Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Rakor TPPS : Pemkot Kediri Fokus pada Validitas Data dan Aksi Nyata Penurunan Stunting

    Rakor TPPS : Pemkot Kediri Fokus pada Validitas Data dan Aksi Nyata Penurunan Stunting

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kota Kediri Tahun 2025.

    Kegiatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua tim TPPS, Ferry Djatmiko, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Fajri Mubasysyr, Operator Data Transformasi Web Aksi Bangda masing-masing OPD terkait, Senin (6/10).

    Rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut surat dari Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Konvergensi Semester I Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kelanjutan dari pelatihan Aksi Konvergensi yang dilaksanakan pada 24–25 Juli 2025 di Hotel Grand Surya Kediri, yang diikuti oleh 50 operator data dari 17 perangkat daerah terkait.

    Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua TPPS, Ferry Djatmiko, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program percepatan penurunan stunting. Ia menekankan bahwa upaya penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor agar hasilnya maksimal.

    “Penanganan stunting bukan hanya tugas satu dinas. Kita semua memiliki peran untuk memastikan anak-anak Kediri tumbuh sehat dan kuat, karena merekalah masa depan kota ini,” ujar Ferry.

    Ferry juga menyoroti pentingnya pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar kebijakan daerah. Ia meminta para operator aplikasi Aksi Konvergensi untuk memastikan setiap data yang diinput benar dan lengkap. “Validitas data menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja kita. Jangan menunda pengisian, karena keterlambatan data dapat berdampak pada hasil evaluasi di tingkat provinsi maupun nasional,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ferry juga menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan lembaga mitra. “Dengan kerja sama yang kuat, disiplin dalam pelaporan, dan semangat yang sama, saya yakin target penurunan stunting di Kota Kediri dapat tercapai,” tandasnya.

    Sementara itu, kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Fajri Mubasysyr mengatakan bahwa rapat koordinasi ini berfokus pada evaluasi capaian kinerja indikator Aksi Konvergensi dan penguatan kualitas data yang diinput oleh para operator. Data tersebut merupakan dasar penting dalam perencanaan program dan pengambilan kebijakan daerah.

    “Melalui kegiatan ini kita ingin memastikan seluruh data kinerja TPPS semester I telah terisi dengan lengkap, valid, dan tepat waktu, sehingga Kota Kediri siap menghadapi proses monev dari provinsi,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kelengkapan dan akurasi data menjadi hal krusial mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan dua agenda penting, yaitu kunjungan Bakorwil I Madiun pada 9 Oktober 2025 serta kegiatan monitoring dan evaluasi dari Tim Pokja Provinsi Jawa Timur pada 16 Oktober 2025. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda provinsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lima wilayah Bakorwil se-Jawa Timur.

    Lebih lanjut, dr. Fajri melaporkan bahwa rakor ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari unsur perangkat daerah, operator data, dan stakeholder terkait. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan stunting, sebab permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga sosial, ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. “Kolaborasi menjadi kunci, demi tercapainya tujuan mulia ini” tambahnya. [nm/kun]

  • DPRD Malang Sesalkan Program Pokir Hilang di Sejumlah OPD

    DPRD Malang Sesalkan Program Pokir Hilang di Sejumlah OPD

    Malang (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyoroti hilangnya sejumlah kegiatan yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

    “Seharusnya kegiatan itu tidak bisa hilang dengan alasan apa pun, karena itu adalah salah satu kunci usulan kerja OPD,” tegas Darmadi, Senin (6/10/2025).

    Menurut politisi PDI Perjuangan itu, sumber penyusunan program kerja OPD setiap tahun terdiri dari tiga unsur: Pokir, hasil kajian teknokratik, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Semua usulan tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Darmadi menjelaskan, kegiatan yang bersumber dari Pokir hanya bisa dihapus jika terdapat kesamaan dengan hasil Musrenbang atau jika tidak sesuai dengan lingkup tugas OPD. “Misalnya usulan pengadaan kendaraan roda tiga, tapi di dinas peternakan tidak ada kegiatan semacam itu, ya bisa dihilangkan,” jelasnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa apabila kegiatan Pokir sudah tercantum dalam daftar kerja OPD, maka harus dijalankan tanpa alasan. “Tidak ada alasan apa pun untuk tidak menjalankan program yang sudah tercantum. Apalagi alasan tidak ada anggaran, karena semua sudah dibahas dan disepakati saat penentuan oleh Banggar dan TAPD,” kata Darmadi.

    Ia menambahkan, fenomena hilangnya kegiatan Pokir tidak hanya terjadi di satu OPD, melainkan di beberapa dinas sekaligus. Hal ini, kata Darmadi, menjadi keprihatinan serius bagi DPRD Kabupaten Malang.

    “Ini yang menjadi pertanyaan besar dan penyesalan kami. Karena masyarakat sudah menaruh harapan besar melalui aspirasi yang disampaikan saat reses,” ujarnya.

    Sebagai wakil rakyat, lanjut Darmadi, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan tidak terlaksananya kegiatan Pokir, kepercayaan publik bisa terkikis. “Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah jika aspirasi mereka tidak dijalankan,” tandasnya.

    Darmadi memastikan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi dengan sejumlah OPD untuk mengetahui penyebab hilangnya kegiatan Pokir tersebut. “Secepatnya akan kami lakukan klarifikasi dengan dinas atas keluhan teman-teman anggota DPRD,” tutupnya. [yog/beq]

  • Imbas Insiden Al Khoziny, Pemkab Ponorogo Bakal Asesmen Bangunan Ponpes

    Imbas Insiden Al Khoziny, Pemkab Ponorogo Bakal Asesmen Bangunan Ponpes

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tragedi robohnya bangunan tiga lantai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan berbasis pesantren. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bergerak cepat dengan menyiapkan langkah preventif berupa asesmen menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren di wilayahnya.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan, kebijakan ini ditempuh untuk memastikan seluruh pondok di Ponorogo memiliki bangunan yang aman dan layak huni. Program asesmen akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.

    “Kami tidak ingin seperti Al Khoziny terulang di mana-mana, maka kemudian setiap pesantren akan didampingi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo,” ujar Kang Giri, sapaan akrab Bupati Sugiri Sancoko, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan untuk mengetahui kekuatan fisik bangunan pesantren, baik yang sudah berdiri lama maupun yang baru akan dibangun. DPUPKP akan melakukan kajian teknis terhadap struktur bangunan agar potensi kerusakan bisa diidentifikasi lebih awal.

    “Dinas PUPKP akan mengumpulkan pengasuh ponpes yang di Ponorogo ini ada ratusan. Akan kita sosialisasikan asesmen ini ke para pengasuh,” jelas Kang Giri.

    Hasil asesmen nantinya akan menjadi acuan bagi pihak pesantren dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada orang tua santri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren.

    Bupati Sugiri menjelaskan, program asesmen tersebut akan dijalankan dengan mekanisme yang mirip akreditasi kampus, namun fokus pada aspek keamanan bangunan dan kesiapsiagaan bencana.

    “Kami harus mulai dulu di Ponorogo, agar kemudian pesantren mencitrakan yang baik. Baik untuk menuntut ilmu maupun baik bangunan yang akan dipakai oleh santri,” katanya.

    Selain penilaian struktur fisik, Pemkab Ponorogo juga mendorong setiap pesantren untuk memiliki sistem mitigasi bencana yang memadai. Kang Giri mencontohkan pentingnya keberadaan hydrant atau alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan pondok sebagai langkah antisipatif.

    “Akan kita sampaikan bersama-sama untuk Ponorogo yang lebih baik lagi,” pungkasnya. [end/beq]

  • Dana dari Pusat Disunat Rp114 M, 20 Pos Belanja APBD Kota Blitar Bakal Dipangkas

    Dana dari Pusat Disunat Rp114 M, 20 Pos Belanja APBD Kota Blitar Bakal Dipangkas

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, Syahrul Alim mengungkap soal imbas pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang mencapai Rp.114 miliar. Menurut Syahrul, imbas pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat itu membuat 20 pos belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar bakal dipangkas.

    “Bantuan-bantuan, perjalanan dinas ada juga makan minum mungkin juga anggaran publikasi tadi ada 20 item yang harus diefisiensikan,” ungkap Syahrul Alim menjabarkan sejumlah pos anggaran yang kemungkinan terdampak efisiensi pada Senin (6/10/2025).

    Pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat ini memang menjadi pukulan telak bagi Pemkot Blitar. Pasalnya selama ini, bisa dibilang pendapatan Pemkot Blitar masih bergantung pada pemerintah pusat.

    Bahkan hampir 80 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar bergantung dari dana transfer daerah oleh pemerintah pusat. Kini dengan adanya pemotongan dana transfer daerah yang mencapai Rp114 miliar, efisiensi pun harus dilakukan Pemkot Blitar di sejumlah sektor mulai dari program bantuan sosial, perjalanan dinas hingga anggaran publikasi.

    “Kota Blitar kena Rp114 miliar ini ya terasa sekali, karena APBD Kita hanya perencanaan sebelumnya Rp955 miliar. Terus ternyata dengan pengurangan ini tinggal Rp840 sekian miliar,” bebernya.

    Kondisi ini kini tengah dicari solusinya oleh DPRD dan Pemkot Blitar. Pembahasan pun terus dilakukan agar pemangkasan dana transfer pusat ini tidak membuat pelayanan publik mandek.

    “Selain program anggaran masing-masing program juga harus dikurangi rata-rata 20 persen,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), mengungkapkan kekhawatiran perihal hal itu. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menjelaskan bahwa Blitar sangat bergantung pada dana pusat, di mana hampir 80 persen dari total APBD yang mencapai sekitar Rp1 triliun bersumber dari dana transfer tersebut.

    “Pemangkasan dana transfer dari pusat tentu berdampak besar pada program-program di Kota Blitar,” ujar Mas Ibin, pada Jumat (3/10/2025).

    Pemangkasan dana transfer ini tidak hanya sekadar masalah hitungan angka, tetapi berdampak langsung pada ruang fiskal daerah dan kemampuan Pemkot dalam menjalankan kegiatan, terutama layanan sosial untuk masyarakat

    Mas Ibin menyebut salah satu program yang paling rentan terdampak adalah bantuan Rastra (Beras Sejahtera Daerah). Program yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu ini terancam dikurangi jumlahnya atau diubah total skemanya.

    “Rastrada kemungkinan besar menjadi evaluasi besar di tahun 2026 karena keterbatasan dana,” tegasnya.

    Menyikapi kondisi darurat keuangan ini, Pemkot Blitar tengah menyusun langkah antisipatif. Wali Kota Syauqul menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakat, meski harus mengubah bentuk bantuan.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Blitar berencana mengalihkan bentuk bantuan agar tetap bisa menyentuh masyarakat yang membutuhkan, meski tidak lagi dalam bentuk beras.

    Perubahan skema bantuan ini dilakukan demi penyesuaian keuangan daerah dan merupakan upaya keras untuk menjaga keberlangsungan layanan sosial dasar di tengah kondisi APBD yang “terjun bebas.”

    “Intinya memang ada pemangkasan dana transfer dari pusat. Itu yang membuat beberapa program harus disesuaikan,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Pemkab Lumajang Akui Masih Temukan Pemilih Hantu dalam Data Kependudukan

    Pemkab Lumajang Akui Masih Temukan Pemilih Hantu dalam Data Kependudukan

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mengungkap masih menemukan keberadaan data pemilih hantu dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan III tahun 2025. Temuan ini menunjukkan masih adanya persoalan validitas data kependudukan yang berpotensi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu mendatang.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang juga melaporkan hal serupa. Dari hasil uji petik pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan, ditemukan sejumlah pemilih fiktif yang tercatat dalam daftar resmi.

    Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lumajang, Nurul Alfiy, membenarkan masih adanya data penduduk yang tidak sinkron dengan kondisi faktual di lapangan.

    “Ada temuan data orang meninggal tapi masih aktif sebagai pemilih. Sebaliknya, banyak juga warga yang masih hidup tapi dilaporkan meninggal. Jadinya banyak keluhan yang masuk tentang tidak bisa diaksesnya data karena dianggap sudah meninggal oleh sistem,” ujar Nurul, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, akar persoalan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kematian anggota keluarga. Tanpa laporan resmi, pihak Disdukcapil tidak bisa melakukan penghapusan data dari sistem kependudukan.

    “Kalau tidak ada laporan meninggal, kami tidak berani mengutak-atik data. Inilah yang kami harapkan memang laporan dari keluarga, bukan hanya RT atau desa,” tambahnya.

    Nurul menambahkan, fenomena pemilih hantu di Lumajang juga diperparah oleh perubahan kebijakan terkait penerima manfaat santunan kematian. Pada tahun 2023, setiap warga yang meninggal berhak mendapatkan bantuan, sehingga masyarakat lebih aktif mengurus akta kematian.

    Namun, sejak 2024, bantuan tersebut hanya diberikan kepada keluarga dari kelompok masyarakat miskin.

    “Akibatnya jumlah pengajuan akta kematian ikut menurun drastis,” ungkap Nurul.

    Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Disdukcapil, Bawaslu, dan masyarakat dalam menjaga keakuratan data pemilih, agar pelaksanaan Pemilu di Lumajang berjalan lebih transparan dan akuntabel. [has/beq]

  • PDI Perjuangan: Proses PAW Agus Black di DPRD Jatim Tunggu Keputusan DPP

    PDI Perjuangan: Proses PAW Agus Black di DPRD Jatim Tunggu Keputusan DPP

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses pengisian kursi DPRD Jawa Timur pasca-mundurnya Agus Black Hoe Budianto dipastikan tidak serta-merta mengacu pada perolehan suara terbanyak berikutnya.

    PDI Perjuangan Jatim menegaskan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) akan sepenuhnya mengikuti aturan internal partai dan keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi “Kanang” Sulistyono, menegaskan bahwa nama pengganti Agus Black Hoe masih menunggu keputusan resmi dari DPP. Menurutnya, meskipun ada calon dengan suara terbanyak berikutnya dalam Pemilu 2024, hal itu tidak otomatis menjadi dasar penetapan PAW.

    “Belum tentu suara terbanyak berikutnya, nanti kami mengusulkan, dan DPP yang akan menetapkan,” kata Budi Kanang di kantor DPD PDIP Jatim, Senin (6/10/2025).

    Dalam Pemilu 2024, Agus Black Hoe terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan. Dari hasil rekapitulasi KPU, suara terbanyak ketiga diraih Diana AV Sasa dengan 44.759 suara, sementara Bambang Juwono menempati posisi keempat dengan 37.216 suara.

    Meski demikian, nama-nama tersebut belum tentu otomatis menggantikan Agus Black Hoe. PDIP akan mengajukan sejumlah opsi terlebih dahulu sebelum DPP menetapkan siapa yang akan duduk sebagai legislator baru di DPRD Jatim. (asg/ted)

  • Wali Kota Kediri Buka Pembekalan PPPK 2025, Tekankan Profesionalisme dan Integritas ASN

    Wali Kota Kediri Buka Pembekalan PPPK 2025, Tekankan Profesionalisme dan Integritas ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka kegiatan Pembekalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Kediri tahun 2025.

    Kegiatan yang digelar di Kantor BKPSDM, Senin (6/10/2025), ini merupakan hasil kerja sama antara BKPSDM Kota Kediri dengan Brigif 16/Wirayudha.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali tersebut menyampaikan bahwa pembekalan ini menjadi upaya pemerintah untuk membentuk ASN yang berkapasitas dan berkualitas.

    “Adanya program pembekalan ini adalah upaya dari pemerintah untuk membentuk ASN yang memiliki kapasitas dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari Pemerintah Kota Kediri. Dimana Bapak Ibu menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya dalam urusan administrasi, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan mampu menjadi aparatur yang profesional, tangguh, berwawasan kebangsaan, dan berintegritas.

    “Pelatihan ini diikuti oleh 197 PPPK di Kota Kediri. Pelaksanaanya hari ini dan besok. Harapannya para peserta bisa menambah kedisiplinan dan cinta tanah air,” jelasnya.

    Dalam arahannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga etika, kesopanan, dan rasa saling menghargai antarpegawai. Menurutnya, ASN harus memiliki loyalitas dan integritas karena masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada mereka sebagai pelayan publik.

    Ia menegaskan bahwa ASN Kota Kediri harus berlandaskan core value BERAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

    “Dalam kesempatan ini saya juga menekankan kembali visi misi Pemerintah Kota Kediri. Yakni membangun Kota Kediri yang MAPAN. Visi ini merupakan arah pembangunan Kota Kediri jadi Bapak Ibu di sini dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi ini di unit masing-masing,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Kediri Tanto Wijohari menjelaskan bahwa pembekalan ini diikuti oleh 197 PPPK yang dibagi dalam dua gelombang. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari, yakni 6–7 Oktober 2025.

    “Pada tanggal 6 Oktober diikuti 100 peserta dan tanggal 7 Oktober diikuti 97 peserta. Para peserta mendapat materi kesamaptaan dan wawasan kebangsaan dari Brigif 16/Wirayudha,” ujarnya.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim pelatih dari Brigif 16/Wirayudha dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Wali Kota Kediri Tekankan Kolaborasi untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Karakter Kebangsaan

    Wali Kota Kediri Tekankan Kolaborasi untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Karakter Kebangsaan

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memimpin apel pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (6/10/2025). Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat karakter kebangsaan generasi muda di Kota Kediri. Apel kali ini diikuti oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

    Mbak Wali menyebut bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam menentukan masa depan daerah. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan yang menyentuh berbagai aspek pendidikan.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di Kota Kediri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti mengurangi angka putus sekolah, menyisipkan pendidikan karakter dalam kurikulum, dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Kalau hal-hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan menghambat jalannya pendidikan di Kota Kediri,” tegasnya.

    Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif mengawal upaya tersebut. “Saya mengajak semua pihak untuk mengawal hal ini. Ini adalah salah satu upaya untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas namun juga memiliki integritas tinggi. Kalau semua bagus dan terpenuhi maka saya yakin generasi muda di Kota Kediri memiliki etos kerja yang baik,” tambahnya.

    Selain pendidikan, Mbak Wali menyoroti pentingnya penguatan karakter kebangsaan di kalangan pelajar. Dalam hal ini, Bakesbangpol memiliki peran strategis untuk menjaga ketahanan nasional dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

    “Bakesbangpol harus aktif melibatkan anak-anak muda dalam forum yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Bakesbangpol dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah, mengisi kurikulum mengenai wawasan kebangsaan,” jelasnya.

    Menurutnya, pendekatan yang kreatif perlu dilakukan agar nilai-nilai kebangsaan lebih mudah diterima oleh pelajar di era digital. “Sekarang anak-anak ini lebih suka lihat TikTok daripada harus mendengarkan gurunya. Kita harus bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Plh Sekretaris Daerah M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, direktur BUMD, serta sejumlah tamu undangan. [nm/beq]

  • Butuh Rp4M, Gedung Utama Bangunan Pengganti PPU Maospati Magetan Belum Jadi Dibangun

    Butuh Rp4M, Gedung Utama Bangunan Pengganti PPU Maospati Magetan Belum Jadi Dibangun

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk membangun gedung utama di kawasan eks-Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati. Hingga awal Oktober 2025, progres pembangunan kawasan tersebut telah mencapai sekitar 75 persen, dengan fokus pekerjaan tahun ini pada penataan landscape seperti trotoar, drainase, dan lahan parkir.

    Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan, Kiki Indriyani, mengatakan pembangunan gedung utama belum bisa dilaksanakan tahun ini akibat keterbatasan anggaran.

    “Untuk tahun ini fokus di landscape. Gedung utama belum bisa kami bangun karena keterbatasan anggaran,” jelas Kiki, Senin (6/10/2025).

    Kiki menambahkan, kebutuhan tambahan dana sebesar Rp4 miliar belum terakomodasi dalam APBD 2026. Oleh karena itu, Pemkab Magetan tengah berupaya mencari dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pembangunan dapat segera diselesaikan.

    “Pak Wakil Bupati kemarin juga sudah memohon kepada Gubernur agar bisa didanai lewat APBD Provinsi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kiki menegaskan bahwa penertiban bangunan liar di area sekitar kawasan eks-PPU bukan kewenangan Pemkab. Penertiban tersebut menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

    “Tanah pemkab hanya sebatas jalan masuk seluas 8.707 meter persegi ke arah barat. Jadi tidak ada kaitannya dengan bangunan liar yang berdiri di atas sepadan sungai,” tegasnya.

    Kiki memastikan, pembangunan kawasan eks-PPU dilakukan sesuai aturan tata ruang yang berlaku, tanpa menyentuh area sempadan sungai yang wajib steril dari bangunan permanen. “Kami pastikan pembangunan kawasan eks-PPU ini tidak sampai ke lokasi itu karena merupakan sempadan sungai,” imbuhnya. [fiq/beq]

  • Proyek Twin Road Maospati–Magetan Ditarget Selesai Awal Desember 2025

    Proyek Twin Road Maospati–Magetan Ditarget Selesai Awal Desember 2025

    Magetan (beritajatim.com) – Proyek pelebaran jalan Maospati–Batas Magetan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, yang menerapkan sistem twin road, ditargetkan rampung pada awal Desember 2025. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung progres pengerjaan proyek strategis tersebut pada Minggu (5/10/2025) sore.

    Pelebaran jalan sepanjang 1.550 meter ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat konektivitas wilayah barat atau kawasan Mataraman. Jalan yang semula memiliki lebar 7 meter kini ditingkatkan menjadi 14 meter dengan konsep dua jalur terpisah, sehingga diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan keamanan berkendara.

    Selain pelebaran, proyek juga mencakup perbaikan badan jalan serta pembangunan saluran air untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap curah hujan tinggi dan genangan air. Hingga awal Oktober, progres pengerjaan telah mencapai lebih dari 80 persen dan ditargetkan selesai sesuai jadwal.

    Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Ia menyebut pembangunan infrastruktur jalan tak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi di wilayah sekitar.

    “Jalan ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah. Dengan pelebaran dan perbaikan yang dilakukan, kami ingin memastikan mobilitas warga, sektor pertanian, dan perdagangan di Magetan bisa tumbuh lebih cepat dan efisien,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah menambahkan, pembangunan twin road di wilayah Mataraman merupakan bagian dari strategi Pemprov Jatim dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas antarwilayah.

    “Kita ingin pembangunan di Jatim tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dengan konektivitas yang baik, arus ekonomi dari dan menuju kawasan Mataraman akan semakin kuat,” jelasnya. [fiq/beq]