Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pasok Kebutuhan Pangan Ibu Kota, Mas Dhito Ingatkan Pentingnya Jaga Kualitas

    Pasok Kebutuhan Pangan Ibu Kota, Mas Dhito Ingatkan Pentingnya Jaga Kualitas

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menekankan kerja sama antar daerah dalam memasarkan komoditas unggulan menjadi upaya memperluas akses pasar yang berkesinambungan.

    Melalui kerja sama yang telah dijalin dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Mas Dhito sapaannya berharap komoditas pertanian dan peternakan dari Kabupaten Kediri bisa menjadi pemasok kebutuhan pangan di ibu kota.

    “Intinya bagaimana produk unggulan Kabupaten Kediri bisa menjadi bagian dari kebutuhan pokok yang ada di ibu kota,” katanya, Jumat (26/9)

    Kesepakatan kerja sama antar dua daerah itu ditindaklanjuti oleh masing-masing perusahaan daerah. PD Canda Birawa sebagai perusahaan daerah Kabupaten Kediri menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya untuk dipasarkan di Jakarta.

    Mas Dhito mengingatkan, kerja sama tersebut harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak dan dilakukan secara transparan. Komoditas yang dikirim pun harus disesuaikan dengan kualitas yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya.

    “Jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya under quality,” ungkapnya.

    Dengan selalu menjaga kualitas barang yang dikirim, diharapkan kerja sama yang dijalin dapat terus berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani maupun peternak di Kabupaten Kediri.

    Perumda Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah milik Pemprov DKI telah berkunjung ke Kabupaten Kediri pada Kamis (25/9). Dari kunjungannya itu, setidaknya ada dua komoditas yang diambil untuk dipasarkan di ibu kota, yakni beras kemasan 5 kg dan ayam karkas frozen.

    Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan Widiyanto menyebut, kerja sama tersebut menjadi upaya membangun perdagangan antar daerah yang saling menguntungkan, adil dan berkesinambungan.

    “Kami siap mendukung lewat promosi supaya komoditas kabupaten Kediri dapat dikenal luas. Ini langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal,” ucapnya. [nm/ian]

  • RT Keren Blitar Cair! Dana Rp30 Miliar Langsung Diserbu untuk Perbaikan Infrastruktur

    RT Keren Blitar Cair! Dana Rp30 Miliar Langsung Diserbu untuk Perbaikan Infrastruktur

    Blitar (beritajatim.com) – Program andalan Pemerintah Kota Blitar, “RT Keren”, kini memasuki babak pencairan termin pertama dan mendapat sambutan luar biasa. Sebanyak 480 Rukun Tetangga (RT), atau setara dengan 80 persen dari total RT di Kota Blitar, beramai-ramai mengajukan pencairan.

    Total dana Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) siap mengalir ke tingkat lingkungan untuk mendongkrak kualitas infrastruktur dasar. Perbaikan irigasi hingga pemasangan paving jalan menjadi salah satu sasaran program RT Keren.

    Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Blitar, Fredy Hermawan, mengonfirmasi tingginya antusiasme tersebut, memastikan sebagian besar dari 600 RT telah menyerahkan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).

    “Dari data yang masuk, prioritas masyarakat sangat jelas. Mayoritas pengajuan digunakan untuk pembangunan fisik. Banyak RT yang memilih membangun saluran drainase, pavingisasi, dan perbaikan jalan lingkungan sebagai kebutuhan mendesak mereka.” ungkap Fredy Hermawan, Sabtu (27/09/2025).

    Program RT Keren memberikan alokasi dana sebesar Rp50 juta untuk setiap RT. Program ini digulirkan untuk memungkinkan warga secara langsung menentukan dan mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lingkungan mereka, menjadikannya stimulus pembangunan yang sangat efektif di tingkat paling dasar.

    Meskipun dana tersebut bersifat fleksibel, dapat digunakan untuk pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat, tingginya pengajuan perbaikan jalan dan drainase menunjukkan adanya kebutuhan mendesak warga akan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan tertata.

    Program ini sendiri telah berjalan sejak era Wali Kota Santoso dan kini dilanjutkan oleh Wali Kota Syauqul Muhibbin, membuktikan komitmen berkelanjutan Pemkot Blitar terhadap otonomi pembangunan lingkungan.

    Untuk memastikan dana Rp30 miliar ini digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel, Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan langkah pengawalan ketat.

    “Kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana,” tegas Fredy.

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mengapresiasi program yang dijalankan oleh masyarakat ini. Menurutnya mereka akan dengan senang hati mengerjakan, karena ini merupakan usulan mereka.

    “Masyarakat antusias karena ini memang usulan mereka sendiri. Fungsinya jelas, untuk mengurangi potensi banjir” ungkapnya.

    Untuk menjalankan sejumlah program RT Keren ini, Pemerintah Kota Blitar sudah menyiapkan tim pendamping. Tim pendamping ini lanjut wali kota tugasnya untuk mengawal jalannya program serta memberikan arahan, melakukan monitoring, dan memastikan pelaksanaan sesuai aturan.

    “Harapan kami, kegiatan seperti ini selalu ada. Program ini nyata, menyentuh kebutuhan masyarakat di level paling bawah,” ucapnya. (owi/ian)

  • Sari Gunung Bangkit Lagi, DPRD Ponorogo Pastikan Diversifikasi Usaha dan SDM Unggul

    Sari Gunung Bangkit Lagi, DPRD Ponorogo Pastikan Diversifikasi Usaha dan SDM Unggul

    Ponorogo (beritajatim.com) – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung akhirnya bangkit lagi setelah vakum sejak 2022. DPRD Ponorogo memastikan kebangkitan ini tidak sekadar simbolis, melainkan disertai diversifikasi usaha dan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) unggul agar perusahaan tersebut mampu memberi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyebut kebangkitan Sari Gunung ditandai dengan disahkannya Perda Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi baru ini tidak hanya menjadi payung hukum, namun momentum untuk membangun tata kelola yang sehat dan profesional.

    “Kami ingin memastikan bahwa sejarah kelam berupa vakumnya perusahaan (Sari Gunung, Red) selama 4 tahun tidak terulang,” kata Dwi Agus Prayitno, Sabtu (27/9/2025).

    Kang Wie sapaan akrab Dwi Agus Prayitno mengungkapkan, perda terbaru tersebut sekaligus merevisi beberapa poin agar Sari Gunung mampu menjadi berjalan sesuai relnya. Salah satunya, memperluas lingkup usaha, tidak hanya pertambangan seperti sebelumnya, namun juga pariwisata, perdagangan, pertanian maupun perikanan.

    Langkah diversifikasi ini diharapkan menjadi kunci agar perusahaan tidak lagi terjebak pada risiko satu sektor. DPRD menekankan, setiap rencana bisnis harus didahului studi kelayakan yang matang, sehingga investasi yang dijalankan benar-benar produktif dan tidak membebani APBD.

    “Diversifikasi ini penting agar Sari Gunung tidak hanya bergantung pada satu sektor yang penuh risiko. Semua harus diawali dengan studi kelayakan yang matang, supaya tidak membebani APBD,” tegasnya.

    Selain memperluas ruang gerak usaha, DPRD juga menaruh perhatian besar pada kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi jajaran direksi dan dewan pengawas. Standar tinggi ditetapkan dalam proses rekrutmen, mulai dari persyaratan usia, pengalaman manajerial, hingga latar belakang pendidikan. Tujuannya, agar figur yang terpilih benar-benar kompeten dan memiliki komitmen kuat membangun BUMD kebanggaan Ponorogo ini.

    “Kami tidak mempermasalahkan jika calon dari luar daerah ikutserta. Terpenting kompeten dan punya komitmen membangun jangan sampai melewatkan kesem-patan ini,” pungkasnya. (ADV/End)

  • Pemkab Tuban Evaluasi Program MBG Usai Enam Siswa SMKN Palang Keracunan

    Pemkab Tuban Evaluasi Program MBG Usai Enam Siswa SMKN Palang Keracunan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Komandan Kodim 0811 Tuban menggelar evaluasi pasca kejadian enam siswa SMK Negeri Palang mengalami keracunan setelah memakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dipimpin Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, bersama Dandim 0811/Tuban Letkol Inf Dicky Purwanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Satgas MBG Tuban, pimpinan OPD, camat, serta perwakilan 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Tuban.

    Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, menegaskan evaluasi ini untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program MBG yang berjalan beberapa minggu terakhir.

    “Hasilnya, evaluasi program, kami minta agar seluruh SPPG di Kabupaten Tuban terus menjaga dan meningkatkan kualitas, keamanan, dan kesehatan pangan,” ucapnya, Jumat (26/9/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab bersama Satgas MBG dan OPD akan melakukan visitasi serta peninjauan secara berkala ke seluruh SPPG. “Kami akan meninjau mulai dari bahan baku, sarana-prasarana, dan kandungan gizi makanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pangan bagi pelajar,” tegasnya.

    Selain itu, Pemkab Tuban menyiapkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai regulasi dan ketentuan pangan. SOP ini akan menjadi acuan pelaksanaan program MBG, baik bagi SPPG maupun Satgas MBG, dengan fokus pada aspek keselamatan dan kesehatan makanan agar kualitas gizi tetap terjaga.

    “Kami akan memastikan higienis makanan dan minuman benar-benar terjaga sebelum disalurkan ke penerima,” kata Joko.

    Lebih jauh, ia menyampaikan Pemkab akan memberikan bantuan serta pendampingan kepada SPPG, khususnya jika terjadi situasi krisis yang berdampak pada masyarakat. Dengan begitu, program MBG menjadi tanggung jawab bersama demi keselamatan dan kesehatan siswa. [dya/beq]

  • KPU Ponorogo Lakukan Coktas untuk 76 Pemilih Lansia di Atas 100 Tahun

    KPU Ponorogo Lakukan Coktas untuk 76 Pemilih Lansia di Atas 100 Tahun

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 76 pemilih lanjut usia yang berumur di atas 100 tahun menjadi sasaran pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 14 kecamatan, mulai dari Ngrayun, Slahung, Balong, Sooko, Pulung, Bungkal, Badegan, Sawoo, Siman, Kauman, Sukorejo, Sampung, Babadan, hingga Kecamatan Ponorogo.

    Khusnul Khotimah, Komisioner KPU Ponorogo Divisi Perencanaan Data dan Informasi, menjelaskan bahwa coktas kali ini merupakan langkah khusus untuk memastikan validitas data pemilih berusia sangat lanjut.

    “Kami turun langsung untuk memverifikasi apakah pemilih yang terdata masih ada atau sudah meninggal dunia. Data yang akurat sangat penting untuk menjamin hak pilih masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan mendatang,” ungkap Khusnul, ditulis Sabtu (27/9/2025).

    Dalam pelaksanaannya, KPU Ponorogo membagi beberapa tim yang bekerja bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setiap tim mendatangi rumah para pemilih yang masuk dalam daftar coktas. Metode ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan.

    Hasil verifikasi kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Ponorogo. Menurut Khusnul, perhatian terhadap pemilih berusia di atas 100 tahun ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga kualitas demokrasi.

    “Kami optimistis, melalui coktas ini, kualitas data pemilih di Ponorogo semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Langkah ini juga menjadi bukti bahwa KPU tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melakukan pengecekan langsung agar hak konstitusional setiap warga benar-benar terjamin, termasuk bagi mereka yang sudah berusia lanjut. [end/beq]

  • Pengamat Nilai Sikap PDIP dan Ganjar Tolak Timnas Sepakbola Israel Visioner

    Pengamat Nilai Sikap PDIP dan Ganjar Tolak Timnas Sepakbola Israel Visioner

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial, Abdul Khodir, Ph.D, menilai sikap PDIP yang disuarakan Ganjar Pranowo pada 2023 terkait penolakan Timnas Israel untuk bermain di Indonesia merupakan hal yang visioner. Apalagi, dunia saat ini mengarahkan dukungan pada Palestina, meski saat itu sikap tersbeut memicu gelombang sentimen negatif terutama di media sosial.

    Kodir menilai langkah PDIP bukanlah keputusan emosional, melainkan refleksi dari sejarah panjang solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, opini publik saat itu lebih banyak dipengaruhi logika pragmatis yang berusaha memisahkan olahraga dan politik.

    “Keputusan PDIP dan Ganjar saat itu berakar pada prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas kemanusiaan. Sayangnya, sentimen publik bergerak negatif karena narasi yang berkembang di media sosial menganggap penolakan itu merugikan citra Indonesia dan prestasi olahraga nasional,” ujar Abdul Kodir, Sabtu (27/9/2025).

    Dosen Universitas Negeri Malang ini menjelaskan, kritik yang meluas bahkan berdampak langsung pada elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Sejumlah survei menunjukkan adanya penurunan dukungan publik yang signifikan.

    “Banyak pihak melihat keputusan ini sebagai politisasi olahraga. Dalam perspektif sosiologi politik, ini menunjukkan betapa kuatnya logika instan publik digital, di mana isu moral seringkali dikalahkan oleh narasi jangka pendek, termasuk nasionalisme yang dikaitkan dengan prestasi olahraga,” jelasnya.

    Namun, situasi kini berbalik seiring perkembangan geopolitik dunia. Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, dukungan internasional terhadap pengakuan Palestina semakin menguat.

    “Solidaritas global terhadap Palestina kini menjadi sikap kolektif dunia. Hal ini menunjukkan bahwa posisi PDIP dan Ganjar di masa lalu justru selaras dengan arah sejarah,” ungkap Abdul Kodir.

    Menurutnya, jika melihat ke belakang, sikap PDIP dan Ganjar dapat dianggap visioner karena berdiri pada prinsip yang kini diakui secara luas. Konsistensi tersebut kini memperoleh pembenaran dari perkembangan opini internasional.

    “Episode ini memberi pelajaran penting bahwa keberanian partai dan pemimpin politik untuk berpijak pada nilai kemanusiaan bisa saja menghadapi ujian elektoral. Namun, seiring waktu, kesadaran kolektif dunia akan bergeser dan mengakui posisi yang benar secara moral,” tegasnya.

    Abdul Kodir menambahkan, dinamika ini menunjukkan bahwa politik nilai kerap berhadapan dengan opini publik yang cair dan mudah dipengaruhi sentimen pragmatis. Meski sempat membayar mahal secara politik, sikap PDIP kini dinilai selaras dengan arus global yang mendukung Palestina.

    “Keberanian PDIP dan Ganjar saat itu mungkin dianggap tidak populer, tapi kini tampak sebagai langkah yang konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan bangsa ini sejak awal kemerdekaan,” pungkas alumnus FISIP Unair ini. [asg/beq]

  • Menteri PU Dody Hanggodo Minta DPRD Pacitan Kawal Pembangunan Prioritas Prabowo

    Menteri PU Dody Hanggodo Minta DPRD Pacitan Kawal Pembangunan Prioritas Prabowo

    Pacitan (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo hadir sebagai pemateri dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat Gelombang IV yang digelar di Auditorium SBY*ANI, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025).

    Kegiatan ini diikuti 310 peserta, terdiri dari anggota DPRD kabupaten/kota dari tujuh provinsi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Gorontalo.

    Dalam paparannya, Dody menegaskan untuk terus mengawal program pembangunan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari. Karena itu, ia meminta DPRD dan kepala daerah berkolaborasi memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.

    “Pembangunan harus relevan dengan kebutuhan rakyat. Saya berharap ada bimbingan dan arahan dari pejabat daerah agar pembangunan bisa dirasakan secara berkeadilan dan merata,” ujarnya.

    Menteri PU juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menekankan bahwa setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

    Selain itu, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada tahap pembangunan semata. Keberlanjutan menjadi kunci agar infrastruktur yang sudah terbangun dapat terus memberi manfaat.

    “Infrastruktur wajib dijaga dan dirawat. Pastikan infrastruktur menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, bukan sekadar simbol pembangunan,” tegasnya.

    Dia juga mengapresiasi pesatnya pembangunan di Pacitan, Secara umum, Pacitan saat ini berkembang sebagai daerah yang maju, dengan rakyatnya semakin sejahtera. Daerah berjuluk 70-mile Sea Paradise ini juga menjadikan sektor pariwisata sebagai destinasi unggulan yang terus dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (tri/ted)

  • Senator Nawardi: Rakyat Antusias, Minta Program MBG Diteruskan

    Senator Nawardi: Rakyat Antusias, Minta Program MBG Diteruskan

    Surabaya (beritajatim.com) – ​Senator Ahmad Nawardi menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

    Pernyataan ini berdasarkan aspirasi yang ia serap dari warga di Jawa Timur dan beberapa provinsi lain di Indonesia.

    ​Menurut senator utusan Jawa Timur tersebut, masyarakat sangat senang dengan program prioritas ini. Program MBG dianggap mengurangi beban orang tua dalam menyiapkan sarapan sebelum ke sekolah sekaligus meningkatkan gizi anak.

    ​Oleh karena itu, rakyat berharap program MBG tidak dikurangi, apalagi dihentikan, karena sangat bermanfaat di daerah-daerah. “Mereka ingin program ini dilanjutkan. Jangan dihentikan,” tegas Nawardi, Jumat (26/9/2025).

    ​Menyikapi insiden keracunan makanan MBG di berbagai daerah, senator tiga periode ini meminta Badan Bergizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi dan perbaikan. “Wajar saja, ini program baru yang melibatkan banyak orang. Jika ada kekurangan dan kelemahan, harus diperbaiki terus-menerus,” ujarnya.

    ​Ia mendesak agar peristiwa keracunan siswa diinvestigasi tuntas untuk menemukan akar masalahnya. Investigasi harus mencakup sumber keracunan, apakah dari makanan, dapur yang kurang higienis, cara penyajian, atau bahkan reaksi alergi siswa. Ia juga menyinggung kemungkinan sabotase dari kelompok yang tidak ingin program ini berhasil.

    “Persoalan ini perlu dipecahkan secara cepat, tepat, dan akurat tanpa mengorbankan program yang luar biasa ini,” tukasnya.

    ​Nawardi juga memastikan siswa yang mengalami keracunan harus ditangani cepat dan mendapatkan pengobatan gratis. (tok/ian)

  • Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Kediri. Acara berlangsung di Insumo Palace, Jumat (26/09/2025). Musda dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Ali Mufthi.

    Dalam sambutannya Mbak Wali mengungkapkan musyawarah daerah menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan konsolidasi internal partai.

    Apalagi Partai Golkar dengan sejarah panjang dan kiprah besar dalam perjalanan Bangsa Indonesia memiliki modal kuat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Termasuk di tingkat daerah, khususnya Kota Kediri.

    “Besar harapan kita semua melalui Musda ini akan terpilih pimpinan dan jajaran Partai Golkar yang semakin solid, visioner, dan merangkul semua elemen. Kuat dalam menjaga soliditas internal dan terbuka membangun sinergi dengan pemda serta pemangku kepentingan,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini sadar dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi termasuk bersama partai politik yang menjadi mitra strategis pemerintah. Dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

    Keberadaan partai politik memiliki peran vital dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial. Di Kota Kediri yang saat ini tengah berkembang pesat, peran partai sangat diperlukan untuk menjaga dinamika politik tetap sehat, kondusif dan produktif bagi pembangunan.

    “Kami sampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin baik antara Pemkot Kediri dan Partai Golkar. Berbagai masukan konstruktif sangat mendukung kami yang berada di eksekutif dalam membangun Kota Kediri,” tegasnya.

    Turut hadir, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Timur Adi Wibowo, Bendahara DPD Golkar Jatim Eko Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jatim Hery Sugiono, Anggota DPR RI Dapil 6 Heru Tjahjono, Anggota DPRD Jatim Dapil Jatim 8 Hadi Setiawan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh, Ketua DPRD Firdaus, perwakilan Forkopimda, perwakilan partai politik, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2026 dan Tujuh Raperda Strategis

    DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2026 dan Tujuh Raperda Strategis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD. Dalam rapat tersebut, disepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Dengan disepakatinya KUA dan PPAS, kita telah menapaki proses penting dalam perencanaan dan penentuan arah pelaksanaan pembangunan di Kota Mojokerto tahun 2026 mendatang,” ungkapnya, Jumat (26/9/2025).

    Usai penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS TA 2026, Pemkot Mojokerto akan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ning Ita (sapaan akrab, red) berharap pembahasan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancar serta sesuai jadwal.

    Selain itu, rapat paripurna juga menyepakati tujuh Raperda yang dinilai strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Ketujuh Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Raperda tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

    Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mojokerto. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur. Atas sinergi yang terbangun, Ning Ita menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto.

    “Kami berharap kebijakan yang kita susun dalam bentuk perda ini dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. [tin/ian]