Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Dana Transfer Pusat 2026 Berkurang Rp2,815 T, Apa Langkah Pemprov Jatim?

    Dana Transfer Pusat 2026 Berkurang Rp2,815 T, Apa Langkah Pemprov Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa telah menggelar rapat bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah di Jatim. Rapat bertempat di kantor Gedung Keuangan Negara (GKN) di Jalan Indrapura, Kamis (2/10/2025) lalu.

    Salah satu topik yang dibahas adalah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur.

    Secara nasional TKD dikepras sebesar Rp 200 trilliun ke seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan untuk Jatim, berdasarkan surat Kementerian Keuangan tepatnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, TKD untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 trilliun menjadi Rp 8,8 trilliun di tahun 2026 mendatang.

    Yang artinya TKD untuk Provinsi Jatim berkurang 24,21 persen dibanding TKD Provinsi Jatim 2025 sebesar Rp 11,4 trilliun. Sedangkan penurunan TKD untuk 38 kabupaten/kota lebih dari Rp 17,5 triliun.

    Sedangkan untuk Pemprov DKI Jakarta, dalam rancangan awal, memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat sebesar Rp 26 triliun. Dana tersebut berasal dari DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, jumlah itu kini dipangkas signifikan. DBH akan berkurang sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun.

    Beda lagi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga harus menghadapi kenyataan pahit pada tahun 2026. Dana transfer pusat yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah dipangkas cukup besar yakni mencapai Rp2,458 triliun.

    Kondisi ini membuat proyeksi APBD Jabar 2026 menyusut dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Rinciannya, dana bagi hasil pajak pusat yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun kini hanya tinggal Rp 843 miliar.

    Dana alokasi umum pun turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Bahkan, dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar yang biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas, dihapus.

    Sementara DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga ikut terpangkas, dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Meski begitu, Pemprov Jabar menegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas.

    Terkait hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Ir. Mohammad Yasin, M.SI kepada beritajatim.com, Sabtu (4/10/2025) menjelaskan berdasarkan surat Kemenkeu (Dirjen Perimbangan Keuangan) tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026, TKD untuk Jatim mengalami penurunan Rp 2,815 triliun.

    “Angka itu jika dibandingkan dengan TKD untuk Jatim pada TA 2025 sebesar Rp11,440 triliun, sementara tahun 2026 sebesar Rp8,816 triliun. Sedangkan penurunan TKD untuk 38 kabupaten/kota di Jatim lebih dari Rp17,5 triliun,” kata Yasin.

    Mengenai potensi dampak yang timbul dari penurunan TKD terhadap APBD 2026, Yasin mengatakan hal tersebut masih dalam pembahasan di lingkup Pemprov Jatim. Hal ini mengingat pembahasan Rancangan APBD 2026 saat ini sedang berjalan di DPRD Jatim.

    “Yang pasti kita akan lakukan penyesuaian pendapatan. Tentunya akan membawa konsekuensi pada efisiensi belanja perangkat daerah. Belanja rutin yang sifatnya wajib seperti belanja pegawai, listrik, air, kemudian belanja wajib yang bersifat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi, pelayanan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang menjadi Visi Misi Ibu Gubernur yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya akan menjadi skala prioritas,” tegasnya.

    Yasin pun kembali menegaskan program yang manfaatnya bisa secara langsung dirasakan masyarakat tetap akan menjadi prioritas. “Sementara efisiensi akan mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 kemarin, yaitu belanja-belanja perjalanan dinas, honorarium, belanja rapat, paket meeting, belanja alat tulis kantor, FGD, kajian, seminar dan lainnya,” tukasnya.

    Sekadar diketahui, meski TKD dipangkas, namun Menkeu Purbaya menegaskan sebenarnya uang ke daerah tetap meningkat jumlahnya. Yang diwujudkan melalui peningkatan program daerah.

    “Jadi, kan di transportnya kan turun Rp200 trilliun ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp900 trilliun ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif,” tegasnya.

    Menteri Keuangan tetap akan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk penggunaan anggaran TKD di seluruh daerah di Indonesia.

    Jika pemanfaatannya baik sesuai dengan evaluasi berkala yang dilakukan, maka anggaran dari pusat bisa saja ditambah. (tok)

  • Bupati Jombang Dorong Penambahan SPPG untuk Kelancaran Program MBG

    Bupati Jombang Dorong Penambahan SPPG untuk Kelancaran Program MBG

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Warsubi menekankan pentingnya penambahan jumlah dapur Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang memadai untuk memastikan seluruh siswa di Kabupaten Jombang dapat menikmati manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dalam kunjungannya ke SMPN 1 Sumobito, beberapa Waktu lalu, Warsubi menyatakan, “Kami ingin semua siswa di Jombang mendapatkan gizi yang layak. Oleh karena itu, penambahan jumlah SPPG yang berkualitas menjadi prioritas agar distribusi MBG bisa merata dan efektif.”

    Saat ini, hanya ada 16 dapur yang beroperasi di seluruh Jombang, sementara target idealnya adalah 174 dapur. Pemerintah Kabupaten Jombang terus mendorong harmonisasi program MBG agar lebih intens dan sinergis, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk SPPG, yang berperan penting dalam distribusi makanan kepada siswa.

    Salah satu contoh SPPG yang sudah menerapkan standar teknis yang ketat adalah Tunas Mandiri di Sumobito. Melalui perencanaan menu bersama chef ahli dan pengawasan ketat terhadap bahan baku serta distribusi terjadwal, SPPG ini memastikan setiap porsi makanan aman, bergizi, dan layak dikonsumsi siswa.

    Fatwa, ahli gizi dari Tunas Mandiri, menjelaskan proses teknis yang dilakukan mulai dari perencanaan menu hingga pengendalian mutu.

    Menurut Fatwa, “Tim gudang melakukan penerimaan barang sesuai spesifikasi teknis yang telah disiapkan. Barang yang memenuhi kualitas diteruskan ke tahap persiapan mulai pukul 17.00 WIB, untuk menjaga mutu bahan.”

    Produksi dan Distribusi

    Bupati Jombang Warsubi saat meninjau program MBG

    Proses produksi dimulai pada pukul 02.00 WIB dan distribusi dilaksanakan dalam dua kloter: pertama pada pukul 06.00 WIB untuk jenjang TK, RA, dan SD, dan kedua pada pukul 09.00 WIB untuk SMP dan SMA.

    SPPG Tunas Mandiri melayani ratusan sekolah, termasuk RA Perwanida, SLB, SDN 1 Sumobito, SMP Khoiriyah, SMK Khoiriyah, SMA/SMK YPM, hingga SDN Sumobito, dengan jumlah porsi yang diproduksi setiap hari berkisar antara 3.500 hingga 3.600 porsi.

    Namun, Fatwa mengakui bahwa salah satu kendala utama adalah preferensi siswa yang kurang menyukai sayuran. “Itu menjadi PR bagi kami, bagaimana memberikan pemahaman pentingnya serat yang terkandung dalam sayuran bagi tubuh,” katanya.

    Ketersediaan bahan baku juga menjadi tantangan, terutama untuk produk susu plain dan buah pisang, yang stoknya tidak stabil seiring dengan bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi. Untuk memastikan keamanan pangan, SPPG Tunas Mandiri menerapkan standar ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku, pengawasan suhu, hingga distribusi yang menjaga agar makanan tetap aman hingga sampai ke tangan siswa.

    “Saya juga mengapresiasi dukungan dari siswa dan guru yang ikut mengedukasi siswa agar mau mengonsumsi menu bergizi,” tambah Fatwa. Aspirasi dari siswa dan guru yang terus diterima menjadi acuan bagi perbaikan berkelanjutan.

    Sertifikasi SLHS

    Bupati Jombang meninjau program MBG

    Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan, SPPG Tunas Mandiri sedang mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, menegaskan bahwa pengurusan SLHS tidak sulit dan syarat administrasi meliputi fotokopi KTP, surat penunjukan penanggung jawab, serta sertifikat pelatihan higiene sanitasi. Proses pengajuan bisa dilakukan secara daring atau manual melalui sistem OSS, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu 14 hari kerja.

    “SLHS menjadi salah satu program prioritas di bidang pangan dan kesehatan. Kami tidak akan mempersulit proses pengajuannya,” kata dr. Hexawan.

    Selain SLHS, sertifikasi lain seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk manajemen risiko pangan, serta sertifikasi halal, juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap porsi MBG yang diterima siswa benar-benar aman, bergizi, dan layak konsumsi.

    Pemerintah Jombang berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperluas jangkauan program MBG, agar lebih banyak siswa dapat menikmati makan bergizi secara gratis, serta menjaga kualitas pangan agar selalu aman dan sehat. [suf]

  • Polres Tulungagung Akan Bangun Tambahan 2 SPPG Tahun Ini

    Polres Tulungagung Akan Bangun Tambahan 2 SPPG Tahun Ini

    Tulungagung (beritajatim.com) – Polres Tulungagung berencana membangun dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun ini.

    Sebelumnya mereka telah mengelola satu SPPG yang terletak di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol.

    SPPG ini telah beroperasi sejak bulan Agustus lalu. Kesuksesan dalam mengelola SPPG tersebut membuat mereka ingin kembali membangun di dua lokasi, sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kapolres Tulungagung, AKBP M Taat Resdi mengatakan SPPG yang selama ini dikelola sudah beroperasi sejak 19 Agustus lalu. Setiap hari mereka melayani 3.047 porsi MBG.

    Beberapa sekolah yang mendapatkan layanan MBG di antaranya SMKN 2 Tulungagung, SDN di wilayah Desa Sambiroyong, SDN di Desa Jabalsari, SDN di Bukur dan puluhan sekolah lainnya. Tak hanya siswa sekolah, ibu hamil, menyusi dan balita juga mendapatkan jatah dalam program MBG ini.

    “Jumlah penerima manfaat mencapai 3.991 porsi MBG setiap hari Senin hingga Jumat,” ujarnya, Sabtu (4/10/2025).

    Meskipun belum mengantongi Sertifikat Laik Higeine Sanitasi (SLHS) mereka selalu melakukan pengecekan kualitas makanan yang dihasilkan dari SPPG tersebut.

    Mereka menggandeng RS Bhayangkara Tulungagung guna memeriksa kualitas makanan agar terhindar dari zat berbahaya seperti formalin, arsenik, sianida, dan nitrit. Mereka jua melakukan uji organoleptik seperti rasa dan aroma makanan.

    “Setiap pagi sebelum didistribusikan dilakukan security food test oleh si dokkes Polres Tulungagung dan tim RS Bhayangkara Tulungagung. Sehingga makanan yang keluar dari dapur dipastikan aman dan layak konsumsi,” ujarnya.

    Tidak ada kendala selama dua bulan beroperasinya SPPG tersebut. Pihak Polres sendiri berencananya membangun dua SPPG baru di wilayah Kecamatan Gondang dan Bandung.

    Pendirian SPPG ini merupakan bentuk dukungan terhadap program MBG yang selama ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

    Mereka berharap layanan yang diberikan dari dapur SPPG Polres Tulungagung dapat diterima dengan baik oleh para siswa maupun penerima manfaat yang lain.

    “Tentunya ini merupakan dukungan kepolisian untuk menyukseskan program MBG yang selama ini menjadi prioritas pemerintah,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Indeks Masyarakat Digital Mojokerto 2025 Naik, Lampaui Rata-Rata Jatim dan Nasional

    Indeks Masyarakat Digital Mojokerto 2025 Naik, Lampaui Rata-Rata Jatim dan Nasional

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam pembangunan masyarakat digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 di Kota Mojokerto mencapai 52,38.

    Angka tersebut naik 5,52 poin dibanding tahun 2024 yang sebesar 46,86. Dengan capaian tersebut, klasifikasi IMDI Kota Mojokerto meningkat dari kategori ‘Cukup’ menjadi ‘Tinggi’, sekaligus melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur (49,17) maupun rata-rata nasional (44,53).

    Kenaikan IMDI Kota Mojokerto tahun 2025 terutama ditopang oleh Pilar 1 (Infrastruktur dan Ekosistem) serta Pilar 3 (Pemberdayaan). Pilar 1 naik dari 64,88 menjadi 69,53 atau bertambah 4,65 poin. Sementara Pilar 3 melonjak signifikan dari 26,08 menjadi 50,13 atau meningkat 24,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    Namun demikian, dua pilar lainnya justru mencatat penurunan. Pilar 2 (Keterampilan Digital) turun dari 59,63 menjadi 49,33, sedangkan Pilar 4 (Pekerjaan) sedikit turun dari 38,11 menjadi 37,75. Meski begitu, secara keseluruhan capaian ini menunjukkan infrastruktur digital di Kota Mojokerto semakin kuat dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital makin meningkat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini yang disebutnya sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peningkatan nilai IMDI tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kota Mojokerto terus bergerak maju dalam pembangunan masyarakat digital.

    “Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat yang telah mendukung berbagai program digitalisasi,” ungkap Ning Ita, Jumat (3/10/2025).

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ini menegaskan, tantangan ke depan adalah memperkuat literasi dan keterampilan digital agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

    “Ini menjadi fokus kebijakan kami untuk memperkuat transformasi digital yang inklusif,” pungkasnya. [tin/ian]

  • Indeks Masyarakat Digital Mojokerto 2025 Naik, Lampaui Rata-Rata Jatim dan Nasional

    Indeks Masyarakat Digital Mojokerto 2025 Naik, Lampaui Rata-Rata Jatim dan Nasional

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam pembangunan masyarakat digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 di Kota Mojokerto mencapai 52,38.

    Angka tersebut naik 5,52 poin dibanding tahun 2024 yang sebesar 46,86. Dengan capaian tersebut, klasifikasi IMDI Kota Mojokerto meningkat dari kategori ‘Cukup’ menjadi ‘Tinggi’, sekaligus melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur (49,17) maupun rata-rata nasional (44,53).

    Kenaikan IMDI Kota Mojokerto tahun 2025 terutama ditopang oleh Pilar 1 (Infrastruktur dan Ekosistem) serta Pilar 3 (Pemberdayaan). Pilar 1 naik dari 64,88 menjadi 69,53 atau bertambah 4,65 poin. Sementara Pilar 3 melonjak signifikan dari 26,08 menjadi 50,13 atau meningkat 24,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    Namun demikian, dua pilar lainnya justru mencatat penurunan. Pilar 2 (Keterampilan Digital) turun dari 59,63 menjadi 49,33, sedangkan Pilar 4 (Pekerjaan) sedikit turun dari 38,11 menjadi 37,75. Meski begitu, secara keseluruhan capaian ini menunjukkan infrastruktur digital di Kota Mojokerto semakin kuat dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital makin meningkat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini yang disebutnya sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peningkatan nilai IMDI tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kota Mojokerto terus bergerak maju dalam pembangunan masyarakat digital.

    “Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat yang telah mendukung berbagai program digitalisasi,” ungkap Ning Ita, Jumat (3/10/2025).

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ini menegaskan, tantangan ke depan adalah memperkuat literasi dan keterampilan digital agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

    “Ini menjadi fokus kebijakan kami untuk memperkuat transformasi digital yang inklusif,” pungkasnya. [tin/ian]

  • Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Di sela kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, 2-3 Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan para camat, lurah, dan kepala desa di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

    Dalam kesempatan itu, Mensos mengajak mereka untuk berpartisipasi menyukseskan program digitalisasi bansos yang saat ini sedang diujicobakan di Banyuwangi.

    “Ayo semua dukung program ini. Camat, kades, dan lurah, ayo ajak warganya yang kurang mampu untuk segera mendaftar. Dampingi dan bantu mereka agar nantinya bisa menikmati bantuan dari pemerintah,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Pertemuan tersebut diikuti para camat, lurah dan kades se-Banyuwangi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Ammania, serta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi.

    Digitalisasi bansos merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    Banyuwangi dipilih sebagai pilot project dan telah melakukan uji coba sejak dua pekan lalu. Saat ini jumlah warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital tersebut sebanyak 259 ribu orang.

    Pendaftaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni via aplikasi Perlinsos maupun melalui agen Perlinsos yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK).

    Selain mereka, Pemkab juga mengerahkan kader Dasawisma, Lurah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos.

    “Saya senang Banyuwangi melibatkan ASN-nya untuk membantu pendataan digitalisasi bansos. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan agar program ini bisa sukses,” ujar Gus Ipul.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga menyinggung tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini terus dimutakhirkan secara berkala dan wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN,” kata dia.

    Ia pun mengajak semua elemen di Banyuwangi untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran DTSEN lebih sempurna. Sehingga masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.

    “Saya ingin bagi-bagi tugas untuk melakukan ground check (pemutakhiran). Kami minta para lurah melakukan ground check. Siapa saja warganya yang masuk dalam desil 1 – 10. Sehingga nanti di kelurahan bisa ketemu by name by address-nya,” jelas Gus Ipul.

    Mensos juga membahas pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan pemerintah daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, selanjutnya akan dibangun gedung permanen.

    “Di Banyuwangi kita bangun tahun depan. Ibu Bupati sudah menyiapkan lahannya, kita juga sudah siapkan anggarannya. Karena ini di lahan pemkab, nantinya sekolah ini hanya menampung anak-anak kurang mampu dari Banyuwangi,” ungkapnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. “Kami berkomitmen akan menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat,” kata Ipuk. [tar/ian]

  • Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, Jumat (3/10/2025).

    Acara yang dihadiri sekitar 250 kader ini dibuka langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

    ​Dalam sambutannya, Herman memberikan apresiasi tinggi kepada DPD Demokrat Jatim yang dinilai aktif dan konsisten menyelenggarakan Dikpol hingga ke tingkat DPC.

    ​”Pendidikan politik ini bukan hanya soal internal, tapi juga agar masyarakat luas memahami arti politik yang sesungguhnya. Politik bagi Demokrat adalah bagaimana kita hadir, peka, dan mampu berbuat baik bagi rakyat,” tegas Herman.

    ​Anggota DPR RI itu menekankan, Dikpol sangat penting untuk memperkuat kader dalam menjalankan kerja politik dengan menjunjung nilai utama partai: bersih, cerdas, dan santun.

    Ia juga mengingatkan kader agar senantiasa peduli terhadap persoalan sosial, mewujudkan artikulasi politik Demokrat, yaitu “berbuat baik untuk rakyat.”

    ​Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr. Agung Mulyono, mengaku bangga dan terinspirasi dengan kehadiran Sekjen Herman Khaeron di tengah-tengah kader Jatim.

    ​”Pak Sekjen ini selalu hadir kapan pun untuk Demokrat, bahkan waktunya sampai larut malam tetap dicurahkan untuk partai. Kehadiran beliau menjadi inspirasi bagi kami di Jatim,” kata dr. Agung.

    ​Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menambahkan, soliditas yang ditunjukkan DPP — dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Sekjen Herman Khaeron — menjadi teladan dan motivasi bagi kader di daerah. “Formasi DPP sekarang ini luar biasa. Ketumnya Mas AHY top, Sekjennya Bang Herman total untuk partai. Ini semua memberi semangat setim,” imbuhnya.

    ​Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Demokrat Jatim pada kesempatan tersebut juga menyerahkan santunan kepada anak yatim.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, mengungkapkan bahwa Dikpol ini adalah yang kesembilan kali digelar. Setelah Surabaya, agenda tersebut akan dilanjutkan ke sejumlah daerah lain di Jatim.

    ​”Setelah Surabaya, Dikpol akan digelar di Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan beberapa daerah lain. Fokus kami adalah wilayah yang kursinya masih sedikit,” jelas Mugianto.

    ​Ia menyatakan optimis, melalui rangkaian pendidikan politik ini, Demokrat Jatim mampu memperkuat kualitas kader dan mencapai target politik. “Targetnya, pada Pemilu 2029 nanti kursi Demokrat di setiap kabupaten/kota bisa bertambah,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Pemkab Siapkan Lahan Seluas 7 Ha untuk Sekolah Rakyat Secara Permanen

    Pemkab Siapkan Lahan Seluas 7 Ha untuk Sekolah Rakyat Secara Permanen

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa bangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu prioritas yang akan dibangun. Pemkab Banyuwangi turut mendukung dengan menyiapkan lahan seluas sekitar 6-7 hektare di wilayah Kecamatan Muncar.

    Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, gedung SR akan memiliki beberapa fasilitas. Antara lain asrama siswa, asrama guru, aula, area bermain, sarana olahraga, hingga tempat ekstrakurikuler.

    “Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun dan tahun depan selesai. Jadi anak-anak akan pindah dari tempat sekarang ke gedung baru nantinya,” kata Gus Ipul, saat berdialog dengan siswa dan guru di yang bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar, Jumat (3/10/2025).

    Gus Ipul melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, (2-3 Oktober 2025). Selain meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi, Mensos juga meninjau dua sekolah rakyat yang ada di Banyuwangi.

    Sehari sebelumnya, Gus Ipul juga meninjau SR Terintegrasi 2 Banyuwangi di Kecamatan Licin, pada Kamis (2/10/2025). SR Licin beroperasi sejak Juli 2025 dan bertempat di Balai Diklat Banyuwangi. SR ini memilik jumlah siswa sebanyak 250 orang pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

    Menteri Gus Ipul bersama Bupati Ipuk saat mengunjungi sekolah rakyat.

    Sekolah Rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar mulai proses pembelajaran pada September lalu dengan jumlah siswa 73 anak.

    Gus Ipul menyebut, tempat SR yang beroperasi saat ini hanya bersifat sementara. Jika gedung SR telah terbangun dan siap ditempat, sekolah siswa akan berpindah ke gedung yang baru.

    Selain nantinya tinggal di tempat baru, masing-masing siswa juga akan mendapat total delapan seragam dan laptop untuk pembelajaran.

    “Sekolah Rakyat Ini memberi kesempatan untuk memberi anak dari keluarga kurang mampu untuk belajar, agar punya masa depan yang lebih baik,” sambung Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, SR rintisan saat ini berjumlah 165 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Rinciannya 63 SR mulai kegiatan belajar mengajar pada Juli, 37 SR pada Agustus, dan 64 SR pada Sepember dan awal Oktober.

    Dari jumlah tersebut, Gus Ipul memprakirakan sekitar 100 bangunan permanen SR bisa dibangun tahun ini dan siap beroperasi tahun depan. Kemensos telah menyiapkan dua desain bangunan permanen SR.

    Desain yang akan digunakan bergantung dengan luasan lahan yang disediakan pemerintah daerah. Pembangunan SR diprakirakan memakan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 200 miliar untuk satu titik lokasi.

    “Banyuwangi termasuk yang menjadi prioritas untuk dibangun tahun ini. Yang penting lahannya clean and clear,” ucapnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menambahkan, pihaknya mendaftarkan lahan milik pemkab untuk dijadikan lokasi pembangunan gedung SR.

    Ipuk bersyukur apabila gedung SR di Banyuwangi bisa dibangun tahun ini, seperti yang diharapkan Mensos Gus Ipul. Dengan demikian, para siswa SR di dua tempat yang sudah ada bisa berada di satu lokasi yang lebih akan menunjang kegiatan mereka sehari-hari.

    “Yang kami daftarkan ke Kementerian Sosial, insyaallah rencananya di Kecamatan Muncar. Itu menggunakan lahan pemerintah daerah. Insya Allah nanti kita hibahkan untuk sekolah rakyat,” jelas Ipuk. [ayu/but]

     

  • Sekolah Rakyat Banyuwangi Bikin Haru, Orang Tua Murid Menangis Bahagia di Hadapan Mensos

    Sekolah Rakyat Banyuwangi Bikin Haru, Orang Tua Murid Menangis Bahagia di Hadapan Mensos

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke Banyuwangi juga tak luput untuk mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 yang berada di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar, Jumat (3/10/2025).

    Dalam momen tersebut, nampak Menteri yang akrap disapa Gus Ipul tersebut terlihat bahagia dan haru. Tidak hanya bercengkrama dengan para murid, Gus Ipul juga berdialog dengan para orang tua siswa Sekolah Rakyat.

    Kehadiran Gus Ipul untuk melihat langsung proses pembelajaran di SR yang baru tiga hari berjalan sejak diresmikan pada 30 September kemarin turut mendampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Di depan 73 wali murid tersebut, Gus Ipul menyampaikan berbagai fasilitas yang akan didapatkan oleh para siswa selama di Sekolah Rakyat. Mulai dari pembelajaran akademik, penguatan kedisiplinan dan pendidikan karakter, talent mapping untuk mengetahui bakat siswa, dan pemeriksaan kesehatan rutin.

    Selama di sekolah rakyat para siswa juga mendapatkan fasilitas makan tiga kali sehari dan Snack dua kali sehari. Mereka juga mendapatkan perlengkapan sekolah seperti seragam sebanyak delapan pasang, peralatan tulis hingga laptop.

    Gus Ipul juga menjelaskan bahwa ada lebih dari 4 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah. Mulai dari tidak bisa sekolah, belum sekolah, hingga putus sekolah karena alasan ekonomi.

    Hadirnya Sekolah Rakyat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan kesempatan dan lingkungan yang baik untuk mendukung pendidikannya.

    “Mereka bisa konsentrasi penuh belajar tanpa harus memikirkan masalah ekonomi dan beban lainnya. Sekolah rakyat ini menjawab isu masalah akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Harapan Presiden dan kita semua, dengan pendidikan yang baik adalah cara untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik,” Kata Gus Ipul.

    Salah satu orang tua siswa Komariyah, mengaku sangat bahagia sekaligus terharu setelah mendengar penjelasan dari Gus Ipul. Dia semakin lega dan lebih bersyukur karena mengetahui jika putrinya yang masuk SR di jenjang SMA bakal mendapatkan pendidikan yang baik.

    “Saya single parent, selama ini menghidupi keluarga dengan berjualan sayur mayur. Alhamdulillah, lega anak saya bisa masuk SR. Semoga dengan bekal ilmu yang didapatkan anak saya bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari saya,” ujarnya terharu.

    Begitu juga Nur Wahidah (50), ibu tunanetra yang anaknya masuk jenjang kelas 5 di SR Muncar. Ia secara khusus menyampaikan terimakasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah membuat program Sekolah Rakyat sehingga putranya, Rehan Meizi berkesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

    “Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, saya merasa sangat terbantu. Semoga anak saya bisa maju, berkembang, dan menjadi orang yang sukses kelak. Harus lebih dari dia,” kata Nur Wahidah sambil terisak di hadapan Gus Ipul. Isakan ibu ini diikuti tangis Rehan pula.

    Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan Pemkab berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan Sekolah Rakyat. Salah satunya Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6-7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat permanen yang akan dibangun tahun ini.

    “Pak Mensos sudah menyampaikan kalau SR permanen di Banyuwangi menjadi prioritas pembangunan tahun depan. Kami sudah menyiapkan lahannya dan sudah kami ajukan ke Kemensos untuk ditindak lanjuti,” kata Ipuk.

    “Yang kami daftarkan ke Kementerian Sosial, insyaallah rencananya di Kecamatan Muncar. Itu menggunakan lahan pemerintah daerah. Insya Allah nanti kita hibahkan untuk sekolah rakyat,” pungkas Ipuk. [kun]

  • Ansari Sambut Positif Pengesahan Kementerian Haji dan Umrah

    Ansari Sambut Positif Pengesahan Kementerian Haji dan Umrah

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari, menyambut positif pengesahan Undang-Undang Kementerian Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Pengesahan tersebut menetapkan perubahan dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah melalui Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang sudah disahkan pada 26 Agustus 2025.

    Dengan demikian, mulai 2026 tidak ada lagi Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di bawah Kementerian Agama. Seluruh urusan penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah.

    “Tentu kami menyambut positif pengesahan dan penetapan perubahan (dari BP Haji dan Umrah menjadi Kementerian Haji dan Umrah) ini, apalagi Undang-Undang ini merupakan inisiatif dari Komisi VIII. Terlebih hal ini juga untuk kebutuhan umat,” kata Ansari kepada beritajatim.com, Jumat (3/10/2025).

    Politisi perempuan asal Pamekasan tersebut menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan ini merupakan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah.

    “Berbagai evaluasi juga sudah kami lakukan setelah pelaksanaan haji tahun 2025 kemarin, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji dan umrah, baik di dalam negeri maupun di tanah suci (saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah),” ungkapnya.

    Dengan disahkannya UU ini, Kementerian Haji dan Umrah juga resmi menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI. “Harapannya, pelaksanaan ibadah haji dan umrah ke depan semakin membaik, dan jemaah asal Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah,” tambah Ansari.

    Berdasarkan data Kemenag RI, jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2025 tercatat sebanyak 221.000 orang, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Sementara itu, jumlah jemaah umrah Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 547.122 orang, dengan rincian 218.964 jemaah pada Januari, 217.268 jemaah pada Februari, dan 110.890 jemaah pada Maret 2025. [pin/beq]