Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Tulungagung Bantu Mediasi Warga dengan TNI AD Terkait Akses Listrik

    Bupati Tulungagung Bantu Mediasi Warga dengan TNI AD Terkait Akses Listrik

    Tulungagung (beritajatim.com) -Permasalahan kesulitan akses listrik yang dialami warga di kawasan eks Perkebunan Kaligentong Tulungagung menjadi perhatian Pemkab setempat. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyatakan siap menjembatani warga dengan pihak Kodam V/Brawijaya terkait persoalan akses listrik.

    Hal ini dikarenakan sesuai keputusan Mahkamah Agung kawasan tersebut merupakan milik TNI AD. Selama ini, warga dari lima desa di kawasan bekas perkebunan tersebut mengeluh karena tidak bisa menikmati aliran listrik negara. Penyebabnya, permukiman mereka berdiri di atas tanah milik TNI AD.

    Gatut mengaku sudah berkunjung dan melihat kondisi langsung masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Adapun desa yang termasuk dalam area perkebunan Kaligentong adalah Desa Rejosari dan Kalibatur di Kecamatan Kalidawir, Desa Kaligentong dan Panggungkalak di Kecamatan Pucanglaban, serta Desa Kersikan di Kecamatan Tanggunggunung.

    “Saya sudah berkunjung ke warga. Kondisi mereka memang sangat memprihatinkan,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

    Kesulitan warga untuk mengakses aliran listrik dikarenakan mereka tinggal di kawasan tanah milik TNI AD sehingga diperlukan rekomendasi khusus. Kawasan tersebut rencananya akan dibangun batalyon baru. Gatut sendiri berusaha membuka komunikasi dengan TNI AD, agar kebutuhan listrik masyarakat bisa segera terwujud.

    “TNI bagian dari rakyat, dan rakyat juga cinta dengan TNI. Kami hanya berharap ada solusi terbaik, sehingga rakyat hidup ayem, tenteram bersinergi dengan TNI dan Pemkab Tulungagung,” jelasnya.

    Selama ini, warga hanya bisa menikmati listrik secara terbatas dengan menyambung daya dari rumah kerabat yang jaraknya cukup jauh. Akibatnya, listrik hanya mampu menyalakan 3–4 lampu, tanpa bisa menghidupkan perangkat elektronik lain seperti televisi. Gatut juga menegaskan tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa bekas Perkebunan Kaligentong adalah milik TNI AD.

    “Tapi kita ini kan manusia. Kami ingin terjadi komunikasi yang baik, agar mereka juga diperhatikan, saya akan ke Jakarta lagi untuk mencari solusi masalah ini, termasuk berkomunikasi dengan anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Timur,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Mesin Politik PPP Jember Teruji Saat Dualisme Kepemimpinan Nasional

    Mesin Politik PPP Jember Teruji Saat Dualisme Kepemimpinan Nasional

    Jember (beritajatim.com) – Dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan di level nasional diharapkan tak merembet hingga level wilayah dan cabang. Namun kerja mesin politik Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah teruji saat konflik.

    Saat ini ada dua kubu yang mengklaim sebagai ketua umum, Mardiono dan Agus Suparmanto, yang merupakan buntut konflik dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta, 27-28 September 2025.

    “Kalau memang ini dianggap dualisme, cukup di tingkat nasional. Jangan sampai muncul di wilayah dan cabang, karena akan semakin sulit untuk menyatukan dualismenya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, Selasa (30/9/2025).

    Madini berharap konflik tak beerlarut-larut, karena PPP harus mempersiapkan diri dan berkonsolidasi sejak awal untuk menghadapi Pemilihan Umum 2029. Target partai berlambang ka’bah ini jelas: kembali memiliki wakil di DPR RI.

    Sementara untuk Kabupaten Jember, Madini mengatakan, sejumlah konflik PPP di level nasional selama ini tidak berdampak terhadap perolehan kursi di DPRD setempat.

    Saat terjadi dualisme kepemimpinan antara Suryadharma Ali-Djan Faridz dengan M. Romahurmuziy-Emron Pangkapi pada 2015, kursi PPP pada Pemilu 2019 di DPRD Jember justru bertambah dari tiga kursi menjadi lima kursi.

    Saat konflik kembali terjadi, dengan dicopotnya Suharso Monoarfa yang digantikan Mardiono pada 2022, kursi PPP di DPRD Jember bertahan lima kursi. “Kemampuan kepengurusan DPC PPP menjelaskan dan meminimalisasi dampak konflik di atas, akan menentukan pengaruh dalam pemilu,” kata Madini.

    Madini berharap kepemimpinan Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Taj Yasin Maimun bisa mengembalikan PPP ke Senayan. “Mudah-,mudahan bisa mendongkrak perolehan suara PPP dalam pemilu mendatang,” katanya. [wir]

  • Sekda Kota Blitar Gugur di Seleksi Sekda Bojonegoro, Tak Lolos Administrasi dan Rekam Jejak

    Sekda Kota Blitar Gugur di Seleksi Sekda Bojonegoro, Tak Lolos Administrasi dan Rekam Jejak

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi dan rekam jejak dalam tahapan seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro. Dari lima kandidat yang mendaftar, satu orang dinyatakan gugur.

    Pengumuman tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Keputusan itu disampaikan melalui pengumuman nomor 015/PANSEL-JPT-SEKDA/BJN/2025 tanggal 29 September 2025.

    Dari hasil seleksi tersebut, empat pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan rekam jejak, sehingga berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sementara satu peserta lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono, dinyatakan tidak lolos.

    “Empat nama pelamar yang lolos adalah Dra. Eka Atikah, Edi Susanto, S.Sos., M.Si., Drs. Sukaemi, M.Si., dan Mahmudi, S.Sos., M.M,” ujar Kepala BKPP Bojonegoro Hari Kristianto, Selasa (30/9/2025).

    Hari menambahkan, alasan gugurnya Priyo Suhartono karena tidak melengkapi berkas persyaratan administrasi. “Yang bersangkutan tidak mengirimkan berkas lengkap,” ujarnya.

    Priyo Suhartono sendiri merupakan pejabat asal Kabupaten Nganjuk yang menjabat sebagai Sekda Kota Blitar sejak 2021. Dengan kegagalannya ini, langkahnya untuk ikut bersaing dalam seleksi Sekda Bojonegoro terhenti sejak awal tahapan.

    Sementara itu, empat pelamar yang lolos memiliki rekam jejak jabatan strategis di pemerintahan. Eka Atikah saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Blitar. Edi Susanto merupakan Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sukaemi menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro. Sedangkan Mahmudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Bojonegoro. [lus/beq]

  • Wali Kota Ibin Santai Ditinggal Priyo Ikut Seleksi Sekda di Kabupaten Blitar dan Bojonegoro

    Wali Kota Ibin Santai Ditinggal Priyo Ikut Seleksi Sekda di Kabupaten Blitar dan Bojonegoro

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, menunjukkan reaksi dingin dan santai menanggapi kabar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, Priyo Suhartono, yang mengikuti seleksi jabatan di dua daerah sekaligus, yakni Bojonegoro dan Kabupaten Blitar. Mas Ibin pun mengaku tak bingung jika harus ditinggal hengkang oleh Sekda Priyo.

    Bagi Mas Ibin, kepergian Sekda Priyo nantinya tidak akan berpengaruh banyak di internal Pemerintahan Kota Blitar. Bahkan, orang nomor satu di Bumi Bung Karno itu menjamin bahwa birokrasi di Kota Blitar akan tetap berjalan normal meski Sekda Priyo harus melanjutkan karir di daerah lain.

    “Jadi saya kira pergantian struktural atau mutasi atau rotasi sudah biasa, saya kira kita sudah sangat siap untuk tata kelola pemerintahan,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pada Selasa (30/9/2025).

    Wali Kota Blitar tersebut sangat paham jika peluang dirinya ditinggal oleh Sekda Priyo sangat mungkin. Pasalnya Priyo Suhartono memang mendaftarkan diri sebagai Sekda di dua daerah berbeda, yakni Bojonegoro dan Kabupaten Blitar.

    Bahkan, Priyo telah dinyatakan lolos administrasi seleksi Sekda Kabupaten Blitar. Dengan kondisi itu, Priyo akan terus melaju ke tahap akhir penjaringan Sekda Kabupaten Blitar. Priyo kini hanya harus bersaing dengan empat pejabat lain agar bisa menduduki kursi Sekda Kabupaten Blitar yang kosong.

    Dengan kondisi itu, peluang Mas Ibin ditinggal oleh Priyo sangat terbuka lebar. Kekosongan jabatan Sekda pun jadi ancaman nyata di Kota Blitar. Namun demikian, Mas Ibin tak mau ambil pusing soal hal itu.

    Bagi Mas Ibin, kekosongan dan pengisian jabatan di birokrasi merupakan hal yang lumrah. Bagi Wali Kota Blitar tersebut, yang terpenting adalah roda pemerintahan tetap bisa berjalan, meski nantinya harus ada kekosongan dan pengisian jabatan yang baru.

    “Kalau Kota Blitar saya kira sudah lumayan tata kelola pemerintahannya ya, dari tata kelola pemerintahan kita selalu mendapatkan predikat yang lumayan baik,” tegasnya.

    Sebelumnya Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin merestui langkah Priyo Suhartono yang daftar calon Sekretaris Daerah (Sekda) di dua daerah di Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut memang mengikhlaskan Sekda Priyo untuk mencoba peruntungan di kursi Sekda Kabupaten Blitar serta Bojonegoro.

    Mas Ibin pun terang-terangan memberikan rekomendasi bagi Priyo untuk daftar sebagai Sekda di daerah lain, meskipun Priyo saat ini masih menjabat sebagai Sekda Kota Blitar.

    “Ya (merestui), tentunya yang di beberapa kabupaten tentunya kan menggunakan rekomendasi. Ketika meminta rekomendasi untuk pengembangan karir tentunya kami memberikan kesempatan untuk kepada semua ASN untuk mengembangkan karir,” ucap Mas Ibin pada Senin (29/9/2025).

    Wali Kota Blitar tersebut menegaskan bahwa restu yang diberikan ini sebagai jalan agar para aparatur sipil negara (ASN) bisa mengembangkan karir, termasuk Sekda Priyo. Jawaban Mas Ibin tersebut seolah ingin menutup pintu mengenai ketidak sejalanan dirinya dengan Sekda Priyo.

    “Kan semuanya ingin meningkatkan karir ya namanya ASN (aparatur sipil negara) itu bisa berkiprah dimana saja, itu menurut kami positif lah,” tegasnya. [owi/beq]

  • PPP Jember Berharap Pemerintah Hargai Suara Mayoritas Peserta Muktamar

    PPP Jember Berharap Pemerintah Hargai Suara Mayoritas Peserta Muktamar

    Jember (beritajatim.com) – Tugas Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan 2025-2030 bakal tidak mudah. Tugas paling penting adalah memperoleh pengakuan legal formal dari pemerintah.

    Setelah menyusun personel di dewan pimpinan pusat, menurut Madini, Agus harus segera mendaftarkan kepengurusan itu ke Kementerian Hukum untuk disahkan.

    “Baru selesai itu dilakukan konsolidasi di tingkat wilayah dalam bentuk musyawarah wilayah di seluruh Indonesia,” kata Madini Fariuq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025).

    Munculnya klaim ketua umum PPP dari kubu Mardiono membuat PPP terbelah. “Tentu harus dilakukan langkah-langkah islah atau rekonsiliasi untuk membesarkan PPP. Pak Agus sudah mengajak Pak Mardiono bergabung. Artinya tawaran untuk mereka masuk dalam kepengurusan dibuka, agar tak ada konflik berkelanjutan,” kata Madini.

    Pemerintah memegang peran kunci dalam penyelesaian dualisme ini. “Kami berharap pemerintah bisa segera mengambil sikap dan keputusan sesuai fakta-fakta persidangan muktamar, yang tentu itu harus dibuktikan secara administratif,” kata Madini.

    Menurut Madini, proses terpilihnya Agus Suparmanto menjadi ketua umum telah terdokumentasikan dengan baik sejak awal hingga akhir muktamar. “Termasuk untuk mengetahui apakah Pak Agus didukung mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia, bisa dicek. Tinggal dipanggil dan diklarifikasi,” katanya.

    Madini yakin pemerintah punya cara untuk mengecek suara arus bawah PPP. “Kami berharap pemerintah betul-betul netral sesuai fakta dan realitas. Kami berharap pemerintah tidak berpihak pada hal yang tidak sesuai fakta dan realitas,” katanya. [wir]

  • Dukung Agus Suparmanto, PPP Jember: Sudah Sesuai AD/ART

    Dukung Agus Suparmanto, PPP Jember: Sudah Sesuai AD/ART

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung penuh terpilihnya mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai ketua umum partai berlambang ka’bah itu, dalam Muktamar X di Jakarta, 28 September 2025.

    Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq menegaskan, terpilihnya Agus sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Forum muktamar menambahkan persyaratan, ketua umum tak hanya sosok yang berpengalaman sebagai pengurus PPP di level pusat dan wilayah, tapi bisa juga sosok yang pernah menjabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif level nasional.

    “Tambahan persyaratan ini untuk memberikan peluang kepada tokoh-tokoh untuk bergabung ke PPP menjadi ketua umum, dalam rangka membesarkan partai,” kata Madini, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Madini, perubahan kriteria ketua umum ini sah, karena dilakukan dalam muktamar. “Muktamar berhak mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Muktamar majelis permusyawaratan tertinggi,” katanya.

    Selain itu, saat pendaftaran calon ketua umum dalam sidang pleno muktanar, hanya Agus Suparmanto yang mendaftarkan diri. “Pak Mardiono (Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP) sudah tidak ada di forum. Jadi karena calon tunggal, ditawarkan kepada muktamirin, apakah aklamasi, semuanya sepakat,” kata Madini.

    Sekretaris DPC PPP Jember Yazid Merdeka mengatakan, mayoritas peserta muktamar sudah tidak menghendaki Matrdiono menjadi ketua umum. “Ketika Pak Mardiono memberikan sambutan, sudah diteriaki agar mundur. Apalagi dia menyebut PPP tidak lolos dalam Pemilu 2024,” katanya.

    Yazid menyesalkan keinginan Mardiono untuk tetap bertahan menjadi ketua umum PPP. “Hanya didukung segelintir orang, Pak Mardiono mau bertahan. Sementara mayoritas peserta muktamar tidak menghendaki Pak Mardiono,” katanya.

    Apalagi, dalam sidang pleno laporan pertanggungjawaban, Mardiono tidak hadir. Laporan kepengurusan pun ditolak oleh mayoritas peserta muktamar. [wir]

  • Presiden Prabowo Pastikan MBG Jalan Terus, Ini Penjelasannya!

    Presiden Prabowo Pastikan MBG Jalan Terus, Ini Penjelasannya!

    Bogor (beritajatum.com) Presiden RI Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan. Dia menyebut, MBG yang dimulai sejak awal 2025 ini telah berjalan cukup sukses meski masih ada kekurangan.

    “Anak-anak kita harus cukup makan, maka Makan Bergizi Gratis berjalan terus. Alhamdulillah hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat,” kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Presiden mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program MBG, salah satunya terkait insiden keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa di beberapa daerah. Karena itu, Prabowo berjanji pemerintah akan membenahi proses memasak hingga distribusi MBG agar diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.

    “Kita kerja keras sekarang. Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat dengan ultra violet atau dengan gas, atau dengan air yang sangat panas. Kemudian juga filter untuk air harus ada, kemudian test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Ini segera kita benahi, semua dapur harus ada tukang masak terlatih,” ujarnya.

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan MBG.

    “Dari segi statistik dibandingkan dengan yang sudah kita hasilkan ternyata (ada) penyimpangan, kekurangan. bukan penyimpangan sengaja, tapi katakanlah deviasi itu adalah ternyata 0,000017%,” tegas Presiden. [hen/aje]

  • Bupati Tuban Resmi Melantik Dua Pejabat Kepala DLHP dan Dispendukcapil

    Bupati Tuban Resmi Melantik Dua Pejabat Kepala DLHP dan Dispendukcapil

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., resmi melantik dua pejabat tinggi pratama di lingkup Pemkab Tuban diantaranya Agung Triwibowo sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Anthon Tri Laksono sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan bahwa kedua OPD tersebut memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Sehingga, hari ini mereka resmi dilantik sejalan dengan tantangan yang kian kompleks harus mampu memberikan inovasi nyata bagi masyarakat.

    “Tantangan yang ada harus dijawab dengan terobosan dan inovasi yang menyentuh serta berdampak langsung pada masyarakat,” ucap Mas Lindra. Senin (29/09/2025).

    Ia berharap pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan dan bergerak cepat dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    “Jadi dua pejabat yang dilantik hari ini merupakan pejabat senior yang sudah berpengalaman,” imbuhnya.

    Sehingga, dengan pengalaman tersebut, keduanya diharapkan mampu menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran. “Harapannya jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Mas Lindra.

    Sebab, tantangan yang semakin kompleks serta tuntutan percepatan layanan masyarakat harus dijawab Pemkab Tuban dengan langkah konkret. Seperti halnya peran Disdukcapil yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan valid.

    “Karena data kependudukan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai program pemerintah,” tambahnya.

    Sementara itu, pentingnya peran DLHP dalam pengelolaan lingkungan hidup diharapkan menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan sampah dan penataan kebersihan wilayah, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga hingga kecamatan, harus mampu mengatur alur kendaraan yang melintas, melahirkan kebijakan yang mengakomodasi pengaturan lalu lintas agar sesuai dengan spesifikasi jalan.

    “Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Bupati Tuban Serahkan SK Pensiunan Sebanyak 100 ASN

    Bupati Tuban Serahkan SK Pensiunan Sebanyak 100 ASN

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE., menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan Pelepasan PNS Purna Tugas TMT 1 Oktober 2025, 1 November 2025, dan 1 Desember 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

    Adapun jumlah ASN yang menerima SK pensiun sebanyak 100 orang di antaranya 2 pejabat eselon II, 2 pejabat eselon III, 6 pejabat eselon IV/JF, 61 guru, 4 tenaga kesehatan, dan 25 staf. Pejabat eselon II yang menerima SK yakni Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo, serta Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bambang Irawan.

    Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang menyerahkan langsung SK pensiun kepada ASN purna tugas ini menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi ASN.

    “InsyaAllah segala kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT. Meski sudah purna tugas, saya berharap Bapak Ibu tetap bisa memberi manfaat, menjaga silaturahmi, dan terus menjadi bagian dari keluarga besar Pemkab Tuban,” ujar Mas Lindra sapaan Bupati Tuban. Senin (29/09/2025).

    Mas Lindra juga berpesan bahwa nilai sejati pengabdian tidak berhenti pada jabatan, sebab yang akan dikenang sepanjang masa adalah kebaikan, legacy, dan infrastruktur yang ditinggalkan.

    “Seperti pesan orang tua saya, kalau kita dikritik, bersyukurlah, karena itu tanda masih ada harapan yang harus diperjuangkan, doakan Tuban bisa menjadi kabupaten yang semakin maju dan disegani,” imbuhnya.

    Sementara itu, mewakili ASN purna tugas, Inspektur Inspektorat Tuban, Aguk Waluyo Raharjo menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemkab. “Terima kasih karena kami menerima SK dan dilepaskan langsung oleh Mas Bupati,” tutur Aguk Waluyo Raharjo.

    Pihaknya selama ini sudah mengabdi selama 33 tahun 8 bulan, tentu banyak yang sudah dilakukan, meski mungkin ada hal yang kurang optimal.

    “Atas hal itu, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang optimal dan terima kasih untuk semuanya,” tutup Aguk Waluyo Raharjo. [dya/ian]

  • Fraksi Demokrat-PKS Bondowoso: P-APBD 2025 Masih Minim Keberpihakan pada Rakyat

    Fraksi Demokrat-PKS Bondowoso: P-APBD 2025 Masih Minim Keberpihakan pada Rakyat

    Bondowoso (beritajatim.com) — Juru bicara Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketut Yudi Kartiko, menyoroti jawaban Pemerintah Daerah terkait Raperda APBD Perubahan 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan dan ruang perdebatan.

    Menurut Ketut, arah kebijakan keuangan daerah masih belum jelas dan belum menunjukkan keberpihakan nyata pada rakyat.

    “Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi aset yang dijawab pemerintah lewat kerja sama dengan UNEJ dan aplikasi pembayaran digital, ternyata belum menyentuh akar masalah,” kata Ketut Yudi.

    Ia menyebut bahwa inventarisasi aset yang disebutkan masih sebatas jargon. “Tanpa roadmap jelas kapan aset-aset tidur itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” sentilnya.

    Selain itu, Fraksi Demokrat-PKS juga menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah menyebut kenaikan BTT sebagai urusan teknis penganggaran, namun fraksi menilai hal itu menyangkut prioritas politik anggaran.

    “Di tengah rakyat yang menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kemiskinan, justifikasi ‘teknis’ terasa sebagai pelepasan tanggung jawab moral,” kata Ketut.

    Dengan catatan tersebut, Fraksi Demokrat-PKS menerima Raperda APBD Perubahan 2025, namun menekankan perlunya anggaran benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar permainan teknokratis penuh justifikasi normatif.

    “Kami mengingatkan Pemerintah Daerah, legitimasi politik bukan hanya soal angka di neraca, tetapi soal bagaimana anggaran memberi manfaat nyata bagi rakyat kecil,” pungkas Ketut. (awi/ian)