Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kota Kediri Masuk 5 Besar Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia versi UI GreenCity Metric 2025

    Kota Kediri Masuk 5 Besar Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia versi UI GreenCity Metric 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri berhasil menorehkan prestasi nasional dengan masuk dalam 5 besar Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia pada ajang UI GreenCity Metric 2025.

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, pada Kamis (2/10/2025) di Mercure Hotel, Madiun, dari Kepala UI Green Metric, Vishnu Juwono.

    Dalam ajang tersebut, Kota Kediri meraih posisi kelima dengan total nilai 7.497,5. Adapun posisi pertama ditempati Kota Surabaya dengan 8.122,5 poin, disusul Kota Madiun di peringkat kedua dengan 8.112,5 poin. Kota Semarang menempati posisi ketiga dengan 7.972,5 poin, sementara Kota Medan berada di peringkat keempat dengan 7.895 poin.

    Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan, Wali Kota Vinanda melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang kini menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah. Ia bersama jajaran meninjau langsung transformasi TPA tersebut yang dinilai berhasil menerapkan inovasi ramah lingkungan.

    “Sangat berkesan sekali bisa berkeliling TPA Winongo. Tentunya pengalaman ini sangat berharga dan bermanfaat bagi kami di Kota Kediri. Apalagi TPA ini jadi percontohan TPA yang baik,” ungkap Vinanda.

    Wali kota termuda tersebut menegaskan, pihaknya akan mempelajari inovasi, metode, dan teknologi pengelolaan sampah yang ada di TPA Winongo untuk kemudian diterapkan di Kota Kediri.

    “Kami di sini ingin belajar bagaimana pengelolaan sampah di TPA Winongo. Harapannya kami aplikasi nanti di Kota Kediri,” ujarnya. [nm/beq]

  • PPP Jember Tolak Keputusan Pemerintah yang Sahkan Mardiono

    PPP Jember Tolak Keputusan Pemerintah yang Sahkan Mardiono

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak keputusan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono.

    Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq dan Sekretaris Abu Yazid Merdeka sepakat untuk melawan dan mendukung perlawanan terhadap keputusan itu. “Tentu ada perlawanan. Tapi kita masih menunggu bentuk perlawanannya seperti apa,” kata Madini, Jumat (3/10./2025).

    Yazid menyamakan keputusan pemerintah itu dengan kezaliman. “Harus dilawan. Semua berkas sudah lengkap, termasuk surat dari Mahkamah Partai. Jika ada sengketa internal, kan harus ada putusan Mahkamah Partai,” katanya.

    DPC PPP Jember mendukung penuh Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP sebagaimana hasil Muktamar X di Jakarta, 27-29 September 2025. “Pak Agus terpilih secara aklamasi setelah menjalani semua tahapan muktamar,” kata Yazid.

    Menurut Yazid, DPC PPP Jember akan melayangkan surat penolakan terhadap keputusan Menkum tersebut. “Kami juga bertanya-tanya. Dari sidang pertama hingga laporan pertanggungjawaban, sidang tata tertib, dan sidang pemilihan, kami lalui sesuai prosedur dan aturan,” katanya.

    Posisi Agus Suparmanto semakin kuat, setelah Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menyatakan hasil muktamar tersebut sah. “Agus Suparmanto dan Gus Taj Yasin adalah hasil dari muktamar yang sah,” kata Yazid.

    Ini kesekian kalinya PPP mengalami konflik internal. “Capek sebenarnya. Dulu konflik tiga tahun berlarut-larut, waktu Romihumuziy versus Djan Faridz. Mudah-mudahan ini lebih cepat penyelesaiannya,” kata Yazid.

    Sementara itu, Madini membeberkan empat alasan utama tidak sahnya Mardiono. “Prosesnya tidak sah, karena dilakukan dalam sidang paripurna pertama yang agendanya seharusnya hanya pengesahan jadwal dan tata tertib muktamar,” katanya.

    Saat itu, lanjut Madini, mayoritas peserta menolak Mardiono. “Ini terlihat dari video protes keras dari peserta akibat pimpinan sidang, Amir Uskara,” katanya.

    Penolakan terhadap Mardiono diperkuat dengan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Mardiono oleh mayoritas dewan pimpinan wilayah. “Klaim aklamasi Mardiono diumumkan segelintir orang, bukan melalui forum resmi yang sah. Padahal peserta muktamar berjumlah 1.304 orang,” kata Madini.

    Ini berbeda dengan terpilihnya Agus, yang menurut Madini, sesuai dengan aspirasi mayoritas peserta dalam sidang paripurna ketujuh sesuai agenda resmi Muktamar X. “Terpilihnuya beliau juga diumumkan terbuka dalam Sidang Paripurna kedelapan,” kata Madini. [wir]

  • Sambut Musim Hujan, DLH Jatim Pimpin Aksi Bersih Sungai di Perbatasan Surabaya-Sidoarjo

    Sambut Musim Hujan, DLH Jatim Pimpin Aksi Bersih Sungai di Perbatasan Surabaya-Sidoarjo

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali menggelar aksi bersih-bersih di Sungai Afvoer Kemambang, yang merupakan batas wilayah Surabaya dan Sidoarjo, tepat di belakang kantor DLH Jatim, Jumat (3/10/2025).

    ​Aksi ini melibatkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, DLH Kota Surabaya dan Sidoarjo, TNI, Mahasiswa Universitas Sunan Giri (Unsuri), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, aktivis sungai, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

    ​Plt. Kepala DLH Jatim, Nurkholis, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan World Clean up Day (WCD) 2025. Fokus utama kali ini adalah membersihkan sungai sepanjang kurang lebih 1 hingga 1,5 kilometer yang tertutup eceng gondok dan rumput.

    ​”Kegiatan bersih-bersih sungai ini penting dilakukan menjelang musim hujan. Eceng gondok menghalangi saluran air sehingga perlu dibersihkan,” kata Nurkholis.

    ​Nurkholis berharap aksi ini dapat menjadikan sungai di perbatasan tersebut bersih dari sampah dan eceng gondok, sehingga mencegah terjadinya banjir saat musim hujan tiba.
    ​Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif.

    “Tiada hari tanpa bersih-bersih sungai. Ingat sungai itu milik bersama dan perlu kita jaga kebersihannya agar tetap bersih,” harapnya.

    ​Setelah membersihkan Afvoer Kemambang, DLH Jatim telah merencanakan kegiatan susulan yang lebih besar. “Kami akan kembali membersihkan sungai pada 18 Oktober 2025, yaitu susur sungai Surabaya dengan start di Waru Gunung dan melibatkan personel yang lebih besar lagi,” tambahnya.

    ​Kepala Badan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup (BPLH/KLH), Eduward Hutapea, mengapresiasi langkah DLH Jatim. Ia menilai sinergi yang melibatkan komunitas, mahasiswa, TNI, dan Pemkot/Pemkab adalah langkah positif dalam rangkaian WCD 2025.

    ​Eduward berharap kegiatan bersih-bersih sungai ini dapat dicontoh kota-kota lain di Indonesia. “Kegiatan seperti di Surabaya dan Sidoarjo ini bisa diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia secara rutinitas. Sehingga saat musim penghujan, permasalahan sungai menjadi bersih dan air tidak meluap atau banjir ke jalan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Pemda Gresik dan BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan dan Santunan ke Keluarga Almarhum Naufal Takdir Albari

    Pemda Gresik dan BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan dan Santunan ke Keluarga Almarhum Naufal Takdir Albari

    Gresik (beritajatim.com)- Pemerintah daerah (Pemda) Gresik bersama BPJS Ketenagakerjaan setempat menyalurkan bantuan kepada keluarga almarhum Naufal Takdir Albari. Sesuai janjinya, pemerintah daerah akan merenovasi rumah almarhum yang terlihat sempit yang dihuni lima saudaranya beserta ibunya Nurul Khotimah di Jalan KH.Kholil Gang XI Gresik. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyatuni jaminan kerja dan hari tua Rp 268,49 juta.

    “Kami sudah berkordinasi dengan dinas terkait merenovasi rumah almarhum. Pasalnya, sebelum mengalami kejadian saat TC di Rusia. Naufal sempat menelpon ibunya terakhir kali dan janji akan merenovasi rumahnya usai menjalani latihan,” ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Jumat (4/10/2025).

    Bupati dua peridoe ini mengaku sangat kehilangan atas perginya atlet gymnastik artistik nasional Naufal Takdir Albari. Atlet asli Gresik tersebut bukan mewakili daerahnya. Tapi juga membawa nama bangsa Indonesia karena dipersiapkan mengikuti kejuaraan dunia gymnastik artistik tahun 2025 serta olimpiade Los Angeles 2030.

    “Naufal Takdir Albari tak hanya mewakili daerahnya. Kami dan seluruh atlet gymnastik seluruh Indonesia kehilangan atlet muda ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Cabang BPJS” Ketenagakerjaan Gresik, Bunyamin Najmi menuturkan, sesuai aturan atlet yang terdaftar di BPJS wajib dicover serta mendapat santunan hari tua. “Naufal Takdir Albari merupakan atlet nasional gymnastik artistik yang dipersiapkan diajang event internasional. Haknya sudah kami cover dan diserahkan kepada keluarganya,” urainya.

    Sebagai informasi, Naufal mengalami kecelakaan saat berlatih di The Palace of Sport Training Center Burtasy Penza Rusia Jumat (26/9). Diduga ia salah melakukan pendaratan sehingga mengalami cedera serius di kepalanya sebelum dibawah ke rumah sakit.

    Setelah berjuang di ruang ICU, Naufal yang menorehkan prestasi di PON Aceh 2024 mewakili Jawa Timur dinyatakan meninggal dunia, dan jenazahnya tiba pagi tadi lalu dimakamkn di TPU Tlogopojok Gresik. [dny/kun]

  • Pleno KPU Mojokerto: Data Pemilih Stabil, Bawaslu Minta Ketelitian Extra

    Pleno KPU Mojokerto: Data Pemilih Stabil, Bawaslu Minta Ketelitian Extra

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memastikan akurasi data pemilih menjelang tahapan Pemilu mendatang.

    Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Mojokerto, Ahmad Febrianto menjelaskan bahwa pleno pemutakhiran data pemilih rutin dilaksanakan setiap tiga bulan. Pada triwulan ini, perubahan data cenderung stabil tanpa lonjakan signifikan.

    “Seperti biasa, ada perubahan data terkait pemilih yang keluar-masuk, meninggal dunia, maupun penambahan pemilih baru. Seluruhnya kita input sebagai dasar untuk pembaruan di Triwulan IV nanti,” ungkapnya, Jumat (3/10/2025).

    Penambahan pemilih baru mayoritas berasal dari pemilih pemula yang baru mengantongi KTP, serta anggota TNI dan Polri yang telah purna tugas sehingga kembali memiliki hak pilih. Pergerakan data terjadi merata di 18 kecamatan seiring adanya perpindahan penduduk, penambahan pemilih baru, dan kematian.

    “Data ini akan terus kita perbarui hingga memasuki tahapan Pemilu. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, pergerakan data merata karena adanya perpindahan penduduk, penambahan pemilih baru, dan kematian,” katanya.

    KPU Kabupaten Mojokerto menegaskan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan langkah krusial untuk menjaga transparansi dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu mendatang. Proses ini akan terus dilakukan secara konsisten setiap triwulan hingga penetapan resmi DPT.

    Sementara itu, Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Deni Mustofa memberikan catatan terhadap hasil pleno yang digelar KPU Kabupaten Mojokerto tersebut. Ia menekankan pentingnya ketelitian KPU dalam pemutakhiran data.

    “Bawaslu memberikan salam perbaikan, karena di lapangan masih banyak masyarakat yang sebenarnya sudah tidak ada atau telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam DPT. Ini harus segera dibersihkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tegasnya. [tin/kun]

  • Dana Pusat Dipangkas Lebih dari Rp100 M, APBD Kota Blitar Terjun Bebas

    Dana Pusat Dipangkas Lebih dari Rp100 M, APBD Kota Blitar Terjun Bebas

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kini berada di ambang krisis fiskal setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar ini, secara langsung akan mengguncang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blitar dan mengancam sejumlah program kerakyatan.

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), mengungkapkan kekhawatiran perihal hal itu. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menjelaskan bahwa Blitar sangat bergantung pada dana pusat, di mana hampir 80 persen dari total APBD yang mencapai sekitar Rp1 triliun bersumber dari dana transfer tersebut.

    “Pemangkasan dana transfer dari pusat tentu berdampak besar pada program-program di Kota Blitar,” ujar Mas Ibin, pada Jumat (3/10/2025).

    Pemangkasan dana transfer ini tidak hanya sekedar masalah hitungan angka, tetapi berdampak langsung pada ruang fiskal daerah dan kemampuan Pemkot dalam menjalankan kegiatan, terutama layanan sosial untuk masyarakat

    Mas Ibin menyebut salah satu program yang paling rentan terdampak adalah bantuan Rastra (Beras Sejahtera Daerah). Program yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu ini terancam dikurangi jumlahnya atau diubah total skemanya.

    “Rastrada kemungkinan besar menjadi evaluasi besar di tahun 2026 karena keterbatasan dana,” tegasnya.

    Menyikapi kondisi darurat keuangan ini, Pemkot Blitar tengah menyusun langkah antisipatif. Wali Kota Syauqul menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakat, meski harus mengubah bentuk bantuan.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Blitar berencana mengalihkan bentuk bantuan agar tetap bisa menyentuh masyarakat yang membutuhkan, meski tidak lagi dalam bentuk beras.

    Perubahan skema bantuan ini dilakukan demi penyesuaian keuangan daerah dan merupakan upaya keras untuk menjaga keberlangsungan layanan sosial dasar di tengah kondisi APBD yang “terjun bebas.”

    “Intinya memang ada pemangkasan dana transfer dari pusat. Itu yang membuat beberapa program harus disesuaikan,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Wali Kota Kediri Belajar Inovasi Pengelolaan Sampah di TPA Winongo Madiun

    Wali Kota Kediri Belajar Inovasi Pengelolaan Sampah di TPA Winongo Madiun

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, pada Kamis (2/10/2025).

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari inovasi pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA tersebut.

    “Ini TPA percontohan. TPA yang baik. Karenanya, kami ingin belajar terkait inovasi, metode, teknologi dan yang digunakan,” ujar Vinanda Prameswati bersama Wali Kota Madiun Dr. Maidi.

    Dalam kunjungan itu, Vinanda mengajak jajaran pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri. Dia berharap persoalan sampah yang terus meningkat di Kota Kediri bisa terjawab dengan pengalaman yang diperoleh dari Madiun.

    “Saya sangat berkesan, pengalaman dan pengetahuan ini sangat berharga. Harapannya bisa bermanfaat nantinya,” ungkapnya.

    Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyambut baik kunjungan tersebut dan memberikan apresiasi. “Saya apresiasi sekali, beliau ini termasuk wali kota termuda. Wali kota yang bekerja keras untuk membangun kotanya. Rela datang ke TPA untuk belajar,” kata Maidi.

    Dr. Maidi menjelaskan berbagai program pengelolaan sampah yang berjalan di Kota Madiun. Mulai dari optimalisasi pemilahan sampah rumah tangga, bank sampah, pengolahan organik, hingga mengubah TPA menjadi kawasan wisata.

    Pemkot Madiun bahkan memberikan anggaran Rp10 juta per RT untuk pengelolaan sampah di tingkat warga, dengan target zero sampah pada 2027.

    Sementara itu, Kota Kediri masih bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Klotok yang telah mencapai kapasitas penuh sejak November 2024. Setiap hari, TPST tersebut menerima sekitar 180 ton sampah. Kondisi ini mendorong Pemkot Kediri membangun TPA baru di kawasan Klotok dengan konsep sanitary landfill.

    Lahan seluas 6 hektare yang disiapkan merupakan hasil penggantian lahan dari proyek Tol Kediri-Tulungagung. TPA baru yang dinamakan TPA 4 akan tetap menggunakan sistem sanitary landfill, namun Pemkot Kediri juga menyiapkan kajian jangka panjang untuk mewujudkan konsep zero waste.

    Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, DLHKP juga telah mengusulkan anggaran sekitar Rp11 miliar untuk pembangunan TPA baru berikut akses jalannya. [nm/ted]

  • DPRD Jatim Tinjau MBG di SDN Kalirungkut 1 Surabaya, Pastikan Distribusi dan Pelaksaan Berjalan Baik

    DPRD Jatim Tinjau MBG di SDN Kalirungkut 1 Surabaya, Pastikan Distribusi dan Pelaksaan Berjalan Baik

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, melakukan kunjungan ke SDN Kalirungkut 1 Surabaya pada Jumat, 3 Oktober 2025, untuk memantau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah.

    Tujuan utama dari kunjungan ini adalah memastikan distribusi dan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik di wilayah konstituennya, khususnya Kota Surabaya.

    “Kami ingin melihat langsung bagaimana proses distribusi dan berjalannya program MBG di wilayah konstituen kami yaitu di Kota Surabaya ini,” ungkap Cahyo usai meninjau pelaksanaan program.

    Setelah meninjau secara langsung, Cahyo memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program MBG di SDN Kalirungkut 1 yang dianggap sudah cukup baik. Mulai dari ketepatan waktu distribusi makanan hingga higienitas makanan yang disajikan.

    Bahkan, siswa-siswi yang terlibat juga menunjukkan kesadaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dan membawa alat makan sendiri.

    “Prosesnya sudah sangat baik, baik dari ketepatan waktu, higienitas, maupun proses pendukung. Kita lihat anak-anaknya juga memiliki kesadaran yang baik, misalnya cuci tangan dan membawa alat makan sendiri,” ujar Cahyo yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Surabaya.

    Namun, meskipun pelaksanaan program sudah berjalan dengan lancar, Cahyo menilai masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama terkait teknis dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, masukan dari pihak sekolah sangat penting untuk peningkatan program ini ke depannya.

    “Kami mendengar banyak masukan dari kepala sekolah dan guru, bahwa butuh penyempurnaan teknis infrastruktur maupun SDM agar kegiatan MBG ini bisa berjalan baik tanpa mengorbankan jam belajar,” tambah Cahyo.

    Salah satu catatan yang diterima adalah mengenai kebutuhan tenaga khusus untuk distribusi makanan. Selama ini, guru-guru masih terlibat langsung dalam pembagian makanan, yang berpotensi mengganggu waktu belajar mengajar. Cahyo berharap adanya petugas khusus yang menangani distribusi makanan agar tidak mengganggu proses pendidikan di kelas.

    “Tadi disampaikan kebutuhan SDM untuk angkut distribusi, karena selama ini masih gurunya yang membagi. Harapannya ada petugas khusus agar tidak mengganggu jam belajar di kelas,” tutur Cahyo.

    Selain itu, Cahyo juga menerima masukan mengenai perlunya tempat transit makanan yang memadai. Saat ini, di SDN Kalirungkut 1, ruang guru digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan. Jumlah makanan yang banyak membuat ruang tersebut tidak lagi cukup memadai untuk menampung seluruh makanan yang akan dibagikan.

    “Jumlah makanan banyak, jadi butuh tempat transit khusus. Nanti kami akan cek juga di sekolah lain apakah kondisinya sama,” ujar Cahyo.

    Dia pun berharap agar Pemkot Surabaya dapat mendukung lebih jauh program MBG ini dengan memberikan bantuan tambahan berupa penyempurnaan infrastruktur dan pelayanan, agar program ini dapat berjalan dengan lebih maksimal di masa mendatang.

    “Harapan kami pemerintah kota bisa mendukung dengan memberikan bantuan penyempurnaan infrastruktur maupun pelayanan agar program MBG ini lebih baik,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kalirungkut 1, Dian Ira Puspita, menilai positif adanya program MBG yang sangat membantu pemenuhan gizi bagi siswa. Menurut Dian, program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari.

    Selain itu, anak-anak juga lebih senang karena menu yang disediakan bervariasi dan terdapat tambahan susu. “Anak-anak gizinya lebih terjamin dan badannya sehat. Karena kadang dari rumah kemampuan orang tua kan tidak sama, dan anak-anak insyaallah senang karena ada susu dan menu yang bervariasi,” ujar Dian.

    Namun, Dian juga menyoroti kendala utama yang ada pada proses distribusi makanan yang masih melibatkan guru-guru. Menurutnya, hal ini membuat tenaga pengajar terbebani karena mereka sudah memiliki tugas utama di kelas.

    “Harapan kami ada sistem lebih efisien dan ada petugas khusus, jadi guru bisa lebih fokus pada pendidikan anak-anak,” pungkas Dian. [asg/suf]

  • Bawaslu Bondowoso Temukan 13 Pemilih Meninggal “Hidup Lagi”

    Bawaslu Bondowoso Temukan 13 Pemilih Meninggal “Hidup Lagi”

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bawaslu Bondowoso menemukan kejanggalan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III tahun 2025.

    Sebanyak 13 orang yang sudah meninggal sejak tiga tahun lalu justru muncul sebagai pemilih baru dalam data KPU. “Data itu muncul dari hasil uji petik yang kami lakukan,” kata Sholikhul Huda, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas (P2H) Bawaslu Bondowoso, Jumat (3/10/2025).

    Temuan itu disampaikan dalam rapat pleno penetapan PDPB Triwulan III yang digelar di Aula KPU Bondowoso. Dalam pleno tersebut, KPU menetapkan jumlah pemilih sementara mencapai 622.000 orang, terdiri dari 300.478 laki-laki dan 321.522 perempuan.

    Kordiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Bondowoso, Imroatul Husnah membenarkan temuan tersebut. Sebanyak 13 pemilih itu sudah tidak memenuhi syarat (TMS) di Pemilu 2024 lalu, namun muncul kembali di data Kemendagri yang diterimanya tahun ini.

    “Kami sudah menindaklanjuti sarper (Saran Perbaikan) dari Bawaslu tersebut,” ungkapnya dikonfirmasi terpisah.

    Sementara Sekretaris Dispendukcapil Bondowoso Rifqy Hariyadi menyebut masih banyak keluarga tidak melaporkan kematian anggota keluarganya, sehingga data kependudukan tidak sinkron. “Tahun 2025 per 2 Oktober ini, terdapat 14.271 angka kelahiran, sedangkan data kematian 3.814,” ucapnya.

    Ia menyebut bahwa perilaku masyarakat lebih banyak yang melaporkan kelahiran dibandingkan kematian keluarganya. Dispendukcapil menegaskan akan memperbarui data kependudukan, khususnya kematian, pada Triwulan IV mendatang agar daftar pemilih semakin akurat. [awi/suf]

  • DPRD Dorong Sosialisasi Masif Trans Jatim Koridor Malang, Pastikan Tak Rugikan Sopir Angkot

    DPRD Dorong Sosialisasi Masif Trans Jatim Koridor Malang, Pastikan Tak Rugikan Sopir Angkot

    Malang (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong sosialisasi yang masif terkait rencana pengoperasian Trans Jatim koridor Malang.

    Menurut dia, masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami tujuan program transportasi publik tersebut, termasuk para sopir angkot.

    “Belum semuanya setuju, tapi yang setuju itu karena belum paham. Sosialisasinya belum dilakukan, mereka sudah punya persepsi sendiri. Insya Allah sudah ada titik temu, selanjutnya kami meminta Dishub Provinsi Jatim untuk terus mensosialisasikan ini agar bukan hanya masyarakat, terutama sopir-sopir angkot, itu paham,” ujar Dewanti, Kamis (3/10/2025).

    Dewanti menyebut bahwa kehadiran Trans Jatim tidak dimaksudkan untuk mematikan rezeki sopir angkot. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi fasilitas tambahan transportasi yang dapat menguntungkan semua pihak.

    “Jalan yang akan dilalui bisa berubah sampai ada titik temu yang win-win solution. Itu baru dijalankan,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Terkait subsidi Trans Jatim yang mencapai Rp700 miliar, Dewanti menilai hal itu masih wajar. Dia menyebut subsidi adalah investasi awal dari pemerintah agar transportasi publik bisa berjalan dengan baik.

    “Awal ini memang harus subsidi dulu, harus modal dulu. Setelah itu kita evaluasi terus, seberapa besar yang harus dibantu provinsi, seberapa besar kemandirian operasional,” jelasnya.

    Dewanti menegaskan, jika subsidi dikurangi maka harga tiket berpotensi naik dan akan membebani masyarakat. Menurutnya, tarif Rp5 ribu tidak mungkin menutup biaya operasional tanpa dukungan pemerintah.

    “Kalau masuk hitungan, tidak mungkin 5 ribu itu menutup biaya operasional. Tapi dampaknya besar, memutar ekonomi dan membantu masyarakat,” katanya.

    Sebagai legislator dapil Malang Raya, Dewanti juga menyoroti manfaat Trans Jatim bagi mobilitas warga, mahasiswa, hingga wisatawan. Menurutnya, transportasi publik ini akan menjadi solusi mobilitas yang lebih terjangkau dan efisien.

    “Mahasiswa yang setiap tahun 100 ribu orang masuk ke Malang Raya, yang tidak punya kendaraan, bisa menggunakan ini dan menghemat pengeluaran. Wisatawan dari Jakarta pun bisa langsung terlayani tanpa harus keluar biaya transportasi mahal,” tutupnya. [asg/suf]