FO) yang semrawut.

    Penertiban ini dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas dan merespons keluhan masyarakat serta insiden-insiden yang timbul akibat pemasangan kabel yang tidak sesuai dengan standar.

    Pada Jumat (19/9/2025), Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, Purwanto, yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Jombang, memimpin langsung operasi penertiban ini.

    Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum turun ke lapangan untuk melakukan penataan ulang kabel-kabel yang tidak terpasang dengan benar di area-area vital.

    Fokus Utama Penertiban di Area Perempatan Jalan Juanda dan RSUD Jombang

    Salah satu titik fokus penertiban adalah perempatan Jalan Juanda dan area sekitar RSUD Jombang. Di lokasi ini, kabel dan tiang FO ditemukan menghalangi rambu lalu lintas dan mengganggu pandangan pengguna jalan.

    Petugas menemukan sejumlah tiang kabel FO yang terpasang terlalu berdekatan, yakni sekitar 4 hingga 5 tiang, yang menimbulkan potensi bahaya serius bagi pengendara dan pejalan kaki.

    Sebelumnya, pada Rabu (17/9), Satpol PP Jombang juga telah melakukan penertiban serupa di berbagai titik. Operasi ini diberi nama “Operasi Empati”, yang merupakan respons cepat terhadap keluhan warga yang disampaikan melalui media sosial atau laporan langsung mengenai kabel-kabel liar yang melintang di atap rumah dan pemasangan tiang yang tidak memadai, sehingga membahayakan keselamatan umum.

    Penertiban Berlanjut Secara Masif di Seluruh Wilayah

    Menurut Purwanto, penertiban kabel fiber optik akan terus dilakukan secara masif, tidak hanya di wilayah kota, tetapi juga akan menyasar kecamatan dan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pemasangan kabel dan tiang fiber optik telah mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

    Purwanto juga mengimbau kepada para penyedia layanan atau provider untuk lebih bertanggung jawab dalam menata infrastruktur mereka, memastikan bahwa tidak ada lagi kabel yang membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat secara umum.

    Langkah Tegas, Kabel Dipotong dan Diamankan

    Sebagai langkah tegas, kabel-kabel yang tidak sesuai aturan langsung dipotong dan diamankan di Kantor Satpol PP Jombang. Bagi provider yang merasa memiliki kabel yang ditertibkan, mereka dapat mengambilnya kembali dengan menunjukkan bukti kepemilikan.

    Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong vendor untuk lebih memperhatikan dan mematuhi regulasi demi terciptanya keamanan dan ketertiban bersama.

    “Atas dasar masukan masyarakat, juga masukan yang ada di media sosial, penertiban ini akan terus kami lakukan,” ujar Purwanto, menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. [suf]

  • Bupati Malang Ingin Banser Siap Hadapi Tantangan Global

    Bupati Malang Ingin Banser Siap Hadapi Tantangan Global

    Malang (beritajatim.com) – Pembukaan Kursus Banser Lanjutan (SUSBALAN) Satkorcab Banser Kabupaten Malang, Jumat (19/9/2025), digelar di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda, Dusun Salatri, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

    Bupati Malang HM Sanusi, membuka langsung kursus lanjutan tersebut. Sanusi juga mendukung agar kolaborasi antara pemerintah daerah terhadap kaderisasi organisasi kepemudaan yang berakar kuat di tengah masyarakat.

    Salah satunya, Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Organisasi yang lahir dari rahim besar Nahdlatul Ulama (NU). Sanusi berharap, Banser menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan agama, bangsa, dan negara. Sekaligus menjadi benteng kokoh dalam merawat tradisi serta nilai-nilai kebangsaan.

    Pelaksanaan Kursus Banser Lanjutan, bukan sekadar proses pengkaderan lanjutan. Tetapi juga sebagai wadah penempaan jiwa, raga, dan mental agar para kader Banser memiliki kapasitas yang lebih matang dalam kepemimpinan, manajerial dan kemampuan teknis. Sekaligus memperkuat jati diri sebagai kader bangsa yang berdisiplin, loyal, serta berintegritas.

    Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan keyakinannya terhadap para peserta.
    “Saya yakin, para peserta yang mengikuti SUSBALAN ini akan lahir sebagai Banser yang lebih siap menghadapi tantangan zaman,” tegas Sanusi.

    “Karena kita tahu bersama, tantangan hari ini berbeda dengan masa lalu. Saat ini kita menghadapi era globalisasi, digitalisasi, hingga arus ideologi transnasional yang kadang berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Maka, Banser harus hadir tidak hanya sebagai benteng fisik, tetapi juga benteng moral dan intelektual,” lanjutnya.

    Sanusi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kabupaten Malang yang terus berkomitmen membina serta menyiapkan kader-kader terbaik.

    “Saya percaya, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, para ulama, GP Ansor, dan Banser, Kabupaten Malang akan semakin kokoh dalam persatuan. Semakin unggul dalam pembangunan, dan semakin bermartabat di mata bangsa. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang religius, berdaya saing, maju, dan sejahtera,” kata Sanusi.

    Bupati Malang juga berpesan kepada seluruh peserta SUSBALAN agar mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan. “Seraplah ilmu dan pengalaman dari para instruktur, karena bekal ini akan menjadi pijakan dalam mengabdi ke depan,” ujarnya.

    “Jadikan keikutsertaan dalam SUSBALAN sebagai titik awal untuk semakin mempertegas niat pengabdian. Ingatlah, menjadi Banser bukanlah sekadar atribut atau seragam, melainkan sebuah jalan khidmah, jalan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara,” pungkas Sanusi. [yog/suf]

  • Kolom Agama Tak Lagi Kosong, 11 Warga Madiun Cantumkan Aliran Kepercayaan

    Kolom Agama Tak Lagi Kosong, 11 Warga Madiun Cantumkan Aliran Kepercayaan

    Madiun (beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 11 warga setempat sepanjang tahun 2025 memilih mencantumkan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.

    Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Sayogyo, menuturkan bahwa pilihan tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

    “Setiap orang berhak mengatur identitas sesuai keyakinannya. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi agar hak itu bisa terpenuhi melalui layanan administrasi kependudukan,” jelasnya, Jumat (19/9/2025).

    Ia menjelaskan, warga yang ingin mengubah status agama atau keyakinan dapat mengajukan permohonan di kantor desa maupun Mal Pelayanan Publik (MPP). Persyaratannya berupa dokumen kependudukan standar, sebelum kemudian diproses oleh Dispendukcapil.

    Meski begitu, kata dia, nomenklatur yang digunakan tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat. “Di dokumen resmi tidak dituliskan nama aliran tertentu, tetapi secara umum menggunakan istilah aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME,” ujarnya.

    Dari jumlah tersebut, delapan orang di antaranya laki-laki dan tiga lainnya perempuan. Sayogyo menyebutkan angka ini masih relatif kecil, tetapi menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap hak sipil mereka.

    “Memang belum banyak, tetapi langkah ini penting karena menandakan warga mulai merasa aman dan yakin untuk menuliskan keyakinannya secara terbuka,” imbuhnya.

    Kebijakan pencantuman aliran kepercayaan sendiri merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan itu menghapus praktik diskriminasi bagi penghayat kepercayaan yang sebelumnya hanya bisa membiarkan kolom agama kosong di KTP.

    Dengan adanya pencatatan resmi, penghayat diharapkan semakin terlindungi dalam hal akses layanan publik, pendidikan, hingga dunia kerja.

    “Harapannya, penghayat tidak lagi merasa dipinggirkan dan memperoleh pengakuan yang sama dengan pemeluk agama lain,” tutur Sayogyo. (rbr/ted)

  • SPPG Bondowoso Butuh 300 Kg Daging Ayam Per Hari untuk Program MBG

    SPPG Bondowoso Butuh 300 Kg Daging Ayam Per Hari untuk Program MBG

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua Satuan Pendidikan Program Gizi (SPPG) Bondowoso, Mila Afriana Agustin, menegaskan besarnya kebutuhan bahan baku untuk menunjang program makan bergizi gratis yang melibatkan 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setiap hari.

    Ia menyebutkan, kebutuhan beras saja bisa mencapai 300 kilogram per hari. “Sayur juga sama, antara 200 sampai 300 kilogram. Ayam sehari sekitar 300 kilogram, ditambah lele, ikan, telur, hingga susu minimal 150 ml per porsi,” jelas Mila pada Beritajatim.com, Jumat (19/9/2025).

    Untuk memastikan pasokan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Diskoperindag, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

    “Jadi yang masuk kita atur. Program Presiden ini bukan sekadar makan bergizi, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ibu-ibu bisa menanam di rumah, sehingga punya pemasukan tambahan dan bisa mandiri untuk ketahanan pangan,” tegasnya.

    Selain kebutuhan bahan baku, Mila juga menyinggung soal pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan SPPG.

    Ia menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan bank sampah, magot, dan warga sekitar untuk memanfaatkan sampah organik maupun anorganik agar residu seminimal mungkin. (awi/but)

  • Kasus Pungli SMAN 1 Kampak Trenggalek, DPRD Jatim Turun Tangan Hingga Copot Kepsek

    Kasus Pungli SMAN 1 Kampak Trenggalek, DPRD Jatim Turun Tangan Hingga Copot Kepsek

    Surabaya (beritajatim.com) – Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok iuran sukarela hingga pengalihan dana PIP siswa di SMAN 1 Kampak, Trenggalek, memicu rangkaian peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan Jawa Timur. Kasus ini bermula dari demo besar-besaran yg sempat viral hingga mogok belajarnya para siswa, berlanjut dengan sidak Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, rapat dengar pendapat (RDP), hingga pencopotan kepala sekolah.

    Pada 26 Agustus 2025, ratusan siswa SMAN 1 Kampak melakukan aksi demonstrasi di halaman sekolah. Mereka memprotes kewajiban membayar iuran Rp65 ribu per bulan dan sumbangan awal minimal Rp500 ribu, yang disebut untuk peningkatan mutu pendidikan tetapi dirasa tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya.

    Sehari setelah demo, 27 Agustus 2025, Deni Wicaksono Wakil Ketua DPRD Jawa Timur turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah. Dalam sidak itu, ia menemukan bukti bahwa pungutan dilakukan secara sistematis dengan dalih sumbangan sukarela, namun praktiknya bersifat wajib hasil dari diskusi dengan siswa dan beberapa wali murid.

    Kasus ini kemudian dibahas secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Jawa Timur pada 8 September 2025. DPRD memanggil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Cabang Dinas, Dinas Pendidikan Jatim hingga Inspektorat Jawa Timur untuk memberikan penjelasan dan mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah tegas.

    Setelah RDP, dengan mendengar penjelasan dan melihat bukti-bukti terkait pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur mengambil langkah tegas. Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, resmi dicopot dari jabatannya per 10 September 2025.

    Dalam surat perintah yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, ditunjuk Leif Sulaiman, Kepala SMAN 1 Trenggalek, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kampak.

    “Surat perintah ini berlaku sampai diangkatnya kepala sekolah definitif oleh Gubernur Jawa Timur,” tulis Aries dalam surat yang dikeluarkan pada 10 September 2025 .

    Salah satu perwakilan siswa, Ghani, mengaku lega atas langkah yang diambil DPRD Jatim dan Pemprov. Dia menyampaikan terima kasih kepada Deni Wicaksono yang dinilainya perhatian dan cepat merespons keluhan siswa.

    “Sangat membantu. Alhamdulillah sudah membaik dan sesuai harapan, Mas,” kata Ghani, siswa SMAN 1 Kampak, Jumat (19/9/2025).

    Menanggapi hal ini, Deni menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Dia berharap kejadian di SMAN 1 Kampak menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pendidikan di Jawa Timur.

    “Langkah ini bukan akhir, tapi awal untuk memastikan dunia pendidikan kita bersih dari praktik pungli. Kami di DPRD Jatim akan terus mengawal agar hak siswa dan orang tua terlindungi,” pungkas Deni.[asg/kun]

  • Bulog Mojokerto Salurkan Beras SPHP dan Minyakita

    Bulog Mojokerto Salurkan Beras SPHP dan Minyakita

    Mojokerto (beritajatim.com) – Perum Bulog Cabang Mojokerto menyalurkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sebanyak 20 ton beras SPHP digelontorkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

    Kepala Perum Bulog Cabang Mojokerto, Muhammad Husin mengatakan, program GPM tersebut diinisiasi oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra bekerja sama dengan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.

    “Untuk Kecamatan Gedeg, kami sediakan beras SPHP sebanyak 3 ton dan Minyakita sebanyak 120 liter. Sementara di kecamatan lain disediakan 1 ton beras SPHP. Untuk gula, kami tidak menyediakan karena ada dari PG Gempolkrep,” jelasnya, Jumat (19/9/2025).

    Program GPM di Kantor Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. [Foto ; ist]Menurutnya, antusiasme warga sangat tinggi, terutama di Kecamatan Gedeg yang tercatat paling ramai. Meski begitu, kecamatan lain juga menunjukkan respons positif. Selain itu, Bulog juga bekerja sama dengan TNI-Polri untuk mendistribusikan beras SPHP dan Minyakita agar penyaluran lebih tertib dan tepat sasaran.

    “Hari ini serentak di seluruh kecamatan sesuai arahan Pemda. Dari Dinas Pangan dan Perikanan, informasi yang kami terima, kegiatan ini akan rutin digelar tiap minggu sampai Desember 2025, dengan lokasi bergantian” tambahnya. [tin/but]

  • Sempat Ditemukan E-coli, Dinkes Bondowoso Pastikan Program MBG Aman Dikonsumsi

    Sempat Ditemukan E-coli, Dinkes Bondowoso Pastikan Program MBG Aman Dikonsumsi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Agus Winarno, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso kini aman dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi target utama program ini. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan program MBG yang digelar di Aula Kopi Robusta 1, Jumat (19/9/2025).

    Agus menjelaskan bahwa salah satu peran Dinas Kesehatan adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap seluruh Satuan Pemberi Pangan Bergizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG. Hingga saat ini, terdapat 13 SPPG di Bondowoso yang telah berjalan dan menjadi fokus pengawasan dinas.

    “Baik sebelum maupun setelah running, kami lakukan pengawasan. Mulai dari IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), IKL (Izin Kelayakan Lingkungan), hingga kualitas air,” kata Agus kepada Beritajatim.com.

    Agus juga mengungkapkan bahwa sebelum program dijalankan, sempat ditemukan adanya parameter mikrobiologi yang tidak memenuhi standar, yaitu bakteri E. coli dan total coliform pada salah satu titik. Temuan tersebut terjadi pada Mei lalu, ketika air di salah satu SPPG masih positif E. coli. Jika kondisi tersebut dibiarkan, menurut Agus, berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit, terutama diare pada anak-anak.

    “Kalau air pencucian piring tidak memenuhi syarat, maka risikonya bisa menular ke makanan yang dikonsumsi. Maka perlakuannya jelas, tidak boleh running dulu sebelum memenuhi standar kesehatan,” tegasnya.

    Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Kesehatan meminta pengelola untuk melakukan water threat plan hingga kondisi air benar-benar aman dan memenuhi standar kesehatan. Setelah dilakukan perbaikan, seluruh SPPG dinyatakan layak dan baru diperbolehkan menjalankan program MBG.

    “Sekarang semua 13 SPPG sudah memenuhi syarat kesehatan. Jadi saya yakin menu makanan yang disajikan aman sampai hari ini,” tegas Agus meyakinkan.

    Langkah pengawasan dan perbaikan ini menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan Bondowoso dalam memastikan keamanan pangan anak-anak, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis. [awi/beq]

  • Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai sejak Kamis (18/9/2025), di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.

    Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

    Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    “Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

    Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi.

    Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

    Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

    Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

    Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

    Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

    “Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

    Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

    “Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

    Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

    “Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

    Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konfensional.

    “Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” pungkasnya. [alr/but]

     

  • Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Mojokerto (beritajatim.com) – Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mojokerto mulai menimbulkan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi warga. Menyikapi kondisi ini, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra turun langsung menyerahkan bantuan darurat di Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Jumat (19/9/2025).

    Bantuan yang disalurkan meliputi 90 tangki truk air bersih, 150 paket beras ukuran 5 kilogram, 100 paket perlengkapan masak, serta 50 buah jerigen. Distribusi dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.

    Penyerahan bantuan berlangsung di Balai Desa Manduro Manggung Gajah dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Ngoro. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan solusi nyata bagi warga terdampak.

    Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Gus Barra menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga tengah menyiapkan langkah berkelanjutan. “Ini nanti ada setiap hari, sambil kita coba agar tidak seperti ini terus-menerus. Kita akan koordinasi dengan provinsi, mencari sumber air dari mana yang bisa disalurkan ke sini,” ujarnya.

    Dengan adanya bantuan ini, kebutuhan mendesak warga, terutama akses terhadap air bersih dan pangan, diharapkan dapat terpenuhi sembari menunggu realisasi langkah strategis jangka panjang dalam mengatasi persoalan kekeringan di Kabupaten Mojokerto. [tin/beq]