Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Gubernur Khofifah Ajak Koperasi Revitalisasi Lapenkop dan Perkuat SDM di Jatim

    Gubernur Khofifah Ajak Koperasi Revitalisasi Lapenkop dan Perkuat SDM di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, membuka Musyawarah Wilayah (Musywil) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinwil) Jatim 2025 di Gedung Negara Grahadi, Rabu (24/9/2025).

    ​Dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah mendorong revitalisasi Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi. Ia menekankan bahwa keahlian manajerial yang baik sangat penting bagi seluruh koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).

    ​”Manajerial skill dari pengelola koperasi harus berkualitas dan memiliki kredibilitas. Revitalisasi Lapenkop adalah salah satu solusinya,” kata Khofifah.

    ​Selain itu, ia juga membahas pentingnya petunjuk teknis (juknis) agar anggaran pemerintah bisa disalurkan untuk KMP. Juknis ini diperlukan agar pasokan logistik koperasi tidak terhambat, terutama karena beberapa pemasok seperti Bulog menerapkan sistem tunai, bukan konsinyasi.

    ​Khofifah juga mengajak koperasi untuk berinovasi dan bertransformasi agar lebih adaptif, kreatif, dan inovatif. Pemprov Jatim, lanjutnya, berkomitmen penuh mendukung pengembangan koperasi melalui fasilitasi perizinan, akses modal, pelatihan, hingga pendampingan pemasaran.

    ​Melihat peran strategis koperasi di Jatim, Gubernur Khofifah mendorong Dekopinwil dan Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk menjadi fasilitator bagi koperasi agar bisa lebih modern dan profesional. Berdasarkan data, kontribusi Koperasi UMKM terhadap PDRB Jatim meningkat 0,9% menjadi 60,08% pada 2024.

    ​”Kekuatan koperasi begitu besar dan kontribusinya signifikan. Kita harus terus memperkuatnya, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas SDM, usaha, dan produk,” jelasnya.

    ​Saat ini, Jatim memiliki 29.648 unit koperasi aktif, terbanyak secara nasional (13,96% dari total koperasi Indonesia). Total asetnya mencapai Rp63,22 triliun dengan volume usaha Rp46,31 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp1,33 triliun.

    ​Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Dekopin untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Ia menyatakan, Kementerian dan Dekopin akan bekerja sama untuk mendorong koperasi yang sudah ada agar lebih produktif dan maju. [tok/aje]

  • Bupati Ipuk Panen Padi Bersama Petani Banyuwangi dalam Peringatan Hari Tani Nasional

    Bupati Ipuk Panen Padi Bersama Petani Banyuwangi dalam Peringatan Hari Tani Nasional

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut serta dalam panen padi bersama petani di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Rabu (24/9/2025). Acara ini menjadi ajang apresiasi kepada petani yang telah berperan penting dalam menunjang produksi pangan daerah.

    Bupati Ipuk tak hanya menyaksikan panen, namun juga merasakan pengalaman menaiki mesin combat yang digunakan untuk memanen padi di lahan seluas 8.000 meter persegi. Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menyampaikan rasa terima kasih kepada petani atas kontribusinya terhadap ketahanan pangan di Banyuwangi.

    “Petani ini sangat berharga, Banyuwangi bisa surplus ini juga berkat beliau para petani. Oleh karenanya saya ucapkan banyak-banyak terimakasih,” ungkap Ipuk.

    Selepas panen, Ipuk meluangkan waktu untuk duduk bersama petani, mendengarkan keluhan, serta memberikan apresiasi atas kerja keras mereka.

    Dalam dialog tersebut, Bupati Ipuk mengungkapkan bahwa berkat kerja keras petani, Banyuwangi tetap bertengger sebagai salah satu dari lima daerah penghasil pertanian terbesar di Jawa Timur. “Tahun ini, selain padi, produksi hortikultura di Banyuwangi juga sangat memuaskan,” lanjut Ipuk.

    Sebagai bagian dari upaya mendukung petani, dalam dialog tersebut, beberapa usulan pun disampaikan oleh para petani. Salah satu permintaan utama adalah penambahan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk mempercepat proses panen.

    Tanggapi permintaan tersebut, Ipuk berjanji akan berupaya merealisasikan lewat berbagai skema, baik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pencarian dukungan melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan di Banyuwangi.

    Saat ini, Banyuwangi memiliki lima mesin combat, namun Ipuk menyatakan bahwa jumlah tersebut masih kurang mengingat luas lahan yang cukup besar. “Semoga bisa kita penuhi dengan dukungan dari pemerintah pusat ataupun CSR,” ujar Ipuk.

    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Banyuwangi, Ilham Juanda, mengungkapkan bahwa produksi pertanian, terutama padi, menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu. Dari Januari hingga September 2025, luas lahan padi di Banyuwangi mencapai 101.023 hektare, naik seribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dengan rata-rata produksi 6 ton per hektare, Banyuwangi berpotensi menghasilkan sekitar 600 ribu ton gabah. “Selain itu, harga gabah yang stabil dan cukup tinggi, sekitar Rp6.500 per kilogram, juga turut mendorong semangat para petani untuk terus bertani,” kata Ilham.

    Ilham juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah melalui program intensifikasi pertanian, distribusi pupuk, serta pendampingan dari penyuluh lapangan telah berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian.

    “Meskipun hujan turun, petani tetap melanjutkan penanaman padi, yang menunjukkan bahwa siklus tanam dapat berjalan lebih intensif dan produktif,” tambahnya. [les/suf]

  • Penerima Bansos Blitar Dicoret setelah Terindikasi Judi Online, 570 KPM Terancam Kehilangan Bantuan

    Penerima Bansos Blitar Dicoret setelah Terindikasi Judi Online, 570 KPM Terancam Kehilangan Bantuan

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar terpaksa mencoret 570 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) setelah terungkap adanya penyalahgunaan dana bantuan yang dialirkan untuk judi online.

    Keputusan ini tercatat sebagai langkah tegas yang diambil oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar setelah menerima data dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, mengungkapkan bahwa pencoretan ini melibatkan dua kelompok penerima.

    “Kelompok pertama adalah 271 KPM lama yang selama ini mendapatkan bantuan tanpa masalah. Namun, kini harus dihentikan. Kelompok kedua adalah 353 KPM baru yang harusnya baru menerima bantuan di triwulan ketiga tahun ini,” jelas Yuni, Rabu (24/9/2025).

    Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, karena ratusan keluarga yang bergantung pada bantuan sosial kini harus menanggung akibat dari ulah oknum yang menyalahgunakan dana tersebut.

    Penyalahgunaan dana bansos ini terungkap melalui sistem pengawasan canggih yang diterapkan pemerintah pusat. Melalui pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk PPATK, aliran dana dari penerima bansos dapat dilacak hingga akhirnya terdeteksi adanya transfer dana ke rekening-rekening judi online.

    “Kami di daerah tidak bisa mendeteksi hal ini secara langsung. Kemungkinan besar datanya berasal dari PPATK. Kami hanya menerima informasi resmi dalam bentuk data jadi tanpa bisa melacaknya sendiri,” tambah Yuni.

    Pencoretan ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap distribusi bansos kini semakin ketat, memastikan bahwa dana bantuan sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai tujuan. Meskipun keputusan ini sudah final dari pemerintah pusat, Dinsos Kabupaten Blitar tetap berusaha keras untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.

    “Bansos ini untuk kebutuhan pokok, untuk beli beras, biaya sekolah anak, bukan untuk hal lain. Kami terus mengingatkan warga agar tidak salah gunakan bantuan ini,” tegas Yuni.

    Pemerintah daerah kini menunggu arahan teknis lebih lanjut dari pusat mengenai nasib 570 KPM yang terindikasi melanggar aturan. Dinas Sosial Kabupaten Blitar berharap kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi penerima bansos lainnya agar bantuan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang semestinya. [owi/suf]

  • Mbak Wali Hadiri Tasyakuran HUT PEPABRI ke-66 dan FKPPI ke-47, Dorong Sinergi Lintas Generasi

    Mbak Wali Hadiri Tasyakuran HUT PEPABRI ke-66 dan FKPPI ke-47, Dorong Sinergi Lintas Generasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Tasyakuran HUT ke-66 PEPABRI dan HUT ke-47 KB FKPPI Kota Kediri, Rabu (24/09/2025). Acara bertempat di Gedung Setyo Santoso Kodim 0809 Kediri. Tahun ini HUT PEPABRI mengusung tema Menjaga Api Perjuangan Membangun Masa Depan Bangsa.

    “Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar PEPABRI Kota Kediri. Para senior yang telah mengabdikan seluruh hidupnya demi kedaulatan bangsa dan keamanan negara. Atas nama Pemkot Kediri saya sampaikan selamat ulang tahun ke-66 untuk PEPABRI dan ke-47 untuk FKPPI,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan PEPABRI adalah teladan tentang dedikasi, loyalitas, dan semangat juang yang tidak pernah pudar, meskipun telah purna tugas. Semangat itu lah yang kini diwariskan pada generasi penerus. Termasuk di jajaran Pemkot Kediri untuk terus mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi generasi penerus, PEPABRI adalah mata air keteladanan bagaimana pengabdian tidak pernah berhenti. Meskipun, jabatan dan tugas formal telah usai. “Nilai-nilai kejuangan inilah yang akan terus kami jaga sejalan dengan visi Kota Kediri MAPAN. Kami juga berharap sinergi yang telah terjadi terus terjalin erat. Kolaborasi ini penting untuk menjaga kondusivitas, membangun SDM yang tangguh, serta mewujudkan Kota Kediri yang semakin sejahtera,” ungkapnya.

    Di usia ke-66 ini, Mbak Wali berharap PEPABRI senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap menjadi penyangga moral bangsa. PEPABRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat, khususnya di Kota Kediri. “Mari kita jadikan momen tasyakuran ini sebagai pengingat bahwa perjuangan ini belum usai. Mari bersama-sama, lintas generasi, kita lanjutkan semangat pengabdian untuk negeri tercinta,” harap wali kota termuda ini.

    Turut hadir, Ketua Dewan Pertimbangan Mayjen TNI Purnawirawan Erwin Hudawi Lubis, Kolonel Purnawirawan Susanto, Brigjen TNI Purnawirawan Djati Ponco Oesodo, Kolonel Purnawirawan Joko Susilo. Ketua PEPABRI Kota Kediri Kolonel Inf Purnawirawan Suratin Budi Wahyono, Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, perwakilan Polres Kediri Kota, perwakilan Brigif 16 Wira Yudha, Ketua FKPPI Evi, Ketua LVRI Kota Kediri Letkol Purnawirawan Petrus Tumurang, Ketua LVRI Kabupaten Kediri Peltu Purnawirawan Sumilan, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • DPRD Jember Berhati-Hati Sikapi Konflik Bupati dan Wakil Bupati

    DPRD Jember Berhati-Hati Sikapi Konflik Bupati dan Wakil Bupati

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memilih berhati-hati menyikapi konflik antara Bupati Muhammad Fawait dengan Wakil Bupati Djoko Susanto, yang berujung pada pelaporan situasi pemerintah daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Dalam Negeri.

    Kehati-hatian ini ditunjukkan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, saat menemui sejumlah pendukung Bupati Muhammad Fawait dan aktivis LSM di gedung parlemen, Rabu (24/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Ribut Supriadi, salah satu pendukung Fawait, mendesak DPRD Jember untuk memediasi konflik. “Kita harapkan DPRD bisa menjadi penengah di antara keduanya dan bisa memanggil keduanya untuk memberikan penjelasan,” katanya.

    “Kami mohon kepada pimpinan DPRD untuk segera mengambil sikap. Yang kami pedulikan adalah sustainable development. Pembangunan Jember yang berkelanjutan yang pada akhirnya bertumpu pada satu gol, satu tujuan yaitu Jember lebih baik. Jember makmur. Jember baru. Jember maju,” kata Sumpono, politisi Gerindra.

    Kustiono, pendukung Bupati Fawait lainnya, mengatakan, publik membutuhkan upaya DPRD Jember untuk menyelesaikan persoalan. “Statement dari DPRD secara institusi, itu yang dibutuhkan oleh publik Jember, bahwa persoalan ini sudah menjadi atensi,” katanya.

    Kustiono berharap DPRD Jember menggunakan hak parlemen. “Wakil rakyat itu memungkinkan dan punya hak konstitusi, hak bertanya. Agar publik mengetahui secara utuh, wakil rakyat mengundang mereka berdua, ditakoni (ditanyai). Istilahnya di diundang-undang itu kan hak interpelasi, medeni (menakutkan),” katanya.

    Namun Kustiono menyarankan agar tidak menggunakan istilah hak interpelasi. “Memungkinkan untuk memanggil atau mengundang ngopi bareng seperti itu. Saya pikir publik akan menangkap itu sebagai upaya yang elegan yang ‘oh ya wis mari’ (oh sudah selesai, red),” katanya.

    Ketua DPRD Jember Ahmad Halim berterima kasih kepada Kustiono dan kawan-kawan yang telah menyampaikan aspirasi kepada parlemen. Namun dia mengingatkan posisi DPRD Jember dengan bupati dan wakil bupati yang sejajar.

    Mediasi, menurut Halim, justru bisa dilakukan oleh level pemerintah yang lebih tinggi. “Misalkan dimediasi oleh gubernur atau Mendagri, karena Mendagri adalah penanggung jawab pemerintahan yang berlangsung,” katanya.

    DPRD Jember hanya bisa melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi pertemuan DPRD dengan Bupati dan Wakil Bupati.

    “Walaupun tergantung kepada niat nanti. Kalau niatnya enggak pengin damai susah juga, kan ya? Kalau niatnya enggak ada yang pengin ketemu antara hati sama hati. ya, agak susah juga,” kata Halim.

    Sementara itu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, Ahmad Halim akan melaporkan persoalan ini kepada induk partai.

    Halim menyarankan kepada para aktivis lembaga swadaya masyarakat untuk membuat petisi kepada masyarakat umum untuk mendapatkan legitimasi. “Walaupun hanya bersifat imbauan. Walaupun saya meyakini tetap kembali kepada individu masing-masing. antara bupati dan wakil bupati,” katanya.

    Halim mengaku sudah ditelepon oleh dewan pimpinan sejumlah partai pengusung soal surat Wabup Djoko ke KPK dan Mendagri. Dia tak ingin situasi berlarut-larut.

    “Ibaratnya Jember ini sudah punya karpet merah dalam perhatian dari pemerintah pusat untuk kemajuan masyarakat maupun ekonominya. Kesempatannya sekarang. Untuk itu kita saling menahan diri, menahan diri, menahan emosi sambil berikhtiar, berdoa mungkin malam Maulid Nabi bisa menggugah hati para pimpinan-pimpinan kita,” kata Halim. [wir]

  • Bupati Pamekasan Minta ASN Jadikan Sumpah Jabatan sebagai Inspirasi dan Motivasi

    Bupati Pamekasan Minta ASN Jadikan Sumpah Jabatan sebagai Inspirasi dan Motivasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman kembali mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi yang dipimpinnya, agar menjadikan sumpah jabatan sebagai inspirasi dan sumber motivasi dalam meningkatkan kinerja guna memberikan pengabdian terbaik bagi Pamekasan.

    Hal tersebut disampaikan pasca melantik dan mengukuhkan 8 (delapan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Peringgitan Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Selasa (23/9/2025).

    “Kami berharap sumpah (jabatan) itu tidak hanya sekedar diucapkan di lisan, tetapi juga harus dipahami dengan hati tulus dengan penuh keyakinan. Sehingga sumpah jabatan dapat menjadi janji dan komitmen untuk melakukan pengabdian terbaik sesuai tugas dan jabatan masing-masing,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

    Sumpah dan janji yang diucapkan dalam prosesi pengukuhan juga harus menjadi tanggungjawab, baik bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. “Sumpah jabatan itu harus menjadi komitmen untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

    “Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya karir dari seorang ASN kedepan, seluruhnya akan bergantung terhadap kinerja maupun iktikad baik untuk bekerja tulus dan ikhlas. Ketika bekerja dengan tulus dan ikhlas, kami yakin kedepan akan berhasil,” sambung Kiai Kholil.

    Para P3K yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan jujur, teliti dan cermat serta bertanggung jawab untuk kepentingan negara. “Sumpah yang diucapkan akan menjadi inspirasi dan sumber motivasi untuk bekerja dengan baik, tanpa merasa terbebani dengan adanya pengawasan, baik oleh atasan maupun pihak lain. Karena sumpah itu menjadi pengawas pribadi,” imbuhnya.

    “Oleh karena itu, kami berharap para ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebab kesempatan itu datang hanya untuk orang tertentu atau hanya kepada orang yang beruntung, apalagi masih banyak rekan sejawat yang belum mendapatkan pengakuan sebagai P3K,” pungkasnya.

    Dari total 8 P3K yang dilantik, masing-masing Nurul Lailatus Saqiyah (UPT Instalasi Farmasi Kesehatan Dinkes Pamekasan), Anni Laili Farihah (RO Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Farmasi RSUD Smart Pamekasan), dr Moh Hasan Basri dan dr Shofi Nur Aidah Husen (Bidang Pelayanan Medis RSUD Smart Pamekasan), Faridatun Sriwahyuni (RMIK RSUD Waru), Orizal Bahtiar (S Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Kowel), Agus Fajariyati Ningsih (Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran), serta Sri Wahyuni (guru SMP Negeri 1 Kadur). [pin/kun]

  • SBY di Pacitan: Kader Demokrat Harus Peka Terhadap Rakyat, Jangan Pamer Kemewahan!

    SBY di Pacitan: Kader Demokrat Harus Peka Terhadap Rakyat, Jangan Pamer Kemewahan!

    Pacitan (beritajatim.com) – Gelaran Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat Gelombang III resmi berakhir pada Selasa (23/9/2025) malam.

    Dalam penutupan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir langsung untuk memberikan pesan kepada para kader. Ia menekankan pentingnya kepekaan anggota dewan terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih berjuang di tengah kesulitan.

    “Kader harus peka dengan kondisi rakyat. Bagaimanapun rakyat saat ini tengah berjuang ditengah kesulitan,” pesan SBY ditulis Rabu (24/9/2025).

    SBY juga mengingatkan agar para wakil rakyat tidak memamerkan kemewahan, mengingat perhatian publik kini tertuju pada kinerja pemerintah maupun legislatif. “Jangan sekali-kali pamer kemewahan,” tegasnya.

    Selain itu, SBY juga menekankan agar program-program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa disalurkan dan dikawal hingga ke daerah. Kegiatan yang menghadirkan 346 anggota DPRD kabupaten/kota dari berbagai provinsi itu berlangsung di Pacitan dengan lancar dan kompak.

    Peserta datang dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, hingga Jambi. Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh peserta.

    “Terima kasih atas kerjasamanya, karena mengikuti Bimteknas ini sampai selesai. Semoga materi yang diberikan narasumber bermanfaat,” ujar Rizki.

    Hadir pula dalam acara penutupan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. (tri/kun)

  • Diadukan ke DPRD Jember Soal Surat ke KPK, Wabup Djoko Saya Hanya Menjalankan Tugas

    Diadukan ke DPRD Jember Soal Surat ke KPK, Wabup Djoko Saya Hanya Menjalankan Tugas

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto mengapresiasi pertemuan antara sejumlah pendukung Bupati Muhammad Fawait dan aktivis LSM dengan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, di gedung parlemen, Rabu (24/9/2025).

    “Itu bentuk kepedulian kepada daerah,” kata Djoko saat ditemui Beritajatim.com.

    Dalam pertemuan dengan Halim, mereka mempersoalkan tindakan Djoko yang menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga membuat Kabupaten Jember menjadi pemberitaan nasional dan memicu kegaduhan. Mereka juga DPRD Jember mengambil sikap dan memediasi Bupati Fawait dengan Wabup Djoko.

    Namun Djoko mempertanyakan tudingan kegaduhan yang diarahkan kepadanya. “Itu terkait dengan mindset yang harus kita betulkan,” katanya.

    “Misalkan ada maling. Lalu yang jaga di pos kamling itu teriak-teriak” ‘maling, maling, maling’. Yang dinilai bikin gaduh itu yang mana? Yang secara eksplisit berteriak tadi, atau justru malingnya yang senyap-senyap saja?” kata Djoko tersenyum.

    Djoko kembali menegaskan, surat yang dilayangkannya ke KPK, Mendagri, dan Gubernur berisi permohonan pembinaan terhadap Pemkab Jember. “Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil bupati,” katanya.

    Ada enam butir laporan dalam surat itu. Pertama, soal inkonsistensi kebijakan yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/126/1.12/2025 tentang Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D).

    Kedua, soal tidak berjalannya meritokrasi kepegawaian aparatur sipil negara, yang berpotensi pada rendahnya profesionalitas aparatur dan kerawanan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Laporan berikutnya adalah mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember, yang dipandang Djoko, tidak menggambarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

    Keempat, soal lemahnya sistem tata kelola aset milik daerah. Djoko mencontohkan penggunaan kendaraan bermotor oleh orang yang tidak berhak.

    Kelima, soal terhambatnya koordinasi antara wakil bupati dengan organisasi perangkat daerah, yang ditandai dengan adanya ketidakpatuhan dan pembangkangan ASN kepada wakil bupati.

    Terakhir, soal tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler Djoko sebagai wakil bupati Jember.

    “Waktu kami, bupati, saya, dan beberapa kepala dinas diundang KPK, KPK mengatakan bahwa tugas wakil bupati lebih banyak di bidang pengawasan. Lah kalau saya melakukan pengawasan, apa yang salah?” kata Djoko.

    Djoko sendiri tidak pernah merasa mengungkapkan isi surat itu ke publik sebelum media massa memberitakannya. “Justru kemarin saya ngomong itu karena kalian tanya. Dimintai konfirmasi. Artinya sumber terbukanya surat itu bukan saya. Tapi KPK pun ya sah-sah saja mengungkap fakta,” katanya.

    “Sesuatu yang faktual, apa yang salah? Justru yang diam-diam itu yang menurut saya cara berpikirnya salah,” kata Djoko.

    Djoko kemudian mempertanyakan wacana mediasi antara dirinya dengan Bupati Muhammad Fawait oleh DPRD Jember. “Kalau mau dimediasi, yang dimediasi apanya? Saya bekerja sebagaimana amanah konstitusi. Saya bekerja karena saya disumpah. Kalau saya menjalankan amanah undang-undang, apa yang salah?” katanya. [wir]

  • Selamat dari Kebakaran, Mas Dhito Sebut MPP Jadi Semangat Kebangkitan Pelayanan Publik

    Selamat dari Kebakaran, Mas Dhito Sebut MPP Jadi Semangat Kebangkitan Pelayanan Publik

    Kediri (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri, gedung pemerintah daerah yang selamat dari aksi pembakaran massa pada akhir Agustus 2025, kini secara resmi dibuka untuk umum. Peresmian MPP Kabupaten Kediri dilakukan serentak secara daring bersamaan 10 MPP dari daerah kabupaten/kota lain di Indonesia, Rabu (24/9/2025) pagi.

    Diresmikannya MPP ini disebut Bupati Hanindhito Himawan Pramana sebagai semangat baru dan bukti bahwa Kabupaten Kediri sudah bangkit kembali dengan pemerintahan yang siap melayani. Disampaikan, selain gedung DPRD dan Pemkab Kediri, gedung Samsat yang berada tepat disamping MPP juga tak luput dari aksi pembakaran.

    “Sebelah gedung ini persis terbakar habis, Alhamdulilah MPP yang dilaunching hari ini terselamatkan,” terang Mas Dhito dalam komunikasinya bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyastini secara daring dalam acara tersebut.

    MPP Kabupaten Kediri yang telah dibuka untuk umum itu mengintegrasikan 85 layanan dari 21 intansi secara terpadu satu pintu. Puluhan instansi tersebut terdiri dari 10 instansi vertikal dan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kediri. Mas Dhito pun menyampaikan akan ada tambahan 5 intansi lagi yang akan bergabung di MPP kabupaten Kediri.

    “Ini kita tengah melakukan penyesuaian di beberapa OPD karena kantor-kantor kami habis beserta isinya,” tambah Mas Dhito.

    MenPAN-RB Rini Widyastuti menyampaikan, keberhasilan pemerintah diukur dari bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan. Semakin banyak layanan yang diberikan di MPP, hal itu akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dari pemerintah.

    Pihaknya pun dalam kesempatan tersebut menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi di Kabupaten Kediri. MenPAN-RB Rini berharap hadirnya MPP Kabupaten Kediri dapat menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk bangkit dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

    “Mudah-mudahan ini adalah langkah awal untuk terus berkomitmen melayani masyarakat Kabupaten Kediri,” pesan Menteri Rini. [nm/aje]

  • Prioritaskan Pelayanan Masyarakat, Mas Dhito Resmi Buka Mall Pelayanan Publik

    Prioritaskan Pelayanan Masyarakat, Mas Dhito Resmi Buka Mall Pelayanan Publik

    Kediri (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri talah diresmikan, Rabu (24/9/2025). Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berencana akan menambah lima instansi untuk membuka pelayanan baru.

    Hal ini disampaikannya saat peresmian MPP serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini secara daring.

    Mas Dhito mengungkapkan, saat ini MPP Kabupaten Kediri sudah melayani 85 jenis pelayanan dari 21 instansi. Dimana sebelas diantaranya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kediri, sisanya adalah instansi vertikal seperti BPJS, Kepolisian, serta BPOM.

    “Semua instansi akan kita masukkan ke sini, total ada 26 instansi rencananya, hari ini baru 21 (instansi),” terang Mas Dhito pada Rabu 24 September 2025.

    Dikatakan Mas Dhito, pelayanan di MPP ini akan secara bertahap dievaluasi. Pihaknya berharap salah satu upaya reformasi birokrasi ini dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pelayanan kepada masyarakat.

    Target pelayanan MPP, lanjut Mas Dhito, direncanakan satu hari jadi. Namun demikian, setiap instansi memiliki kebijakannya masing-masing. Hal tersebut juga dilihat dari persoalan atau pengajuan yang diminta oleh pemohon. “Sambil bertahap akan kita lakukan evaluasi,” jelas bupati berusia 33 tahun tersebut.

    Sementara itu, Menpan RB, Rini Widyantini menjelaskan dengan dibangunnya MPP, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kenyamanan dengan fasilitas MPP tersebut.

    MPP menurutnya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dengan kemudahan perijinan bisa berpengaruh positif terhadap meningkatnya angka investasi.

    “Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” Kata Menpan RB, Rini Widyantini. [ADV PKP/nm]