Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Puan Maharani Desak Evaluasi Total Program MBG

    Puan Maharani Desak Evaluasi Total Program MBG

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini menuai perhatian publik. Evaluasi ini penting setelah insiden keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa di beberapa daerah dalam dua bulan terakhir.

    Menurut Puan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi adalah penertiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar kesehatan yang layak. Ia mengingatkan bahwa dapur yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus keracunan.

    “Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi,” ungkap Puan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/10/2025).

    Puan menjelaskan bahwa meskipun program ini bertujuan mulia, berbagai kendala yang ada harus segera diatasi. Ia menekankan, “Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki,” kata Puan yang juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mendesak segera dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Hal ini bertujuan agar program ini dapat berjalan lebih efektif, dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.

    Menurutnya, Perpres akan menjadi payung hukum yang penting untuk memastikan kerjasama antar lembaga dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “DPR RI kemarin melalui Komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait,” tegas Puan.

    Perpres ini diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan potensi keracunan dalam pelaksanaan MBG ke depannya. Puan menambahkan, “Sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini menganggap mempunyai masalah lagi di lapangan.” [hen/suf]

  • SPPG Ngampel Diresmikan, Gus Qowim Tekankan Gizi Seimbang dan Ketahanan Pangan Lokal

    SPPG Ngampel Diresmikan, Gus Qowim Tekankan Gizi Seimbang dan Ketahanan Pangan Lokal

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngampel, Kamis (02/10/2025). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Wali Kota Kediri. Lalu dilanjutkan dengan meninjau satu per satu bagian dari SPPG Ngampel ini.

    “Terima kasih kepada Bapak Khusnul Arif dan Ibu Vena Patricia beserta seluruh keluarga besar SPPG Ngampel atas layanan mulia ini. Saat ini Kota Kediri terus memperkuat jejaring layanan gizi. Alhamdulillah Kota Kediri sekarang sudah memiliki sejumlah titik SPPG yang terus bertambah,” ujarnya.

    Gus Qowim mengungkapkan sejalan dengan visi misi Kota Kediri MAPAN, SPPG Ngampel ini memperkuat langkah dalam mendukung program MBG. Dimana program MBG ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. SPPG lebih dari sekedar layanan pemenuhan gizi tetapi memberikan tiga manfaat. Pertama, meningkatkan akses gizi seimbang, khususnya bagi kelompok prioritas. Seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Dengan gizi cukup maka dapat menekan angka stunting di Kota Kediri. Serta memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, serta siap menjadi generasi emas 2045.

    Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngampel, Kamis (02/10/2025).

    Kedua, membuka lapangan kerja dan peran baru di masyarakat. Kehadiran dapur gizi, tenaga pengolah makanan, hingga kader pendamping menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas yang berdampak sosial sekaligus ekonomi. Ketiga, program ini juga melibatkan UMKM dan supplier lokal. Artinya, hasil pertanian, peternakan, maupun produk olahan dari warga sekitar bisa terserap.

    Untuk mendukung penyediaan makanan bergizi. Dengan begitu, program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal dan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. “Namun ada beberapa hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seluruh SPPG harus benar-benar memperhatikan quality control dan food security. Kualitas makanan juga harus terjaga agar manfaat kesehatan dirasakan penerimanya,” ungkapnya.

    Tak kalah penting, Gus Qowim juga menekankan agar SPPG juga memperhatikan cita rasa makanan. Sebab makanan ini sebagai salah satu pondasi asupan bagi para pemerima manfaat. “Saya optimis dengan kualitas makanan yang disajikan SPPG Ngampel ini nantinya akan memenuhi standar yang telah ditentuka dan rasanya enak,” pungkasnya.

    Turut hadir, Anggota DPRD Provinsi Jatim Khusnul Arif, Lurah Ngampel Subagyo, Ketua Yayasan Bismillah Djoyo Mulyo Ach. Sidiq, Kepala SPPG Ngampel Vena Patricia Sari, pengurus dan relawan SPPG, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Olimpiade Forum Tax Center Surabaya 2025, Mahasiswa UKWM Surabaya Sabet Gelar Juara

    Olimpiade Forum Tax Center Surabaya 2025, Mahasiswa UKWM Surabaya Sabet Gelar Juara

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I bersama Forum Tax Center Surabaya sukses menggelar Olimpiade Forum Tax Center Surabaya (OFTCS) 2025. Ajang bergengsi ini berlangsung di Auditorium Universitas Kristen Petra, Surabaya, pada Rabu (1/10/2025) dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Timur.

    Acara yang digelar mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan OFTCS. Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP Jatim I, Sugeng Pamilu K, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini.

    “Kita tahu pajak memiliki peran vital bagi negara. Kalau generasi muda tidak memahami pentingnya pajak, keberlangsungan negara bisa terancam. Karena itu, kami bersama Forum Tax Center dan didukung Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya, berkomitmen menghadirkan kegiatan edukatif semacam ini secara berkelanjutan,” ungkap Sugeng.

    Tahun ini, sebanyak 31 tim mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ikut berpartisipasi. Mereka beradu kemampuan melalui rangkaian pertanyaan, debat, hingga presentasi terkait isu perpajakan.

    Dalam kompetisi ketat tersebut, Tim WM 1 dari Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM) Surabaya berhasil meraih juara pertama. Tim yang digawangi oleh Ian Anggoro, Debby Yunitasari, dan Jose Carlos Liman—mahasiswa semester 3 jurusan Akuntansi dan Perpajakan—mengaku tidak menyangka bisa keluar sebagai pemenang.

    Ian bahkan mengungkapkan bahwa mereka hampir terlambat mengikuti lomba dan hanya sempat melakukan persiapan singkat. “Kami benar-benar tidak menyangka bisa juara. Persiapan kami hanya semalam untuk semifinal dan final. Rasanya ini memang karunia dari Tuhan,” ujarnya.

    Debby pun mengaku merasakan hal serupa. Ia menyebut lawan terberat mereka adalah Tim Best dari Universitas Kristen Petra selaku tuan rumah. “Mereka cepat, percaya diri, dan public speaking-nya bagus. Kami kira akan sulit untuk lolos, apalagi banyak kampus bergengsi ikut serta. Jadi kemenangan ini benar kata Ian, karunia dari Tuhan,” katanya.

    Sementara itu, Jose menambahkan bahwa ajang OFTCS memberikan pengalaman berharga, khususnya dalam hal berkompetisi, berdiskusi, dan mengasah kemampuan berbicara di depan publik. “Ke depan, kami berharap bisa kembali membawa pulang piala bergilir ini,” pungkasnya.

    Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya, Enggan Nursanti, turut menyampaikan apresiasi atas antusiasme mahasiswa. Menurutnya, OFTCS bukan sekadar lomba, melainkan wadah untuk membentuk generasi muda yang cerdas pajak. Dengan pemahaman yang baik sejak bangku kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pionir kesadaran pajak di masyarakat.

    Dengan semangat “Edukasi Pajak untuk Generasi Emas”, OFTCS 2025 tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang siap mengawal keberlangsungan negara melalui kepatuhan pajak. (fyi/kun)

  • Disnaker Gresik Pastikan Warga Lokal Dapat Prioritas Kerja di KEK JIIPE

    Disnaker Gresik Pastikan Warga Lokal Dapat Prioritas Kerja di KEK JIIPE

    Gresik (beritajatim.com)– Pasca Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didemo warga soal penyerapan tenaga kerja di KEK JIIPE, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat memastikan peluang kerja bagi masyarakat, khususnya tenaga non-skill.

    Kepala Disnaker Gresik, Zainul Arifin mengatakan, terkait penyerapan tenaga kerja yang dikeluhkan warga sekitar KEK JIIPE.

    “Kami sudah berkordinasi dengan sejumlah kontraktor yang sedang dan akan beroperasi di JIIPE. Hasilnya, terdapat kebutuhan tenaga kerja baik skill maupun non skill yang dapat segera diisi oleh warga Gresik,” katanya, Kamis (2/10/2025).

    Dari hasil pertemuan itu lanjut dia, ada beberapa kebutuhan tenaga kerja yang terbuka, baik untuk skill seperti operator maupun non skill seperti helper. Lowongan kerja in benar-benar diprioritaskan untuk warga ring satu KEK JIIPE.

    “Untuk tenaga skill, kebutuhan yang tersedia antara lain operator wheel loader, foreman, operator forklift, dan operator crane. Sedangkan untuk tenaga non skill, terdapat kebutuhan dari lima perusahaan konstruksi dengan total 22 lowongan,” ungkapnya.

    Selain itu imbuh Zainul, sejumlah perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk menyerap tenaga kerja warga lokal. “Disnaker sudah turun langsung dan memastikan kebutuhan tenaga kerja tersedia untuk masyarakat Gresik,” urainya.

    Sementara itu, Saiful (30) warga Manyar Gresik menyatakan informasi lowongan kerja dari Disnaker jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi bagaimana memberi pelatihan secara kontinyu bagi warga ring satu KEK JIIPE apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. “Kalau bisa pelatihannya kontinyu agar warga memiliki skill dan bisa terserap menjadi tenaga kerja yang mumpuni,” pungkasnya. [dny/kun]

  • GM FKPPI Jatim: Reformasi Polri Momentum Historis Hidupkan Kembali Keteladanan Jenderal Hoegeng

    GM FKPPI Jatim: Reformasi Polri Momentum Historis Hidupkan Kembali Keteladanan Jenderal Hoegeng

    Surabaya (beritajatim.com) – Pimpinan Daerah Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jawa Timur menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang membentuk tim reformasi Polri.

    Kebijakan ini dinilai sebagai momentum historis untuk memperkuat profesionalisme, dan mengembalikan kepercayaan publik melalui keteladanan moral.

    ​Ketua GM FKPPI Jatim, Agoes Soerjanto, menegaskan bahwa reformasi harus berangkat dari spirit Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang disimbolkan sebagai integritas dan kesederhanaan.

    ​”Reformasi yang digagas Presiden Prabowo harus berangkat dari spirit keteladanan Hoegeng. Dengan begitu, Polri kembali mendapat tempat mulia di hati rakyat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ungkapnya.

    ​Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, menambahkan bahwa reformasi sejati membutuhkan pembaruan yang menyentuh aspek moral dan karakter, sebagaimana dicontohkan oleh kesuksesan reformasi kepolisian di Jepang dan Georgia.

    ​Menurut GM FKPPI Jatim, terdapat tiga fokus utama yang harus dijalankan tim reformasi:

    ​Perbaikan Perilaku Aparat: Agar lebih humanis, profesional, dan jauh dari tindakan represif.

    ​Pembaruan Institusional: Untuk menghindari jebakan politisasi, patronase bisnis, dan mafia hukum.
    ​Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan menutup rapat celah praktik korupsi.

    ​”Ketiga dimensi ini harus berjalan seiring agar Polri mampu menjawab tantangan zaman. Konsistensi pada tiga pilar tersebut akan melahirkan kepolisian yang kuat dan berwibawa,” tegas Didik.

    ​Sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI-Polri, GM FKPPI Jatim menyatakan akan hadir sebagai pihak yang kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal proses ini.

    ​”Reformasi Polri adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa,” kata Didik.

    ​GM FKPPI Jatim berharap tim reformasi mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang menguatkan peran Polri sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat dengan adil, profesional, dan bermartabat.

    ​”Kami percaya langkah Presiden Prabowo ini akan menjadi titik balik menuju kepolisian yang modern dan berintegritas. Cita-cita para pendiri bangsa harus menjadi kompas utama dalam perjalanan reformasi ini,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Ribuan Warga Ikuti Fun Run PRB 2025 di Mojokerto, BNPB Tekankan Edukasi Bencana

    Ribuan Warga Ikuti Fun Run PRB 2025 di Mojokerto, BNPB Tekankan Edukasi Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Kota Mojokerto berlangsung meriah sekaligus edukatif. Ribuan warga mengikuti Fun Run bertajuk “Run For Resilience: Kenali Ancamannya, Kurangi Risikonya” yang digelar di Alun-Alun Wiraraja, Kamis (2/10/2025).

    Acara ini dilepas langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Menariknya, Ning Ita—sapaan akrab wali kota—turut berlari bersama Kepala BNPB dan para peserta untuk memberikan semangat di sepanjang rute sejauh 5 kilometer.

    “Fun Run ini bukan sekadar olahraga, tapi bagian dari edukasi. Masyarakat diajak untuk memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, sekaligus menikmati suasana kebersamaan,” ujar Suharyanto.

    Event nasional ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Bulan PRB 2025 yang berlangsung selama tiga hari di Mojokerto Raya. Sebanyak 1.422 peserta dari Mojokerto, Surabaya, Malang, hingga Yogyakarta turut ambil bagian, dengan rentang usia mulai anak-anak hingga lansia berusia 61 tahun.

    Sebagai tuan rumah, Kota Mojokerto juga menyiapkan beragam agenda pendukung, seperti pameran kebencanaan, simulasi evakuasi, lomba edukatif, khitan massal, seminar, hingga hiburan rakyat. Seluruh rangkaian dikemas agar masyarakat tidak hanya terhibur, tetapi juga mendapatkan pengetahuan praktis mengenai mitigasi bencana.

    Untuk memeriahkan Fun Run, panitia menyediakan 500 medali finisher, hadiah uang tunai bagi tiga pelari tercepat, serta puluhan doorprize yang dibagikan di akhir acara. [tin/beq]

  • DBH Migas 2026 Disunat, Bojonegoro Hanya Terima Rp941 M dari Sektor Energi

    DBH Migas 2026 Disunat, Bojonegoro Hanya Terima Rp941 M dari Sektor Energi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dipastikan hanya menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,29 triliun pada 2026. Jumlah ini turun Rp1,46 triliun dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp4,75 triliun.

    TKD dari pemerintah pusat terdiri atas sejumlah komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), Dana Insentif Fiskal, Dana Hibah ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, serta Dana Keistimewaan. Dari beberapa pos tersebut, penurunan paling signifikan terjadi pada DBH, khususnya DBH minyak bumi.

    Pada 2025, Pemkab Bojonegoro menerima DBH minyak bumi Rp1,93 triliun. Namun tahun depan, jumlah itu anjlok menjadi Rp941 miliar.

    “Untuk DBH SDA menurun bisa juga karena harga komoditas yang turun walaupun produksinya naik, atau sebaliknya,” kata Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, Kamis (2/10/2025).

    Selain DBH minyak bumi, DBH pajak juga terpangkas tajam dari Rp975 miliar pada 2025 menjadi Rp302 miliar di 2026. Beberapa alokasi DAK Non Fisik turut berkurang, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Puskesmas, serta Bantuan Keluarga Berencana.

    Meski banyak komponen yang dikurangi, sejumlah pos anggaran justru mengalami peningkatan. DAU naik dari Rp995 miliar menjadi Rp1,22 triliun pada 2026. Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk belanja yang tidak ditentukan penggunaannya, termasuk kebutuhan PPPK, kelurahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

    Kenaikan signifikan juga terjadi pada DAK Fisik, dari Rp524 juta pada 2025 melonjak menjadi Rp39 miliar tahun depan, atau bertambah Rp38,6 miliar. DAK ini diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

    Teguh menjelaskan, turunnya DBH SDA disebabkan ketentuan dalam Undang-undang APBN 2026 yang hanya memperhitungkan 50 persen dari perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan pihaknya akan mengawal kebijakan tersebut. “Kalau pemotongan murni maka tidak ada harapan untuk kekurangannya dibayarkan di tahun yang akan datang, tapi kalau penundaan kita masih punya harapan untuk dibayarkan di tahun yang akan datang,” ujarnya.

    Sebagai langkah lanjut, DPRD berencana mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta kejelasan. Pasalnya, Bojonegoro merupakan daerah penghasil yang menyumbang sekitar 30 persen produksi minyak bumi nasional. [lus/beq]

  • Trans Jatim Koridor VII Segera Mengaspal, Hubungkan Lamongan Kota-Paciran

    Trans Jatim Koridor VII Segera Mengaspal, Hubungkan Lamongan Kota-Paciran

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Trans Jatim koridor VII dipastkan segera mengaspal. Transportasi massal kebanggaan Jawa Timur tersebut akan melayani rute yang menghubungkan Lamongan Kota-Paciran.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur (Jatim), Nyono, mengungkapkan nantinya Trans Jatim akan mengantarkan penumpang dari Terminal Lamongan menuju Terminal Paciran dan sebaliknya. Koridor baru di wilayah pesisir ini ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2025 mendatang.

    Dia melanjutkan, pembukaan rute ini merupakan komitmen Pemprov Jatim dalam menyediakan layanan transportasi publik yang inklusif.

    ​”Dibukanya Koridor VII Trans Jatim ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan Gerbangkertasusila serta membuka peluang pengembangan dermaga Paciran untuk melayani penyeberangan ke sejumlah pulau di Jawa,” kata Nyono, Kamis (2/10/2025).

    ​Koridor VII akan membentang sepanjang 46,5 kilometer (km) melalui jalan provinsi, melayani rute Terminal Lamongan-Sukodadi-Dukun-Paciran.

    ​Berikut rincian operasional rute baru ini

    Rute Utama: Terminal Lamongan-Sukodadi-Dukun-Paciran (46,5 km).
    ​Waktu Tempuh: Sekitar 1 jam 40 menit untuk rute utama, dan sekitar 1 jam 50 menit untuk rute sebaliknya.
    ​Armada: Disiapkan 15 unit Bus Trans Jatim (14 unit operasional, 1 unit cadangan).
    ​Interval: Keberangkatan ditargetkan setiap 15-20 menit.
    ​Jam Operasional: Dimulai pukul 05.00 WIB dari Terminal Lamongan dan berakhir pukul 21.00 WIB di Terminal Paciran.
    ​Fasilitas: Didukung 45 halte dan 38 tempat pemberhentian.

    Dengan tarif yang murah dan fasilitas nyaman, Bus Trans Jatim diharapkan dapat menarik penumpang dari kalangan santri, pelajar, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

    ​Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi optimistis rute baru ini akan memperkuat mobilitas masyarakat dan sekaligus mendukung promosi pariwisata pesisir.

    “Kami berharap layanan ini bisa membawa manfaat luas bagi warga Lamongan dan sekitarnya,” ujarnya. [tok/beq]

  • Dana Transfer Daerah 2026 untuk Bojonegoro Anjlok Rp1,46 Triliun

    Dana Transfer Daerah 2026 untuk Bojonegoro Anjlok Rp1,46 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diproyeksikan harus bersiap mengencangkan ikat pinggang pada tahun 2026 mendatang. Pasalnya, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan turun signifikan, terutama dari sektor andalan daerah, yakni minyak dan gas (migas).

    Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, mengungkapkan, total Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bojonegoro pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun. Jumlah itu anjlok Rp1,46 triliun dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp4,75 triliun.

    “Kami sampaikan alokasi dana transfer pusat ke daerah (TKD) untuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2026, yang memang dialokasikan turun,” ujar Teguh Ratno Sukarno, Kamis (2/10/2025).

    Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor utama penyebab turunnya TKD Bojonegoro. Pada tahun 2025, Bojonegoro menerima DBH sebesar Rp2,92 triliun. Namun, pada 2026 jumlahnya merosot drastis menjadi hanya Rp1,24 triliun, atau berkurang sekitar Rp1,68 triliun.

    Teguh menjelaskan bahwa penurunan ini tidak lepas dari adanya perubahan kebijakan dalam Undang-Undang APBN 2026. “Sesuai ketentuan di UU APBN 2026, alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) diperhitungkan hanya 50 persen dari perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

    Kebijakan baru ini berbeda dari mekanisme perhitungan sebelumnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain faktor regulasi, Teguh menambahkan dinamika pasar komoditas global juga ikut memengaruhi besaran DBH.

    “Untuk DBH SDA, penurunan juga bisa disebabkan oleh harga komoditas yang turun walaupun produksinya naik, atau sebaliknya,” tambahnya.

    Penurunan alokasi dana transfer tidak hanya dialami Bojonegoro. Secara nasional, APBN 2026 menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan alokasi TKD pada APBN 2025 yang mencapai Rp848 triliun, atau turun sekitar Rp155 triliun.

    Dana TKD sendiri merupakan gabungan dari berbagai komponen, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa, yang selama ini menjadi penopang utama anggaran daerah di Indonesia. [lus/beq]

  • Makna Logo HUT ke-80 Jawa Timur: Jatim Tangguh Terus Bertumbuh

    Makna Logo HUT ke-80 Jawa Timur: Jatim Tangguh Terus Bertumbuh

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Jawa Timur pada 1 Oktober 2025. Logo yang lahir dari sayembara yang melibatkan partisipasi masyarakat ini bukan sekadar gambar, logo HUT ke-80 Jatim hadir sebagai simbol penuh makna yang menyatukan sejarah, kearifan lokal, hingga harapan untuk masa depan.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Jawa Timur, yang kini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, merayakan usianya dengan identitas visual yang sarat filosofi. Setiap elemen dalam logo ini dirancang untuk menggambarkan keunikan sekaligus kekuatan Jawa Timur dari berbagai sudut pandang.

    Filosofi dalam Logo HUT ke-80 Jatim

    -Reog Ponorogo
    Reog menjadi representasi kekuatan, keberanian, sekaligus identitas budaya Jawa Timur yang telah mendunia.

    -Keris
    Keris mencerminkan kewibawaan, ketajaman berpikir, serta kearifan masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi berbagai tantangan.

    -Sinergi
    Bentuk kolaborasi dan gotong royong, sinergi menegaskan bahwa kemajuan Jawa Timur lahir dari persatuan antara masyarakat dan pemerintah.

    -Gunung Bromo
    Ikon wisata yang mendunia ini menjadi simbol keteguhan, ketegaran, dan keindahan alam Jawa Timur.

    -Rusa Bawean
    Hewan endemik asal Pulau Bawean ini merepresentasikan kelestarian alam, keharmonisan, dan tanggung jawab menjaga kekayaan hayati.

    -Gedung Grahadi
    Gedung bersejarah di Surabaya ini menjadi simbol pemerintahan Jawa Timur yang berpijak pada demokrasi, sejarah, dan kearifan lokal.

    -Wingko Babat
    Makanan khas ini melambangkan keramahan, kehangatan, dan kekayaan kuliner Jawa Timur.

    -Padi
    Padi menjadi simbol kemakmuran, kesejahteraan, sekaligus pengingat bahwa Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional.

    -Laut
    Laut menggambarkan kekayaan maritim Jawa Timur, penghubung antarbudaya, sekaligus sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir.

    Selain elemen visual, logo HUT ke-80 Jawa Timur juga diperkuat dengan tagline “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”. Kata tangguh mencerminkan kekuatan masyarakat, budaya, dan alam Jawa Timur dalam menghadapi berbagai ujian. Sementara terus bertumbuh menggambarkan semangat inovasi, kolaborasi, dan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh warga.

    Dengan filosofi yang mendalam, logo HUT ke-80 Jawa Timur bukan hanya menjadi identitas perayaan, tetapi juga pengingat tentang perjalanan panjang provinsi ini. Semangat ketangguhan dan pertumbuhan yang tercermin di dalamnya diharapkan mampu membawa Jawa Timur semakin maju, sejahtera, dan mendunia. (fyi)