Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Anggaran Terbebani, Pemkot Blitar Batasi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Anggaran Terbebani, Pemkot Blitar Batasi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengambil langkah hati-hati dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa pembatasan ini dilakukan demi menjaga stabilitas anggaran daerah yang kondisinya kini sudah terbebani oleh belanja pegawai.

    Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Syauqul Muhibbin membeberkan bahwa beban gaji pegawai di APBD Kota Blitar saat ini sudah mencapai 36%, jumlah tersebut sudah jauh melampaui batas maksimal yang disarankan, yaitu 30%.

    “Secara keterpenuhan pegawai sebenarnya sudah lumayan banyak. Kalau memaksakan mengusulkan banyak, nanti khawatirnya pemerintah tidak mampu memberikan tunjangan kinerja,” Ucap Wali Kota Blitar, Sabtu (20/09/2025).

    Dengan beban gaji pegawai yang telah mencapai 36%, maka dalam rekrutmen PPPK paruh waktu ini, Pemkot Blitar akan memfokuskan pada instansi yang benar-benar kekurangan personel, dan pengangkatan mereka didasarkan pada masa pengabdian yang sudah lama. Sementara untuk jalur pendaftaran reguler, kebutuhan pegawainya sudah cukup terpenuhi.

    “Kami memprioritaskan di tempat-tempat yang sangat memerlukan. Utamanya untuk tenaga yang sudah lama mengabdi,” imbuhnya.

    Wali Kota Blitar kembali menekankan bahwa pertimbangan anggaran menjadi kunci utama dalam rekrutmen pegawai. Jika beban belanja pegawai terus membengkak, Wali Kota Blitar khawatir alokasi dana untuk program pembangunan akan berkurang.

    “Semua orang tentu ingin diangkat. Tapi kalau lembaga belum benar-benar membutuhkan, dampaknya ke anggaran,” ujar Mas Ibin.

    Jika beban gaji pegawai terus membengkak, maka yang menjadi korban adalah pembangunan. Dengan tingginya biaya beban gaji, maka bisa dipastikan porsi anggaran untuk pembangunan juga akan turun. (owi/ian)

  • 66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 66 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi resmi menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan dan teknis yang lolos seleksi PPPK tahap II tahun 2024.

    “Seluruh PPPK harus punya peran besar terhadap pembangunan daerah. Setelah resmi jadi ASN, kinerja harus semakin ditingkatkan,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (19/9/2025).

    Kepada para penerima SK, Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menjalankan tugas. Ia mendorong agar setiap pegawai mampu mendukung percepatan program pembangunan daerah.

    “PPPK harus inovatif. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas,” pesan Ipuk.

    Ia juga meminta seluruh pegawai tidak berhenti meningkatkan kompetensi di era digital. “Tingkatkan terus kompetensi dan kualitas diri kalian. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tambahnya.

    Bupati Ipuk menyebut, selain 66 PPPK yang telah diangkat, Banyuwangi juga tengah memproses pengangkatan ribuan tenaga honorer. “Ada 4.909 honorer yang kita usulkan menjadi PPPK paruh waktu. Saat ini mereka tengah melakukan pemberkasan untuk pengusulan penetapan Nomor Induk ke BKN,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa 66 PPPK yang mendapatkan SK terdiri atas 55 tenaga kesehatan dan 11 tenaga teknis. Mereka adalah peserta yang lolos pada seleksi penerimaan PPPK periode kedua formasi tahun 2024.

    “Untuk tahap dua ini tidak ada formasi guru. Karena formasi guru sudah terpenuhi pada tahap I lalu,” ungkap Ilzam.

    Adapun total pendaftar pada seleksi PPPK tahap II lalu mencapai 2.179 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 66 peserta yang dinyatakan lolos dan resmi menerima SK pengangkatan sebagai ASN PPPK. [tar/ian]

  • Perubahan APBD 2025 Blitar Disahkan, Belanja Naik Anggaran Defisit Rp109 M Ditutup SILPA

    Perubahan APBD 2025 Blitar Disahkan, Belanja Naik Anggaran Defisit Rp109 M Ditutup SILPA

    Blitar (beritajatim.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun anggaran 2025 akhirnya resmi disahkan. Setelah melalui berbagai drama yang terjadi, P-APBD 2025 kini telah resmi disahkan dan akan diajukan ke Gubernur Jawa Timur.

    Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, pengesahan ini menandai adanya penyesuaian signifikan pada struktur anggaran. “Alhamdulillah, hari ini Perubahan APBD 2025 sudah disahkan,” ujar Supriadi seusai rapat Paripurna Jumat (19/09/2025) malam.

    Adapun susunan Perubahan APBD tahun 2025 Kabupaten Blitar yakni adanya penurunan pendapatan daerah sebesar Rp.3,2 miliar menjadi Rp.2,605 triliun. Sementara untuk anggaran belanja justru mengalami kenaikan sebesar Rp.55 miliar menjadi Rp.2,714 triliun.

    Kondisi ini menciptakan defisit sebesar Rp 109,06 miliar. Menariknya, defisit ini ditutup sepenuhnya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024.

    Raperda Perubahan APBD tahun 2025 tersebut sudah disetujui baik DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain menyetujui perubahan anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi penting. Rekomendasi ini meliputi optimalisasi pendapatan daerah, perbaikan tata kelola keuangan, serta peningkatan kinerja BUMD agar kontribusinya bagi daerah bisa lebih besar.

    “Kami memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi Perubahan APBD 2025,” tambahnya.

    Sementara itu, Bupati Blitar, Rijanto menyambut baik adanya pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025 ini. Rijanto secara khusus mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD Kabupaten Blitar telah bahu-membahu dalam proses pembahasan P-APBD 2025.

    “Ya alhamdulillah seperti yang saya sampaikan dalam pendapat akhir bupati saya mengucapkan terimakasih kepada semua pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras dan bahu membahu dengan eksekutif untuk bagaimana membahas P-APBD 2025 ini,” ungkap Rijanto.

    Ungkapan Rijanto tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya dalam pembahasan P-APBD 2025 ini sempat menemui jalan buntu. Rapat pembahasan P-APBD 2025 sempat beberapa kali diwarnai aksi boikot dari DPRD Kabupaten Blitar karena belum adanya titik temu antara legislatif dan eksekutif.

    Namun drama tarik ulur terkait P-APBD 2025 ini akhirnya usai. Kedua belah pihak baik Pemkab Blitar maupun DPRD telah menemukan titik temu dan kesepakatan terkait P-APBD 2025.

    Kini dokumen Raperda Perubahan APBD 2025 akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Proses penyerahan ini ditargetkan maksimal dalam tiga hari kerja.

    Proses evaluasi dari Gubernur diharapkan selesai dalam 15 hari kerja. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD memiliki waktu tujuh hari kerja untuk menyempurnakan hasil evaluasi tersebut.

    Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Blitar juga memastikan bahwa pengumuman pengadaan barang dan jasa akan segera diumumkan melalui aplikasi SIRUP setelah dokumen persetujuan ditandatangani. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Baru kemudian P-APBD 2025 bisa dieksekusi.

    “Ya otomatis itu nanti kerja keras kita semua,” jawaban Rijanto soal P-APBD segera bisa digunakan. (owi/ian)

  • World Cleanup Day 2025 di Kediri, Mbak Wali Tuangkan Eco Enzym ke Sungai Brantas

    World Cleanup Day 2025 di Kediri, Mbak Wali Tuangkan Eco Enzym ke Sungai Brantas

    Kediri (beritajatim.com) – Memperingati World Cleanup Day 2025, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Wakil Wali Kota Qowimuddin dan jajaran menuangkan cairan eco enzym ke Sungai Brantas, Sabtu (20/9/2025). Peringatan tahun ini mengusung tema Bersih Sungaiku, Indah Alamku dan melibatkan perwakilan perguruan tinggi, pelajar, komunitas lingkungan, komunitas hijau daun, komunitas eco enzym, serta bank sampah.

    Eco enzym merupakan cairan organik hasil fermentasi limbah dapur seperti kulit buah dan sayur yang dicampur dengan gula merah dan air. Cairan ini bermanfaat bagi ekosistem sungai karena mampu mengurai polutan, menetralkan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan kadar oksigen dalam air. Dengan begitu, ikan dan biota sungai bisa hidup lebih sehat, sekaligus memperbaiki kualitas air sungai.

    “Saat ini kita memperingati World Cleanup Day dimana kita semua bersih-bersih mulai dari tingkat kelurahan. Kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting. Selain melakukan aksi nyata ini juga membangun kesadaran kita bahwa kebersihan lingkungan ini jadi tanggung jawab bersama,” ujar Vinanda.

    Pada kesempatan itu, Vinanda juga mengajak komunitas peduli lingkungan dan bank sampah untuk mengedukasi masyarakat soal pengelolaan sampah. Komunitas bank sampah di Kediri terbukti berhasil mengolah kulit buah dan sayuran menjadi eco enzym yang bermanfaat. Selain membantu membersihkan sungai, cairan ini juga dapat digunakan sebagai sabun cuci piring maupun pakaian. Tak hanya itu, bank sampah juga mampu memproduksi kompos yang berguna untuk tanaman sekaligus bernilai ekonomi.

    “Hal ini harus disosialisasikan terus kepada masyarakat sehingga mereka paham cara memilah dan mengelola sampah dengan baik. Saya bersyukur ada komunitas bank sampah yang telah berinovasi mengelola sampah sehingga memiliki banyak manfaat. Saya harap pemilahan dan pengelolaan sampah ini semakin masif di tingkat masyarakat,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin beserta jajaran menuangkan cairan eco enzym di Sungai Brantas. [Foto: Nanang/Beritajatim.com]Wali kota termuda di Indonesia ini menegaskan bahwa peringatan World Cleanup Day bukan hanya momentum seremonial. Menurutnya, kebersihan lingkungan harus menjadi gaya hidup sehari-hari bagi seluruh masyarakat Kota Kediri.

    “Momen ini menjadi semangat baru bagi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mari bersama-sama kita peduli terhadap kebersihan lingkungan kita. Semua kita mulai dari diri kita sendiri,” tegasnya.

    Usai menuangkan eco enzym ke Sungai Brantas, seluruh peserta melanjutkan aksi bersih-bersih di sekitar aliran sungai. Vinanda juga meninjau kerja bakti di RW 1 Kelurahan Mojoroto dan ikut terjun langsung membersihkan lingkungan bersama warga.

    Turut mendampingi kegiatan ini, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala DLHKP Imam Muttakin, Kalaksa BPBD Joko Arianto, Camat Mojoroto Bambang Tri, Camat Kota Bagus Hermawan, perwakilan OPD terkait, dan sejumlah tamu undangan. [nm/ian]

  • Pemkab Sidoarjo Ajak Ribuan Warga Ikut World Cleanup Day 2025

    Pemkab Sidoarjo Ajak Ribuan Warga Ikut World Cleanup Day 2025

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo bersama ribuan warga dari berbagai elemen turun langsung membersihkan sampah dalam rangkaian aksi World Cleanup Day (WCD) 2025 yang digelar di kawasan Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (20/9/2025).

    Aksi peduli lingkungan bertema “Berbakti Pada Alam, Tuntaskan Sampahnya” ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, M. Bahrul Amig. Kegiatan diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas pecinta lingkungan, organisasi pemuda, hingga relawan masyarakat.

    Kegiatan dilaksanakan serentak di empat titik utama, yakni Jalan Pahlawan sisi barat dan timur, Jalan Ponti, serta Jalan Taman Pinang dengan titik awal di Bundaran Adipura Sidoarjo.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengapresiasi partisipasi seluruh pihak. Menurutnya, WCD bukan sekadar aksi bersih-bersih, melainkan momentum penting untuk membangun kesadaran masyarakat menjaga lingkungan.

    “Saya minta tolong juga bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar membersihkan, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat,” ujarnya.

    Fenny menambahkan, pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kebiasaan masyarakat. Karena itu, ia berharap kegiatan seperti WCD bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan. “Dengan begitu, pesan kebersihan dapat semakin masif disuarakan dan dipraktikkan oleh seluruh warga,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala DLHK Sidoarjo, M. Bahrul Amig, menegaskan bahwa aksi ini bagian dari dukungan Kabupaten Sidoarjo terhadap target nasional pengelolaan sampah 100 persen.
    “Sebagai bagian dari gerakan nasional ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab besar untuk ikut serta merealisasikan target tersebut,” katanya.

    Bahrul berharap, keterlibatan masyarakat dalam WCD bisa menumbuhkan budaya hidup bersih serta memperkuat kebersamaan lintas sektor dalam pengelolaan sampah. “Gerakan ini menegaskan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari jati diri masyarakat Sidoarjo,” tandasnya.

    Ketua Panitia WCD Sidoarjo 2025, Zainul Fajar, juga menekankan bahwa WCD bukan sekadar gerakan bersih-bersih, tetapi kampanye perubahan perilaku. “Mari kita berprilaku yang baik dan selalu menjaga kelestarian lingkungan,” ucapnya. [isa/beq]

  • Fraksi PDIP Desak Bulog dan Disperindag Kendalikan Lonjakan Harga Beras di Jatim

    Fraksi PDIP Desak Bulog dan Disperindag Kendalikan Lonjakan Harga Beras di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mendesak Bulog Divre Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim segera turun tangan mengendalikan lonjakan harga beras. Menurut dia, kenaikan harga yang terjadi di sejumlah daerah sudah memberatkan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

    “Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” tegas Erma, Sabtu (20/9/2025).

    Erma mengungkapkan, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram kini mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Bulog sekitar Rp55 ribu. Kondisi ini, menurut dia, sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi mengancam ketahanan pangan rumah tangga.

    “HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ujarnya.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional mencapai Rp14.530/kg. Sementara untuk kualitas premium berada di angka Rp16.280/kg, naik sekitar 7-10 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Kenaikan ini dipicu distribusi yang belum merata, pasokan yang terganggu akibat musim tanam, cuaca ekstrem, dan hambatan logistik ke daerah terpencil. Erma menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah intervensi agar situasi ini tidak semakin membebani masyarakat.

    Selain itu, Erma juga menyoroti penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dinilai belum berjalan optimal. Meski stok tersedia, banyak masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan beras tersebut, khususnya di pasar tradisional dan daerah dengan kenaikan harga tertinggi.

    “Problem keberadaan beras SPHP ini harus segera dibenahi. Jangan sampai hanya jadi data di atas kertas, sementara masyarakat di lapangan kesulitan mendapatkannya,” tegas Erma.

    Total alokasi SPHP untuk Jawa Timur mencapai 173.000 ton, namun realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen. Di wilayah Malang misalnya, Bulog mencatat stok mencapai 68.000 ton, dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga masih ada surplus sekitar 45.000 ton yang belum tersalurkan.

    Menurut Erma, fakta tersebut menunjukkan lemahnya distribusi SPHP di lapangan. Dia meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran melalui operasi pasar dan memperluas akses ke wilayah terdampak.

    “Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” pungkas legislator asal Dapil Blitar-Tulungagung itu. [asg/ian]

  • Parkir Berlangganan di Tulungagung Batal Terlaksana Tahun Ini

    Parkir Berlangganan di Tulungagung Batal Terlaksana Tahun Ini

    Tulungagung (beritajatim.com) – Rencana Pemkab Tulungagung untuk menerapkan parkir berlangganan tahun ini harus tertunda. Hal ini dikarenakan rencana tersebut tidak mendapat respons dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Penerapan parkir berlangganan ini diperkirakan baru bisa dilakukan di tahun 2026 mendatang. Kondisi politik serta ekonomi masyarakat diduga menjadi penyebab rencana tersebut batal terlaksana tahun ini.

    Kabid Prasarana dan Perparkiran, Dishub Tulungagung, Ronald Soesatyo mengatakan pihaknya telah bersurat ke Gubernur terkait rencana tersebut. Pada surat pertama Gubernur membalas dan menerangkan bahwa parkir berlangganan bisa diterapkan di tahun 2026.

    Selanjutnya Pemkab Tulungagung kembali bersurat pada gubernur terkait mempercepat penerapan parkir berlangganan di Oktober 2025 untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir.

    “Yang surat kedua ini belum mendapat jawaban dari Gubernur,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

    Ronald menegaskan, jika penerapan parkir berlangganan bisa dilaksanakan pada Oktober 2025, seharusnya September sudah ada balasan surat dari Gubernur Khofifah. Hal ini dikarenakan mereka membutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi. Namun karena tidak ada respon, mereka kembali mematuhi instruksi awal yakni penerapan pada tahun 2026.

    “Mengingat situasi dan kondisi politik ekonomi masyarakat sedang tidak baik pada 2025 ini turut menjadi faktor pertimbangan penerapan parkir berlangganan,” tuturnya.

    Dengan kondisi seperti ini, target serapan PAD dari sektor parkir sulit terpenuhi. Target PAD parkir pasca Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mencapai Rp4 miliar, dengan target PAD murni sebesar Rp1,5 miliar. Dari jumlah tersebut perolehan serapan parkir hanya sekitar 28 persen sepanjang Januari hingga September 2025 ini.

    “Secara otomatis serapan PAD parkir tidak bisa maksimal sesuai target. Sekarang toko banyak yang sepi dengan kondisi ekonomi sesulit ini,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Bupati Warsubi Apresiasi Capaian Kafilah Jombang Peringkat 7 di MTQ Jatim 2025

    Bupati Warsubi Apresiasi Capaian Kafilah Jombang Peringkat 7 di MTQ Jatim 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Jombang mencatatkan prestasi gemilang pada MTQ Ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur, yang digelar pada 11–20 September 2025 di Kabupaten Jember.

    Kabupaten Jombang berhasil meraih peringkat ke-7, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di peringkat ke-11 pada MTQ Ke-30 di Kabupaten Pasuruan.

    Dengan total skor 67 poin, Jombang tampil sebagai salah satu dari 10 besar peserta terbaik dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Capaian ini tak lepas dari hasil kerja keras para peserta, pelatih, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan.

    Prestasi ini juga dibuktikan dengan tiga juara pertama yang diraih oleh peserta dari Jombang, yang turut menyumbang poin tertinggi. Bupati Jombang, Warsubi, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian tersebut.

    “Alhamdulillah, Selamat kepada Kafilah MTQ Kabupaten Jombang. Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak, mulai dari para peserta, pembina, hingga seluruh pendukung. Peningkatan peringkat dari 11 ke 7 adalah bukti nyata bahwa pembinaan Alquran di Jombang semakin maju,” ujar Bupati Warsubi, Sabtu (20/9/2025).

    Bupati juga berharap agar prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian sesaat, tetapi juga memotivasi generasi muda untuk terus mendalami dan mencintai Alquran.

    “Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mencintai dan mendalami Alquran, serta mempertahankan tradisi positif ini di masa depan. MTQ mendatang Jombang harus lebih baik lagi,” pungkasnya. [suf]

    Berikut adalah rincian prestasi yang menyumbang total 67 poin bagi Kabupaten Jombang:

    Juara 1:
    Mujawwad Putri (9 poin)
    Hafalan 5 Juz Putra (9 poin)
    Hafalan 30 Juz Putri (9 poin)

    Juara 2:
    MTQ Anak Putra (7 poin)
    Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) Putra (7 poin)

    Juara 3:
    MTQ Remaja (5 poin)
    Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) Putri (5 poin)

    Juara Harapan 1:
    Tunanetra (3 poin)
    Murattal Dewasa (3 poin)
    Hafalan 5 Juz Putri (3 poin)

    Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ) (3 poin)

    Juara Harapan 2:
    Murattal Remaja Putra (2 poin)
    Hafalan 10 Juz Putri (2 poin)

  • Mas Lindra Targetkan KDMP di Tuban Rampung Akhir Tahun

    Mas Lindra Targetkan KDMP di Tuban Rampung Akhir Tahun

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky targetkan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban akhir tahun harus sudah rampung.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban bahwa untuk mendukung penuh program yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto yakni KDMP, Kabupaten Tuban berkomitmen dalam percepatan pembentukannya.

    “Insya Allah ditargetkan akhir tahun 2025 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tuban telah memiliki KDMP,” ucap Mas Lindra, Jumat (19/09/2025).

    Ia berharap agar Desa/Kelurahan segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan hukum, sehingga kelembagaannya semakin kuat dan memiliki landasan yang jelas.

    “Sehingga, dengan adanya tata kelola administrasi yang jelas akan memudahkan koperasi mengajukan bantuan permodalan dan menjalin kerja sama dengan BUMN/BUMD,” imbuhnya.

    Mas Lindra juga menekankan KDMP harus berperan aktif menyediakan produk kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan pangan, gas, hingga layanan kesehatan.

    “Kami berharap hadirnya KDMP mampu memangkas rantai distribusi dan membuat harga produk lebih terjangkau,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Pemkab Mojokerto dan Baznas Luncurkan Program BMM, Dorong Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi

    Pemkab Mojokerto dan Baznas Luncurkan Program BMM, Dorong Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) resmi meluncurkan Program Baznas Microfinance Masjid (BMM). Program ini digagas sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, sekaligus menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat peradaban.

    Peluncuran program BMM di Masjid Baitul Manshur, Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko ini ditandai dengan penyerahan bantuan modal usaha oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian. Sebanyak Rp150 juta disalurkan kepada 53 penerima manfaat di Desa Kedungmaling.

    Dalam sambutannya, Wabup Rizal mengapresiasi inisiatif Baznas Kabupaten Mojokerto yang dinilai inovatif. Menurutnya, program tersebut bukan sekadar bantuan dana, melainkan upaya mengembalikan masjid pada fungsi aslinya sebagai pusat kegiatan umat.

    “Program ini bukan hanya soal bantuan dana, tetapi soal menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat peradaban. Di masa Rasulullah SAW, masjid adalah tempat lahirnya keputusan penting, tumbuhnya ukhuwah, sekaligus titik awal ekonomi umat. Kita ingin semangat itu hadir kembali di Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (19/9/2025).

    Wabup Rizal juga menekankan bahwa dana yang diberikan adalah amanah, bukan hadiah. Para penerima manfaat diminta mengelola modal secara produktif, seperti untuk memperbesar usaha, membeli bahan baku, memperbaiki alat produksi, maupun menambah inovasi produk.

    “Gunakan dengan bijak, jangan konsumtif. Jadikan ini sebagai langkah awal untuk bangkit dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pesannya.

    Lebih lanjut, Wabup Rizal menjelaskan bahwa tujuan utama program BMM adalah memberikan akses permodalan yang sehat bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, serta menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat yang aktif dan produktif.

    Ia juga berharap program tersebut dapat diperluas ke desa-desa lain di Kabupaten Mojokerto. Bantuan tersebut diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang mandiri serta berdaya saing. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor.

    “Bayangkan jika seluruh masjid di Mojokerto, jumlahnya ratusan, aktif dalam pemberdayaan ekonomi. Kita akan memiliki basis ekonomi umat yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Insyaallah, Mojokerto akan semakin sejahtera,” pungkasnya. [tin/ian]