Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tiga Calon Dewas dan Direktur Perumda Sari Gunung Jalani Wawancara Akhir di Ponorogo

    Tiga Calon Dewas dan Direktur Perumda Sari Gunung Jalani Wawancara Akhir di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Proses seleksi jabatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur Perumda Sari Gunung memasuki tahap akhir. Tiga calon Dewas dan tiga calon Direktur hari ini, Jumat (26/9/2025), menjalani wawancara final di ruang Bantarangin, kompleks Gedung Graha Krida Praja Ponorogo.

    Wawancara tersebut menjadi babak penentuan setelah para kandidat dinyatakan lolos dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Tes dipimpin langsung oleh enam anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang berasal dari unsur internal Pemkab, mantan birokrat, hingga akademisi Ponorogo.

    “Hari ini kita lakukan tahap wawancara terhadap 3 kandidat Dewas dan 3 Direktur,” kata Ketua Pansel, Agus Pramono.

    Agus menjelaskan bahwa tahap ini merupakan pintu terakhir sebelum nama-nama terpilih diserahkan kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Usai wawancara selesai, pihaknya langsung menghadap Bupati untuk menyampaikan hasilnya.

    “Wawancara ini adalah langkah final. Dari sini kami mengerucutkan masing-masing satu nama untuk jabatan Dewas dan Direktur. Rekapitulasi nilai peserta segera kami sampaikan kepada Bupati,” ujar Agus.

    Agus menambahkan bahwa Pansel telah merampungkan proses perangkingan berdasarkan nilai UKK dan wawancara. Meski begitu, keputusan akhir terkait siapa yang akan mengisi kursi Dewas maupun Direktur Perumda Sari Gunung tetap berada di tangan Bupati.

    “Siapa nantinya akan terpilih, semuanya akan diserahkan ke Bapak Bupati,” ungkapnya.

    Adapun tiga calon Direktur yang menjalani wawancara akhir yaitu Kokoh Prio Utomo, Mudrikah Hanik, dan Sakti Satoto Utomo. Sementara dua nama lain, Junjung Dwiya Ciptaningrum dan Henri Setiawan, dinyatakan kurang memuaskan pada tahap UKK. Untuk calon Dewas, terdapat tiga kandidat yakni Bambang Suhendro, Judha Slamet Sarwo Edi, dan Ringga Dwi Heri Irawan.

    Dengan tuntasnya tahapan wawancara, publik kini menunggu keputusan Bupati Sugiri Sancoko dalam menentukan nakhoda baru Perumda Sari Gunung. Penetapan nama terpilih diharapkan membawa arah baru bagi kinerja perusahaan daerah tersebut. [end/beq]

  • 6 Pejabat Lamar Calon Sekda Kabupaten Blitar, Siapa Bakal Dipilih?

    6 Pejabat Lamar Calon Sekda Kabupaten Blitar, Siapa Bakal Dipilih?

    Blitar (beritajatim.com) – Pada hari terakhir pendaftaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar ini, total sudah ada 6 orang pejabat yang mendaftar. Keenam pejabat ini pun sudah menyerahkan berkas persyaratan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar.

    Meski begitu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan enggan mengungkapkan siapa-siapa saja pejabat yang mendaftar sebagai Sekda tersebut. Budi pun masih belum membocorkan 6 pendaftar calon Sekda Kabupaten Blitar itu berasal dari internal atau luar daerah.

    “Total sudah ada 6 pendaftar di hari terakhir ini, kan nanti malam akan ditutup secara otomatis melalui aplikasi itu,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan pada Jumat (26/9/2025).

    Hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran Sekda Kabupaten Blitar dibuka. Setelah ditutup nanti BKPSDM Kabupaten Blitar akan melakukan seleksi berkas dan rapat bersama pihak terkait untuk menentukan calon mana yang lolos.

    “Kan ditutup nanti malam jam 23.59 WIB itu otomatis tertutup aplikasinya nah besok baru akan kami rapatkan dengan tim dan senin itu baru diumumkan,” ungkapnya.

    Pengumuman calon Sekda Kabupaten Blitar yang lolos administrasi pun akan diumumkan pada Senin (29/9/2025). Sementara proses seleksi administrasi akan dilakukan pada Sabtu (27/9/2025).

    Sebelumnya, Bupati Rijanto menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur dalam proses Seleksi Sekda Kabupaten Blitar. Dirinya menyerahkan penuh mekanisme seleksi kepada panitia.

    “Semua itu urusan panitia seleksi. Saya tidak ingin cawe-cawe agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan Sekda definitif yang berkualitas,” ucap Rijanto.

    Kini patut dinanti siapa yang bakal lolos seleksi Sekda Kabupaten Blitar. Lalu siapa pula yang bakal terpilih menjadi Sekda mengawal pemerintahan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati, Beky Herdihansah. [owi/beq]

  • Video Viral Kepala Desa Joget Dangdut di Kantor Kecamatan, Bupati Mojokerto Turun Tangan

    Video Viral Kepala Desa Joget Dangdut di Kantor Kecamatan, Bupati Mojokerto Turun Tangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebuah video yang menampilkan salah satu Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto berjoget dangdut bersama biduan di Kantor Kecamatan Sooko menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini memicu reaksi publik sekaligus mendapat teguran langsung dari Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Kamis (26/9/2025).

    Gus Barra (sapaan akrab) segera mengumpulkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Camat Sooko untuk meminta keterangan terkait video viral tersebut.

    “Jadi saya sudah kumpulkan semua (kemarin). Saya sampaikan kepada Pak Sekdakab untuk mengimbau kepada semua saja, Camat, perangkat daerah, BUMD, RSUD untuk tidak membuat kegiatan-kegiatan yang menyakiti hati masyarakat, yang mengusik hati masyarakat, yang tidak memiliki nilai-nilai empati bagi masyarakat,” ungkap Gus Barra.

    Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat dan harus menghindari kegiatan yang dapat menyinggung atau menyakiti hati publik. Terkait video viral, Gus Barra menyerahkan tindak lanjut kepada Sekdakab Mojokerto dan berharap peristiwa serupa tidak terulang.

    “Kita semua sebagai pelayan masyarakat sekarang ini menjadi sorotan, apapun kegiatan kita akan menjadi sorotan bagi masyarakat. Imbuhan ini segera disampaikan kepada semua pegawai pemerintah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mojokerto tanpa terkecuali. Sehingga hal-hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” tambahnya.

    Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terkait permasalahan tersebut. “Seusai PP Nomor 94 Tahun 2021, pasal mana yang bisa menjerat. Apakah hukuman disiplin, ringan atau berat. Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Bupati,” tegasnya. [tin/beq]

  • Tingkatkan Layanan Publik Inklusif, Pegawai Pemkab Banyuwangi Dilatih Bahasa Isyarat

    Tingkatkan Layanan Publik Inklusif, Pegawai Pemkab Banyuwangi Dilatih Bahasa Isyarat

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menggelar diklat Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang diikuti para petugas front office pelayanan publik. Pelatihan ini digelar sebagai bentuk komitmen daerah memberikan pelayanan publik yang inklusif bagi semua warga.

    Pelatihan diikuti 40 petugas yang menjadi frontliner di sejumlah instansi pemkab. Mulai Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Dinas Kesehatan, Dispendukcapil hingga pegawai kantor kecamatan.

    Diklat berlangsung selama lima hari, Senin-Jumat 22-26 September 2025 di Banyuwangi. Pemkab menggandeng Komunitas Teman Tuli Banyuwangi dan Pengajar dari SMA-LB Prop Jatim dalam kegiatam diklat.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Banyuwangi terus berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelayanan publik terbaik bagi warga. Tidak hanya memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien, tapi juga inklusif dan berorientasi pada pendekatan humanis.

    “Kami ingin semua warga bisa mengakses layanan publik dengan mudah dan ramah. Termasuk teman-teman disabilitas. Karenanya kami latih para petugas terdepan pada pelayanan publik untuk bisa memahami bahasa isyarat agar tidak terjadi kendala komunikasi,” kata Bupati Ipuk, Jumat (26/9/2025).

    Ipuk mengaku, pelatihan ini, menindaklanjuti hasil Rembuk Disabiltas yang diikuti puluhan rekan-rekan disabilitas. Dalam rembuk tersebut terdapat aspirasi salah satunya agar semua kantor-kantor pemerintahan yang biasa diakses warga juga dilengkapi petugas yang memahami kemampuan dasar bahasa isyarat.

    “Ini adalah upaya memenuhi hak-hak rekan disabilitas. Kami berharap kini, kantor-kantor pelayanan publik bisa diakses dengan baik dan mudah bagi rekan-rekan disabilitas. Tidak perlu ragu datang ke pusat-pusat layanan publik daerah untuk menyelesaikan urusannya,” harap Ipuk.

    Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi Ilzam Nuzuli menambahkan, diklat pelatihan dasar BISINDO ini secara bertahap akan diikuti seluruh pegawai front office pemerintahan.

    “Saat ini memang baru sebagian kantor, nanti semua akan didiklat sama. Porsi diklatnya lebih banyak praktek. Dimana para peserta bisa langsung mempraktekkan hasil latihannya bersama mentor,” kata Ilzam.

    Sementara itu salah satu peserta pelatihan bahasa isyarat adalah Bibin Eka Widianto, yakni seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Kedungrejo Kecamatan Muncar. Bibin sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan yang diikutinya karena memang dibutuhkan khususnya saat memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas.

    “Kami pernah mendapat pasien seorang ibu yang merupakan teman tuli yang akan melahirkan, saat itu kami sedikit kesulitan berkomunikasi. Adanya pelatihan ini menjadi bekal bagi kami untuk bisa melayani semua warga,” jelasnya. [alr/aje]

  • Gus Maksum: Menkeu Purbaya Mampu Hadirkan Terobosan Strategis di Tengah Ekonomi Rentan

    Gus Maksum: Menkeu Purbaya Mampu Hadirkan Terobosan Strategis di Tengah Ekonomi Rentan

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur, KH Maksum Faqih—atau akrab disapa Gus Maksum—menyatakan dukungan penuhnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menggantikan Sri Mulyani.

    ​Gus Maksum menilai, Menkeu Purbaya dinilai mampu menghadirkan terobosan strategis di tengah kerentanan ekonomi Indonesia, terutama dalam penguatan fiskal dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

    ​”Langkah-langkah Menkeu Purbaya ini strategis dan Insya Allah memberikan dampak positif bagi ekonomi bangsa,” ujar Gus Maksum, Jumat (26/9/2025).

    ​Ia secara spesifik mengapresiasi langkah Purbaya yang mendorong perbankan pemerintah menyalurkan dana bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terobosan tersebut, katanya, akan memperkuat fondasi ekonomi dari lapisan masyarakat bawah.

    ​Gus Maksum lantas berharap Presiden Prabowo Subianto terus memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ekonomi Purbaya. “Selain kekuatan pertahanan dan ideologi, kekuatan ekonomi juga sangat penting dijaga, dikawal, bahkan dibangkitkan agar mampu bersaing di kancah global,” tegasnya.

    ​Ulama kharismatik ini juga mengingatkan semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara, untuk bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari saling menyalahkan.

    ​”Ekonomi yang kita hadapi hari ini sangat rentan. Maka mari bersama-sama, jangan saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.

    ​Di akhir pernyataannya, Gus Maksum memuji karakter Purbaya sebagai sosok yang jujur dan terbuka. Ia mengibaratkan Purbaya seperti paku lurus yang sekalipun dipukul, justru akan menancap kuat.

    “Kalau paku itu bengkok, dipukul tidak ada gunanya. Tapi kalau lurus, sekalipun dipukul, ia akan tertancap dengan baik. Begitu pula Pak Purbaya, orangnya lurus dan apa adanya,” pungkas Gus Maksum. [tok/aje]

  • Wali Kota Kediri Lantik 23 Pejabat Tinggi Pratama, Ini Nama Lengkap

    Wali Kota Kediri Lantik 23 Pejabat Tinggi Pratama, Ini Nama Lengkap

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pengambilan sumpah dan pelatikan ini dilakukan di Ruang Joyoboyo, Kamis (25/09/2025). Ada 23 pejabat yang dilantik. Bertindak sebagai saksi Wakil Wali Kota Qowimuddin dan Kepala DPM PTSP Edi Darmasto.

    “Mutasi atau rotasi ini adalah hal yang wajar. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari Pemkot Kediri, mengahdirkan penyegaran, memenuhi kebutuhan organisasi agar supaya kedepan berjalan efektif dan efisien. Mutasi ini dinilai berdasarkan hasil uji psikolog dan uji kompetensi,” ujarnya.

    Mbak Wali menekankan mutasi atau rotasi ini bukan suatu kegalalan. Melainkan ini merupakan kesempatan untuk belajar hal-hal baru, mengembangkan diri, dan berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Sebagai garda terdepan pelayan publik. Sehingga harus bekerja dengan profesional, adaptif dan memiliki semangat pengabdian.

    “Saya yakin Bapak Ibu punya kompetensi dan kapabilitas. Maka dari itu di tempat yang baru akan lebih cepat adaptasi bekerja dengan baik. Harapannya Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan terus memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

    Wali kota termuda ini mengajak seluruh jajaran Pemkot Kediri untuk terus berkarya dan menujukkan kemampuan terbaik. Jajaran Pemkot Kediri harus terus kompak, saling mendukung dan kolaborasi.

    Hal ini untuk mewujudkan Kota Kediri lebih sejahtera dan lebih MAPAN. “Kami akan lakukan penilaian terus. Bukan berarti seterusnya Bapak Ibu akan di sini. Kami juga akan evaluasi terus,” ungkapnya.

    Terhadap pejabat yang dilantik hari ini, Mbak Wali memberikan beberapa pesan. Pertama, pelajari seluruh aturan yang merupakan dasar pelaksanaan tugas. Mulai dari, peraturan Wali Kota, peraturan daerah, sampai dengan undang-undang. Harapannya dengan memahami berbagai aturan dapat menghindari permasalahan-permasalahan.

    Kedua, untuk segera melaksanakan konsolidasi dengan pegawai di lingkungan masing-masing. Dengan tetap melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan.

    “Meski berada di tempat yang baru saya harapkan Bapak Ibu tetap saling menyayangi dan mendukung rekannya. Kita tidak boleh pelit ilmu terhadap program-program yang telah berjalan selama ini,” pungkasnya.

    Untuk diketahui 23 pejabat tinggi pratama yang dilantik sebagai berikut :
    1. Bagus Alit sebagai Asisten Administrasi Umum
    2. Endang Kartika Sari Kepala Dinas PUPR
    3. Rony Yusianto sebagai Kepala Diskominfo
    4. Mandung Sulaksono sebagai Kepala Dinas Pendidikan
    5. M. Ferry Djatmiko sebagai Kepala Bappeda
    6. Tanto Widjohari sebagai Kepala BKPSDM
    7. Muklis Isnaini sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
    8. Moh. Ridwan sebagai Kepala Disperdagin
    9. Didik Catur sebagai Kepala Bakesbangpol
    10. Zachrie Achmad sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
    11. Bambang Priambodo sebagai Kepala Disbudparpora
    12. Arief Cholisudin sebagai Kepala Dinas Perhubungan
    13. Fajri Mubasysyir sebagai Kepala DP3AP2KB
    14. Anang Kurniawan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    15. Paulus Luhur sebagai Kepala Satpol PP
    16. Imam Muttakin sebagai Kepala Dinas Sosial
    17. Wahyu Kusuma Wardhani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    18. Eko Lukmono sebagai Kepala Dinkop UMTK
    19. Heri Purnomo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    20. Syamsul Bahri sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra
    21. Chevy Ning Suyudi sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
    22. Un Ahmad Nurdin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
    23. Indun Munawaroh sebagai Kepala DLHKP

    Turut hadir, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

     

  • Strategi Pengentasan Kemiskinan Berhasil, Tahun Ini di Banyuwangi Turun Jadi 6,13%

    Strategi Pengentasan Kemiskinan Berhasil, Tahun Ini di Banyuwangi Turun Jadi 6,13%

    Banyuwangi (beritajatim.com)– Berbagai program penanganan kemiskinan yang dikawal Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Banyuwangi tahun 2025 kembali mengalami penurunan, yakni menjadi 6,13 persen.

    Tercatat, empat tahun terakhir kemiskinan di Banyuwangi terus turun. Pada 2021 sebesar 8,07 persen, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024) dan 6,13 persen pada 2025 atau turun sebesar 0,41 persen.

    “Alhamdulillah, capaian kinerja ini adalah buah dari kolaborasi, dukungan dan doa seluruh masyarakat dan stakeholder di daerah,. Sinergis seluruh program yang dijalankan oleh banyak pihak,” kata Bupati Ipuk, Kamis (25/9/2025).

    Program yang digeber pemkab untuk mengurangi kemisikinan di Banyuwangi mulai dari program pemberian bantuan usaha lewat program UMKM Naik Kelas, akses pendidikan yang baik hingga pendidikan tinggi, hingga mendorong penguatan program kepariwisataan karena dampaknya yang multiplier.

    Ada tiga strategi Banyuwangi dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran warga miskin. “Salah satunya kami memastikan program bansos baik dari pusat maupun daerah terdistribusi dengan baik untuk membantu meringankan beban masyarakat. Di Banywuangi ada program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi,” terang Ipuk.

    Kedua, meningkatkan pendapatan warga miskin lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Seperti program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak) hingga fasilitasi ongkir gratis bagi UMKM.

    Ketiga strategi penanganan kemiskinan dilakukan dengan memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas pendidikan bagi warga. “Berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill warga agar bisa mandiri menjalankan maupun meningkatkan usahanya,” katanya.

    Penurunan angka kemiskinan tersebut juga diiringi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang meningkat. Di triwulan 1, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen dan triwulan dua meningkat jadi 5,85 persen. Capaian ini berada di atas angka provinsi maupun nasional.

    “Pemkab akan terus melanjutkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ipuk.

    Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Hermanto menambahkan ada sejumlah faktor yang menyumbang penurunan angka kemiskinan Banyuwangi. Di antaranya kemampuan daerah dalam menjaga inflasi atau daya beli masyarakat. Terjaganya tingkat inflasi Banyuwangi menurutnya berkat kebijakan daerah untuk menjaga inflasi serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ekonomi.

    “Kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh kebijakan pemerintah berhasil menjaga inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga. Inilah yang mencegah warga masuk dalam garis kemiskinan dan menjadikan warga miskin bisa memperbaiki taraf kehidupannya,” terangnya.

    Selain inflasi yang terjaga, kata Hermanto berbagai program daerah yang dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi juga menjadi faktor kunci yang mendukung. “Pemkab Banyuwangi cukup konsisten dalam menjalankan program penanganan kemiskinan sehingga hasilnya bisa terukur,” pungkasnya. [alr/aje]

  • Pemkab Mojokerto Jadi Tuan Rumah Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2025

    Pemkab Mojokerto Jadi Tuan Rumah Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bersama Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional 2025. Agenda tahunan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD seluruh Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 Oktober 2025.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menyampaikan, bahwa pemilihan Mojokerto sebagai lokasi kegiatan memiliki makna khusus. Secara geografis, Mojokerto memiliki potensi bencana yang cukup tinggi karena terdiri atas dataran tinggi, perbukitan, hingga dataran rendah yang rawan banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

    “Selain potensi kebencanaan, Mojokerto juga memiliki latar belakang historis sebagai pusat Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Asia. Dua hal inilah yang akan diangkat dalam Bulan PRB Nasional 2025. Selain edukasi penanggulangan bencana, juga penggenalan UMKM, wisata lokal, kuliner sehingga diharapkan mengangkat perekonomian,” ungkapnya, Kamis (25/9/2025).

    Hingga saat ini, persiapan terus dilakukan jelang peringatan Bulan PRB Nasional 2025. Dengan tema ‘Dari Bumi Majapahit Kita Gelorakan Pengurangan Risiko Bencana Nusantara, Tangguh Rek’, Gus Barra (sapaan akrab, red) mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menyukseskan acara nasional tersebut.

    Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2013, Bulan PRB menjadi wadah apresiasi bagi para pegiat kebencanaan di seluruh Indonesia sekaligus sarana berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran. Tahun ini, Mojokerto menghadirkan rangkaian acara edukatif, budaya, hingga hiburan bagi masyarakat.

    Beberapa agenda yang akan digelar antara lain lomba kebencanaan (fotografi, video kreatif, jingle PRB, hingga lomba mewarnai untuk anak usia dini), pelatihan mitigasi bencana bagi kelompok masyarakat, forum Kepala Pelaksana BPBD, hingga sharing session teknologi kebencanaan.

    Selain itu, juga akan ada kunjungan kebudayaan ke situs-situs peninggalan Majapahit, penanaman 3.000 bibit pohon di 25 Desa Tangguh Bencana, Expo PRB dengan layanan masyarakat gratis, lomba Ranking 1 untuk pelajar, serta pesta rakyat di Trowulan yang menampilkan kuliner khas, seni budaya, dan sosialisasi PRB.

    Tak ketinggalan, kegiatan sosial berupa sunat massal gratis pada 1–2 Oktober, Fun Run sejauh 5 kilometer yang diikuti 1.500 pelari, serta malam puncak di Trowulan dengan menghadirkan Menko PMK, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, hingga pertunjukan budaya khas Majapahit, drone light show, dan tausyiah kebencanaan oleh Gus Kautsar. [tin/aje]

     

  • Persaudaraan Kepala Desa di Sumenep Siap Aktifkan Kembali Siskamling

    Persaudaraan Kepala Desa di Sumenep Siap Aktifkan Kembali Siskamling

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep, Abd. Hayat mengaku siap mendukung pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

    “Kami tentu saja sangat mendukung dan menyambut baik pengaktifan Siskamling. Kami yakin ini membawa manfaat dan menjalin kebersamaan di masyarakat,” katanya, Kamis(25/09/2025).

    Menurutnya, dengan diaktifkannya kembali Siskamling, akan membuat rasa aman dan nyaman di masyarakat. “Soal keamanan ini sebenarnya masyarakat juga punya tanggung jawab. Tidak bisa hanya bergantung pada polisi atau tentara,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, instruksi secara umum untuk menghidupkan kembali Siskamling langsung diteruskan ke kepala-kepala desa yang tergabung dalam PKDI. “Untuk instruksi secara khusus, kami masih menunggu rapat teknis pelaksanaan siskamling,” terangnya.

    Namun menurutnya, untuk tahap awal, pihaknya akan menghidupkan kembali Siskamling hingga ke dusun-dusun, dengan pelaporan induk Siskamling desa.

    “Jadi gimana hasil Siskamlingnya, pantauan keamanan lingkungannya, akan disampaikan ke pos induk di tingkat desa. Kemudian laporan itu akan diteruskan ke Polsek setempat,” ungkapnya.

    Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

    SE tersebut memuat beberapa poin. Salah satunya adalah peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda. [tem/aje]

  • Mbak Wali Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

    Mbak Wali Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Penjelasan itu disampaikan pada Rapat paripurna DPRD, di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (25/9/2025). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus.

    Menurut Wali Kota Kediri perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini dikarenakan ada beberapa kondisi dan kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan. Antara lain, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

    Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024. “Tujuannya meningkatkan capaian kerja dari Pemkot Kediri. Lalu juga meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan lain sebagainya. Intinya untuk peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar wali kota termuda ini.

    Mbak Wali memaparkan rincian APBD tahun anggaran 2025 baik dari sisi pendapatan daerah, sisi belanja daerah maupun sisi pembiayaan daerah. Pertama, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 1.520.762.610.181 berkurang sebesar Rp 11.872.867.638,38 sehingga menjadi Rp 1.508.889.742.542,62 mengalami penurunan sebesar 0,78%.

    Untuk penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang semula direncanakan sebesar Rp 414.828.604.181 bertambah Rp 16.046.739.832,62 sehingga menjadi Rp 430.875.344.013,62 atau mengalami kenaikan 3,87%. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Lalu ada juga pendapatan transfer.

    Dalam pos belanja daerah, Mbak Wali juga menjelaskan secara keseluruhan baik dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer, yang semula direncanakan sebesar Rp 1.851.705.607.815 mengalami penurunan sebesar Rp 4.632.487.490,55 sehingga menjadi Rp 1.847.073.120.324,45 atau mengalami penurunan sebesar 0,25%.

    Perubahan sisi belanja ini disebabkan oleh perubahan dari belanja operasi untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Lalu masih ada belanja tidak terduga.

    Pada pembiayaan, Mbak Wali mengungkapkan pembiayaan merupakan penyeimbang terjadinya defisit pada APBD awal yang direncanakan sebesar Rp 330.942.997.634 bertambah sebesar Rp 7.240.380.147,83 sehingga menjadi Rp 338.183.377.781,83 atau naik sebesar 2,19% yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2024.

    “Uraian tersebut masih berupa gambaran umum secara garis besar. Untuk pembahasan lebih lanjut saya serahkan sepenuhnya kepada dewan,” pungkasnya.

    Turut Hadir Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]