Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • 45 Penerima PKH di Lumajang Terindikasi Judi Online, Kemensos Instruksikan Pengecekan Lapangan

    45 Penerima PKH di Lumajang Terindikasi Judi Online, Kemensos Instruksikan Pengecekan Lapangan

    Lumajang (beritajatim.com) – Penyalahgunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terungkap di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebanyak 45 penerima manfaat dilaporkan terindikasi judi online (judol) berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

    Koordinator Pendamping PKH Lumajang, Akbar Alamin, menjelaskan bahwa Kemensos RI telah memberi instruksi kepada seluruh pendamping PKH agar segera melakukan verifikasi terhadap data penerima yang dilaporkan.

    “Ini kami menerima data dari Kemensos RI itu sebanyak 47 data yang harus dicek di lapangan. Dari data ini keterangannya adalah terindikasi judol, ini dilaporkan PPATK,” terang Akbar, Kamis (25/9/2025).

    Ia menegaskan, proses pengecekan lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Sebab, ada kemungkinan identitas penerima manfaat disalahgunakan pihak lain untuk bertransaksi judi online.

    “Data yang terindikasi ini sedang kami lakukan proses pengecekan lapangan apakah benar-benar main judol. Ini kadang KTP atau rekeningnya dipinjam oleh orang lain. Nah ini juga masih didalami,” jelasnya.

    Menurut Akbar, jika hasil verifikasi menunjukkan penerima manfaat benar-benar terlibat dalam praktik judi online, maka bantuan sosial yang diterima akan langsung dicabut.

    “Untuk membeli rokok pun tidak boleh ya, jadi memang dipakai untuk pangan atau membayar kebutuhan seperti biaya sekolah. Jadi, kalau memang benar-benar bermain judol maka bantuannya akan dipertimbangkan,” tegasnya.

    PKH merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan. Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pokok seperti pangan, biaya sekolah, hingga keperluan mendesak lain, bukan untuk konsumsi non-esensial apalagi judi online. [has/beq]

  • Dispendukcapil Sidoarjo Jemput Bola ke Desa Mergosari, Warga Tak Perlu Lagi ke Kecamatan

    Dispendukcapil Sidoarjo Jemput Bola ke Desa Mergosari, Warga Tak Perlu Lagi ke Kecamatan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Warga Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo kini bisa menikmati kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Layanan jemput bola terpadu yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo hadir langsung di Kantor Kepala Desa Mergosari, Kamis (25/9/2025).

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana turut hadir untuk meninjau sekaligus memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Dalam kunjungannya, ia didampingi Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma, Camat Tarik Iswadi Pribadi, Kepala Desa Mergosari Eko Budi Santoso, Forkopimka Tarik, serta anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Saifuddin Afandi dan Bambang Riyoko.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menegaskan pentingnya pelayanan publik yang mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. “Layanan jemput bola seperti ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengajak seluruh warga Desa Mergosari memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. “Tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor Kecamatan dan MPP (Mal Pelayanan Publik), sekarang semua sudah bisa diurus di sini,” paparnya.

    Mimik juga menekankan prinsip pelayanan gratis dan transparan. “Kedepannya kami akan upayakan dalam pengurusan apapun gratis tanpa dipungut biaya lagi, jika nanti terjadi pengurusan yang ribet dan ada pungutan liar segera laporkan karena ini adalah salah satu pelayanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk panjenengan semuanya,” tegasnya.

    Adapun layanan terpadu ini mencakup berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Kepala Desa Mergosari, Eko Budi Santoso, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran program tersebut. “Ini sangat membantu warga kami yang kesulitan karena jarak dan waktu. Semoga program seperti ini bisa rutin digelar,” kata Eko.

    Antusiasme warga terlihat jelas dari ramainya masyarakat yang datang. Mereka merasa sangat terbantu karena bisa menghemat waktu dan biaya transportasi. “Sangat praktis, Pak. Tadi saya mengurus akta kelahiran anak, prosesnya cepat sekali,” ungkap salah satu warga.

    Acara ditutup dengan penyerahan dokumen kependudukan secara simbolis oleh Hj. Mimik Idayana kepada perwakilan warga. [isa/beq]

  • Pemkab Bondowoso Pantau Perbaikan Jalan, Program RANTAS Digenjot di 120 Titik

    Pemkab Bondowoso Pantau Perbaikan Jalan, Program RANTAS Digenjot di 120 Titik

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus merealisasikan program Infrastruktur Tuntas (RANTAS) yang menjadi misi utama Bupati Abdul Hamid Wahid bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i. Salah satunya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pembangunan jalan di sejumlah titik, Kamis (25/9/2025).

    Plt Kepala Dinas Binamarga, Sumberdaya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa ada dua paket pekerjaan yang dipantau langsung oleh bupati. Lokasi tersebut yakni perbaikan ruas jalan Pakuniran–Sumberanyar di Kecamatan Maesan, serta ruas Tangsil–Kejayan yang melintasi Kecamatan Tenggarang dan Pujer.

    “Untuk di Maesan pekerjaannya sudah tuntas 100 persen, sementara di Tangsil–Kejayan progresnya baru sekitar 60 persen. Kondisi awal jalan memang rusak, sehingga perlu ditangani dengan rehabilitasi,” kata Ansori pada beritajatim.com.

    Ia merinci, perbaikan jalan tersebut mencakup panjang 300 meter dengan lebar badan jalan tiga meter. Di sisi kanan-kiri juga dipasang sabuk masing-masing 50 sentimeter dengan ketebalan 20 sentimeter.

    Menurutnya, pembangunan ini merupakan bagian dari sekitar 120 lokasi yang akan digarap demi mendukung misi RANTAS. Meski begitu, Ansori memberi catatan penting terkait pemeliharaan jalan, terutama soal batasan tonase kendaraan.

    “Jalan kita ini hanya mampu menahan beban sampai delapan ton. Kalau lebih dari itu, jelas bukan kelasnya untuk lewat jalan kabupaten. Percepatan kerusakan jalan banyak dipicu karena kendaraan yang melebihi tonase,” tegasnya.

    Dengan perbaikan yang terus berjalan di berbagai titik, Pemkab Bondowoso optimistis program RANTAS mampu menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih layak bagi masyarakat dan memperlancar mobilitas warga. [awi/beq]

  • GMNI Surabaya Dorong Kesejahteraan Petani Lewat Konsolidasi Hari Tani

    GMNI Surabaya Dorong Kesejahteraan Petani Lewat Konsolidasi Hari Tani

    Surabaya (beritajatim.com) – Memperingati Hari Tani Nasional, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menggelar konsolidasi bertema “Petani Kuat, Bangsa Berdaulat” dengan melibatkan seluruh DPK GMNI se-Surabaya. Acara ini menjadi forum strategis untuk membahas persoalan agraria dan pertanian yang hingga kini masih membelit petani di kota maupun wilayah sekitar.

    Sekretaris Jenderal DPC GMNI Surabaya, Razak Amrullah Ramadhan, menjelaskan bahwa konsolidasi ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi ditindaklanjuti dengan program nyata. Salah satunya adalah kegiatan Live In selama dua hari satu malam di kawasan pertanian Lakarsantri untuk memahami langsung kondisi dan tantangan yang dihadapi petani.

    “Agenda ini ditujukan agar kami dapat mengetahui permasalahan faktual yang dialami oleh petani di lapangan. Hasilnya akan dirumuskan dalam kajian akademik untuk kemudian diaudiensikan ke stakeholder terkait,” ujar Razak di Wisma Marinda GMNI, Rabu (24/9/2025).

    GMNI Surabaya dalam konsolidasi ini mengungkap berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan akses tanah, konflik agraria dengan pengembang, hingga belum adanya kepastian hukum yang kuat bagi petani. Menurut Razak, hal ini menjadi hambatan serius bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

    “Pemerintah perlu memperkuat implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai amanat UUPA 1960. Dengan begitu, hak atas tanah petani dapat terlindungi dan sengketa agraria bisa diminimalisir,” jelasnya.

    Wakabid Politik DPC GMNI Surabaya, Mochamad Dewa Surya Fijana, menambahkan bahwa pihaknya juga berencana mengumpulkan data valid dari petani sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Data tersebut akan diserahkan kepada dinas dan lembaga terkait agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani.

    “GMNI Surabaya menginisiasi agar pemerintah memperhatikan hak akses atas tanah petani agar kesejahteraan mereka benar-benar terwujud. Selain itu, kami juga mengajak kaum muda lebih peduli terhadap nasib petani melalui gerakan nyata,” ungkap Dewa.

    Dewa menilai keterlibatan generasi muda sangat penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, petani bukan hanya pelaku produksi, tetapi juga bagian dari pertahanan negara dalam bidang pangan.

    “Dengan langkah ini, kami berharap perjuangan petani mendapat perhatian serius pemerintah. Kesejahteraan mereka adalah pondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya. [asg/ian]

  • BPBD Kota Mojokerto Resmi Terbentuk, Wali Kota: Semoga Tidak Ada Bencana

    BPBD Kota Mojokerto Resmi Terbentuk, Wali Kota: Semoga Tidak Ada Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kini resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kehadiran lembaga ini menjadi langkah antisipatif Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir yang kerap menjadi ancaman saat musim penghujan.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan, pembentukan BPBD bukan berarti berharap ada bencana yang harus ditangani. Justru, tujuan utama adalah memastikan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat agar tidak ada bencana yang menimbulkan korban.

    “Kehadiran BPBD merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Semangatnya jangan sampai ada bencana, tapi kesiapsiagaan adalah kewajiban kita sebagai umat manusia,” ungkapnya saat dialog interaktif bersama puluhan awak media di Namu Café IKM Batik, Rabu (24/9/2025).

    Kehadiran BPBD merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ning Ita (sapaan akrab, red) menambahkan, kesiapsiagaan harus didukung dengan pelatihan dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi.

    “Siap siaga itu artinya waspada. Waspada harus didukung dengan awareness masyarakat yang tinggi ketika memang terjadi bencana. Tapi doa kita, jangan sampai ada bencana. Sudah cukup 2024, jangan ada bencana lagi,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Mojokerto, Ganesh Pressiatantra menyampaikan bahwa langkah awal pihaknya adalah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Sejak terbentuk, BPBD Kota Mojokerto bertekad untuk selalu hadir bagi masyarakat.

    “Ke depan, setiap kelurahan akan kami siapkan sebagai lokasi evakuasi, dapur umum, sekaligus tempat pengungsian apabila terjadi bencana. Dalam penanganan bencana, BPBD akan melibatkan relawan, masyarakat, serta media agar sinergi dan koordinasi dapat berjalan optimal,” tambahnya.

    Untuk sementara, kantor BPBD Kota Mojokerto berada satu gedung dengan UPT Damkar di Jalan Bhayangkara. Kehadiran BPBD ini juga bertepatan dengan penunjukan Kota Mojokerto sebagai tuan rumah peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 pada 1–3 Oktober mendatang, yang juga melibatkan Kabupaten Mojokerto.

    Sementara acara dialog interaktif tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Santi Ratnaning Tias. [tin/aje]

  • Hari Tani Nasional 2025, Wakil Ketua II DPRD Lamongan Komitmen Perjuangkan Status TPOP Irigasi

    Hari Tani Nasional 2025, Wakil Ketua II DPRD Lamongan Komitmen Perjuangkan Status TPOP Irigasi

    Lamongan (beritajatim.com) – Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, dijadikan momentum untuk penyerapan aspirasi oleh Wakil Ketua II DPRD Lamongan, Husen, dengan mengundang perwakilan Tenaga Pembantu Operasional Pemeliharaan (TPOP) jaringan irigasi, ke ruang kerjanya, Rabu (24/9/2025).

    Husen mengungkapkan, langkah ini menjadi wujud komitmen nyata untuk memperjuangkan kejelasan status 158 TPOP Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jawa Timur, yang bertugas menjaga jaringan irigasi di Lamongan.

    “Kami yang ingin ketemu dengan mereka, bukan sebaliknya. Karena di Hari Tani Nasional ini, teman-teman TPOP inilah pahlawan irigasi, yang menentukan hidup matinya panen di Lamongan,” ujar Husen.

    Husen mengungkapkan, meski peran TPOP sangat vital dalam memastikan aliran air dari waduk dan sungai ke ribuan hektare sawah, namun status TPOP masih menggantung. Saat ini, TPOP hanya dikategorikan sebagai tenaga kegiatan pengadaan barang dan jasa, bukan honorer maupun PPPK.

    “Teman-teman TPOP berharap statusnya segera diperjelas, minimal menjadi PPPK. Karena secara sistem mereka sudah ikut pengisian R1 (pelamar prioritas), R2 (peserta Eks tenaga honorer kategori II) dan R3 (peserta Non-ASN terdata,” tuturnya.

    Menanggapi hal tersebut, Husen memastikan DPRD Lamongan akan mengawal aspirasi TPOP hingga ke tingkat provinsi bahkan DPR RI.

    “Kami ingin penghidupan mereka lebih layak, minimal setara UMK Lamongan. Status dan kesejahteraan mereka harus jelas,” ujarnya.

    Selain status kepegawaian, Husen juga menekankan pentingnya pemberdayaan agar TPOP dapat lebih maksimal menjalankan tugas sekaligus memperoleh manfaat yang sepadan.

    Sebagai daerah Lumbung Pangan Nasional, Lamongan sangat bergantung pada kelancaran sistem irigasi. Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu menyebut, memperjuangkan nasib TPOP sama halnya dengan menjaga keberlangsungan pangan nasional.

    “Suara dari Lamongan harus didengar. Bahwa 158 pejuang air di sini, juga 1.800 TPOP se-Jawa Timur, layak mendapat kejelasan status dan penghargaan yang sesuai dengan pengabdian mereka,” ucap Husen. [fak/aje]

  • Tingkatkan Literasi Keuangan ASN, Pemkot Kediri dan OJK Selenggarakan Sekolah Pasar Modal

    Tingkatkan Literasi Keuangan ASN, Pemkot Kediri dan OJK Selenggarakan Sekolah Pasar Modal

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Kediri, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal bagi ASN Pemerintah Kota Kediri, Rabu (24/9). Berlangsung di Ruang Joyoboyo, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 110 peserta yang sebelumnya telah mendaftar secara online serta narasumber dari OJK Kediri, Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Timur, dan Maybank Sekuritas.

    Ditemui usai membuka acara, Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan peserta. “Dengan pengetahuan ini diharapkan ASN kalau ingin investasi dapat memilih platform yang tepat dan dalam pengawasan OJK. Teknik-teknik investasi yang hari ini diajarkan dapat digunakan sebagai dasar kalau ingin terjun ke dunia pasar modal,” ucapnya.

    Tak berhenti di sini, Bagus juga mengutarakan melalui kerja sama dengan OJK, pihaknya berencana akan membuka Galeri Pasar Modal sebagai wadah bagi ASN yang ingin mendalami pasar modal. Dirinya juga memberikan tips kepada peserta yang ingin memulai investasi namun tidak mengganggu tugas utama sebagai ASN. “Investasi merupakan kebutuhan individual, tips harus menerapkan do your own research atau DYOR. Pilih investasi jangka menengah dan jangka panjang agar tidak mengganggu tugas sebagai ASN,” terangnya.

    Di kesempatan yang sama, Dyan Fajar Mahardika, Deputi Kepala Wilayah Jawa Timur Bursa Efek Indonesia menyampaikan tujuannya memberikan materi pengenalan pasar modal yakni untuk mengenalkan kepada masyarakat, agar pasar modal bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. “Kalau dulu image-nya yang punya saham adalah orang lapisan ekonomi atas, tapi sekarang siapapun bisa membeli saham dengan harga mulai puluhan ribu rupiah. Selain itu agar masyarakat tahu informasi resmi dari OJK langsung agar terhindar dari penipuan berkedok investasi,” jelasnya.

    Dyan juga memberikan edukasi terkait langkah awal memulai investasi. Masyarakat terlebih dahulu harus membuka rekening pada platform yang dipilih untuk menyimpan dana dari investor di Bank Rekening Dana Nasabah (RDN), salah satunya Maybank Sekuritas. Kemudian, calon investor akan dipandu petugas untuk direkomendasikan saham-saham yang potensial sesuai kebutuhan masing-masing. “Pesan untuk ASN action dulu kalau cuma teori tidak dapat manfaat. Karena kalau praktik akan dapat ilmunya dipraktekkan terus menerus dan dimanfaatkan untuk masa depan,” tandasnya.

    Salah seorang peserta, Al Qusnul Zhuhri, ASN BAPPEDA Kota Kediri menuturkan motivasinya mengikuti kegiatan ini ialah ingin menambah wawasan tentang saham, seperti langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk memulai investasi di dunia saham, bagaimana belajar tentang fundamental, dan teknik membaca pergerakan pasar agar tidak mengalami kerugian.

    “Investasi modal dalam perencanaan keuangan ASN menurut saya ini sangat penting dan seharusnya para ASN juga melek investasi agar ke depannya di saat pensiun kita sudah mempunyai investasi yang bisa digunakan saat hari tua nanti,” tutupnya. [nm/aje]

  • Mutasi Pejabat Eselon II di Pamekasan Dijadwal Akhir September 2025

    Mutasi Pejabat Eselon II di Pamekasan Dijadwal Akhir September 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mutasi jabatan untuk katagori pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dijadwalkan digelar pada akhir September 2025 mendatang.

    Mutasi jabatan tersebut dijadwalkan segera dilakukan seiring dengan tuntasnya pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti sebanyak 20 pejabat eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemkab Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Terlebih pelaksanaan uji kompetensi tersebut juga dilakukan dalam rangka menilai kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penataan jabatan melalui mekanisme rotasi dan mutasi. Termasuk penempatan sesuai kebutuhan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    “Prinsipnya rotasi jabatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi menentukan siapa untuk menduduki jabatan apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Kriteria pertama tentu berdasar kemampuan, termasuk juga dari kinerja,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, Rabu (24/9/2025).

    Pelaksanaan uji kompetensi hanya diikuti 20 pejabat tinggi sesuai dengan kebutuhan, dan tidak melibatkan pejabat secara keseluruhan. “Kalau kita lengkapi semua belum memungkinkan, sehingga kita lakukan sesuai kebutuhan. Sekalipun nanti ada dua atau tiga OPD kosong atau dijalankan Plt (Pelaksana Tugas),” ungkapnya.

    “Karena kami meyakini jika beban kerja antar perangkat daerah itu tidak sama, ada perangkat yang relatif stabil meskipun tanpa dorongan besar, ada pula yang menuntut stamina tunggu dan kerja ekstra cepat. Sehingga ada 20 pejabat yang kita lakukan uji kompetensi, hal itu berdasar kebutuhan,” jelasnya.

    Disinggung soal kriteria mutasi dari puluhan pejabat, selain kemampuan dan kinerja, juga berkenaan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan, termasuk loyalitas juga menjadi sebagai salah satu pertimbangan. “Sebab kami yakin jika loyalitas tidak bisa diukur hanya dari sikap politik masa lalu, tetapi benar-benar komitmen untuk bersama membawa Pamekasan Bangkit Bersama,” tegasnya.

    “Kita harapkan rotasi jabatan ini selesai pada September (2025) ini, dan kami berharap tidak sampai bulan (Oktober 2025) depan. Tapi apa bisa direalisasikan atau tidak, nanti kita lihat karena masih dinamis,” pungkasnya. [pin/aje]

    Berikut 20 Pejabat Eselon II Peserta Uji Kompetensi di Pamekasan:
    Abdul Fata (Kepala Dinas Perikanan)
    Ach Faisol (Inspektur Daerah)
    Achmad Sjaifudin (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
    Akhmad Basri Yulianto (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
    Akhmad Zaini (Asisten Administrasi Umum)
    Akmalul Firdaus (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
    Amin Jabir (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
    Fathorrachman (Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata)
    Herman Hidayat Santoso (Kepala Dinas Sosial)
    Kusairi (Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik)
    Masrukin (Sekretaris Daerah)
    Mohamad Alwi (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
    Mohamad Yusuf Wibiseno (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
    Muharram (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
    Munapik (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
    Muttaqin (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja)
    Raden Budi Santoso (Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo)
    Saudi Rahman (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
    Sigit Priyono (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
    Supriyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

  • Gubernur Khofifah Ajak Koperasi Revitalisasi Lapenkop dan Perkuat SDM di Jatim

    Gubernur Khofifah Ajak Koperasi Revitalisasi Lapenkop dan Perkuat SDM di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, membuka Musyawarah Wilayah (Musywil) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinwil) Jatim 2025 di Gedung Negara Grahadi, Rabu (24/9/2025).

    ​Dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah mendorong revitalisasi Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi. Ia menekankan bahwa keahlian manajerial yang baik sangat penting bagi seluruh koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).

    ​”Manajerial skill dari pengelola koperasi harus berkualitas dan memiliki kredibilitas. Revitalisasi Lapenkop adalah salah satu solusinya,” kata Khofifah.

    ​Selain itu, ia juga membahas pentingnya petunjuk teknis (juknis) agar anggaran pemerintah bisa disalurkan untuk KMP. Juknis ini diperlukan agar pasokan logistik koperasi tidak terhambat, terutama karena beberapa pemasok seperti Bulog menerapkan sistem tunai, bukan konsinyasi.

    ​Khofifah juga mengajak koperasi untuk berinovasi dan bertransformasi agar lebih adaptif, kreatif, dan inovatif. Pemprov Jatim, lanjutnya, berkomitmen penuh mendukung pengembangan koperasi melalui fasilitasi perizinan, akses modal, pelatihan, hingga pendampingan pemasaran.

    ​Melihat peran strategis koperasi di Jatim, Gubernur Khofifah mendorong Dekopinwil dan Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk menjadi fasilitator bagi koperasi agar bisa lebih modern dan profesional. Berdasarkan data, kontribusi Koperasi UMKM terhadap PDRB Jatim meningkat 0,9% menjadi 60,08% pada 2024.

    ​”Kekuatan koperasi begitu besar dan kontribusinya signifikan. Kita harus terus memperkuatnya, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas SDM, usaha, dan produk,” jelasnya.

    ​Saat ini, Jatim memiliki 29.648 unit koperasi aktif, terbanyak secara nasional (13,96% dari total koperasi Indonesia). Total asetnya mencapai Rp63,22 triliun dengan volume usaha Rp46,31 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp1,33 triliun.

    ​Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Dekopin untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Ia menyatakan, Kementerian dan Dekopin akan bekerja sama untuk mendorong koperasi yang sudah ada agar lebih produktif dan maju. [tok/aje]

  • Bupati Ipuk Panen Padi Bersama Petani Banyuwangi dalam Peringatan Hari Tani Nasional

    Bupati Ipuk Panen Padi Bersama Petani Banyuwangi dalam Peringatan Hari Tani Nasional

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut serta dalam panen padi bersama petani di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Rabu (24/9/2025). Acara ini menjadi ajang apresiasi kepada petani yang telah berperan penting dalam menunjang produksi pangan daerah.

    Bupati Ipuk tak hanya menyaksikan panen, namun juga merasakan pengalaman menaiki mesin combat yang digunakan untuk memanen padi di lahan seluas 8.000 meter persegi. Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menyampaikan rasa terima kasih kepada petani atas kontribusinya terhadap ketahanan pangan di Banyuwangi.

    “Petani ini sangat berharga, Banyuwangi bisa surplus ini juga berkat beliau para petani. Oleh karenanya saya ucapkan banyak-banyak terimakasih,” ungkap Ipuk.

    Selepas panen, Ipuk meluangkan waktu untuk duduk bersama petani, mendengarkan keluhan, serta memberikan apresiasi atas kerja keras mereka.

    Dalam dialog tersebut, Bupati Ipuk mengungkapkan bahwa berkat kerja keras petani, Banyuwangi tetap bertengger sebagai salah satu dari lima daerah penghasil pertanian terbesar di Jawa Timur. “Tahun ini, selain padi, produksi hortikultura di Banyuwangi juga sangat memuaskan,” lanjut Ipuk.

    Sebagai bagian dari upaya mendukung petani, dalam dialog tersebut, beberapa usulan pun disampaikan oleh para petani. Salah satu permintaan utama adalah penambahan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk mempercepat proses panen.

    Tanggapi permintaan tersebut, Ipuk berjanji akan berupaya merealisasikan lewat berbagai skema, baik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pencarian dukungan melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan di Banyuwangi.

    Saat ini, Banyuwangi memiliki lima mesin combat, namun Ipuk menyatakan bahwa jumlah tersebut masih kurang mengingat luas lahan yang cukup besar. “Semoga bisa kita penuhi dengan dukungan dari pemerintah pusat ataupun CSR,” ujar Ipuk.

    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Banyuwangi, Ilham Juanda, mengungkapkan bahwa produksi pertanian, terutama padi, menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu. Dari Januari hingga September 2025, luas lahan padi di Banyuwangi mencapai 101.023 hektare, naik seribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dengan rata-rata produksi 6 ton per hektare, Banyuwangi berpotensi menghasilkan sekitar 600 ribu ton gabah. “Selain itu, harga gabah yang stabil dan cukup tinggi, sekitar Rp6.500 per kilogram, juga turut mendorong semangat para petani untuk terus bertani,” kata Ilham.

    Ilham juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah melalui program intensifikasi pertanian, distribusi pupuk, serta pendampingan dari penyuluh lapangan telah berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian.

    “Meskipun hujan turun, petani tetap melanjutkan penanaman padi, yang menunjukkan bahwa siklus tanam dapat berjalan lebih intensif dan produktif,” tambahnya. [les/suf]