Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ruang Fraksi Baru DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Ditempati

    Ruang Fraksi Baru DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Ditempati

    Pasuruan (beritajatim.com) – Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan kini memiliki ruang fraksi baru yang terletak di bagian belakang gedung utama. Ruang ini resmi ditempati untuk mendukung kinerja anggota dewan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

    Peresmian ruang fraksi dilakukan secara sederhana namun penuh makna. Momen tersebut diharapkan menjadi awal baik bagi peningkatan pelayanan dan efektivitas kerja legislatif.

    Sekretaris Dewan Kabupaten Pasuruan, Edy Supriyanto, menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya pembangunan ruang fraksi. Ia berharap gedung baru ini bisa memberi kenyamanan dan semangat baru bagi anggota dewan.

    “Semoga dengan ditempatinya ruangan baru ini, bisa membawa berkah dan lebih efektif lagi dalam menjalankan tugas,” kata Edy, Senin (6/10/2025).

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menuturkan bahwa penggunaan gedung baru ini dilakukan secara mendadak. Pasalnya, awalnya gedung tersebut direncanakan untuk sekretariat, namun ruang lama dianggap sudah kurang layak.

    “Kami mendadak meresmikan ruang fraksi ini karena kebetulan gedung baru tersedia. Ruang sebelumnya memang sudah kurang layak, jadi kami tempatkan di sini,” ujar Samsul.

    Ia menambahkan, setiap ruang fraksi memiliki perbedaan fasilitas sesuai kebutuhan masing-masing. Beberapa di antaranya ada yang dilengkapi toilet, seperti fraksi Golkar dan fraksi gabungan.

    Menurut Samsul, perbedaan tersebut wajar karena menyesuaikan luas ruangan serta desain bangunan. Yang terpenting, seluruh fraksi kini bisa bekerja dengan lebih nyaman.

    Pihak DPRD berharap kehadiran ruang fraksi baru ini dapat memperkuat koordinasi antaranggota. Selain itu, ruangan baru juga dianggap penting untuk mendukung kelancaran pembahasan berbagai program daerah.

    Diketahui sebelumnya ruang fraksi baru ini sudah terbangun sejak dua tahun lalu yang memiliki dua lantai. Dimana terdapat dua lantai yang seharusnya digunakan untuk ruangan sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, namun nyatanya pada lantai pertama digunakan untuk gudang dan lantai dua digunakan ruang fraksi. (ada/but)

  • Hasanuddin Ditahan KPK dan Agus Black Hoe Mundur, PDIP Jatim Siapkan PAW

    Hasanuddin Ditahan KPK dan Agus Black Hoe Mundur, PDIP Jatim Siapkan PAW

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono memberikan pernyataan kepada media terkait dua kadernya yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Jatim. Yakni, Anggota Komis A Hasanuddin dan Anggota Komis D Agus Black Hoe.

    “Kalau dua-duanya sudah mengundurkan diri, pasti langkah selanjutnya adalah pergantian antar waktu (PAW). Ini kami proses ke DPP. Siapa yang menggantikan keduanya di DPRD Jatim, nantinya akan dirapatkan dulu DPD dan diusulkan ke DPP,” kata Budi kepada wartawan di kantor PDIP Jatim, Senin (6/10/2025).

    Menurut Kanang, untuk Agus Black Hoe ketika dipanggil DPD mengaku merasa tidak nyaman dengan dugaan kasus narkoba yang menjeratnya, baik itu di limgkungan masyarakat dan keluarga.

    “Buat saya tidak masalah, kalau itu lebih baik menyelamatkan hubungan sosial ke masyarakat, keluarga dan partai. Partai tidak akan melindungi orang-orang bersalah. Kita selamatkan partai. Keputusan Mas Agus untuk mundur kita support. Kami tegaskan sampai saat ini partai belum menerima hasil tes urine yang menyatakan bersangkutan positif narkoba,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, Hasanuddin secara sportif mengajukan pengunduran diri setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus hibah pokmas APBD Jatim Tahun Anggaran 2019-2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Mas Hasan sudah lama mendapatkan status tersangka. Beliau sportif, membuat surat pengunduran diri bahkan sebelum dilantik. Namun, asas praduga tak bersalah tetap kami junjung. Ketika beliau resmi ditahan KPK, barulah surat pengunduran dirinya kami teruskan ke DPP,” ujarnya.

    Sementara itu, Agus Black Hoe mundur setelah namanya disebut-sebut dalam dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Meskipun belum ada bukti otentik terkait keterlibatan Agus, PDIP menilai langkah pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral.

    “Kasus Mas Black ini memang sempat membuat gaduh. Kami belum menerima bukti resmi bahwa dia positif pengguna narkoba. Tapi karena merasa tidak nyaman, apalagi sudah berdampak ke keluarga, Mas Agus Black memilih mundur dengan sukarela,” jelas Kanang.

    Mantan Bupati Ngawi ini menambahkan, PDIP Jatim sudah meluncurkan surat pengunduran diri keduanya ke DPP. Proses PAW tengah disiapkan dan segera diumumkan setelah mendapat persetujuan dari DPP. [tok/beq]

  • GP Ansor Ngawi Berhentikan Agus Black Hoe Budianto dari Jabatan Wakil Bendahara

    GP Ansor Ngawi Berhentikan Agus Black Hoe Budianto dari Jabatan Wakil Bendahara

    Ngawi (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Ngawi resmi memberhentikan Agus Black Hoe Budianto, S.H., dari jabatannya sebagai Wakil Bendahara PC GP Ansor Ngawi. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 001/PC/SK-PEMB/GP-ANSOR/X/2025 yang dikeluarkan pada 3 Oktober 2025 atau bertepatan dengan 11 Rabi’ul Akhir 1417 H.

    Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua PC GP Ansor Ngawi, Helmi Masulin, disebutkan bahwa pemberhentian Agus Black Hoe Budianto didasarkan pada evaluasi dan pertimbangan organisasi. Ia dinilai tidak lagi dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan etika organisasi.

    “Organisasi ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan menjunjung etika. Demi menjaga marwah dan kelangsungan organisasi, kami menilai perlu adanya langkah tegas, termasuk pemberhentian pengurus yang tidak lagi bisa menjalankan amanah,” tegas Helmi Masulin.

    Pihak PC GP Ansor Ngawi menegaskan, segala bentuk tugas dan wewenang yang berkaitan dengan jabatan Wakil Bendahara PC GP Ansor Ngawi atas nama Agus Black Hoe Budianto tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

    Adapun data identitas yang tercantum dalam surat keputusan, Agus Black Hoe Budianto pada tahun 1982, dengan alamat di Jl. M. Duryat, GG. Cenderawasih I, Ngawi, Jawa Timur.

    Helmi Masulin menambahkan, keputusan pemberhentian ini bersifat final dan mengikat, serta menjadi bagian dari upaya penataan organisasi agar GP Ansor Ngawi bisa berjalan lebih baik ke depan. [fiq/but]

  • Kata Bupati Pamekasan Bantah Kabar Jual Beli Jabatan

    Kata Bupati Pamekasan Bantah Kabar Jual Beli Jabatan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Beredar adanya kabar jual beli jabatan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan Pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, bahkan estimasi tersebut dipatok dengan harga sebesar Rp 1,5 miliar.

    Kabar praktik transaksional tersebut dibantah langsung oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman. Sekalipun rencana mutasi dan rotasi yang semula dijadwalkan digelar pada akhir September 2025, akhirnya molor hingga memasuki awal Oktober 2025.

    “Kami memastikan proses rotasi ini kita laksanakan sesuai mekanisme tanpa praktik transaksional, kami sudah selidiki bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, Senin (6/10/2025).

    Selain itu, pihaknya juga meminta pihak yang menyebarkan kabar dapat menyertakan bukti dengan data nyata. Terlebih tuduhan tanpa dasar justru berpotensi sekaligus dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kalau memang ada buktinya silahkan ditunjukkan, baik berupa rekaman maupun dokumentasi. Karena kalau benar-benar ada (terbukti), pasti kita akan tindak tegas,” ungkap bupati yang akrab disapa Kiai Kholil.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar ikut serta mengawasi jalannya mutasi jabatan yang saat ini masih digodok, bukan justru karena ‘adanya kesepakatan tertentu’.

    “Artinya penempatan pejabat harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan, sehingga kita harus pas. Kalau dikatakan selalu diundur karena belum ada deal, itu tidak benar. Kita masih mempertimbangkan yang betul-betul tepat,” tegasnya.

    Bahkan sebelumnya pihaknya juga menjelaskan detail jika proses mutasi dan rotasi jabatan tersebut, harus dilakukan dengan beragam pertimbangan matang, mulai dari penilaian kinerja maupun basic kemampuan, sehingga penempatan sesuai kebutuhan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    “Prinsipnya rotasi jabatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi menentukan siapa untuk menduduki jabatan apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Kriteria pertama tentu berdasar kemampuan, termasuk juga dari kinerja,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, mutasi dan rotasi tersebut segera dilakukan seiring dengan tuntasnya pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti sebanyak 20 pejabat eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemkab Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Dari total 20 pejabat tinggi yang tercatat sebagai peserta uji kompetensi, memang disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak melibatkan pejabat secara keseluruhan. Sekalipun nantinya akan ada dua atau tiga OPD kosong dan dijalankan Plt. [pin/but]

  • Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp100 M, Program RT Keren Kota Blitar Terancam

    Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp100 M, Program RT Keren Kota Blitar Terancam

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kini berada di ambang krisis fiskal setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran transfer daerah ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

    Sejumlah program pun terancam terdampak dari pemangkasan dana transfer daerah tersebut, salah satunya RT Keren. Dana RT Keren pada tahun 2026 terancam disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah Kota Blitar yang menyusut.

    “Untuk saat ini kita sedang dalam penyusunan di anggaran 2026 untuk program strategis khususnya RT Keren, mungkin nanti ada penyesuaian,” ungkap Fredy Hermawan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kota Blitar pada Senin (6/10/2025)

    Dana RT Keren pun terancam akan dikurangi jika Dana Bagi Hasil Provinsi ikut berkurang. Namun demikian belum bisa dipastikan berapa pengurangan atau penyesuaian dana yang akan dilakukan dalam program RT Keren ini.

    “Terkait kepastian itu nanti akan berkurang atau tidak ini masih dalam pembahasan, itu nanti dari hasil pembahasannya kita ketetapannya mendapatkan pagu anggaran berapa,” tegasnya.

    Meski belum ada kepastian, namun besar kemungkinan anggaran RT Keren tahun 2026 akan mengalami penurunan. Jika pada tahun 2025 setia RT dialokasikan Rp.50 juta, besar kemungkinan pada tahun 2026 mendatang nominalnya akan mengalami penyusutan imbas dari pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

    “Ini nanti kalau besarannya belum bisa memastikan karena eksekutif dan legislatif masih dalam pembahasan,” tegasnya.

    Perlu diketahui jumlah RT di Kota Blitar sendiri mencapai 600 RT. Total anggaran yang dialokasikan untuk program RT Keren pada tahun 2025 ini pun mencapai Rp30 miliar.

    Namun kondisi saat ini, kemungkinan anggaran RT Keren tersebut akan mengalami penyusutan dan penyesuaian. Jika benar itu terjadi maka Pemerintah Kota Blitar akan melakukan sosialisasi untuk menjelaskan penyebab penurunan nominal RT Keren.

    “Kita nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat karena kemampuan fiskal kita memang menurun,” tandasnya. [owi/beq]

  • Komnas HAM Pantau Penangkapan Aktivis di 22 Kabupaten dan Kota

    Komnas HAM Pantau Penangkapan Aktivis di 22 Kabupaten dan Kota

    Jember (beritajatim.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama lima lembaga advokasi hak asasi manusia memantau penangkapan sejumlah aktivis dan pengunjuk rasa di 22 kabupaten dan kota di 14 belas provinsi.

    “Kami hari-hari ini juga sedang ada di Jawa Timur, di Kediri dan Surabaya, untuk meminta sejumlah keterangan dan informasi dari kepolisian, terkait prosedur yang dilakukan dalam penangkapan sejumlah pihak, termasuk di dalamnya para aktivis,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, 4-5 Oktober 2025.

    Jika ditemukan fakta adanya penangkapan sewenang-wenang, Anis mendorong penegakan hukum yang memberikan keadilan/. “Pihak-pihak yang terbukti melakukan penangkapan sewenang-wenang harus diproses. Sementara masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan ke depan harus mendapatkan hak atas pemulihan,” katanya.

    Enam lembaga advokasi HAM telah membentuk tim pencari fakta terhadap peristiwa aksi dan kerusuhan pada Agustus dan September 2025. “Salah satu fokus kami memang mengumpulkan data dan informasi terkait dengan aksi dan kerusuhan. Salah satunya adalah dugaan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat yang cukup besar jumlahnya,” kata Anis.

    Saat ini data dan temuan yang diperoleh sedang dikonsolidasikan. “Nanti akan kami sampaikan segera,” kata Anis. [wir]

  • Komnas HAM Sayangkan Penyitaan Buku oleh Polisi

    Komnas HAM Sayangkan Penyitaan Buku oleh Polisi

    Jember (beritajatim.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyayangkan penyitaan sejumlah buku oleh polisi pada saat penangkapan sejumlah aktivis dan pengunjuk rasa baru-baru ini.

    “Kami menyayangkan karena buku itu kan sumber pengetahuan. Tidak ada hubungannya mestinya dengan aksi unjuk rasa. Orang membaca buku itu kan menambah pengetahuan. Semestinya itu tidak terjadi,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, 4-5 Oktober 2025.

    Komnas HAM mendorong polisi bisa bekerja lebih profesional. “Apalagi pemerintah juga sudah membentuk tim reformasi kepolisian,” kata Anis.

    “Harapan kami ini dijadikan momentum agar polisi berbenah dalam menjalankan peran-perannya, mengedepankan prinsip-prinsip HAM, tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menimbulkan persoalan seperti penangkapan sewenang-wenang, kasus-kasus penyiksaan yang selama ini masih terjadi,” kata Anis.

    Anis menilai tim reformasi kepolisian yang dibentuk pemerintah harus dikawal bersama. “Karena ini kepentingan kita bersama,” katanya.

    Sementara itu, Ikwan Setiawan, pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengingatkan, bahwa membaca buku adalah kebebasan dan keleluasaan akademis yang harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan.

    “Bagi aktivis, pengayaan wacana dan pengetahuan, baik yang bersifat regional, nasional, maupun internasional, melalui buku-buku kritis akan memberikan alternatif bagaimana mereka harus bergerak untuk menyuarakan bermacam ketidakadilan yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ikwan. [wir].

  • Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai doktrin pertahanan semesta yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan konsep yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.

    Dia menyebut sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada keterlibatan rakyat dan sumber daya nasional secara menyeluruh.

    “Doktrin pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Sifatnya melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Menurut Said, tantangan pertahanan di era modern tidak hanya soal perang konvensional. Dunia kini, lanjut dia, juga dihadapkan pada bentuk perang baru seperti politik, ekonomi, budaya, dan siber yang membutuhkan kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil.

    “Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri tentu memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan rakyat terlatih dan profesional di bidangnya masing-masing yang terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.

    Said juga mengungkap langkah Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang berhasil memperkuat struktur organisasi TNI. Beberapa di antaranya termasuk pembentukan satuan baru di tiga matra dan pembangunan berbagai brigade hingga batalion teritorial.

    “Sejak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau membentuk enam Kodam baru, 14 Lantamal, tiga Lanud, satu Komando Operasi Udara, enam grup Kopassus, hingga 20 Brigade Teritorial,” ungkap dia.

    Politisi asli Sumenep ini menambahkan, industri pertahanan nasional seperti PT PAL dan PT Pindad juga perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista).

    “Kita memiliki kemampuan membuat kapal perang, tank, senapan tempur, hingga pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae. Namun proyek ini perlu percepatan agar Indonesia tidak tertinggal,” kata Said.

    Dari sisi anggaran, dia menyebut DPR selalu mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Namun keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama.

    “Jika dibandingkan negara maju, anggaran pertahanan kita masih rendah. Tapi kami di Badan Anggaran DPR akan terus memperjuangkan peningkatannya,” ucap Said.

    Said menegaskan profesionalitas prajurit menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pertahanan yang kuat. Said menegaskan pentingnya profesionalitas prajurit TNI yang netral dari politik praktis dan fokus pada pertahanan negara.

    “Profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80 tahun. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” pungkas Said Abdullah. [asg/ted]

  • Mas Dhito Dorong Generasi Muda Cintai Wastra Panjalu

    Mas Dhito Dorong Generasi Muda Cintai Wastra Panjalu

    Kediri (beritajatim.com) – Kabupaten Kediri, salah satu daerah tertua di Indonesia yang dikenal sebagai Bumi Panjalu, memiliki kekayaan wastra batik dengan beragam motif khas seperti gringsing, lidah api, padma, tunjung, dan panji. Motif-motif tersebut menjadi simbol kuat dari identitas daerah yang mengusung tagline Kediri Berbudaya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terus mendorong pelestarian batik sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Berbagai langkah nyata telah dilakukan, mulai dari pematenan motif hingga penyelenggaraan rutin Kediri Fashion Batik Festival (KFBF) setiap tahun untuk memperkenalkan batik Kediri ke tingkat nasional.

    Batik khas Kediri.

    Dukungan dari pemerintah daerah ini turut membangkitkan semangat para pelaku industri kreatif, mulai dari perajin batik, desainer, hingga penjahit lokal untuk terus berinovasi menyajikan batik yang elegan dan berkelas. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional 2025, Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri berharap seluruh pelaku industri batik tetap menjaga orisinalitas dan kualitas karya mereka.

    “Terutama bagi para pengrajin batik dan penjahit harus bisa menjaga kualitas, mutu dari motif batik tersebut, karena batik itu kalau dijahit pasti harus nyambung gambarnya,” pesan Mas Dhito.

    Suami dari Ketua Dekranasda Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, optimistis batik Kediri akan semakin dikenal luas di pasar nasional. Ia menilai, tren fashion saat ini membuat batik tak hanya identik dengan orang tua, tetapi juga digemari oleh kalangan muda.

    Batik khas Kediri.

    Batik kini telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern, tidak lagi terbatas pada acara formal, tetapi juga digunakan dalam keseharian dengan desain yang lebih dinamis dan kreatif.

    Dengan kekayaan motif dan nilai historis yang dimilikinya, Mas Dhito berharap batik Kediri bisa menjadi ikon yang dicari oleh para wisatawan.

    “Saya punya harapan, proses demi proses telah kita jalani, inovasi demi inovasi kita jalani untuk apa, mencari sebuah ikon kalau orang datang ke Kediri saya harus cari batik,” ungkapnya.

    Harapan itu juga disampaikan oleh Rifki, seorang pengrajin batik asal Kecamatan Pare. Ia berharap generasi muda semakin mencintai dan mengenakan batik Indonesia, khususnya batik Kediri yang memiliki motif unik serta nilai historis tinggi. [ADV PKP/nm/but]

     

  • BRIDA Tetapkan 15 Pemenang Lomba Kediri Cerdas 2025, Inovasi Jadi Penggerak Pembangunan

    BRIDA Tetapkan 15 Pemenang Lomba Kediri Cerdas 2025, Inovasi Jadi Penggerak Pembangunan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) resmi mengumumkan sekaligus menetapkan 15 pemenang Lomba Kediri Cerdas 2025 yang digelar di Tempat Bercakap Kopi.

    Lomba tahunan yang kini memasuki tahun ketiga ini mengusung tema “Cipta Kreativitas Teknologi dan Inovasi serta Diseminasi Informasi Kekayaan Intelektual.” Tiga kategori dilombakan, yakni Inovasi Daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inovasi Bidang Ekonomi, dan Inovasi Bidang Non-Ekonomi yang terbuka bagi pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Masing-masing kategori melahirkan lima pemenang terbaik.

    Plt. Kepala BRIDA Kabupaten Kediri, Agus Sugiarto, mengatakan bahwa Kediri Cerdas menjadi ajang strategis untuk memacu lahirnya inovasi baik dari OPD maupun masyarakat. Menurutnya, inovasi kini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam pembangunan daerah.

    “Inovasi ini bukan lagi suatu alternatif, tapi sudah menjadi jalan utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri,” ungkap Agus.

    Ia menambahkan, hasil-hasil inovasi diharapkan mampu memberi nilai tambah, memperkuat potensi unggulan, serta mendukung visi-misi dan program prioritas Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana periode 2025–2029.

    Inovasi juga menjadi indikator penting kinerja OPD karena berdampak langsung pada masyarakat, misalnya dalam upaya menurunkan angka stunting maupun meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Sebagai bentuk apresiasi, 15 pemenang Kediri Cerdas 2024 kategori Inovasi Daerah telah difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Tahun ini, BRIDA juga berencana memberikan fasilitas serupa bagi para pemenang Kediri Cerdas 2025.

    Selain itu, BRIDA membuka klinik inovasi bagi masyarakat yang belum sempat mengikuti lomba. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berkonsultasi sekaligus mengembangkan ide, sehingga tercipta ekosistem inovasi yang kondusif di Kabupaten Kediri.

    “Ke depan, kami berharap inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada ide kreatif, melainkan dapat dikembangkan menjadi teknologi yang bermanfaat serta bernilai ekonomis bagi masyarakat,” pungkas Agus. [nm/aje]