Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Penyedia Makanan MBG di Bangkalan Belum Kantongi Sertifikat Higiene

    Penyedia Makanan MBG di Bangkalan Belum Kantongi Sertifikat Higiene

    Bangkalan (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan ternyata menyimpan persoalan serius. Hingga kini, seluruh dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum ada yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

    Padahal, SLHS merupakan jaminan dasar bahwa makanan yang disajikan kepada puluhan ribu siswa di Bangkalan aman, bersih, dan sesuai standar kesehatan.

    “Sampai saat ini belum ada SPPG yang mengurus SLHS. Mungkin masih proses. Kami sudah sampaikan dalam rapat bersama SPPG,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Nur Hotibah, Selasa (30/9/2025).

    Menurutnya, untuk bisa mendapatkan SLHS, SPPG wajib memenuhi sejumlah syarat, mulai dari kondisi bangunan dapur, kebersihan lingkungan, kelengkapan alat, hingga keberadaan tenaga gizi dengan ijazah resmi dan Surat Tanda Registrasi (STR).

    Dinkes sendiri hanya bertugas melakukan pemantauan, sementara teknis pemenuhan syarat ada di internal SPPG. “Kami minta ada workshop atau seminar untuk meningkatkan kapasitas pengelola makanan. Tapi itu bukan kewenangan Dinkes,” jelas Nur.

    Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Bangkalan, Ivan Mahardika Yusuf, memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp.

    Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah sekolah di Kabupaten Bangkalan mendapati makanan yang dibagikan kepada para siswa dalam kondisi basi dan berulat, sehingga hal itu menjadi perhatian serius pemerintah setempat. [sar/but]

  • Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menekankan keprihatinan atas Pasar Hewan Terpadu di Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami yang hingga kini belum benar-benar berjalan sesuai tujuan.

    Padahal, fasilitas itu dirancang sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat sektor peternakan, menggerakkan ekonomi warga, serta menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Ketua Fraksi PKB, Tohari, dalam pendapat akhir fraksi pada P-APBD 2025 menyebut kondisi tersebut sebagai ironi.

    Pasar yang mestinya menjadi pusat perdagangan hewan modern, higienis, dan sesuai standar kesehatan justru belum memberi manfaat signifikan.

    “Manfaatnya jelas besar, baik bagi pendapatan peternak maupun penguatan rantai distribusi hewan,” katanya.

    Karena itu, pemerintah daerah disarankan harus segera mengambil langkah nyata dan terukur. “Supaya pasar ini tidak terus dibiarkan terbengkalai,” ujarnya.

    PKB menegaskan, tanpa keseriusan pengelolaan, Pasar Hewan Selolembu hanya akan menjadi proyek setengah jalan yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso.

    Diberitakan sebelumnya, KPK RI sempat mencatat ada beberapa titik rawan korupsi di Bondowoso. Salah satu indikatornya adalah banyaknya aset mangkrak.

    KPK terang-terangan menyebut dalam rilis resminya bahwa dua aset di Bondowoso yakni Pasar Hewan Terpadu Selolembu dan Rumah Sakit Paru rawan korupsi. (awi/ted) 

  • Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menekankan keprihatinan atas Pasar Hewan Terpadu di Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami yang hingga kini belum benar-benar berjalan sesuai tujuan.

    Padahal, fasilitas itu dirancang sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat sektor peternakan, menggerakkan ekonomi warga, serta menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Ketua Fraksi PKB, Tohari, dalam pendapat akhir fraksi pada P-APBD 2025 menyebut kondisi tersebut sebagai ironi.

    Pasar yang mestinya menjadi pusat perdagangan hewan modern, higienis, dan sesuai standar kesehatan justru belum memberi manfaat signifikan.

    “Manfaatnya jelas besar, baik bagi pendapatan peternak maupun penguatan rantai distribusi hewan,” katanya.

    Karena itu, pemerintah daerah disarankan harus segera mengambil langkah nyata dan terukur. “Supaya pasar ini tidak terus dibiarkan terbengkalai,” ujarnya.

    PKB menegaskan, tanpa keseriusan pengelolaan, Pasar Hewan Selolembu hanya akan menjadi proyek setengah jalan yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso.

    Diberitakan sebelumnya, KPK RI sempat mencatat ada beberapa titik rawan korupsi di Bondowoso. Salah satu indikatornya adalah banyaknya aset mangkrak.

    KPK terang-terangan menyebut dalam rilis resminya bahwa dua aset di Bondowoso yakni Pasar Hewan Terpadu Selolembu dan Rumah Sakit Paru rawan korupsi. (awi/ted) 

  • SBY: Politisi Demokrat Harus Tangguh, Berwawasan Kebangsaan, dan Andal

    SBY: Politisi Demokrat Harus Tangguh, Berwawasan Kebangsaan, dan Andal

    Pacitan (Beritajatim.com) – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta seluruh kader Demokrat memiliki niat menjadi politisi yang berwawasan kebangsaan, tangguh, dan andal.

    “Ketika Anda mengenakan jaket warna biru dongker bertuliskan Only The Strong, artinya hanya orang yang kuat, yang teguh, yang tidak mudah jatuh, karena yang kuatlah yang memiliki masa depan,” ungkap SBY di hadapan ratusan peserta Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat yang datang dari Papua hingga Sumatera, di Museum SBY*Ani Pacitan, Selasa (30/9/2025).

    Mantan Presiden ke-6 RI selama dua periode itu juga menceritakan perjalanan panjang Partai Demokrat yang hampir 25 tahun berdiri. Menurutnya, Demokrat telah mengalami pasang surut, menghadapi berbagai tantangan, pernah berada di puncak kejayaan, sekaligus merasakan masa-masa sulit.

    “Ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang kuat,” jelas SBY.

    Ia juga mengungkapkan rasa syukur bisa kembali hadir di Pacitan, tanah kelahirannya yang disebut sebagai daerah penuh berkah.

    “Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tanah Pacitan. Semoga kebersamaan saya di panggung ini membawa berkah bagi saudara semua, bagi Partai Demokrat, dan bagi bangsa Indonesia di masa depan,” tuturnya.

    Bimteknas Partai Demokrat gelombang V ini berlangsung pada 29 September hingga 2 Oktober 2025. Peserta adalah anggota DPRD kabupaten Kota dan Provinsi asal Papua dan Sumatera sebanyak 342 peserta. (tri/but)

  • Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pernyataan kepala daerah yang seakan menyoroti soal bangunan lantai 3 milik Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran yang roboh dan ratusan santri menjadi korban saat salat ashar, mendapatkan kecaman dari PW GP Ansor Jawa Timur.

    Menurut Wakil Ketua GP Ansor Pusat M Hasan Basri, tidak elok kala pengasuh pesantren dan keluarga berduka, seorang Bupati melontarkan sorotan soal bangunan yang roboh tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

    “Mestinya yang harus ditunjukkan oleh seorang kepala daerah itu empati di saat pihak pesantren berduka dan keluarga korban menunggu evakuasi korban. Ini kok malah pemimpin daerah berstatement bangunan yang roboh tidak memiliki ijin,” ucapnya Selasa (30/9/2025).

    Ketua Banser Korwil IX Jawa Timur itu kesal karena pernyataan kepala daerah itu dilihatnya sendiri saat di depan kamera media.

    Parahnya hal sama juga dilontarkan saat mendampingi Kapolda Jatim  Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. saat berkunjung  mengucapakan berduka atas musibah ini.

    “Mari kita fokuskan untuk penanganan korban dalam musibah ini, bukan malah mencari kesalahan. Sangat tidak terpuji itu,” tambahnya tegas.

    Menurut Hasan Basri, saat pembangunan di pesantren-pesantren, banyak pemerintah tidak hadir. Saat ada musibah seperti ini, pihak pondok disalahkan.

    Memang bangunan tidak ber IMB dinilainya hal yang salah. Namun sebagai pemerintah harus mengerti, karena tidak mendampingi pihak pesantren saat adanya pembangunan.

    “Ingat Lembaga Pesantren Al Khoziny ini termasuk pesantren yang usianya tua dan banyak menelorkan ulama-ulama besar. Jasa pendiri dan pengasuh pesantren Al Khoziny sangat besar, harus dihargai semuanya. Jangan ada musibah seperti ini, berulang-ulang menyoroti soal IMB. Bantu dampingi pesantren-pesantren itu agar bangunan yang ada bisa berIMB. Jangan ada musibah seperti ini kesalahan yang ada disoroti pemerintah dengan tajam,” urainya kesal.

    Mewakili pengurus GP Ansor pusat, Hasan Basri mengucapka turut berduka yang mendalam dan seluruh korban bisa diketemukan secara baik-baik, serta pihak keluarga diberikan kesabaran.

    Masih kata Hasan Basri, untuk tindakan Ansor pusat setiap hari berkordinasi dengan PC GPAnsor Sidoarjo untuk memberikan bantuan tenaga dan lainnya.

    “Sejak kejadian sampai hari ini, Ansor terus berkecimpung untuk membantu atau meringankan beban musibah yang ada,” paparnya. (isa/ted)

  • Belanja Daerah Turun Rp23,08 M, DPRD Magetan Tekankan Efisiensi dan Prioritas Program

    Belanja Daerah Turun Rp23,08 M, DPRD Magetan Tekankan Efisiensi dan Prioritas Program

    Magetan (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Magetan melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (30/9/2025). Laporan itu menyoroti pendapatan daerah, kebijakan belanja, hingga strategi pembiayaan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, serta arah pembangunan prioritas nasional.

    Dalam APBD Perubahan 2025, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,102 triliun, turun Rp23,08 miliar dari rencana awal. Meski belanja operasional masih mendominasi hingga 73 persen, terdapat upaya pengalihan sebagian anggaran ke belanja modal sebesar Rp12,81 miliar yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.

    “Efisiensi belanja bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran. Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah berdampak nyata bagi masyarakat, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur,” ujar anggota Banggar DPRD Magetan, Dwi Arianto.

    Sementara itu, total pendapatan daerah tercatat bertambah Rp2,52 miliar dari APBD induk. Namun, transfer pemerintah pusat turun Rp30,44 miliar, sehingga rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih 17,6 persen. Banggar menilai kondisi ini harus diatasi dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi berbasis inovasi teknologi.

    “Bukan dengan menaikkan tarif, karena itu justru akan membebani masyarakat,” tegas laporan Banggar.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. DPRD meminta pengawasan lebih ketat, mengingat kasus keracunan massal di sejumlah daerah lain yang menimpa lebih dari 8.600 anak.

    “Kita belajar dari kasus di luar Magetan. Karena itu, kami mendorong sinergi antara Badan Gizi Daerah, Dinas Kesehatan, dan RSUD dr. Sayidiman agar keamanan makanan untuk anak sekolah benar-benar terjamin,” tambah Dwi Arianto.

    Defisit anggaran ditutup dengan pembiayaan netto Rp109,65 miliar, lebih rendah dibanding proyeksi APBD induk. Penerimaan pembiayaan tercatat Rp112,9 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp3,25 miliar.

    Rapat paripurna akhirnya menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan. [fiq/beq]

  • Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Madiun menggelar Job Fair di GOR Wilis, Selasa (30/9/2025). Sebanyak 39 perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan membuka ratusan lowongan kerja bagi masyarakat.

    Wali Kota Madiun Maidi menargetkan job fair ini mampu menekan angka pengangguran terbuka di Kota Madiun yang saat ini berada di kisaran 4,30 persen.

    “Target kita dari jumlah pengangguran dua ribu sekian itu bisa terpenuhi. Kalau ini bisa berjalan, kita optimistis bisa menurunkan sampai 50 persen,” ujar Maidi saat membuka acara.

    Menurut Maidi, pengalaman kerja menjadi faktor penting bagi para pencari kerja agar lebih kompetitif di dunia industri. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlalu memilih pekerjaan di awal.

    “Kalau ada kesempatan ya dimanfaatkan dulu. Pengalaman kerja itu yang membuat nilai seseorang semakin tinggi. Tanpa pengalaman susah untuk bersaing,” tambahnya.

    Maidi juga menjelaskan pemerintah menyiapkan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pencari kerja bisa lebih dahulu memilih perusahaan tujuan, kemudian diarahkan mengikuti kursus sesuai kompetensi yang dibutuhkan. “Bila perlu instrukturnya kita datangkan ke sini agar sesuai dengan bidangnya,” ungkapnya.

    Job Fair kali ini menghadirkan sejumlah perusahaan besar, seperti PT INKA, Sintek, hingga Alfa Group. Salah seorang pencari kerja, mahasiswa jurusan administrasi, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut.

    “Saya mencari lowongan di bidang administrasi sesuai jurusan perkuliahan. Memang banyak peminat karena industrinya besar, jadi saya ingin ikut bersaing di sini,” ujar Zafran Fadhila Ahmad Peserta Jobs Fair.

    Maidi berharap Job Fair tidak hanya menjadi ajang mencari pekerjaan, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk mengenal kebutuhan dunia kerja lebih luas. “Semua perusahaan yang ada kita tahu kebutuhannya, jadi masyarakat bisa memilih sejak awal dan kita siapkan kompetensinya,” pungkasnya. (rbr/ted)

  • Potensi Zakat Profesi ASN di Lumajang Capai Rp10 Miliar per Tahun

    Potensi Zakat Profesi ASN di Lumajang Capai Rp10 Miliar per Tahun

    Lumajang (beritajatim.com) – Potensi zakat profesi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dinilai sangat besar, khususnya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Sedikitnya terdapat sekitar 5.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan kurang lebih 2.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang saat ini mengabdi di lingkungan Pemkab Lumajang.

    Dari jumlah tersebut, zakat profesi yang seharusnya dapat terkumpul diproyeksikan mampu mencapai Rp 10 miliar setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang menekankan pentingnya menggali potensi zakat profesi secara optimal.

    “Ini potensi zakat profesi kita luar biasa, hampir Rp10 miliar setiap tahun bisa terkumpul dari kalangan PNS dan PPPK,” terangnya, Selasa (30/9/2025).

    Meski memiliki nilai potensi yang besar, Indah mengakui bahwa realisasi zakat profesi di Lumajang hingga saat ini baru menyentuh sekitar separuhnya. Kondisi ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat.

    “Kenyataannya ini realisasi baru sekitar separuhnya (zakat profesi, Red). Artinya, masih banyak manfaat yang bisa diperluas untuk kesejahteraan warga,” tambah Indah.

    Ia menegaskan bahwa optimalisasi zakat profesi tidak hanya terkait kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen nyata dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkab Lumajang bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus mendorong pengelolaan zakat profesi secara lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.

    Penggunaan zakat profesi, menurut Indah, dapat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu. Dengan demikian, zakat profesi mampu menjadi penggerak solidaritas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    “Kalau potensi ini benar-benar tergali dampaknya akan sangat terasa. Zakat profesi bukan hanya soal membayar kewajiban, tetapi tentang memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Indah. [has/beq]

  • Mutasi dan Rotasi Pejabat Eselon II Pamekasan Disinyalir Molor

    Mutasi dan Rotasi Pejabat Eselon II Pamekasan Disinyalir Molor

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mutasi dan rotasi jabatan untuk katagori pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, disinyalir molor dari jadwal yang direncanakan.

    Padahal sebelumya, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman berencana melaksanakan mutasi dan rotasi untuk pejabat eselon II pada akhir September 2025. Namun hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut.

    “Prinsipnya rotasi jabatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi menentukan siapa untuk menduduki jabatan apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Kriteria pertama tentu berdasar kemampuan, termasuk juga dari kinerja,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, Rabu (24/9/2025) lalu.

    Sekalipun dalam kesempatan tersebut, pihaknya meyakini jika mutasi maupun rotasi jabatan masih sedang digodok. “Kita harapkan rotasi jabatan ini selesai pada September (2025) ini, dan kami berharap tidak sampai bulan (Oktober 2025) depan. Tapi apa bisa direalisasikan atau tidak, nanti kita lihat karena masih dinamis,” jelasnya.

    Untuk diketahui, mutasi dan rotasi tersebut segera dilakukan seiring dengan tuntasnya pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti sebanyak 20 pejabat eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemkab Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Terlebih pelaksanaan uji kompetensi tersebut juga dilakukan dalam rangka menilai kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penataan jabatan melalui mekanisme rotasi dan mutasi. Termasuk penempatan sesuai kebutuhan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    Dari total 20 pejabat tinggi yang tercatat sebagai peserta uji kompetensi, memang disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak melibatkan pejabat secara keseluruhan. Sekalipun nantinya akan ada dua atau tiga OPD kosong dan dijalankan Plt.

    Informasi yang dihimpun beritajatim.com, hingga saat ini belum ada hingar bingar persiapan mutasi maupun rotasi jabatan yang biasa digelar di Mandhapa Aghung Ronggosukowati Pamekasan. Termasuk beberapa kepala OPD yang mengaku belum menerima surat undangan maupun pemberitahuan lainnya. [pin/suf]

  • Blitar dan Bondowoso Teken Komitmen Bersama Soal Hal Ini

    Blitar dan Bondowoso Teken Komitmen Bersama Soal Hal Ini

    Blitar (beritajatim.com) – Aula Sasana Praja Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadi saksi pertemuan penting antara dua daerah yakni Kota Blitar dan Kabupaten Bondowoso. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, ini memiliki misi khusus yakni mereplikasi lonjakan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil diraih Kota Blitar.

    Rombongan Bondowoso disambut hangat oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Ibbin), dalam suasana penuh kolaborasi. Bondowoso tak ingin ketinggalan, mereka bertekad belajar langsung dari Blitar yang sukses menaikkan nilai SAKIP-nya secara drastis.

    Wali Kota Ibbin dengan bangga membeberkan kunci sukses Kota Blitar. Setelah bertahun-tahun (2017-2023) “nyangkut” di predikat BB, Blitar sukses membuat “lompatan kuantum” dan meraih nilai A di tahun 2024.

    “Loncatan dari BB ke A ini tak lepas dari sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat kuat,” jelas Wali Kota Ibbin.

    Fokus sinergi ini meluas, mencakup sektor-sektor krusial mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, hingga isu-isu tematik yang menjadi perhatian nasional seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan pertumbuhan ekonomi. Intinya, semua OPD bergerak serentak dengan tujuan akuntabilitas yang sama.

    “Tentunya Pemerintah Kota Blitar sangat senang dan bangga, dapat berbagi ilmu dalam meningkatkan perolehan nilai SAKIP bagi Kabupaten Bondowoso,” imbuh Ibbin.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesediaan Pemkot Blitar berbagi “resep rahasia” mereka. Ia melihat sinergi ini sebagai langkah strategis dan penting.

    “Kita lakukan kerjasama agar nilai SAKIP kita meningkat dari BB menuju A. Dengan demikian dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas,” tegas Bupati Wahid.

    Fokus utama implementasi di Bondowoso juga akan diarahkan pada program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, percepatan penanganan stunting, dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Keseriusan kedua belah pihak tak hanya berhenti di ucapan. Kerja sama strategis ini diresmikan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar, Bupati Bondowoso, Sekda Kota Blitar, dan Sekda Bondowoso.

    Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh perwakilan OPD dari kedua daerah, menegaskan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas adalah tanggung jawab bersama yang akan segera diimplementasikan.

    Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sinergi antar daerah di Jawa Timur akan semakin menguat, mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat. [owi/aje]