Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Pamekasan Ingatkan Pentingnya Pengamalan Nilai Pancasila

    Bupati Pamekasan Ingatkan Pentingnya Pengamalan Nilai Pancasila

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman mengingatkan pentingnya pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, salah satunya dengan menerapkan pola hidup rukun, tenggang rasa dan saling menghormati.

    Hal tersebut disampaikan saat bertindak sebagai inspektur upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (1/10/2025).

    Momentum Hari Kesaktian Pancasila 2025 yang mengusung tema ‘Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya’ yang diperingati setiap 1 Oktober, dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi di Pamekasan.

    “Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai teks yang dihafalkan atau sekedar peringatan tahunan semata, tetapi lebih dari itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” kata KH Kholilurrahman.

    Terdapat banyak nilai dalam pengamanan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di antaranya melalui sikap gotong royong, tenggang rasa, menghargai perbedaan, saling membantu antar sesama dan menolong yang membutuhkan, hingga membangun rasa cinta terhadap produk dalam negeri.

    “Nilai lain dalam pengamalan Pancasila, salah satunya kita diajarkan hidup rukun dan saling menghormati. Kalau hanya sekedar dihafal, itu relatif mudah. Terpenting bagaimana kita bisa menghidupkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

    Lebih lanjut disampaikan jika di daerah yang dipimpinnya terdapat beragam organisasi dan kelompok yang membutuhkan perekat untuk selalu bersama, dan tidak terpecah belah. “Termasuk juga bagi pemerintah harus menjadi teladan dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila, termasuk melalui kebijakan maupun program sosial yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.

    “Beberapa program yang saat ini kita Inisiasi sebagai rencana pembangunan, di antaranya pembangunan rumah jompo dan penyediaan mobil tangki air bersih untuk pemerataan layanan sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil. Semuanya bisa kita bicarakan dengan baik dengan semangat persatuan,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Peringatan Hari Jadi ke-80 Jatim, Gubernur Khofifah Gelar Doa dan Khotmil Quran Bareng 4.000 Hafiz-Hafizah

    Peringatan Hari Jadi ke-80 Jatim, Gubernur Khofifah Gelar Doa dan Khotmil Quran Bareng 4.000 Hafiz-Hafizah

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar Doa dan Khotmil Quran bersama 4.000 hafiz-hafizah. Acara yang berlangsung di Gedung Islamic Center pada Rabu (1/10/2025) ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa di era modern, akhlak dan teknologi digital (IT) harus ‘nyambung’ atau berseiring agar kehadiran informasi dapat mendukung semangat berlomba dalam kebaikan (fastabikhul khairat).

    Hal ini disampaikan Khofifah dalam acara Doa Bersama untuk Pendiri dan Pahlawan Jawa Timur serta Khotmil Qur’an bersama 4.000 Hafidz Hafidzah di Islamic Center Surabaya, Rabu (1/10/2025) malam. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Khofifah menyoroti kebiasaan di masyarakat untuk dengan mudah membagikan pesan yang diterima tanpa menyaring isinya terlebih dahulu. Kebiasaan ini dianggap berpotensi merusak tatanan moral jika tidak dibarengi dengan kesadaran berakhlak.

    “Antara akhlak dengan digital IT, sering kita terima pesan tidak pakai disaring langsung di-share. Ini yang belum tentu isinya benar, belum tentu isinya baik, belum tentu isinya mengajak kita ber-fastabikhul khoirat,” ujar Khofifah.

    Oleh karena itu, Khofifah menekankan pentingnya akhlakul karimah dalam setiap proses ber-digital IT. “Nah, eranya adalah era digital IT. Akhlak dan digital IT harus nyambung supaya kehadiran informasi dan teknologi semua berseiring dengan fastabikhul khairat,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa komitmen untuk menjaga moralitas ini telah tertuang dalam visi pembangunan Jawa Timur.

    Emil mengenang bahwa salah satu prinsip Gubernur Khofifah saat merumuskan Nawa Bhakti Satya adalah keinginan untuk membuat Jawa Timur ‘Mulia di mata Allah’, selain mulia di mata masyarakat dan dunia.

    Visi spiritual ini diwujudkan melalui pilar Jatim Berkah, yang berfokus pada pemuliaan hafidz hafizhah dan imam masjid. Menurut Emil, komponen ini menjadi pilar penting yang menjaga keberkahan dan moralitas masyarakat.

    “Janji tersebut beliau tunaikan. Alhamdulillah, bahwa hafidz dan hafidzah telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keberkahan di bumi Mojopahit yang kita cintai ini,” kata Wagub Emil.

    Ia berharap, dengan memuliakan para penjaga Al-Qur’an dan nilai-nilai agama, Jawa Timur akan menjadi ‘baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur’ (negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun).

    “80 tahun bukan waktu yang singkat. Mari kita bersyukur, dan mudah-mudahan pahlawan-pahlawan kita mendapat tempat terbaik. Kita doakan terus Ibu Khofifah agar diberikan kesehatan dalam memperjuangkan Jawa Timur,” tandasnya.

    Doa bersama dan khotmil qur’an ini menjadi simbol komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menjaga spiritualitas di tengah kemajuan zaman. [ipl/beq]

  • Pemkab Mojokerto Gelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 2025

    Pemkab Mojokerto Gelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

    Kegiatan ini digelar di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Kepala Bagian, Camat se-Kabupaten Mojokerto, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa, penandatanganan perjanjian kinerja merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025–2029, yang telah ditetapkan pada 20 Agustus 2025.

    “RPJMD menjadi pedoman utama pembangunan lima tahun ke depan. Di dalamnya termuat visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang harus dicapai secara terukur dan relevan,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Gus Barra menekankan bahwa Perjanjian Kinerja bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk penugasan dari pimpinan kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program kerja dengan target yang spesifik, realistis, dan berbatas waktu. Gus Barra mengaku akan melakukan monitoring secara langsung.

    “Saya akan melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi secara berkala untuk memastikan kemajuan kinerja sesuai harapan. Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan, meningkatkan profesionalisme, dan menghilangkan ego sektoral,” tegasnya.

    Selain itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga meminta Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) segera menyusun strategi praktis. Tujuannya agar sembilan indikator makro yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai target.

    “Dengan penandatanganan ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

    Sebanyak 21 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja strategis telah ditetapkan dalam RPJMD. Indikator tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan, dengan pengukuran melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU). [tin/aje]

  • Ini Lima Ranperda Baru Usulan dari Masyarakat Gresik

    Ini Lima Ranperda Baru Usulan dari Masyarakat Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – DPRD Gresik melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) segera menetapkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan masyarakat. Lima ranperda tersebut meliputi:

    1. Ketahanan Pangan dan Gizi

    2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    3. Penyelenggaraan Pendidikan

    4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

    6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Gresik

    Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda, menyebut seluruh ranperda tersebut telah melalui tahap penyempurnaan bersama pemerintah daerah, sesuai hasil fasilitasi Biro Hukum Pemprov Jawa Timur.

    “Lima ranperda ini tinggal menunggu penyempurnaan dari Sekda Pemprov Jatim. Setelah diberikan catatan revisi materi, ranperda akan diteruskan ke pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

    Perubahan Propemperda 2025

    Selain penetapan lima ranperda, Bapemperda juga menyetujui perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Gresik Tahun 2025. Perubahan dilakukan menyesuaikan perkembangan regulasi serta surat Bupati Gresik Nomor 188/232.1/437.12/2025 tentang penghapusan sejumlah rancangan perda.

    Ada tiga ranperda yang resmi dihapus, yaitu:

    Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

    Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

    Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

    Selain itu, Ranperda Penyelenggaraan Perdagangan juga dihapus berdasarkan rekomendasi harmonisasi dari Kemenkumham Kanwil Jatim agar dilakukan kajian lebih lanjut.

    “Penghapusan dilakukan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa,” jelas anggota Bapemperda, Asroin Widiana.

    Apresiasi Bupati Gresik

    Menanggapi penetapan ranperda ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani mengapresiasi kinerja DPRD, khususnya Bapemperda. Menurutnya, perda bukan hanya produk hukum, tetapi juga instrumen pembangunan dan pelayanan publik.

    “Setiap peraturan daerah harus segera ditindaklanjuti dengan aturan pelaksana dan disosialisasikan dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

    Bupati milenial ini menambahkan, kelima perda baru tersebut memiliki peran penting untuk memperkuat tata kelola desa, meningkatkan kualitas pendidikan, menjamin ketahanan pangan, memperlancar transportasi, hingga mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui Bank Gresik.

    “Saya menekankan agar perangkat daerah terkait segera menyusun aturan pelaksana sehingga implementasi perda berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Gus Yani berharap, regulasi yang baru disahkan dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik. [dny/but]

     

     

  • Perkuat Pelayanan Publik, Pemkab Kediri Angkat 204 PPPK Tahap II

    Perkuat Pelayanan Publik, Pemkab Kediri Angkat 204 PPPK Tahap II

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 204 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024. Penyerahan SK berlangsung di Gedung Bhagawanta Bhari, Rabu (1/10/2025).

    Mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa hadir menyerahkan SK sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima.

    “Mudah-mudahan amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dijaga, dan diimbangi dengan kinerja yang jujur, ikhlas, serta penuh prestasi,” ujar Mbak Dewi, sapaan akrabnya.

    Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

    Ia menekankan, status baru sebagai ASN dengan skema PPPK menuntut keseriusan dan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

    Dalam sambutannya, Mbak Dewi menyampaikan tiga pesan penting. Pertama, perubahan status dari tenaga kontrak menjadi ASN/PPPK harus diiringi dengan perubahan pola pikir serta kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang lebih besar.

    Kedua, tugas pelayanan publik bukanlah pekerjaan mudah. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat, setiap pegawai dituntut memahami visi dan misi Kabupaten Kediri sebagai landasan dalam menjalankan tugas.

    Ketiga, setiap ASN perlu terus meningkatkan kompetensi sesuai jabatan serta melahirkan inovasi-inovasi yang mendukung efektivitas pelayanan.

    “Saya dan Mas Bupati berharap seluruh ASN bersama kepala dinas dapat saling peduli, saling menghargai, serta berusaha memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kediri,” tegasnya.

    Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

    Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri, Noor Rokhayati, menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK tahap II ini merupakan bagian dari penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Kediri.

    Adapun jumlah PPPK yang diangkat pada tahap II sebanyak 204 orang, terdiri dari 2 guru, 27 tenaga kesehatan, dan 175 tenaga teknis. Mereka akan ditempatkan di 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kediri.

    “Sebagai tindak lanjut, seluruh PPPK yang telah diangkat baik tahap I maupun tahap II akan mengikuti orientasi yang rencananya dilaksanakan pada November mendatang,” terangnya.

    Acara penyerahan SK PPPK turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin, Asisten Administrasi Umum Dede Sujana, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. [ADV PKP/nm/but]

  • DPD PKS Gresik dan Demokrat Jalin Komunikasi Persiapan Pemilu 2029

    DPD PKS Gresik dan Demokrat Jalin Komunikasi Persiapan Pemilu 2029

    Gresik (beritajatim.com) – Meskipun Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru akan digelar empat tahun lagi, dua partai politik di Gresik mulai melakukan langkah awal. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gresik dan DPC Partai Demokrat Gresik menjalin komunikasi politik sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.

    Sebagai bentuk keseriusan, jajaran PKS Gresik melakukan silaturahmi ke kantor Partai Demokrat. Tujuan pertemuan ini tidak hanya untuk mempererat hubungan, tetapi juga sebagai upaya belajar dari pengalaman politik Demokrat, terutama dari kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Kami ingin belajar banyak dengan DPC Demokrat Gresik seperti yang dicontohkan oleh Presiden SBY,” ujar Ketua DPD PKS Gresik, Muchlisin, Rabu (1/10/2025).

    Muchlisin menegaskan, komunikasi politik ini tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada silaturahmi lanjutan dan komunikasi yang lebih intens antarpartai. “Pengalaman DPD Demokrat tidak diragukan lagi memwarnai panggung politik agar Gresik lebih baik lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Plt Ketua DPC Demokrat Gresik, Samwil, menyambut baik kunjungan PKS. Ia menilai, PKS memiliki sistem kaderisasi yang solid sehingga menjadi nilai lebih dalam membangun kerja sama politik.

    “Kami sangat terkesan dengan PKS, terutama dengan sistem kaderisasinya yang kuat. Bahkan, kami menilai silaturahmi ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah dilaksanakan partai lain ke Demokrat Gresik,” kata Samwil.

    Sebagai catatan, pada Pileg 2024, PKS belum berhasil menempatkan kadernya di legislatif Gresik. Sementara itu, Demokrat meraih tiga kursi, meski jumlah tersebut menurun dibanding Pileg 2019 yang mencapai empat kursi. [dny/but]

  • Wakil Ketua DPRD Jombang Dorong Pemkab Aktivasi Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis

    Wakil Ketua DPRD Jombang Dorong Pemkab Aktivasi Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, mengajak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera mengaktivasi Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara SPPG, Pemerintah Daerah, dan pihak sekolah atau siswa yang menjadi penerima manfaat. Menurut Octadella, aktivasi tim ini akan sangat penting demi memastikan kesuksesan pelaksanaan program MBG yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kabupaten Jombang.

    “Program MBG merupakan bentuk perhatian khusus dari Presiden Prabowo untuk memenuhi gizi anak Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Octadella dalam keterangannya pada Selasa (1/10/2025).

    Pembentukan tim ini Hal itu berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/287/415.10.1.3/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Surat keputusan tersebut diteken pada 12 Agustus 2025. Tim ini diketuai oleh Sekdakab Jombang.

    Ia menekankan, ke depan, Tim Satgas yang dibentuk harus memastikan bahwa setiap SPPG memenuhi SOP dari BGN (Badan Gizi Nasional), serta mengontrol implementasi program mulai dari kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan setelah makanan diserahkan kepada penerima manfaat.

    Menurutnya, aktivasi Tim Satgas MBG bukanlah untuk memperlambat pelaksanaan program, melainkan untuk menjaga kredibilitas dan keselamatan para penerima manfaat. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan tim adalah melakukan uji laboratorium secara berkala, termasuk pengujian mikrobiologi dan residu pada sampel MBG.

    Selain itu, Octadella juga mengingatkan perlunya penerapan standar operasional yang jelas, seperti cold chain untuk penyimpanan, label kedaluwarsa yang jelas, serta pelatihan higiene pangan bagi petugas dapur.

    Mekanisme distribusi juga menjadi perhatian penting bagi Octadella. Ia menekankan bahwa makanan yang didistribusikan harus sampai tepat waktu dan dalam keadaan segar. “Makanan harus tiba sesuai jam sekolah dan tidak basi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Octadella mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. Ia menyarankan agar dibentuk saluran aduan cepat, seperti hotline atau WhatsApp, untuk mempermudah masyarakat melaporkan jika terjadi masalah.

    Selain itu, peran aktif PKK dan komite sekolah dalam pengawasan komunitas juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. “Insyaallah, dengan pengawasan menyeluruh dan keterlibatan masyarakat, kita bisa memastikan program MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Jombang,” tutupnya. [suf]

  • Dandim Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Semboyan

    Dandim Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Semboyan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komandan Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan, Letkol Inf Herik Prasetiawan menegaskan Pancasila bukan sekedar semboyan, tetapi sebagai ideologi bangsa yang harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan.

    Hal tersebut disampaikan disela upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (1/10/2025).

    Momentum Hari Kesaktian Pancasila 2025 yang mengusung tema ‘Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya’ di Pamekasan, pelaksanaan upacara yang digelar rutin setiap 1 Oktober, dipimpin Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman yang bertindak sebagai inspektur upacara.

    Upacara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

    “Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum untuk memperkokoh komitmen terhadap ideologi negara, sebagai prajurit TNI kami akan terus menjadi garda terdepan menjaga Pancasila dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar,” kata Letkol Inf Herik Prasetiawan.

    Selain itu pihaknya juga menegaskan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan sehari-hari,” tegasnya

    “Oleh karena itu, sangat penting peran serta masyarakat dalam mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kami yakin dengan kebersamaan, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa,” pungkasnya.

    Selain upacara bendera, momentum tersebut juga dimanfaatkan dengan pembacaan ikrar terhadap Pancasila, sekaligus doa bersama bagi para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa. [pin/kun]

  • PT SAS Dituding Rampas Fasilitas Umum, DPRD Surabaya Rekomendasikan Penghentian Pembangunan Cafe NOOK

    PT SAS Dituding Rampas Fasilitas Umum, DPRD Surabaya Rekomendasikan Penghentian Pembangunan Cafe NOOK

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana hearing di Komisi A DPRD Surabaya berlangsung panas saat warga Graha Famili menyampaikan aduan terkait pembangunan Café NOOK, Rabu (1/10/2025).

    Dalam hearing itu, warga menuding pengembang PT Sanggar Asri Sentosa (SAS) telah menyalahgunakan lahan fasilitas umum (fasum) Boulevard Famili Selatan tanpa izin legal dan tanpa persetujuan warga.

    Hearing yang dipimpin Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menghadirkan berbagai pihak. Hadir dalam forum itu perwakilan warga RT01–03 RW11, pengembang PT SAS, manajemen Graha Famili, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), bagian hukum Pemkot, serta jajaran kecamatan dan kelurahan setempat.

    Ketua RW 11 Graha Family, Hadi Wibisono, menyebut keresahan warga berawal sejak Juli 2023 saat banner pembangunan Café NOOK terpasang di kawasan fasum. Menurutnya, warga sama sekali tidak pernah dilibatkan.

    “Warga hanya meminta kepastian hukum dan dilibatkan penuh. Aturan jelas menyebutkan perubahan pemanfaatan lahan harus mendapat persetujuan dua pertiga pemilik lahan. Faktanya, proses itu tidak pernah ada,” tegas Hadi.

    Dia menambahkan, berbagai upaya mediasi sejak 2023 kerap gagal karena pengembang jarang hadir. Bahkan, DPRKPP telah menegaskan lahan tersebut berstatus fasum tanpa perizinan lengkap.

    “Pada Oktober 2023 kami sudah menghadap langsung Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Beliau meminta kami bikin surat resmi, tapi sampai sekarang proyek tetap jalan,” ungkapnya.

    Kekecewaan warga memuncak pada Agustus 2025 ketika diagendakan sosialisasi dengan Wakil Wali Kota Armuji. “Pak Wawali meminta sosialisasi terbuka, tapi undangan hanya untuk RT dan RW. Padahal dampaknya dirasakan seluruh warga,” ujar Hadi.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan hearing ini digelar untuk menjawab keresahan publik. Dia mengungkap indikasi kuat adanya pelanggaran aturan oleh PT SAS.

    “Pembangunan fisik sudah dimulai Juni 2023, sementara izin baru diajukan September 2023. Disposisi atau izin baru keluar Desember 2024. Artinya, PT SAS sudah lebih dari setahun membangun tanpa legalitas lengkap,” jelas Yona.

    Komisi A juga menyebut pasal 15 ayat 4 Perwali 52/2017 tentang kewajiban persetujuan dua pertiga pemilik sah lahan untuk re-planning. “Di sinilah indikasi pelanggaran. Proses persetujuan tidak jelas, sementara bangunan sudah berdiri,” imbuh politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.

    Di sisi lain, General Manager PT SAS, Veronica, berusaha menepis tudingan. Dia mengklaim perusahaannya selalu mengikuti arahan pemerintah. “Kami akan mengikuti apa pun hasil rapat hari ini. Jika diminta berhenti, kami berhenti. Jika ada tukar guling fasum, lahan kompensasi sudah kami siapkan,” ujarnya.

    Namun, pernyataannya tidak menepis fakta bahwa pembangunan lebih dulu berjalan sebelum izin lengkap. Bahkan, Veronica membantah adanya layout lapangan tennis pada fasum yang dijanjikan pengembang.

    “Layout yang kami miliki tidak pernah menjanjikan lapangan tenis. Itu hanya miskomunikasi,” tegas dia.

    Kabid Perizinan DPRKPP, Oliver Reinhart, membenarkan bahwa izin proyek Café NOOK baru diproses sejak akhir 2023. “IMB baru keluar sekitar Mei 2025. Prosesnya panjang dan kini masih dalam evaluasi lanjutan, bahkan kami minta masukan kejaksaan terkait aspek hukum,” jelasnya.

    Komisi A akhirnya merekomendasikan pembangunan Café NOOK dihentikan sementara selama 7 hari kerja ke depan. Selama masa jeda itu, DPRKPP, bagian hukum, camat, lurah, RT, RW, serta perwakilan warga wajib duduk bersama dengan PT SAS untuk mencari solusi.

    Hearing yang berlangsung lebih dari tiga jam itu memang belum menghasilkan keputusan final. Namun, DPRD memastikan akan memanggil kembali seluruh pihak dalam sepekan ke depan.

    Bagi warga, fakta yang terungkap semakin jelas, PT SAS telah salah langkah dengan membangun di atas fasum tanpa legalitas yang sah, tanpa restu warga, dan tanpa transparansi penuh.

    “Kami tidak menolak investasi, tapi semua harus taat aturan. Kalau fasum bisa seenaknya dipakai, maka hak warga Surabaya bisa tergerus,” pungkas Hadi Wibisono.[asg/ted]

  • Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian membuka secara resmi kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Kota Mojokerto. Rustian menegaskas penthahelix menjasi kunci tangguh bencana.

    Dalam sambutannya, Rustian menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas masyarakat.

    “Di Jawa Timur, hampir semua jenis bencana ada, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Ia menambahkan, pameran dalam rangkaian bulan PRB ini menjadi sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami potensi ancaman sekaligus cara mengurangi risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan inspirasi.

    Bahwa sekecil apapun kontribusi setiap pihak akan sangat berarti bagi terwujudnya Indonesia tangguh bencana. Rustian juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dunia usaha, para penggiat penanggulangan bencana, hingga komunitas yang turut serta dalam peringatan PRB 2025.

    “Momentum ini harus kita jadikan energi positif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita harus siap siaga mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana,” tandasnya.

    Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur ‘Tangguh Rek’, yang bermakna semangat kebersamaan dalam membangun ketangguhan bangsa. Agenda akan berlangsung tiga hari dengan beragam kegiatan, antara lain Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, serta Permainan Edukasi.

    Hadir dalam pembukaan pameran kebencanaan antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suwandy, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. [tin/kun]