Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wabup Mimik Idayana Bantu Dorong Penjualan UMKM di Sidoarjo

    Wabup Mimik Idayana Bantu Dorong Penjualan UMKM di Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kurang lebih 30 orang Ibu-ibu Pegiat UMKM Kelurahan Geluran Taman berkunjung ke rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana, Senin (22/9/2025).

    Dari tujuan kunjungan ini selain untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang selama ini di produksi oleh masyarakat Kelurahan Geluran Kecamatan Taman, juga memohon dukungan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal pemasaran, karena pemasaran yang selama ini hanya dilakukan melalui OL Shop.

    Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana menyambut baik kehadiran Ibu-ibu pegiat UMKM, bahkan dia sangat mengapresiasi dengan beberapa hasil produk UMKM yang dihasilkan seperti hasil olahan Asman Toga yang sempat menjadi juara pertama dalam olahan produk makanan serta minuman.

    Selain itu pada kesempatan ini Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya perijinan dalam pemasaran. “Jika ada produk jual yang belum mempunyai ijin pemasaran, segera diurus agar pemasarannya bisa lancar dan lebih luas lagi, pemerintah akan membantu dalam prosesnya,” katanya.

    Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana bersama para pelaku UMKM dari Kelurahan Geluran Kecamatan Taman.

    Dalam kesempatan ini Wakil Bupati juga berjanji akan membantu penjualan dengan memberikan tempat pada beberapa outlet UMKM di beberapa titik yang ramai pengunjung, sehingga produk-produk yang dijual lebih bisa dikenal lagi, bahkan bisa dijadikan oleh-oleh khas Sidoarjo.

    “Pemerintah akan memberikan dukungan semaksimal mungkin, karena ibu-ibu ini adalah pegiat UMKM yang harus kita fasilitasi dan kita dukung, bila perlu gabung bersama dalam koperasi merah putih,” imbuhnya.

    Purwaningtyas Yuli Eka, SE Lurah Geluran menyampaikan produk-produk yang telah dihasilkan merupakan produk yang belum di dimiliki oleh UMKM-UMKM lain karena hasil olahan ini merupakan hasil dari kebun yang diolah secara mandiri. Dari kebun sendiri bisa menghasilkan berbagai macam minuman seduh ataupun minuman segar yang bisa juga sebagai obat yang sudah dikemas dengan cantik.

    “Untuk itu dengan kehadiran kami disini kami mohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan produk UMKM kami, pemasaran produk-produk kami melalui E-Katalog, dengan begitu produk-produk kami akan banyak dikenal dan lebih mudah lagi dalam pemasarannya,” terangnya.

    Selain akan terus dikembangkan, dari hasil penjualan produk UMKM saat ini sudah digunakan untuk membiayai beberapa anak asuh/anak-anak kurang mampu di wilayah Desa Geluran. “Alhamdulillah dengan income yang dihasilkan kita bisa menjadi RW yang mandiri,” katanya.

    Selain memperkenalkan beberapa hasil produk UMKM seperti produk seduhan dari tanaman Buah Angkung, Bunga Telang, Bunga Marigold, Daun Kelor, Daun Mint, serta Daun Keji Beling serta minuman Segar yang dikemas dalam “Seduhan’qu”, ibu-ibu pegiat UMKM ini juga ingin mengajak masyarakat untuk mengenal serta membeli produk UMKM di “Toko Ladang Hijau” melalui tautan : https://id.shp.ee/7HQjXGQ. (isa/but)

  • Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Menurutnya, negara seharusnya memberikan pelayanan terbaik, bukan berbisnis dengan rakyatnya.

    “PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Deni usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

    Deni menyebut salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara produktif. Menurutnya, banyak aset pemerintah dalam kondisi idle yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

    “Banyak aset daerah yang sebenarnya bisa dioptimalkan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Dengan tata kelola yang tepat, aset ini bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Selain itu, Deni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan, BUMD yang tidak memberikan dividen dan justru menjadi beban APBD harus dibenahi atau direstrukturisasi.

    “BUMD harus memberikan dividen yang jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, kita perlu mengambil langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi APBD 2026 dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional agar pembangunan Jawa Timur sejalan dengan target pemerintah pusat. “APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja. Sinkronisasi dengan RPJMD dan program nasional menjadi kunci agar anggaran tepat sasaran,” tegas Deni.

    DPRD juga mendorong efisiensi anggaran dengan memangkas belanja seremonial dan kegiatan yang tidak memberi dampak langsung pada masyarakat. “Belanja yang bersifat simbolis, seremonial, dan perayaan yang tidak memberikan dampak langsung harus dikurangi. Anggaran sebaiknya diarahkan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.

    Deni mengajak seluruh komisi dan OPD memetakan potensi penerimaan daerah dengan jelas, mengingat proyeksi pertumbuhan PAD pada 2026 hanya naik sekitar 1,8 persen. Ia juga mendorong keterlibatan swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang tepat sasaran.

    “APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • KISI, Kompetisi Inovasi Sidoarjo Berhadiah Total Rp 60 Juta

    KISI, Kompetisi Inovasi Sidoarjo Berhadiah Total Rp 60 Juta

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo kembali menggelar Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI). Ajang mencari inovasi pelayanan publik tersebut terbuka untuk umum dan gratis. Pesertanya perorangan atau kelompok maksimal tiga orang dan wajib ber KTP Sidoarjo.

    Inovasi dapat berupa alat, proses, sistem, prototipe atau produk (barang/jasa) yang telah diterapkan. Pendaftaran dan pengajuan proposal inovasi dimulai hari ini, Senin, tanggal 22 September sampai tanggal 19 Oktober 2025. Pengajuan inovasi dilakukan melalui aplikasi SETIA: https://setia.sidoarjokab.go.id/kisi/. Total hadiahnya mencapai Rp. 60 juta dan disertai pengajuan hak cipta inovasi bagi para pemenangnya.

    KISI 2025 tersebut dilaunching Bupati Sidoarjo H. Subandi di pendopo Delta Wibawa, Senin, (22/9/2025). Bupati Sidoarjo mengatakan KISI merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pelayanan publik.

    Menurutnya KISI bukan hanya sekadar perlombaan, namun panggilan perubahan pelayanan publik yang semakin baik. “KISI menjadi wadah bagi seluruh perangkat daerah, unit kerja, dan unsur masyarakat untuk berinovasi dalam pelayanan publik. Tujuannya yakni mendekatkan dan mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.

    Bupati H. Subandi mengatakan di era globalisasi saat ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan pelayanan publik yang semakin baik. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang responsif, transparan, dan mudah diakses.

    Lanjut bupati, oleh karenanya bekerja dengan cara lama harus ditinggalkan. Inovasi menjadi jawaban akan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik. Untuk itu inovasi saat ini bukan pilihan, tetapi keharusan. KISI menjadi komitmen bersama untuk menjawab tantangan tersebut.

    “Mari kita jadikan KISI sebagai gerakan bersama. Gerakan untuk melayani lebih baik, lebih cepat, dan lebih dekat. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah adalah ketika masyarakat merasa dimudahkan, dihargai, dan dilayani dengan sepenuh hati,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut Bupati H. Subandi menegaskan bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi. Tapi inovasi adalah keberanian untuk berpikir beda, bertindak cerdas, dan melayani secara prima. Dikatakannya inovasi bisa lahir dimana saja. Bisa jadi inovasi itu lahir dari desa, dari kelurahan ataupun dari ruang kerja yang mampu mengubah wajah pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo semakin baik.

    “Saya mengajak seluruh ASN, perangkat daerah, dan masyarakat Sidoarjo untuk ikut serta dalam KISI 2025. Tunjukkan ide terbaikmu. Buktikan bahwa Sidoarjo adalah kabupaten yang tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga berkembang secara ide dan gagasan,” ajaknya.

    Sementara itu Kepala Bappeda Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman mengatakan penyelenggaraan KISI tahun ini sudah memasuki tahun ketiga. Pemkab Sidoarjo akan terus berupaya meningkatkan kualitas kompetisi tersebut.

    Pasalnya KISI mampu memberikan dampak positif terhadap penciptaan iklim inovasi di Kabupaten Sidoarjo. Disampaikannya ada tiga kategori yang dilombakan dalam KISI tahun 2025 ini. Antara lain inovasi daerah, inovasi teknologi informasi atau inovasi digital serta inovasi ekonomi, sosial, budaya atau inovasi non digital.

    “Inovasi daerah diperuntukan khusus bagi perangkat daerah, dalam hal ini OPD, Kecamatan, Puskesmas, adapun kategori dua, inovasi teknologi informasi atau inovasi digital dan kategori inovasi ekonomi, sosial, budaya atau inovasi non digital diperuntukan bagi masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sidoarjo,” urainya.

    Muhammad Ainur menyampaikan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaran KISI semakin meningkat. Terbukti inovasi yang diterima selama penyelenggarannya terus meningkat. Diawal penyelenggaran KISI tahun 2023 ada 67 proposal inovasi yang diterima. Sedangkan ditahun 2024 meningkat signifikan sebanyak 124 proposal inovasi yang masuk penilaian.

    “Peningkatan ini secara tidak langsung mengidentifikasikan bahwa iklim inovasi di Kabupaten Sidoarjo semakin kondusif,” pungkasnya. (isa/but)

  • Ojek Online Boleh Parkir Gratis di Fasilitas Pemkot Pasuruan

    Ojek Online Boleh Parkir Gratis di Fasilitas Pemkot Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Pasuruan resmi menggulirkan kebijakan pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojek online (ojol). Program ini berlaku di seluruh fasilitas milik pemerintah daerah, termasuk rumah sakit dan perkantoran.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyebut langkah tersebut diambil setelah mendengar banyak keluhan dari para pengemudi. Mereka kerap harus membayar parkir meski hanya sebentar mengantar penumpang atau barang.

    “Seringkali ojol hanya menurunkan penumpang, tapi tetap diminta bayar parkir. Maka kebijakan ini kami hadirkan agar lebih adil dan membantu para pengemudi,” jelasnya.

    Adi menambahkan, kebijakan serupa juga telah diterapkan di beberapa daerah lain seperti Bangil. Menurutnya, Pasuruan perlu menyesuaikan agar layanan transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang.

    “Kalau di rumah sakit, biasanya menit pertama itu gratis. Nah, di Pasuruan kami akan perluas lagi ke semua fasilitas pemerintah,” ungkapnya.

    Kebijakan ini disambut baik oleh para pengemudi ojol yang selama ini merasa terbebani. Biaya parkir kerap mengurangi pendapatan harian mereka yang sebenarnya sudah pas-pasan.

    Ketua Asosiasi Driver Ojek Online Kota Pasuruan, Adhi Nugraha, mengungkapkan permasalahan parkir memang menjadi keluhan utama anggotanya. Ia menilai langkah pemkot ini bisa meringankan beban pengemudi.

    “Kadang dapat order Rp8.000, harus keluar Rp2.000 untuk parkir, jadi yang dibawa pulang cuma Rp6.000. Dengan aturan baru ini jelas sangat membantu,” kata Ugra, sapaan akrabnya.

    Selain soal parkir, asosiasi ojol juga meminta adanya dukungan pemerintah terkait legalitas organisasi. Mereka ingin keberadaan komunitas pengemudi memiliki payung hukum yang jelas.

    “Jika ada masalah seperti kecelakaan atau kejadian lain di lapangan, kami punya posisi yang kuat di bawah naungan pemerintah. Harapan kami, legalitas ini bisa segera difasilitasi,” pungkas Ugra. (ada/but)

  • Banggar DPRD Jatim Ingatkan APBD 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Banggar DPRD Jatim Ingatkan APBD 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa APBD Jatim Tahun Anggaran 2026 harus memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

    Hal itu disampaikan Lilik dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan oleh Gubernur Jatim atas Raperda APBD 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

    “APBD merupakan instrumen pengelolaan keuangan daerah yang harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026,” ujarnya.

    Banggar menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2026 yang justru stagnan bahkan turun minus 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi sinyal penurunan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja publik.

    “Penurunan ini harus menjadi peringatan dini agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan, khususnya retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang masih stagnan,” tegas politisi PKS tersebut.

    Berdasarkan catatan Banggar, pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan hanya tumbuh 2 persen dengan porsi terbesar dari pajak daerah sebesar 47 persen. Namun, proyeksi penerimaan pajak daerah yang hanya tumbuh 2,2 persen dianggap masih rendah.

    “Optimalisasi penerimaan PAD harus dilakukan, termasuk dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kami juga mengusulkan pembentukan Pansus BUMD untuk memastikan pengelolaan BUMD lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Lilik.

    Banggar juga menyoroti penurunan transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan pada 2026. Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan publik dan program pembangunan daerah.
    “Setiap komisi perlu mendapatkan penjelasan dari OPD mitra terkait skema efisiensi belanja yang akan diterapkan sebagai dampak penurunan pendapatan transfer,” katanya.

    Di sisi belanja, Lilik mengungkap bahwa belanja operasi masih mendominasi dengan porsi 76 persen, sedangkan belanja modal hanya 6 persen dari total belanja. Angka ini menunjukkan dominasi belanja rutin sekaligus penurunan signifikan belanja modal hingga 40 persen dibanding APBD Perubahan 2025.

    “Banggar merekomendasikan agar efisiensi belanja barang dan jasa dilakukan, terutama pada kegiatan administrasi rutin dan penunjang yang bisa dilaksanakan secara daring. Belanja simbolis dan seremonial juga harus dikaji ulang agar anggaran lebih fokus ke mandatory spending,” paparnya.

    Selain itu, Banggar meminta TAPD memberikan penjelasan detail mengenai kapasitas dan kemampuan setiap OPD dalam merealisasikan anggaran 2026. Menurut Lilik, hal ini penting agar pelaksanaan APBD tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

    “APBD 2026 harus direncanakan dengan matang agar tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Pemkab Lumajang Kucurkan Rp1,9 Miliar untuk Pelatihan dan Jaminan Sosial Buruh Tembakau

    Pemkab Lumajang Kucurkan Rp1,9 Miliar untuk Pelatihan dan Jaminan Sosial Buruh Tembakau

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk mendukung pelatihan keterampilan kerja serta jaminan sosial bagi buruh tembakau. Dana tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Dari total anggaran, sekitar Rp1,2 miliar diprioritaskan untuk pelatihan keterampilan kerja, sedangkan sisanya sekitar Rp700 juta digunakan untuk membayar iuran kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi ribuan buruh tembakau.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Subechan, menjelaskan bahwa pelatihan mencakup empat bidang, yaitu otomotif, pengelasan, kelistrikan, dan desain. Beberapa program sudah mulai berjalan di sejumlah lokasi.

    “Untuk pelatihan beberapa sudah mulai berjalan. Seperti pelatihan otomotif di Kecamatan Kunir, pelatihan las di Desa Denok. Kalau pelatihan listrik nanti dilangsungkan di Ponpes Almaliki, sedangkan pelatihan desain jadwalnya menyusul,” terang Subechan, Senin (22/9/2025).

    Selain pelatihan, Pemkab Lumajang juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tembakau di beberapa kecamatan penghasil tembakau, seperti Tempeh, Pasirian, dan wilayah lainnya.

    “Ini yang kami kaver adalah para buruh tani tembakau, bukan petaninya. Jumlahnya ada 5.606 buruh tembakau yang dilindungi BPJS,” tambah Subechan.

    Menurutnya, program tersebut sesuai dengan tujuan DBHCHT yang diarahkan untuk pekerja sektor tembakau yang tergolong rentan dan belum memiliki jaminan sosial. Selain perlindungan, pengembangan keterampilan juga dinilai penting agar buruh memiliki peluang ekonomi baru di luar pekerjaan utama.

    “Jadi, tujuan utama pelatihan dan jaminan sosial ini agar buruh tembakau mendapatkan hak perlindungan ketenagakerjaan, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi melalui pelatihan kerja,” ungkap Subechan. [has/beq]

  • Transfer dari Pusat Menyusut, Pemkab Magetan Ubah Arah Belanja

    Transfer dari Pusat Menyusut, Pemkab Magetan Ubah Arah Belanja

    Magetan (beritajatim,com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna pada Senin (22/9/2025) dengan agenda Penjelasan Bupati Magetan terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan asumsi kebijakan umum dengan kondisi terbaru. Faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut antara lain ketidaksesuaian asumsi awal, pergeseran anggaran antar-organisasi perangkat daerah, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta kebutuhan mendesak akibat keadaan darurat.

    Berdasarkan Nota Keuangan, pendapatan daerah mengalami penurunan Rp2,72 miliar, dari Rp1,989 triliun menjadi Rp1,987 triliun. Penyusutan ini terutama dipicu berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat Rp15,92 miliar.

    Dari sisi belanja, total APBD Kabupaten Magetan pada R-PAPBD 2025 turun dari Rp2,128 triliun menjadi Rp2,100 triliun atau berkurang Rp28,33 miliar. Rincian perubahan antara lain:

    Belanja Operasi: berkurang Rp32,24 miliar
    Belanja Tidak Terduga: berkurang Rp5,12 miliar, dari Rp8 miliar menjadi Rp2,87 miliar
    Belanja Transfer: berkurang Rp2,94 miliar
    Belanja Modal: naik Rp11,97 miliar
    Belanja Hibah: mengalami penambahan, termasuk untuk BOS, organisasi kemasyarakatan, dan koperasi
    Belanja Bantuan Sosial: meningkat untuk bantuan kepada individu
    Belanja Subsidi: bertambah untuk mendukung subsidi produk pangan, hasil perikanan, dan pasar murah

    Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2025 yang disampaikan Bupati akan dibahas bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda Perubahan APBD 2025 dari Bupati kepada DPRD, sekaligus pengesahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026.

    Bupati Magetan, Hj. Nanik Endang Rusminiarti, berharap rancangan perubahan anggaran ini dapat segera diproses dan disetujui bersama, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. [fiq/beq]

  • Ribuan Honorer di Ponorogo Resmi Diangkat Jadi PPPK

    Ribuan Honorer di Ponorogo Resmi Diangkat Jadi PPPK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kabar gembira datang bagi ribuan tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer kini telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh maupun paruh waktu, sesuai database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Berdasarkan database BKN, seluruh honorer sudah diangkat menjadi PPPK, baik penuh maupun paruh waktu,” kata Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, Senin (22/9/2025).

    Zamroni menjelaskan, proses pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 378 pegawai telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, tahap kedua dengan jumlah 241 SK dijadwalkan akan diserahkan pada akhir September 2025.

    Selain itu, terdapat 1.823 tenaga honorer yang masuk kategori PPPK paruh waktu. Mereka saat ini masih dalam proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) sebagai salah satu syarat administrasi.

    “PPPK paruh waktu ini wajib segera melengkapi persyaratan, mulai dari SKCK, surat keterangan sehat, hingga dokumen lain yang ditentukan. Kalau tidak dilengkapi, bisa dianggap gugur atau mengundurkan diri,” tegas Zamroni.

    Dengan langkah ini, Ponorogo menjadi salah satu daerah yang menyelesaikan status kepegawaian tenaga honorer sesuai arahan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah. [end/beq]

  • PKK Kota Mojokerto Ikuti Pelatihan Olahan Kedelai untuk Gizi Keluarga dan Usaha Rumahan

    PKK Kota Mojokerto Ikuti Pelatihan Olahan Kedelai untuk Gizi Keluarga dan Usaha Rumahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Mojokerto mengikuti pelatihan olahan makanan berbahan kedelai di Pendapa Sabha Mandala Tama, Balai Kota Mojokerto, Senin (22/9/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

    Dalam sambutannya, Ning Ita—sapaan akrab Wali Kota—menyampaikan pentingnya pemenuhan kebutuhan protein nabati sehari-hari melalui kedelai. “Selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan dasar tempe yang dikonsumsi sebagai lauk. Namun, melalui pelatihan ini kita belajar bagaimana mengolah kedelai lebih variatif sehingga bisa menjadi pilihan menu lain bagi keluarga,” ungkapnya.

    Pelatihan ini mempraktikkan beragam olahan berbahan kedelai seperti minuman sari kedelai, kudapan tauwa, cookies, hingga brownies. Ning Ita berharap keterampilan tersebut dapat mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang usaha rumahan.

    Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Lina Desriana Arisandi, menekankan pentingnya pemanfaatan kedelai sebagai bahan pangan lokal yang kaya gizi dan bernilai jual. “Kedelai sangat potensial dikembangkan menjadi berbagai olahan makanan sehat. Namun perlu diperhatikan, ada sebagian anak-anak terutama balita yang rentan terhadap alergi kedelai,” pesannya.

    Ia menambahkan, pelatihan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan keterampilan kader PKK dalam pengolahan pangan lokal serta mendorong ekonomi keluarga melalui usaha rumahan berbasis kedelai seperti tahu, tempe, susu kedelai, hingga makanan ringan.

    “Kegiatan ini juga bentuk nyata sinergi antara Pokja 3 dan Pokja 4 yang saling mendukung dalam aspek ketahanan pangan, peningkatan gizi keluarga, serta pengembangan usaha ekonomi kreatif,” pungkas Lina.

    Pelatihan olahan kedelai ini menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat Pemkot Mojokerto yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui inovasi pangan lokal. [tin/beq]

  • DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memastikan Kota Surabaya memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah. Kepastian itu diperoleh setelah DPRD melakukan konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta pekan lalu.

    “Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” kata Arif Fathoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2025).

    Rencana pinjaman ini akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan total nilai Rp3,15 triliun. Rinciannya, melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan melalui Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan air di sejumlah kawasan.

    Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni itu, pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik akan memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ia mencontohkan proyek Saluran Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung pada 2025 diyakini dapat menumbuhkan pusat usaha baru serta membuka lapangan kerja.

    “Kami optimistis di 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.

    DPRD Surabaya, lanjut Mas Toni, akan mengawal ketat pelaksanaan pinjaman ini agar berjalan sesuai rencana dan terhindar dari penyimpangan. Seluruh fraksi disebut akan ikut terlibat dalam pengawasan.

    “Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan,” tegasnya.

    Mas Toni juga menyinggung pentingnya Surabaya mempersiapkan diri menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. Menurutnya, Surabaya harus berkolaborasi dengan daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik.

    “Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur dapat menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini,” ucapnya.

    Selain fokus pada infrastruktur, ia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2026 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menilai sektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian khusus, seiring upaya menjadikan Surabaya sebagai gaming city.

    “Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu tumbuhnya ekonomi kreatif dan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. [asg/beq]