Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Sebanyak 57 Aparatur Baru Resmi Perkuat Kinerja Pemkot Mojokerto

    Sebanyak 57 Aparatur Baru Resmi Perkuat Kinerja Pemkot Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyerahkan petikan Surat Keputusan (SK) kepada 56 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode II formasi 2024 serta 1 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan IPDN Angkatan XXXII. Penyerahan dilakukan di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    Dengan penyerahan tersebut, sebanyak 57 aparatur baru resmi bergabung untuk memperkuat kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa kehadiran aparatur baru bukan hanya menambah jumlah pegawai, melainkan juga diharapkan membawa kualitas kerja, komitmen, dan integritas yang tinggi dalam pelayanan publik.

    “Penyerahan SK ini bukan sekadar pengukuhan status kepegawaian, tetapi awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), birokrasi yang mampu melahirkan kebijakan berpihak pada masyarakat luas, serta menjawab tantangan zaman dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya peran aparatur baru sebagai motor penggerak birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Khusus bagi PPPK yang sebelumnya berstatus tenaga honorer, Ning Ita berharap semangat pengabdian mereka semakin menguat untuk memberikan kinerja optimal.

    “Kepada CPNS lulusan IPDN agar ilmu yang diperoleh selama pendidikan dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari. Jadilah teladan dalam kedisiplinan, profesionalitas, dan etika kerja. Ingatlah bahwa generasi muda inilah yang akan menjadi penggerak birokrasi ke depan. Saya berharap seluruh aparatur baru mampu bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan loyalitas,” ujarnya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menutup sambutan dengan mengajak seluruh aparatur baru menjadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan kapasitas diri, serta berkontribusi nyata bagi visi dan misi pembangunan Kota Mojokerto. [tin/ian]

  • 3.665 PPPK di Kabupaten Pasuruan Terima SK Pengangkatan, Aktif Mulai 1 Oktober

    3.665 PPPK di Kabupaten Pasuruan Terima SK Pengangkatan, Aktif Mulai 1 Oktober

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pasuruan akhirnya bisa bernafas lega. Setelah penantian panjang, 3.665 orang resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk formasi tahun anggaran 2024.

    Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, kepada empat perwakilan PPPK. Acara ini berlangsung di hadapan Sekda Yudha Triwidya Sasongko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Pasuruan.

    Dalam sambutannya, Bupati Rusdi memberikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK. Ia menegaskan per 1 Oktober 2025, seluruh hak mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diterima penuh.

    “Saya ucapkan selamat untuk seluruh PPPK yang baru menerima SK. Mulai bulan depan semua hak ASN akan diberikan sesuai peraturan,” ujar Rusdi.

    Bupati juga mengingatkan bahwa setelah mendapatkan hak, kewajiban sebagai ASN harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya disiplin dan integritas dalam bekerja.

    “ASN itu harus berakhlaq, artinya disiplin, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas sesuai aturan,” jelasnya.

    Rusdi turut mengajak para PPPK untuk tidak melupakan jasa keluarga dan orang-orang yang telah mendukung perjalanan mereka. Menurutnya, doa dan dukungan orang terdekat sangat berperan dalam keberhasilan ini.

    “Pulang nanti jangan lupa sungkem pada orang tua dan ucapkan terima kasih pada keluarga, saudara, bahkan pimpinan sebelumnya,” pesannya.

    Sementara itu, kebahagiaan terpancar dari wajah para PPPK yang hadir. Salah satunya, Sofia Yuniarti (49), staf Dinas Kominfo yang telah mengabdi selama 22 tahun sebagai tenaga harian lepas.

    “Alhamdulillah, penantian panjang ini akhirnya terbayar. Setelah 22 tahun bekerja, saya resmi menjadi ASN dan semoga bisa menjaga amanah,” ucap Sofia penuh haru. (ada/but)

  • Inspeksi Mendadak ke SPPG Gayungan Surabaya, Cahyo Harjo: Jangan Khawatir Konsumsi MBG

    Inspeksi Mendadak ke SPPG Gayungan Surabaya, Cahyo Harjo: Jangan Khawatir Konsumsi MBG

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Gayungan pada Jumat, 26 September 2025. Sidak ini dilakukan menyusul adanya keluhan dari siswa SMAN 15 Surabaya terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan beraroma kurang sedap.

    Cahyo Harjo, yang disambut langsung oleh ahli gizi SPPG, meninjau langsung kondisi tempat dan proses produksi MBG. “Ternyata kondisinya sangat bagus. Standarisasi luasan, sirkulasi udara, higienitas, semuanya sudah sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Cahyo, memberi penilaian positif terhadap fasilitas di SPPG.

    Namun, meskipun fasilitas sudah memenuhi standar, Cahyo tetap mencatat keluhan dari siswa SMAN 15 Surabaya sebagai masukan penting. Menurutnya, aroma kurang sedap yang timbul bisa jadi disebabkan oleh proses pengepakan yang belum sempurna.

    “Kemarin ada kejadian diduga karena mungkin makanannya masih panas langsung ditutup tray. Sama seperti kita beli makanan lalu langsung ditutup, pasti berkeringat,” jelas Ketua DPC Gerindra Surabaya ini, memberikan penjelasan mengenai penyebab keluhan yang diterima.

    Menanggapi hal ini, pihak SPPG bersama tim ahli gizi berjanji akan melakukan perbaikan pada proses produksi dan pengepakan. “Mereka menyampaikan akan menyempurnakan proses pemasakan dan pengepakan agar betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak kita,” ujar Cahyo, menyampaikan harapan agar masalah tersebut segera ditangani.

    Cahyo juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar pelayanan yang diberikan melalui program tersebut sesuai dengan standar terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

    “Tadi kita lihat pencuciannya luar biasa, ada tiga tahap. Ada yang direndam, dicuci biasa, lalu ada sterilisasi pakai air panas,” kata Cahyo, menambahkan bahwa proses pengolahan di SPPG sudah melewati tahap higienitas yang ketat.

    Cahyo pun mengajak masyarakat untuk tidak khawatir mengonsumsi MBG, karena setiap tahap proses pengolahan sudah dilakukan dengan standar kebersihan yang sangat terjaga. Program ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi para penerima MBG, khususnya anak-anak di Surabaya. [tok/suf]

  • Bupati Banyuwangi Serahkan 7 Ambulans Baru untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan di Puskesmas

    Bupati Banyuwangi Serahkan 7 Ambulans Baru untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan di Puskesmas

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan tujuh unit mobil ambulans kepada beberapa Puskesmas di daerahnya.

    Penyerahan ambulans baru ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Banyuwangi untuk memperkuat fasilitas kesehatan di level puskesmas dan memberikan layanan yang lebih cepat dan tanggap.

    Tujuh unit mobil ambulans yang diserahkan tersebut akan digunakan oleh Puskesmas Tapanrejo, Kembiritan, Tegaldlimo, Kebaman, Tampo, Karangsari, dan Gendoh.

    Meskipun seluruh puskesmas di Banyuwangi sudah memiliki fasilitas ambulans, penambahan unit ambulans baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi darurat.

    “Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan fasilitas baru ini, kami minta puskesmas terus memperkuat layanan jemput bola, serta lebih cepat dan tanggap melayani masyarakat,” ujar Ipuk Fiestiandani dalam acara penyerahan, Jumat (26/9/2025).

    Ambulans yang diserahkan dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang lebih mutakhir, seperti peralatan pemeriksaan jantung, penanganan kegawatdaruratan, genset, hingga media promosi kesehatan.

    Penyerahan ambulans ini juga merupakan bagian dari program Pemkab Banyuwangi yang terus mengadakan mobil ambulans secara bergilir setiap tahun untuk puskesmas rawat inap maupun rawat jalan.

    “Pengadaan ambulans kami lakukan secara bergilir setiap tahun, baik untuk puskesmas rawat inap maupun rawat jalan,” tambah Ipuk.

    Selain ambulans, Pemkab Banyuwangi juga berupaya meningkatkan mobilitas tenaga kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau. Pada tahun 2024, Pemkab mengadakan dua unit ambulans dan 24 motor trail yang akan diberikan kepada puskesmas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah perkebunan dan kawasan hutan yang terletak di wilayah taman nasional dan Perhutani.

    Banyuwangi, sebagai daerah terluas di Jawa Timur, memiliki sejumlah wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan biasa. Hal ini membuat akses pelayanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat.

    Oleh karena itu, Ipuk Fiestiandani berharap seluruh tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal dan terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saya harap, seluruh tenaga kesehatan bekerja optimal. Perbanyak jemput bola, ramah kepada pasien, perbanyak inovasi untuk meningkatkan layanan. Saya harap tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. [les/suf]

  • Sidak, Komisi III DPRD Sumenep Temukan Kejanggalan di Dua Proyek Penanganan Banjir

    Sidak, Komisi III DPRD Sumenep Temukan Kejanggalan di Dua Proyek Penanganan Banjir

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua proyek penanganan banjir di dua lokasi di Sumenep, Jumat (26/9/2025).

    Proyek pertama adalah normalisasi dan rehabilitasi tebing Sungai Anjuk dengan anggaran Rp550 juta. Proyek penanganan banjir yang kedua adalah normalisasi dan Rehabilitasi saluran pembuangan di Desa Gunggung senilai Rp455 juta. Pengerjaan kedua proyek itu rata-rata baru mencapai 60 persen.

    Saat sidak tersebut, Komisi yang membidangi infrastruktur ini menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah tidak adanya papan nama proyek di salah satu lokasi. Padahal, keberadaan papan nama merupakan kewajiban sebagai bentuk transparansi informasi publik.

    Selain itu, Komisi III juga menyoroti penggunaan kawat bronjong di kedua proyek. Dalam dokumen lelang, kawat bronjong dengan standar SNI tertentu menjadi salah satu persyaratan utama. Tapi saat pengecekan di lapangan, kawat bronjong yang dipasang justru tidak terlihat berlabel SNI. Bahkan jumlah pekerjaan bronjong yang ada relatif minim.

    “Kami melihat di lapangan justru lebih banyak pekerjaan normalisasi. Sementara pekerjaan bronjong sangat sedikit. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa saat lelang persyaratan kawat bronjong dengan kode SNI dijadikan kuncian, tetapi realisasi di lapangan justru tidak sesuai,” kata Sekretaris Komisi III, Wiwid Harjo Yudanto.

    Sementara anggota komisi III lainnya, Abdurrahman, menyoroti sikap Bidang SDA Dinas PUTR. Saat sidak pihaknya sudah berusaha meminta RAB kedua proyek.

    “Kami sudah minta RAB kedua proyek itu. Tapi terkesan sengaja tidak diberikan. Ini kan aneh. Ada apa sebenarnya? Kami jadi curiga,” ungkapnya.

    Temuan-temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memanggil para kontraktor pelaksana, karena ada beberapa informasi lain yang perlu dikroscek lebih jauh agar persoalan tidak berhenti pada sidak.

    “Kami memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, demi memastikan kualitas proyek yang menyangkut keselamatan masyarakat dari ancaman banjir benar-benar terjamin,” tandasnya.

    Sidak komisi III tersebut dilakukan setelah rapat kerja Komisi III dengan Dinas PUTR Sumenep. Hadir langsung dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PUTR, Eri Susanto, beserta sejumlah kepala bidang. [tem/suf]

  • PMII Desak Pemkab Tuban Segera Realisasikan Janji Relokasi Pedagang Kaki Lima

    PMII Desak Pemkab Tuban Segera Realisasikan Janji Relokasi Pedagang Kaki Lima

    Tuban (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban kembali menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera merealisasikan janji-janji terkait nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak kebijakan relokasi alun-alun.

    Kawasan Alun-alun Tuban, yang sebelumnya dipenuhi dengan pedagang, kini telah dirancang menjadi lebih tertata rapi setelah relokasi yang dilakukan Pemkab Tuban. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 27 Ayat 1 huruf a mengatur larangan bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut. Meski demikian, janji pemerintah untuk memberikan solusi kepada PKL belum terealisasi, dan kondisi para pedagang semakin memprihatinkan.

    Ahmad Wafa Amrillah, Ketua PC PMII Tuban, mengungkapkan keprihatinannya atas kelanjutan janji yang belum terwujud. “Dalam pertemuan PKL dengan Pemkab Tuban pada 27 Desember 2024, janji-janji yang disampaikan tidak kunjung terealisasi,” ujar Wafa dalam konferensi pers pada Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, sejak relokasi, banyak PKL yang terpaksa gulung tikar atau beralih profesi karena omset mereka turun drastis, bahkan lebih dari 60%.

    Kendati demikian, upaya-upaya pertemuan dengan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, tak memberikan hasil yang diharapkan. Pada Februari 2025, Bupati mengarahkan PKL untuk mencoba lokasi baru selama dua bulan dengan janji evaluasi setelahnya.

    Namun, meski omset menurun, hasil dari kuisioner yang diberikan oleh OPD terkait (Diskopumdag) tidak membuahkan solusi konkret. Pada April 2025, perwakilan PKL kembali menemui Bupati, yang berjanji akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan dinas terkait.

    Namun, hingga kini, janji tersebut belum juga terwujud. Bahkan, pertemuan di berbagai tempat, seperti Fitness Tridarma pada 4 Juni 2025 dan Pasar Sore pada 5 Juni 2025, tidak membawa perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan usaha PKL.

    Bahkan, meski ada pelatihan dan arahan terkait administrasi dan izin, para PKL merasa bahwa kebutuhan nyata mereka tidak tersentuh. “Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para PKL,” tegas Wafa.

    Sebagai bentuk protes dan tuntutan, PMII Tuban mengajukan empat langkah solusi yang harus segera diambil Pemkab Tuban. Pertama, Pemkab Tuban harus segera merelokasi PKL ke alun-alun dengan penataan ruang yang lebih strategis.

    Kedua, Pemkab Tuban perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan penataan ruang publik dan pemberdayaan PKL. Ketiga, DPRD Tuban diharapkan segera mengeluarkan rekomendasi resmi tertulis untuk Pemkab Tuban. Keempat, DPRD dapat menginisiasi kebijakan turunan yang menjamin keberlangsungan usaha PKL di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

    “Boleh semata-mata berlandaskan pada kepentingan penataan ruang kota, tetapi harus mempertimbangkan kondisi riil para pedagang yang menggantungkan hidup dari akses ruang publik tersebut,” tutup Wafa. [dya/suf]

  • Rawan Longsor, Desa Pucangombo Pacitan Ditetapkan Jadi Destana

    Rawan Longsor, Desa Pucangombo Pacitan Ditetapkan Jadi Destana

    Pacitan (beritajatim.com) – Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo resmi ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan. Penetapan ini dilakukan setelah pemetaan menunjukkan adanya potensi rawan bencana tanah gerak dan tanah longsor di wilayah setempat.

    Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Yagus Triarso, menyampaikan bahwa pembentukan Destana bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi ancaman, menyusun kajian risiko, hingga mengorganisir sumber daya lokal ketika terjadi bencana.

    “Dengan melibatkan pentahelix, nantinya akan terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat desa. Forum ini menjadi kepanjangan tangan BPBD dalam upaya penanggulangan bencana di skala lokal,” ungkapnya, Jum’at (26/9/2025).

    Keberadaan Destana diharapkan dapat memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana secara mandiri. Warga juga dilibatkan dalam penyusunan dokumen kajian risiko, peta daerah rawan, hingga jalur evakuasi.

    Sementara itu, Plt Camat Tegalombo, Edy Wasana, menegaskan bahwa pembentukan Destana menjadi bagian penting dari upaya menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.

    “Kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan inklusi sosial juga mendapat perhatian khusus. Dengan adanya Destana dan FPRB, perlindungan terhadap kelompok rentan bisa lebih optimal,” jelasnya.

    Kegiatan pembentukan Destana di Desa Pucangombo diikuti oleh tokoh masyarakat, karang taruna, perwakilan disabilitas, kelompok rentan, serta relawan. Hadir pula Kepala BPBD Pacitan bersama unsur Forkopimda Kecamatan Tegalombo. (tri/but)

  • Wali Kota Mojokerto Sambangi Penjahit Pasar Tanjung Anyar dan Produsen Olahan Singkong

    Wali Kota Mojokerto Sambangi Penjahit Pasar Tanjung Anyar dan Produsen Olahan Singkong

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, kembali melaksanakan agenda sambang dengan menyapa para penjahit di Los Jahit Pasar Tanjung Anyar sekaligus meninjau UMKM Sigma, produsen frozen food berbahan dasar singkong, Jumat (26/9/2025).

    Di Los Jahit Pasar Tanjung Anyar, sekitar 20 penjahit setiap hari membuka layanan dari pagi hingga sore. Ning Ita, sapaan akrabnya, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan jasa mereka, baik untuk permak maupun jahit pakaian baru.

    “Silakan datang ke los jahit Pasar Tanjung Anyar, dienteni diluk langsung mari. Ada 20 penjahit yang siap melayani jasa permak segala jenis baju. Cepat ayo dilarsi kabeh,” ungkapnya.

    Salah satu penjahit, Ismail, yang sudah menekuni usaha sejak 1996, menjelaskan tarif jasa permak pakaian di Pasar Tanjung Anyar mulai Rp10 ribu, sementara menjahit pakaian baru biayanya mulai Rp100 ribu per setel seragam.

    “Kalau permak seperti potong saja itu Rp10 ribu–Rp15 ribu atau lebih, tergantung tingkat kesulitannya. Sedangkan untuk jahit pakaian baru bisa sampai Rp150 ribu,” ujarnya.

    Usai meninjau penjahit, Ning Ita melanjutkan kunjungan ke UMKM Sigma. Berdiri sejak Desember 2018, usaha ini mengolah singkong menjadi beragam produk makanan. Pemilik Sigma, Dwi Kurniawati Wilujeng, menuturkan bahwa awalnya usaha tersebut hanya untuk menyediakan kudapan keluarga. Kini, Sigma telah berkembang menjadi UMKM potensial di Kota Mojokerto.

    “Dalam sehari, kami bisa mengolah hingga 4 kwintal singkong menjadi berbagai produk seperti singkong frozen, stik singkong, donat singkong, jemblem singkong, hingga roti maryam,” jelasnya.

    Melalui kegiatan sambang ini, Ning Ita menegaskan komitmen Pemkot Mojokerto dalam mendukung keberlangsungan UMKM sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Mojokerto. [tin/beq]

  • Jembatan Darurat Sungailembu Banyuwangi Rampung, Akses Tiga Desa Kembali Lancar

    Jembatan Darurat Sungailembu Banyuwangi Rampung, Akses Tiga Desa Kembali Lancar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pengerjaan jembatan darurat Sungailembu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, telah rampung dan kini bisa dilalui kendaraan roda empat. Sebelumnya, jembatan darurat untuk kendaraan roda dua telah selesai dibangun pada Juli lalu, tak lama setelah jembatan utama retak dan ambles akibat luapan sungai.

    Dengan selesainya pembangunan jembatan ini, aktivitas warga di tiga desa—Sumberagung, Kandangan, dan Sarongan—kembali normal. Sri Windarti (36), warga Dusun Sungai Lembu, Desa Sumberagung, menyampaikan rasa syukurnya saat bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang meninjau langsung jembatan tersebut.

    “Alhamdulillah, dari Sungai Lembu ke Sarongan sekarang bisa berjalan lancar dan bisa beraktivitas seperti biasa. Mobil sekarang sudah bisa lewat. Terima kasih kepada Ibu Bupati dan Pemkab Banyuwangi yang sudah menyiapkan jembatan ini,” ujarnya.

    Bupati Ipuk menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat untuk roda empat dilakukan dengan sistem knock down berbahan baja, berjarak sekitar 300 meter dari lokasi jembatan lama. “Alhamdulillah sudah selesai dan bisa dilewati mobil. Jembatan ini menjadi prioritas karena menghubungkan tiga desa di Kecamatan Pesanggaran. Selanjutnya jembatan permanen akan kami bangun di lokasi jembatan yang lama pada 2026,” katanya.

    Pembangunan dua jembatan darurat ini menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp2,6 miliar. Ipuk juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang turut bergotong royong. “Terima kasih pada masyarakat Pesanggaran yang turut membantu dan mendukung berdirinya jembatan ini,” tambahnya.

    Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menyebut jembatan darurat ini memiliki panjang 30 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 2,1 meter. Rangka jembatan menggunakan besi kanal dengan sistem knock down, ditopang pondasi batu bronjong berlapis serta strous sedalam empat meter.

    Meski berstatus darurat, konstruksi jembatan dipastikan kokoh dan hanya boleh dilalui kendaraan roda empat dengan beban maksimal 10 ton. Kendaraan keluarga dan niaga ringan menjadi prioritas, sementara truk besar tetap diarahkan menyeberangi sungai. Untuk jembatan permanen, Pemkab Banyuwangi menargetkan pembangunan dimulai pada 2026 dengan estimasi pengerjaan enam bulan. [alr/beq]

  • Eks Kolam Renang THR Surabaya Disulap Jadi Arena Olahraga, Ada Mini Soccer hingga Padel

    Eks Kolam Renang THR Surabaya Disulap Jadi Arena Olahraga, Ada Mini Soccer hingga Padel

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merencanakan alih fungsi aset bekas kolam renang Taman Hiburan Rakyat (THR) di Jalan Kusuma Bangsa menjadi arena olahraga baru. Salah satunya yang dipastikan akan dibangun adalah lapangan mini soccer.

    Kabid Bangunan Gedung DPRKPP Surabaya, Iman Krestian, menjelaskan bahwa area belakang eks THR saat ini tengah dilakukan revitalisasi berupa pengurukan lahan. Nantinya, area tersebut akan disewakan dan dikomersialkan kepada pihak swasta atau investor untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Tepatnya mau dijadikan lapangan mini soccer di atas bekas arena kolam renang THR,” kata Iman, Jumat (26/9/2025).

    Sesuai perencanaan, satu unit lapangan mini soccer akan menempati area bekas kolam renang. Sementara dua lahan terbuka lainnya akan diserahkan pengelolaannya kepada investor. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain lapangan padel, tree on tree basketball, atau lapangan pickle.

    “Ada sisa lahan, jadi lahannya itu kan menyempit ya. Jadi dua lahan dari sisa lapangan mini soccer ini yang kita belum bisa putusin. Apakah itu nanti lapangan padel, atau mau tree on tree, atau mau lapangan pickle,” jelas Iman.

    Menurutnya, alih fungsi lahan bekas THR dilakukan setelah melalui pertimbangan matang agar aset yang sudah lama terbengkalai bisa dimanfaatkan sekaligus mendukung peningkatan PAD. “Anggaran pengadaan nanti dari investor sih semuanya, harapan kami sih nggak keluar duit pemkotnya. (Namun) intinya, pemkot berupaya manfaatin semaksimal mungkin lahan yang ada di sana,” terangnya.

    Iman menargetkan pengerjaan lapangan mini soccer bisa rampung dalam kurun waktu satu bulan, yakni pada Oktober 2025. Saat ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) sudah mulai melakukan pengurukan serta menata skema peta lapangan.

    “Sudah mulai pengurukan dari DSDABM. Estimasi sih harusnya bisa dalam waktu sebulan ke depan,” ucapnya. [rma/beq]