Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Fraksi PDIP DPRD Desak Revisi Formula DBHCHT, Minta Porsi 5 Persen untuk Jatim

    Fraksi PDIP DPRD Desak Revisi Formula DBHCHT, Minta Porsi 5 Persen untuk Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Agus Wicaksono, mendesak pemerintah pusat merevisi formula pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dia menegaskan, Jawa Timur layak menerima porsi 5 persen dari total penerimaan cukai karena menjadi penyumbang terbesar secara nasional.

    “Jatim ini menyumbang lebih dari Rp100 triliun untuk penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional, tapi yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu sangat kecil. Bisa dibilang sangat timpang. Ini bukan hanya soal fiskal, tapi juga soal keadilan bagi daerah penghasil,” ujar Agus Wicaksono, Kamis (3/10/2025).

    Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur tersebut menjelaskan, sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, ruang fiskal provinsi semakin terbatas. Hal ini terjadi karena pembagian pajak kendaraan bermotor berubah sehingga provinsi hanya memperoleh 36 persen, sementara kabupaten/kota mendapat 64 persen.

    “Kami sebagai mitra strategis pemerintah provinsi mendorong agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan. Termasuk mendorong Kementerian Keuangan agar formula distribusi DBHCHT direvisi menjadi 5 persen,” ucap Agus.

    Data Bea Cukai tahun 2024 mencatat, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau mencapai Rp220 triliun. Dari jumlah itu, lebih dari 60 persen atau Rp132 triliun berasal dari pabrik-pabrik rokok di Jawa Timur, khususnya dari Kediri, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya.

    Namun, dari kontribusi yang besar itu, Jawa Timur hanya menerima sekitar Rp3,2 triliun dalam bentuk DBHCHT untuk seluruh daerahnya. Jumlah itu bahkan tidak mencapai 3 persen dari total penerimaan yang disumbangkan provinsi ini.

    “Ini ironi. Jatim dapat beban penuh, produksi, pengawasan, distribusi. Tapi manfaat fiskalnya minim. Kami minta pemerintah pusat fair. Idealnya DBHCHT untuk Jatim minimal sebesar 3 persen sampai 5 persen dari total penerimaan, kalau tidak begitu maka kekuatan APBD Jatim akan terus melemah,” tegas Agus.

    Selain itu, Agus mengingatkan bahwa dampak industri rokok terhadap daerah sangat besar. Pemerintah daerah harus menanggung beban biaya kesehatan, pengawasan peredaran rokok ilegal, hingga penanganan dampak sosial.

    Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Agus, berkomitmen untuk mengawal perjuangan ini melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Bahkan, pihaknya tengah menyiapkan usulan resmi ke DPR RI dan Kementerian Keuangan terkait perubahan formula DBHCHT.

    “Jika pengembalian bagi hasil cukai tembakau untuk Jawa Timur itu ditingkatkan menjadi 5 persen, maka manfaatnya untuk perekonomian masyarakat Jawa Timur akan semakin besar,” tandasnya. [asg/suf]

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul polemik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, yang viral di media sosial.

    Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua DPD NasDem, Lutfi Mahmudiono, menegaskan perlunya langkah cepat Pemkab untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Jadi itu untuk segera turun memastikan bahwa semua dapur MBG itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku gitu sehingga mereka dapat akses untuk yang tidak terjadi seperti di daerah-daerah lain gitu terkait dengan MBG,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan, DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.

    “Antisipasinya ya tentu kita mungkin bisa juga menjalankan fungsi pengawasan kita ya untuk memantau semua dapur umum yang ada di Kediri sehingga memastikan bahwa semua MBG dalam menyiapkan makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” lanjutnya.

    Menurut Lutfi, efektivitas Satgas Pengawasan MBG yang dibentuk Pemkab juga harus ditingkatkan agar pelaksanaan program sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    “Mungkin SOP dari kinerja di SPPG ataupun nanti terkait dengan kekurangan-kekurangan di sekolah terkait MBG di Kabupaten Kediri, mungkin dari mekanisme pengawasan dari Pemkab sendiri dan dinas terkait yang seharusnya memastikan SOP,” tegasnya.

    Jika ke depan masih ditemukan pelanggaran SOP, Lutfi menyatakan DPRD akan mendorong evaluasi terhadap manajemen dapur MBG.

    “Kalau ada SOP yang tidak dijalankan dari SPPG dan nanti ada kerugian, dari DPRD sendiri juga mendorong agar evaluasi terhadap manajemen bisa diterapkan di SPPG atau dapur-dapur,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Reval Pradana Putra. Ia menilai program MBG merupakan terobosan penting, namun pelaksanaannya tidak boleh longgar dalam hal standar dan SOP.

    “Program ini berada di bawah BGN, dan saya rasa program MBG ini sebenarnya sangat baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian untuk masyarakat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaannya masih perlu banyak evaluasi terkait SOP untuk karyawan maupun untuk standar kualitas makanan,” ujar Reval.

    Reval menegaskan bahwa kualitas makanan dan standar kerja harus diperhatikan ketat karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG.

    “Program ini tidak boleh untuk coba-coba, karena ini berurusan dengan nyawa manusia. Kami dari DPRD akan melakukan tindakan-tindakan sesuai wewenang kami sebagai pihak control atau pengawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dapur SPPG di Desa Rembangkepuh menjadi sorotan setelah beredar video berdurasi 17 detik di TikTok yang menampilkan keluhan terkait sistem kerja. Video tersebut menimbulkan persepsi adanya praktik kerja otoriter di dapur MBG.

    Namun, Koordinator SPPG Kediri, Ahmad Gunawan, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan video yang viral bukan berasal dari keluhan karyawan. “Ini berarti pekerja yang kurang baik. Bisa dibicarakan ke kepala SPPGnya,” ucapnya singkat. [nm/beq]

  • Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan nasional setelah berhasil terpilih sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.

    Sejak dimulainya uji coba pendaftaran bansos pada 18 September 2025, jumlah warga yang terdaftar melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu orang. Ini menjadi pencapaian signifikan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena infrastruktur digitalisasi sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital,” jelas Gus Ipul saat kunjungan ke Banyuwangi pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Selain Gus Ipul, rombongan yang turut hadir dalam kunjungan ini meliputi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk mematangkan implementasi program bansos digital di Banyuwangi, sekaligus mengevaluasi proses pendaftaran yang sudah berjalan.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dusun Suko Sumbermanis di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di sana, para pejabat mengamati langsung proses pendaftaran bansos yang berlangsung cepat dan mudah. Gus Ipul menambahkan, “Kami uji coba di Desa Gombengsari, orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai.”

    Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendaftaran. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar dan menerima bantuan sosial.

    Mensos Saifullah Yusuf saat di Banyuwangi

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” ujar Ipuk.

    Ia juga menambahkan bahwa jika program ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas yang terjaga.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. “Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri,” kata Bima Arya.

    Program digitalisasi bansos ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB dalam upaya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta daerah, untuk menciptakan satu data terpadu dalam rangka memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan,

    “Kami berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital.”

    Dengan data yang terkumpul, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengelola dan mengolahnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya program ini untuk memodernisasi pemutahiran dan pengelolaan data sosial. [les/suf]

  • Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah Festival Batik 3 Kota, Apresiasi untuk Ekosistem Batik Malangan

    Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah Festival Batik 3 Kota, Apresiasi untuk Ekosistem Batik Malangan

    Malang (beritajatim.com) – Ekosistem batik khas Malang semakin mencuri perhatian di tingkat nasional. Kementerian UMKM Republik Indonesia (RI) dan SMESCO baru saja menetapkan Kota Malang sebagai salah satu dari tiga kota tuan rumah gelaran Festival Batik 3 Kota.

    Peluncuran festival ini digelar pada rangkaian Peringatan Hari Batik Nasional 2025 di gedung SMESCO, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Penetapan ini semakin mengukuhkan posisi Kota Malang dalam pengembangan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang bernilai tinggi.

    Ekosistem batik Malangan, yang kaya akan sejarah dan budaya lokal, kini tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Selama bertahun-tahun, berbagai elemen di Kota Malang telah bekerja keras untuk melestarikan sekaligus memajukan industri batik Malangan.

    Inisiatif ini berperan penting dalam mendukung ekonomi daerah dan memperkenalkan batik Malangan ke kancah internasional.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung perkembangan ekosistem batik, Pemerintah Kota Malang terus berupaya untuk memperkenalkan berbagai program dan inisiatif.

    “Terkini, kami baru saja menggelar Dekranasda Award. Kami juga punya program Kemis Mbois, pelatihan, termasuk batik bagi disabilitas, fasilitasi legalitas, pemasaran hingga membuka ruang riset batik Malangan,” ujar Wahyu.

    Menurut Wahyu, batik Malangan memiliki keunikan tersendiri dengan motif candi kerajaan Singhasari, seperti Kawung Singosaren, yang menggambarkan identitas budaya Malang. Warna dominan hijau, biru, dan coklat menjadi ciri khas batik Malangan yang kini terus berkembang, bahkan dengan motif yang lebih relevan dengan alam, budaya, dan ikon sejarah kota Malang.

    Hal ini semakin menarik minat generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai batik sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia.

    “Anak-anak muda sekarang semakin suka mengenakan batik dalam berbagai cara. Ini tentu baik bagi kelestarian batik. Malang juga unik karena punya Malang Creative Center yang juga punya peran penting untuk showcase, workshop, dan creative hub batik Malangan,” tambah Wahyu.

    Di sisi lain, Staf Ahli Menteri UMKM, Sudaryono R Lamangkono, menjelaskan bahwa sejak batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik semakin dikenal dan dihargai di dunia internasional.

    “Hari ini bukan hanya momentum untuk mengenang, tapi juga semangat menghidupkan dan menjaga warisan budaya batik. Kami berharap batik semakin sering digunakan, tidak hanya dalam acara formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh generasi muda,” ujar Sudaryono.

    Kementerian UMKM RI juga memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Kota Malang, Pekalongan, dan Magelang dalam mendukung ekosistem batik di masing-masing daerah. Sebagai bentuk penghargaan, Kota Malang menerima plakat penghargaan pada saat peluncuran Festival Batik 3 Kota.

    Festival Batik 3 Kota ini akan digelar di Kota Malang pada 16 hingga 19 Oktober 2025 bertempat di Malang City Point (MCP). Acara ini menjadi ajang penting untuk menampilkan keberagaman motif batik, sekaligus sebagai wujud nyata dukungan terhadap pengembangan industri batik di Kota Malang. [luc/suf]

  • Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan aspirasi daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara I Surabaya pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pak Yes, yang juga merupakan Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Jawa Timur, mengungkapkan berbagai isu penting terkait keberlangsungan Transfer ke Daerah (TKD).

    Dalam forum strategis tersebut, Pak Yes menekankan bahwa skema Transfer ke Daerah (TKD) harus kembali berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kami menyampaikan kepada Pak Menteri Keuangan agar TKD bisa kembali normal seperti tahun-tahun lalu. Hal ini menjadi masukan dari daerah, karena berhubungan langsung dengan kelancaran program pembangunan serta pelayanan publik di kabupaten/kota,” ujarnya.

    Pentingnya TKD, menurut Pak Yes, sangat erat kaitannya dengan stabilitas fiskal daerah. Sebagai koordinator wilayah APKASI Jawa Timur, Pak Yes juga membawa suara dari berbagai kepala daerah di Jawa Timur yang menginginkan kepastian serta kelancaran dalam alokasi TKD.

    “Keberlangsungan transfer tersebut merupakan salah satu instrumen vital dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di tingkat lokal,” ucapnya lebih lanjut.

    Forum tersebut menjadi momen penting bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan akan kepastian dalam hal alokasi anggaran yang akan menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya alokasi TKD yang stabil dan lancar, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih optimal dalam menjalankan program-program strategis untuk masyarakat. [fak/suf]

  • Tangis Haru Wali Santri, Emil Dardak dan Wabup Sidoarjo Kompak Dampingi Orang Tua Korban Pesantren Al-Khoziny

    Tangis Haru Wali Santri, Emil Dardak dan Wabup Sidoarjo Kompak Dampingi Orang Tua Korban Pesantren Al-Khoziny

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana terus memberikan dukungan moral kepada para wali santri yang anaknya menjadi korban robohnya bangunan tiga lantai milik Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran.

    Keduanya mendatangi lokasi di mana para wali santri menunggu anak-anak mereka yang belum ditemukan dari balik reruntuhan. Satu per satu orang tua santri ditemui langsung untuk diberi penguatan dan ditenangkan.

    “Tadi kita tenangkan kedua orang tua korban ini, karena mereka pasti syok atas musibah ini, dan mereka sudah ikhlas, intinya mereka meminta anaknya segera dievakuasi,” ucap Wabup H. Mimik Idayana.

    Mimik juga berpesan kepada orang tua santri agar tetap tawakal. Menurutnya, musibah yang terjadi merupakan takdir dari Allah SWT sehingga harus diterima dengan penuh keikhlasan, meski berat dijalani. Namun ia berharap para santri segera ditemukan dalam kondisi selamat.

    “Untuk orang tua yang mengalami musibah ini untuk lebih ikhlas, tawakal kepada Allah karena semua ini takdir Allah dan kita sama-sama berdoa agar semua ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan bahwa Pemprov Jatim bersama Pemkab Sidoarjo akan memberikan pendampingan psikologis bagi korban selamat maupun orang tua korban yang meninggal dunia.

    “Kita sudah menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban yang ada di rumah sakit maupun orang tua korban yang masih menunggu anaknya ditemukan,” tegas Emil. Ia juga berharap proses evakuasi yang dilakukan tim SAR berjalan lancar. [isa/ian]

  • Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Rombongan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zainal Siahaan, bersama dengan perwakilan sejumlah perangkat daerah yang meliputi Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bappeda, Disnaker, Dinkes, BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPJS Ketenagakerjaan dan RSUD dr. Djasamen Saragih.

    Dalam kesempatan tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menyambut langsung rombongan di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Turut mendampingi jajaran perangkat daerah Kota Kediri, di antaranya Bappeda, BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMTK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP, RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, serta Bagian Administrasi Perekonomian.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko menyampaikan bahwa kunjungan lintas daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan dana publik.

    “Kunjungan lintas daerah seperti ini penting untuk memperkuat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi agar pengelolaan dana publik semakin transparan, efektif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ferry.

    Ia menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Kota Kediri. Penerimaan DBHCHT terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan capaian ini, Kota Kediri menjadi penerima DBHCHT terbesar ketiga di Jawa Timur.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan pemanfaatan DBHCHT diarahkan pada sejumlah bidang prioritas. Pada sektor kesehatan, dana digunakan untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Gambiran, revitalisasi puskesmas, serta pengadaan obat-obatan dan sarana pelayanan kesehatan.

    Sementara, pada sektor kesejahteraan masyarakat, alokasi DBHCHT mendukung bantuan langsung tunai bagi buruh rokok, bantuan sosial untuk anak yatim, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan bidang penegakan hukum, dana dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan cukai, pembinaan industri, dan peningkatan kapasitas aparat.

    Selain itu, sebagian dana digunakan untuk pembangunan daerah, seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran, dump truck, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

    Ferry menambahkan bahwa meskipun jumlah DBHCHT cukup besar, tantangan utama adalah memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak nyata. Karena itu, Pemkot Kediri terus melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pengelolaan semakin optimal.

    Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar, Zainal Siahaan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemkot Kediri.

    Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Ia menjelaskan bahwa Pematangsiantar hanya menerima sekitar 0,5 persen dari total dana DBHCHT yang diterima Kota Kediri. Meski relatif kecil, dana tersebut tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dana itu terutama mendukung para pekerja pabrik rokok PT STTC yang mempekerjakan sekitar 7.000 orang, melalui program pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja. Program tersebut diharapkan memberi keterampilan tambahan sekaligus kepercayaan diri bagi pekerja dalam meningkatkan penghidupan.

    “Melalui kunjungan ini, kami ingin belajar dari Kota Kediri, khususnya terkait pemanfaatan DBHCHT yang lebih luas dan pengembangan layanan kesehatan serta rumah sakit yang telah berkembang baik di sini,” ujar Zainal.

    Selain membahas DBHCHT, rombongan juga menaruh perhatian pada pengembangan UMKM di Kediri. Produk batik karya siswa sekolah luar biasa menjadi salah satu contoh inspiratif karena mampu memberi nilai tambah ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Menutup sambutannya, Zainal berharap kerja sama dan pertukaran pengalaman antara kedua daerah dapat terus berlanjut.

    “Meski saya akan segera memasuki masa purna tugas, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT dan pengembangan sektor ekonomi akan diteruskan pemerintah daerah,” pungkasnya. [nm/but]

  • Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim Tanpa Pesta Rakyat, Apa Saja Agendanya?

    Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim Tanpa Pesta Rakyat, Apa Saja Agendanya?

    Surabaya (beritajatim.com) – Perayaan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim berlangsung sebulan penuh sejak 1 Oktober hingga akhir Oktober 2025 mendatang. Namun demikian, peringatan tersebut tanpa pesta rakyat.

    Kabiro Pemerintahan Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti sekaligus Sekretaris Panitia Peringatan Hari Jadi ke-80 mengatakan gelaran Hari Jadi tahun ini memang tidak mengagendakan pesta rakyat. Tetapi akan lebih banyak diisi kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.

    “Pemprov Jatim mengedepankan kegiatan yang lebih substansial dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Lilik saat acara Teras Informasi di Kantor Dinas Kominfo Jatim, Kamis (2/10/2025).

    Didampingi Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, Lilik menjelaskan, semaraknya agenda yang disusun sebulan penuh itu di antaranya, digelarnya Job Fair Inklusif Merdeka Berkarir, Launching Logo Peringatan Hari Jadi, Tahlil dan Khotmil Al-Qur’an bersama Hafidz dan Hafidzah, hingga Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

    Momentum Hari Jadi ke-80 Jatim juga dimeriahkan dengan Jatim Fest 2025, Donor Darah Serentak, Launching Trans Jatim Koridor VII, kegiatan Susur Sungai bersama Marinir, Khitanan Massal, serta Penyerahan Hadiah Lomba Siskamling Terpadu dan Tabligh Akbar dan Shalawat bersama Gus Iqdam.

    Di samping itu juga ziarah ke makam mantan gubernur juga mantan wakil gubernur Jatim. Namun, di balik semaraknya agenda yang telah disusun, Lilik menegaskan bahwa tahun ini tidak akan ada pesta rakyat.

    Tema peringatan mengusung ‘Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh’, yakni sebagai penegas komitmen pemerintah dan masyarakat untuk terus beradaptasi, berinovasi, serta menjaga daya tahan menghadapi tantangan zaman.

    Melalui semangat ini, lanjut dia, Jatim ingin menegaskan diri sebagai provinsi yang tidak hanya kuat menghadapi badai, tetapi juga terus berakar dan bertunas di tengah perubahan.

    Lilik juga menegaskan, semaraknya rangkaian acara ini didukung berbagai instansi di Jatim maupun daerah, sehingga pengetatan anggaran tetap terjaga. [tok/beq]

  • Selang Sehari, Pemkab Bondowoso Mutasi 1 Kepala OPD Lagi

    Selang Sehari, Pemkab Bondowoso Mutasi 1 Kepala OPD Lagi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Selang sehari pelantikan 6 ASN eselon II, Pemkab Bondowoso kembali menggelar kegiatan yang sama pada Kamis (2/10/2025) sore.

    Seorang ASN dilantik di posisi yang baru yakni Nunung Setyaningsih. Ia menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip).

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penananam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker). Nunung diambil sumpahnya di hadapan Wakil Bupati (Wabup), As’ad Yahya Syafi’i.

    Nunung membenarkan kepindahtugasannya itu. Menurutnya, jabatan baru sekaligus tantangan baru baginya.

    “Bagaimana Perpus ke depan bisa semakin baik untuk Bondowoso BERKAH. Mohon doanya semoga saya amanah di tempat tugas yang baru,” tulis Nunung melalui pesan singkat.

    Sebelumnya, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, melantik enam pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pelantikan berlangsung di Pendopo Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo, Rabu (1/10/2025) pagi.

    Adapun pejabat yang dilantik adalah:
    1. Hendri Widotono, dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan).
    2. Mulyadi, dari Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) menjadi Kepala DPKP.
    3. Hari Cahyono, dari Asisten Administrasi Umum Setda menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).
    4. Haeriyah Yuliati, dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda.
    5. Mahfud Junaidi, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
    6. Sigit Purnomo, dari Kepala Pelaksana BPBD menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

    Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran sekaligus penajaman komitmen untuk kemajuan Bondowoso.

    “Pelantikan hari ini adalah momentum penyegaran dan penajaman komitmen. Saudara-saudara yang dilantik adalah figur pilihan yang telah melalui proses seleksi ketat dan teruji kapabilitasnya,” katanya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menyebut dalam mutasi awal dijadwalkan untuk 7 kepala OPD.

    Namun karena mendadak, satu orang tersebut yakni Nunung Setyaningsih tidak hadir sebab dinas luar kota.

    “Iya betul. Satu masih ada di luar kota. Tapi pada prinsipnya SK bupati sudah selesai. Definitif. Saya tidak menyampaikan dimana (jabatan barunya). Besok lah,” seloroh Sekda pada Rabu (1/10/2025) kemarin. (awi/ian)