Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • KPU Surabaya Bakal Datangi Kantor Parpol, untuk Apa?

    KPU Surabaya Bakal Datangi Kantor Parpol, untuk Apa?

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya akan mengunjungi seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat kota. Agenda ini bertujuan merawat silaturahmi dan memperkuat komunikasi politik pasca Pemilu dan Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno, menjelaskan bahwa kunjungan ini menyasar 18 partai politik dengan mendatangi kantor masing-masing sesuai struktur kepengurusan tingkat kota. Rangkaian kunjungan akan dilakukan mulai 2–30 Oktober 2025.

    “Kunjungan ke kantor parpol ini merupakan program kerja yang sudah dibahas dan diputuskan melalui rapat pleno rutin mingguan kami. Untuk mengedepankan prinsip adil, penentuan parpol yang dikunjungi merujuk nomor urut parpol sebagaimana Pemilu 2024 lalu,” kata Soeprayitno, Minggu (28/9/2025).

    KPU Surabaya juga telah bersurat ke seluruh partai politik terkait agenda tersebut. Menurutnya, sebagian besar parpol sudah mengonfirmasi kesiapannya melalui petugas penghubung yang ditunjuk.

    “Polanya sekarang, KPU yang datang ke kantor partai skala Kota Surabaya. Ini juga dalam rangka mengedepankan tagline KPU Melayani,” ujarnya.

    Soeprayitno, yang akrab disapa Nano, menambahkan bahwa kunjungan ini juga memberi kesempatan yang sama bagi setiap parpol untuk berdialog langsung dengan KPU. Selama ini, kata dia, tidak semua partai datang ke kantor KPU untuk audiensi.

    “Tidak lantas pasca Pemilu dan Pemilihan KPU itu tidak ada kegiatan. Sepanjang lima tahun, KPU tetap bekerja, seperti Coktas yang baru saja kami lakukan pada September untuk persiapan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan III/2025,” jelasnya.

    Selain itu, KPU Surabaya juga rutin melakukan survei indeks kepuasan masyarakat, melayani permintaan data untuk penelitian mahasiswa, serta menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah. Berbagai kegiatan seperti rapat kerja daring dengan KPU RI dan KPU provinsi, internalisasi regulasi, hingga produksi konten podcast juga menjadi bagian dari tugas KPU.

    Agenda kunjungan ini juga menjadi wadah bagi KPU untuk menyampaikan informasi terbaru terkait isu yang berkembang di masyarakat. Salah satunya mengenai potensi penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya dan pemekaran daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2029.

    “Nah, hal semacam ini yang juga menjadi bagian latar belakang agenda kunjungan KPU Surabaya ke parpol. Namun sekali lagi, KPU Surabaya dalam bekerja selalu memperhatikan tahapan, jadwal, dan regulasi yang berlaku,” pungkas Nano.[asg/aje]

  • Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 140,823 miliar bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tahun anggaran 2026.

    Hal ini termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama oleh Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Kabupaten Jember, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk membantu membiayai kegiatan khusus berupa pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana.

    DAK Fisik ini meliputi DAK Fisik Sanitasi Air Limbah Domestik – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 2,975 miliar, DAK Fisik Air Minum – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 3,184 miliar, DAK Fisik Konektivitas Jalan sebesar Rp 43,744 miliar, dan DAK Fisik Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp 20,507 miliar.

    DAK ini bagian dari alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 2,704 triliun. Jumlah dana transfer ke daerah yang diterima Kabupaten Jember ini berkurang Rp 270,670 miliar dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rp 2,975 tirliun.

    Sementara itu, alokasi dana transfer antar daerah tidak berubah, masih Rp 181,135 miliar.

    Penurunan dana transfer ke daerah ini mempengaruhi rancangan KUA Tahun 2026 yang semula dialokasikan Rp 4,639 triliun, kini menjadi Rp 4,394 triliun.

    “Ada selisih kurang sebesar Rp 245,588 miliar,” kata Candra Ary Fianto, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, dalam sidang paripurna di parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    Pemkab Jember menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada 2026 sebesar Rp 1,367 triliun, dengan komposisi Rp 523, 548 miliar pajak daerah, Rp 826,007 miliar retribusi daerah, Rp Rp 8,084 miliar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Rp 9.9 miliar lain-lain PAD yang sah.

    Sementara itu, berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Alokasi ini berkurang Rp 200,511 miliar dari alokasi awal Rp 4,777 triliun.

    Penerimaan pembiayaan yang semula diproyeksikan Rp 137,553 miliar bertambah Rp 45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan, semula diproyeksikan sebesar nol rupiah atau nihil dan tidak mengalami perubahan,” kata Candra.

    Pembiayaan netto yang semula diproyeksikan Rp 13,.553 miliar bertambah Rp.45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan nihil,” kata Candra. [wir]

  • Pelantikan HMI Kediri: Gus Qowim Ajak Generasi Muda Ciptakan Keadilan Sosial Lewat Pajak

    Pelantikan HMI Kediri: Gus Qowim Ajak Generasi Muda Ciptakan Keadilan Sosial Lewat Pajak

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin atau Gus Qowim, turut hadir dalam acara Pelantikan Raya HMI Cabang Kediri Masa Juang 2025-2026 dan Simposium Kebangsaan serta Keumatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Sabtu (27/9/2025). Dalam acara tersebut, Chanifan Ibadi resmi dilantik sebagai Ketua Umum HMI Cabang Kediri untuk periode mendatang.

    “Atas nama Pemkot Kediri, saya sampaikan selamat dan sukses kepada pengurus baru HMI. Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian. Kepada pengurus periode sebelumnya, saya sampaikan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan,” ujar Gus Qowim dalam sambutannya.

    Acara ini juga dimeriahkan dengan simposium yang mengangkat tema Pajak Sebagai Instrumen Keadilan Sosial: Merajut Kebangsaan dan Keumatan Menuju Masyarakat Madani. Gus Qowim menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen utama pemerataan dan keadilan sosial.

    Pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. “Seperti dalam membiayai jaminan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga infrastruktur,” tambahnya.

    Pajak, dalam perspektif kebangsaan, juga memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip gotong royong yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gus Qowim menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi nyata warga negara untuk menjaga keberlangsungan dan kedaulatan negara.

    Oleh karena itu, HMI diharapkan bisa memainkan peran strategis dalam menyuarakan pentingnya kesadaran pajak di kalangan generasi muda.

    “Kita harus membangun kesadaran generasi muda untuk peduli pada pajak dan mengawasi agar pajak dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga bisa kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan,” ujar Gus Qowim.

    Pemkot Kediri, menurut Gus Qowim, juga tengah berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkeadilan. Pajak daerah dan retribusi menjadi sumber penting untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk layanan publik, pengembangan UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat.

    “Saya mengajak kader-kader HMI menjadikan tema hari ini menjadi gerakan nyata. Mari bersama-sama membangun Kota Kediri yang MAPAN,” kata Gus Qowim.

    Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Presidium MD KAHMI Kabupaten Kediri, Nurudin, COO PAJAKIND Abdul Ghofur, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur Yusfan Firdaus, serta perwakilan Polres Kediri Kota dan berbagai organisasi massa Islam. [nm/suf]

  • Pelantikan HMI Kediri: Gus Qowim Ajak Generasi Muda Ciptakan Keadilan Sosial Lewat Pajak

    Pelantikan HMI Kediri: Gus Qowim Ajak Generasi Muda Ciptakan Keadilan Sosial Lewat Pajak

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin atau Gus Qowim, turut hadir dalam acara Pelantikan Raya HMI Cabang Kediri Masa Juang 2025-2026 dan Simposium Kebangsaan serta Keumatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Sabtu (27/9/2025). Dalam acara tersebut, Chanifan Ibadi resmi dilantik sebagai Ketua Umum HMI Cabang Kediri untuk periode mendatang.

    “Atas nama Pemkot Kediri, saya sampaikan selamat dan sukses kepada pengurus baru HMI. Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian. Kepada pengurus periode sebelumnya, saya sampaikan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan,” ujar Gus Qowim dalam sambutannya.

    Acara ini juga dimeriahkan dengan simposium yang mengangkat tema Pajak Sebagai Instrumen Keadilan Sosial: Merajut Kebangsaan dan Keumatan Menuju Masyarakat Madani. Gus Qowim menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen utama pemerataan dan keadilan sosial.

    Pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. “Seperti dalam membiayai jaminan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga infrastruktur,” tambahnya.

    Pajak, dalam perspektif kebangsaan, juga memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip gotong royong yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gus Qowim menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi nyata warga negara untuk menjaga keberlangsungan dan kedaulatan negara.

    Oleh karena itu, HMI diharapkan bisa memainkan peran strategis dalam menyuarakan pentingnya kesadaran pajak di kalangan generasi muda.

    “Kita harus membangun kesadaran generasi muda untuk peduli pada pajak dan mengawasi agar pajak dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga bisa kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan,” ujar Gus Qowim.

    Pemkot Kediri, menurut Gus Qowim, juga tengah berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkeadilan. Pajak daerah dan retribusi menjadi sumber penting untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk layanan publik, pengembangan UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat.

    “Saya mengajak kader-kader HMI menjadikan tema hari ini menjadi gerakan nyata. Mari bersama-sama membangun Kota Kediri yang MAPAN,” kata Gus Qowim.

    Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Presidium MD KAHMI Kabupaten Kediri, Nurudin, COO PAJAKIND Abdul Ghofur, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur Yusfan Firdaus, serta perwakilan Polres Kediri Kota dan berbagai organisasi massa Islam. [nm/suf]

  • Gempa Jadi Momentum Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Situbondo

    Gempa Jadi Momentum Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Gempa bumi yang menyebabkan 118 rumah di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, rusak, Kamis (25/9/2025), menjadi momentum pembentukan desa tangguh bencana (destana).

    Saat mengunjungi korban gempa di Kecamatan Banyuputih, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak warga membangun kesiapsiagaan bencana melalui program desa tangguh bencana (destana). Dia mengingatkan posisi Jatim yang berada di ‘cincin api’ yang rentan guncangan alam.

    Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo sepakat dengan pernyataan Khofifah. “Ini momentum untuk membentuk desa tangguh bencana, seperti yang disarankan Bu Khofifah,” katanya.

    Selain membentuk destana, Rio juga berkomitmen untuk segera memperbaiki ratisan rumah dan fasilitas umum yang rusak. Janji itu dilontarkannya saat bertemu Risnawati, warga yang kehilangan dua kamar akibat gempa, bersama Wakil Bupati Ulfiyah.

    “Patennang ya Bu, nanti kita lakukan perbaikan,” kata Rio, Sabtu (27/9/2025).

    Bupati Rio juga menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas terkait untuk membantu pemulihan trauma warga, terutama anak-anak, melalui kegiatan hiburan dan konseling. “Kami ingin warga, terutama anak-anak, tidak larut dalam ketakutan,” katanya.

    Kepala BPBD Kabupaten Situbondo Sruwi Hartanto mengatakan, selain rumah warga, kerusakan juga dialami masjid, musala, dan sebuah pesantren. “Data kerusakan terus bertambah, dan kami sedang memetakan penanganan lebih lanjut,” katanya. [wir]

  • Khofifah Siap Dukung Anggaran Perbaikan Rumah Korban Gempa di Situbondo

    Khofifah Siap Dukung Anggaran Perbaikan Rumah Korban Gempa di Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Gubernur Khofifah Indar Parawansa siap mendukung anggaran perbaikan rumah dan fasilitas umum korban gempa di Kabupaten Situbondo. Tercatat ada 118 rumah dan fasilitas di empat desa di Kecamatan Banyuputih yang rusak akibat gempa berskala 5,7 SR, Kamis (25/9/2025).

    Khofifah menyerahkan bantuan logistik dan material bangunan senilai ratusan juta rupiah kepada korban gempa, Sabtu (27/9/2025), meliputi beras, minyak goreng, obat-obatan, dan alat-alat rekonstruksi rumah, di Desa Sumberwaru, Dusun Sidomulyo.

    “Pemprov Jatim siap mendukung penuh, termasuk anggaran tambahan jika diperlukan,” kata Khofifah kepada wartawan.

    Khofifah juga meninjau dapur umum di Kantor Kecamatan Banyuputih. Dia memastikan pasokan makanan bagi ribuan pengungsi tetap lancar.

    Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Khofifah yang hadir menyapa korban. “Ini membuat warga kami merasa tidak sendirian. Mereka terlihat sangat senang dengan kehadiran gubernur,” katanya.

    Pemerintah Kabupatem Situbondo segera membangun kembali rumah warga dan fasilitas umum yang rusak. “Ini momentum untuk membentuk desa tangguh bencana,” kata Rio. [wir]

  • Prabowo Panggil Kepala BGN Soal Keracunan

    Prabowo Panggil Kepala BGN Soal Keracunan

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyusul terjadinya berbagai kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya monitor ada perkembangan-perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo.

    “Ini yang harus kita atasi, untuk memberi sekian juta [orang] pasti ada hambatan, rintangan. Kita atasi ya,” lanjutnya.

    Prabowo juga mengingatkan semua pihak untuk waspada di tengah kondisi saat ini agar kasus tersebut tidak dipolitisasi.

    “Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Tetapi mereka itu makannya hanya nasi pakai garam,” ujar Prabowo. [hen/suf]

  • Pemkab Jombang Tunjukkan Kepedulian kepada Sulton, Bocah Penderita Jantung Bocor

    Pemkab Jombang Tunjukkan Kepedulian kepada Sulton, Bocah Penderita Jantung Bocor

    Jombang (beritajatim.com) – Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Jombang menunjukkan kepedulian nyata kepada warganya. Bupati Jombang, Warsubi, didampingi oleh Wakil Bupati Salmanudin, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Yuliati Nugrahani Warsubi, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengunjungi kediaman Sulton, seorang bocah berusia 7 tahun yang mengidap penyakit jantung bawaan sejak lahir atau jantung bocor.

    Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Sulton dan keluarganya, khususnya ibu Sulton, Nur Azizah, dalam menghadapi perjuangan pengobatan anaknya.

    Dalam kesempatan tersebut, Yuliati Nugrahani Warsubi, yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendampingi keluarga Sulton.

    “Kami hadir untuk memberikan bantuan kepada Ibu Nur Azizah. Jika diperlukan, perusahaan tempat beliau bekerja juga siap mendukung dengan izin kerja. OPD, termasuk Dinkes, Dinsos, dan RSUD, siap membantu. Ibu kapan siapnya operasi, monggo kita bantu dan akan kita fasilitasi,” ujar Yuliati, Sabtu (27/9/2025).

    Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pengobatan Sulton. Pihaknya hadir untuk memberikan kepastian bahwa Sulton yang memiliki kelainan jantung sejak lahir akan mendapatkan penanganan terbaik.

    “Bersama Kadinkes dan Direktur RSUD, dan jajaran Pemkab sudah kami pastikan biaya pengobatan ditanggung penuh. Baik pengobatan di RSUD Jombang maupun jika harus dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo,” jelasnya.

    Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, Pemkab Jombang juga akan mempermudah proses rujukan medis dan menyiapkan dokumen kelengkapan yang diperlukan agar pengobatan Sulton dapat berjalan cepat dan lancar.

    Ibunda Sulton, Nur Azizah, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati, dan jajaran serta semua pihak yang sudah peduli serta membantu pengobatan anak saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan ini,” tuturnya dengan penuh rasa terima kasih.

    Selain itu, Nur Azizah yang bekerja di CV Wahana Sejahtera Food juga mengapresiasi kepedulian dari perusahaan tempatnya bekerja. “Selama ini perusahaan saya juga sudah membantu, termasuk membayarkan iuran BPJS kami. Perusahaan juga memberikan keringanan cuti agar saya bisa mendampingi anak saya selama pengobatan. Dukungan ini sangat berarti bagi keluarga kami,” tambahnya.

    Kunjungan ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga Jombang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

    Dukungan yang diberikan oleh Pemkab Jombang, TP PKK, OPD, serta pihak swasta adalah wujud nyata dari solidaritas yang tinggi untuk masyarakat. Ini juga menegaskan bahwa setiap individu, meskipun dalam keadaan sulit, tetap berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan terbaik. [suf]

  • DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mengingatkan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar memprioritaskan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur seiring dengan adanya laporan dugaan persoalan MBG di tiga titik berbeda di Pamekasan, mulai dari dugaan keracunan massal hingga temuan hewan buah dalam menu makanan MBG.

    Memang program tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, beberapa di antaranya menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. Hanya saja sangat penting juga untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat.

    “Sangat penting untuk dihindari, jangan sampai mengedepankan kepentingan bisnis di atas keselamatan siswa dan anak bangsa kita. Sehingga program ini harus mengedepankan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata,” kata Ali Masykur, Sabtu (27/9/2025).

    Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengingatkan tanggungjawab utama menu MBG sepenuhnya berada di tangan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan ahli gizi, mulai dari pembelian bahan, proses memasak hingga penyajian.

    “Kami yakin program MBG ini merupakan cita-cita yang sangat mulia dari Presiden Prabowo Subianto, yakni menyediakan makanan bergizi bagi generasi penerus agar terbebas dari stunting, termasuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan program MBG yang dinilai dapat menyerap tenaga kerja khususnya di lingkungan sekitar SPPG. “Tentu dapur penyedia makanan memang bagian dari bisnis dan menyerap tenaga kerja, satu dapur bisa mempekerjakan hingga 50 orang. Tapi sekali lagi, jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan standar keamanan,” tegasnya.

    “Sebab kami meyakini jika program (MBG) dihentikan, maka akan ada dampak sosial berupa hilangnya lapangan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperketat kinerja setiap SPPG dan ahli gizi di masing-masing dapur, dan bukan justru menghentikan program,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya yang juga sebagai wali murid juga ikut merasakan trauma dari adanya beragam kasus dalam program MBG yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sehingga sangat diharapkan kehati-hatian dari setiap SPPG agar kejadian sebelumnya tidak kembali terulang.

    “Maka dari itu, kami berpesan kepada semua pihak yang tergabung dalam program MBG, tolong dijaga kebersihan dan kesucian saat memasak. Bahkan kami juga sempat mengingatkan salah satu dapur MBG agar tetap dan selalu menjaga kondisi suci saat memasak, karena kami yakin makanan yang bersih dan berkah akan bermanfaat bagi generasi penerus kita,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Bupati Magetan Tinjau Lokasi Longsor Galian C, Tegaskan Izin Masih Berlaku hingga 2026

    Bupati Magetan Tinjau Lokasi Longsor Galian C, Tegaskan Izin Masih Berlaku hingga 2026

    Magetan (beritajatim.com) – Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, meninjau lokasi longsor galian C di Desa Trosono, Kecamatan Parang, Sabtu (27/9/2025). Ia menegaskan tambang tersebut memiliki izin resmi yang masih berlaku hingga September 2026.

    “Kalau izinnya ada, lengkap, dan masih berlaku sampai September 2026. Untuk penghentian sementara tambang ini, kewenangannya ada di provinsi. Jadi nanti segera kita koordinasikan,” kata Nanik.

    Korban longsor diketahui bernama Suroso (55), warga Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan. Ia tertimbun material setinggi lebih dari 10 meter saat bekerja bersama rekannya. Hingga malam hari, korban belum berhasil ditemukan. Bupati Nanik sudah mendatangi rumah duka korban di Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Magetan.

    Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan, Eka Wahyudi, menyebut proses pencarian terkendala kondisi tebing setinggi 30 meter yang rawan longsor susulan serta material longsor setebal enam meter. Tim sempat menghentikan sementara pengoperasian alat berat karena muncul tanda-tanda longsor susulan.

    Sekitar 50 personel gabungan dilibatkan dalam pencarian, termasuk 10 anggota BPBD Magetan, dengan dukungan dua unit alat berat dari pihak pengelola tambang. Hingga kini, proses pencarian masih berlanjut dengan harapan korban segera ditemukan. [fiq/kun]