Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Mojokerto Tinjau Pembangunan Ruang Kelas Baru Inklusi di SDN Kebondalem

    Bupati Mojokerto Tinjau Pembangunan Ruang Kelas Baru Inklusi di SDN Kebondalem

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih layak dan inklusif. Salah satu proyek yang menjadi perhatian langsung Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, adalah pembangunan dua Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN Kebondalem di Kecamatan Mojosari.

    Dalam kunjungannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra tersebut meninjau langsung progres pembangunan sekaligus berinteraksi dengan para siswa. Ia menyaksikan kegiatan belajar tambahan Matematika serta latihan seni Karawitan yang dimainkan oleh siswa kelas 5. Turut mendampingi jajaran Forkopimca Mojosari, Kepala Dinas Pendidikan dan perangkat desa.

    “Saya tadi melihat anak-anak kelas 5 melakukan kegiatan Karawitan, luar biasa mereka bisa memainkan alat musik tradisional dengan baik. Semoga anak-anak ini kelak menjadi pribadi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa,” ungkapnya, Selasa (7/10/2025).

    Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta dari APBD 2025 untuk pembangunan dua ruang kelas baru tersebut. Proyek yang mulai dikerjakan sejak tanggal 8 Juli 2025 tersebut ditargetkan selesai pada awal bulam November 2025 mendatang, namun progres di lapangan menunjukkan kemungkinan rampung lebih cepat dari jadwal.

    Pembangunan ruang kelas baru ini merupakan bagian dari visi-misi Gus Barra bersama Muhammad Rizal Oktavian dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur, khususnya melalui peningkatan kualitas sarana pendidikan dasar. SDN Kebondalem sendiri memiliki 385 siswa dari kelas 1 hingga 6.

    Rata-rata tiga rombongan belajar (rombel) per tingkat. Penambahan dua ruang kelas baru diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta efektivitas kegiatan belajar, terutama bagi peserta didik baru dan kebutuhan kelas inklusi. Sebelum adanya pembangunan, sebagian siswa terpaksa belajar di lantai beralaskan karpet tanpa meja dan kursi layak.

    Mereka bahkan membawa meja kecil dari rumah masing-masing karena perabot sekolah yang ada sudah rusak dan berisiko membahayakan keselamatan siswa. Pemkab Mojokerto berharap pembangunan fasilitas baru ini dapat segera selesai dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di wilayah setempat. [tin/suf]

  • Pemkab Kediri Gelar Maulid Nabi 1447 H, Kiai Misdi Ajak Teladani Akhlak Rasul dalam Pelayanan Publik

    Pemkab Kediri Gelar Maulid Nabi 1447 H, Kiai Misdi Ajak Teladani Akhlak Rasul dalam Pelayanan Publik

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H / 2025 M di Gedung Bagawanta Bhari. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, bersama jajaran kepala perangkat daerah serta para pegawai di lingkungan Pemkab Kediri. Tausiyah dalam kegiatan ini disampaikan oleh K.H. Misdi Nur Hasan.

    Peringatan Maulid Nabi kali ini sempat tertunda sejak awal September lalu akibat insiden yang terjadi di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Setelah situasi kembali kondusif, kegiatan baru dapat dilaksanakan pada hari ini sebagai bentuk rasa syukur dan refleksi spiritual bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kediri.

    Dalam tausiyahnya, K.H. Misdi Nur Hasan menekankan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Rasulullah adalah sosok sempurna yang memberikan contoh nyata bagi umat manusia untuk selamat di dunia dan akhirat.

    “Kita harus meneladani beliau dalam beribadah dan berakhlak. Kejujuran, keikhlasan, amanah, dan kecerdasan Rasulullah harus menjadi pedoman dalam kehidupan,” ujar Kiai Misdi.

    Ia juga menambahkan bahwa nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat diimplementasikan dalam dunia kerja, terutama dalam pelayanan publik di Kabupaten Kediri.

    “Pelayanan publik harus prima, karena bekerja melayani masyarakat adalah bentuk ibadah. Selain itu, kita harus jujur, ikhlas, dan amanah, serta mengedepankan akhlak mulia dalam memberikan pelayanan,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar Rapat Konsolidasi Regional di Jatim International Expo Convention Exhibition, Surabaya, Selasa (7/10/2025).

    Konsolidasi ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek keamanan pangan dan higienitas. Dalam rapat tersebut, BGN menargetkan adanya sekitar 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jatim.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menekankan perlunya peningkatan sinergi antara semua pihak terkait, termasuk 1.327 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada di Jatim, untuk memastikan makanan yang disajikan sehat, gizi seimbang, dan aman dikonsumsi.

    Program ini ditujukan untuk berbagai kelompok, mulai dari anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, hingga para siswa, sebagai investasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menyambut Indonesia 2045. “Para penerima manfaat akan tumbuh dengan sehat, cerdas, dan kuat,” kata Dadan.

    Dadan juga menyebutkan bahwa Jatim merupakan salah satu provinsi yang progresif dalam implementasi MBG, dengan capaian rata-rata 30-40 persen di atas nasional. Pihaknya menargetkan Jatim akan mencapai di atas 50 persen dalam waktu dekat seiring dengan proses operasional dan sertifikasi mitra.

    Menanggapi kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi, BGN meningkatkan standar pengawasan secara drastis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

    “Setiap masakan yang selesai dimasak, sebelum dibagikan akan di-rapid test sehingga kita akan tahu ada berbahaya atau tidak,” tegas Dadan.

    Selain itu, sebelum SPPG beroperasi, akan ada pra-sterilisasi. Air yang digunakan untuk memasak sementara ini harus air kemasan galon tersertifikasi, dan air untuk mencuci serta lainnya harus melalui saringan.

    BGN juga mewajibkan seluruh SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional, bukan lagi sekadar administrasi. SPPG yang terbukti bermasalah akan dihentikan sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi.

    Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak melaporkan bahwa semua kabupaten/kota di Jatim telah membentuk Satgas pendukung. Terkait daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya di Sumenep dan Ponorogo, BGN akan membangun SPPG-nya, sementara pemda yang menentukan titik lokasinya.

    Emil juga menekankan tantangan menjaga kualitas dan logistik di wilayah kepulauan. “Hari ini, Insya Allah semua kabupaten/kota telah membentuk satgas untuk mendukung pelaksanaan MBG,” tuturnya.

    Sedangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi upaya konsolidasi ini, terutama kemudahan dalam proses mendapatkan SLHS. Sebelumnya kewenangan sertifikasi ini ada di Kementerian Kesehatan, kini telah didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

    “Penyelenggara SPPG saya mohon untuk proaktif berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat SLHS,” ujar Khofifah.

    Ia berharap dengan penyempurnaan SOP dan persyaratan, misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk penguatan visi dan Sumber Daya Manusia anak bangsa melalui MBG dapat tercapai maksimal. [ipl/suf]

  • Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

    Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader partai dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pro-rakyat yang dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Ajakan itu disampaikan usai penetapan APBD Perubahan 2025 dan pembahasan APBD 2026 yang menitikberatkan pada efisiensi dan keberlanjutan program kesejahteraan warga.

    Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebelumnya menyetujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada 11–12 Agustus 2025. Sementara untuk APBD 2026, dialokasikan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek strategis, lebih efisien dari rencana awal senilai Rp2,9 triliun.

    “Kondisinya berbeda, tidak bisa dibanding-bandingkan. Periode pertama fokus pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19, saat ini kita dihadapkan pada gelombang efisiensi di tengah perlambatan ekonomi. Kita harus kompak dan solid mengawal kebijakan pro-rakyat,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (7/10/2025).

    Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani warga. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menggencarkan efisiensi belanja daerah.

    “Menghadapi perlambatan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tidak menaikkan PBB supaya tidak membebani rakyat. Beliau juga gencar melakukan efisiensi dan mencari solusi pembiayaan alternatif yang tidak berisiko agar program pro-rakyat tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Achmad menyebut sejumlah program sosial justru meningkat di tahun 2026. Program seperti Beasiswa Pemuda Tangguh Mahasiswa, Beasiswa SMA/SMK, pelayanan kesehatan gratis berkualitas, hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni akan terus diperluas kuotanya.

    “Program pro-rakyat seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan rumah warga justru semakin meningkat kuotanya di tahun 2026,” tegasnya.

    Dia juga mengungkap alasan percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya. Mulai dari perbaikan saluran drainase, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pelebaran ruas jalan yang dinilai mampu mendongkrak nilai properti dan kualitas hidup warga.

    “Pembangunan fisik seperti perbaikan saluran drainase, pemasangan PJU, hingga penambahan ruas jalan, semuanya berdampak positif terhadap peningkatan nilai properti dan kenyamanan warga kota,” tutur Achmad.

    Achmad mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang justru menghambat program pembangunan. Menurutnya, kebijakan publik harus disikapi dengan empati dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

    “Terhadap kebijakan publik, kita harus melihat dengan rasa yang lebih dalam. Jangan mudah terprovokasi apalagi ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.[asg/suf]

  • Sapa Warga Moro Krembangan, Bambang Haryo Edukasi tentang Tupoksi DPR

    Sapa Warga Moro Krembangan, Bambang Haryo Edukasi tentang Tupoksi DPR

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyapa warga Tambak Asri, Kelurahan Moro Krembangan, Surabaya, dalam agenda reses kelima, Selasa (7/10/2025) petang.

    ​Kunjungan politisi Partai Gerindra ini disambut hangat oleh warga. Dalam pertemuan tersebut, BHS tidak hanya memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi DPR RI, tetapi juga menyerap aspirasi warga yang berkaitan dengan tupoksi Komisi VII.

    ​BHS secara khusus mengajak warga untuk bersama-sama mengawal program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, terutama program mencerdaskan bangsa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    ​Sebagai bentuk dukungan nyata kepada komunitas, BHS menyerahkan bantuan senilai Rp10 juta kepada pengurus RW 09 Tambak Asri. Bantuan ini ditujukan untuk kas RW dan pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

    ​”Bantuan ini untuk mengembangkan wilayah sini agar berkembang,” tuturnya.

    ​Rangkaian Kunjungan Padat BHS

    Kunjungan ke Moro Krembangan merupakan penutup dari rangkaian kegiatan padat BHS dalam sehari. Sebelumnya, ia telah melakukan beberapa agenda, di antaranya sidak ke SPPG Kecamatan Rungkut, melihat langsung proses distribusi program MBG di SMPN 35 Surabaya dan menyapa warga Tambak Asri, yang juga berada di daerah Moro Krembangan, untuk mensosialisasikan program Presiden. (tok/ian)

  • Waspadai Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Tulungagung Gelar Apel

    Waspadai Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Tulungagung Gelar Apel

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ratusan personel gabungan mengikuti apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, di halaman Pemkab Tulungagung. Memasuki musim hujan bencana hidrometeorologi rawan terjadi. Selain banjir sejumlah wilayah juga rawan terjadi longsor di musim hujan ini. Sejumlah bencana telah terjadi di Tulungagung tahun ini.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan, bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di Tulungagung seperti banjir, tanah longsor hingga puting beliung sudah beberapa kali terjadi.

    Dari hasil pendataan dalam tahun ini telah terjadi 7 kali bencana longsor, 7 bencana angin kencang dan puting beliung serta belasan kali bencana banjir. Pihak Pemkab sendiri telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani bencana tersebut.

    “Apel ini merupakan bentuk kesiapan kita dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi di tahun ini, ” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

    Dua kecamatan yakni Pagerwojo dan Sendang dinyatakan rawan terjadi longsor. Selama tahun 2025 ini, sudah tercatat 7 kali bencana longsor di wilayah tersebut. Kemudian terjadi juga 7 kali angin puting beliung dan angin kencang di beberapa titik. Selain itu banjir juga terjadi di sejumlah wilayah.
    “Ada tiga itu yang langganan terjadi, namun kita juga harus memantau potensi lainnya, ” tuturnya.

    Gatut juga mengintruksikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya tanggap bencana hidrometeorologi melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Seperti melakukan pemantauan tentang perkembangan info cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dan BNPB. Sarana prasarana Tanggap darurat kebencanaan juga perlu disiapkan.

    “Kita juga menyiapkan anggaran dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3 Milyar untuk menghadapi bencana ini, ” pungkasnya. [nm/suf]

  • Pemkot Mojokerto Gencarkan Pendampingan keluarga Balita untuk Tekan Angka Stunting

    Pemkot Mojokerto Gencarkan Pendampingan keluarga Balita untuk Tekan Angka Stunting

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya menekan angka stunting di Kota Mojokerto terus digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan keluarga balita stunting yang digelar di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai benteng utama dalam menjaga tumbuh kembang anak. “Tujuan kita sama, bagaimana angka stunting di Kota Mojokerto bisa ditekan hingga nol atau zero. Berdasarkan data e-PPGBM, saat ini masih tercatat 1,54 persen balita yang mengalami stunting,” ungkapnya, Selasa (7/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, keluarga balita stunting dan wasting tak hanya mendapat edukasi dan makanan tambahan bergizi, tetapi juga berkesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota serta perwakilan dari Dinas Kesehatan. Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan.

    “Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif organisasi wanita dan masyarakat. Dengan bergerak bersama, harapan kita para balita bisa tumbuh sehat, sehingga ke depan kita mampu menyiapkan generasi unggul yang akan meneruskan pembangunan Kota Mojokerto,” jelasnya.

    Ia berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan lebih banyak keluarga yang siap menjadi agen perubahan dalam menekan angka stunting. Melalui berbagai program intervensi dan pendampingan seperti ini, Pemerintah Kita (Pemkot) Mojokerto menargetkan terwujudnya zero stunting dan terciptanya generasi Kota Mojokerto yang sehat, cerdas, serta unggul di masa depan.

    “Saya berpesan kepada para ibu agar lebih sabar dan tulus dalam merawat buah hati, karena anak adalah titipan Allah. Cinta kasih ibu merupakan faktor penting, selain gizi, yang akan menentukan keberhasilan tumbuh kembang anak,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Pemerintah Akan Bangun Ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang Ambruk

    Pemerintah Akan Bangun Ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang Ambruk

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pihaknya akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025.

    Meski anggaran pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, namun menurutnya, karena insiden ini bersifat darurat nasional, Kementerian PU akan turun tangan langsung.

    “Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujarnya disela pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Dody menyebut pemerintah juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk berkontribusi membantu perbaikan pesantren-pesantren lain di seluruh Indonesia yang kondisinya sudah tua dan rawan roboh. “Insya Allah dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada bantuan dari swasta,” katanya.

    Sementara Cak Imin, sapaan Muhaimin mengatakan, usai mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk melakukan pengecekan dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

    “Kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan, dimulai dengan audit oleh tim dari Kementerian PU,” ujar Cak Imin.

    Selain itu, ia mengimbau seluruh pesantren yang belum memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG) agar segera mengurusnya. Pesantren yang masih dalam proses pembangunan diminta menghentikan sementara aktivitas pembangunan sampai izin tersebut terbit.

    “Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Hotline ini akan membantu kami mengecek, mengatasi, dan menanggulangi potensi bahaya bangunan,” kata Cak Imin. [kun]

  • 17 Dapur Program MBG di Blitar Beroperasi Tanpa Izin Usaha, Begini Tanggapan Pemerintah

    17 Dapur Program MBG di Blitar Beroperasi Tanpa Izin Usaha, Begini Tanggapan Pemerintah

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 17 dapur program makan bergizi gratis (SPPG) yang tersebar di Kabupaten Blitar saat ini beroperasi tanpa izin usaha. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut telah memberikan layanan makanan untuk siswa, ibu hamil, dan balita, meski belum memenuhi kewajiban perizinan.

    Keberadaan SPPG, yang sangat vital untuk mendukung kesehatan masyarakat, kini menjadi sorotan karena tidak adanya pengurusan izin usaha yang seharusnya.

    Menurut Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Munir Setyobudi, hingga saat ini belum ada satu pun dari 17 SPPG yang mengajukan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Munir mengungkapkan, izin penyelenggaraan SPPG sebenarnya masuk dalam kategori berisiko menengah-besar, yang setara dengan izin usaha katering kelas B. “Belum ada yang masuk sama sekali,” ucap Munir Setyobudi, menyampaikan kekhawatiran terkait kurangnya kesadaran akan pentingnya izin tersebut.

    Meskipun demikian, proses perizinan ini menjadi kewenangan pusat melalui OSS, dengan DPMPTSP Kabupaten Blitar berperan sebagai pendamping untuk memudahkan pelaku usaha mengurus izin secara online. Munir juga menyatakan bahwa pengurusan izin dapat dilakukan dengan akses fleksibel melalui platform tersebut.

    Pihak DPMPTSP pun berencana untuk mengundang semua pengelola SPPG pada Kamis depan, guna memberikan penjelasan terkait prosedur perizinan yang harus dilalui. Munir menambahkan, meski proses perizinan membutuhkan sejumlah dokumen tambahan, pihaknya berkomitmen untuk membantu pengelola SPPG agar bisa mematuhi ketentuan yang ada.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, menegaskan bahwa meskipun perizinan belum seluruhnya selesai, pelaksanaan program SPPG tetap dikawal dengan ketat dari sisi kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.

    Christine menjelaskan, program SPPG yang telah berjalan ini mencakup pelayanan untuk sekitar 3.500 siswa per dapur, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

    “Sejak awal program MBG (Makanan Bergizi) dimulai, kami telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Dinkes juga terlibat aktif dalam pengawasan kesehatan, seperti inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), penyuluhan keamanan pangan, dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air serta makanan,” jelas Christine.

    Untuk memastikan keberlanjutan kualitas program, tim Dinkes bersama puskesmas melakukan inspeksi langsung setiap kali ada SPPG yang beroperasi. Pemeriksaan tersebut meliputi kualitas air, bahan pangan, proses pengolahan, serta pembuangan limbah agar sesuai dengan standar kesehatan.

    Pemkab Blitar pun terus berupaya melakukan antisipasi terhadap potensi masalah yang dapat muncul. Selain itu, pihaknya juga sedang menunggu adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai perizinan SPPG. Dalam hal ini, Pemkab Blitar masih mengikuti regulasi yang ada, sambil berharap adanya percepatan regulasi dari pemerintah pusat.

    “Meskipun izin belum keluar, kami tetap melaksanakan tugas pengawasan. Kami juga menunggu regulasi baru yang segera disusun oleh pemerintah pusat,” tambah Christine.

    Dengan berjalannya waktu, diharapkan seluruh SPPG di Kabupaten Blitar dapat segera menyelesaikan urusan perizinan mereka, agar program penting ini terus berjalan dengan aman dan sesuai standar yang ditetapkan. [owi/suf]

  • Bau Menyengat Dikeluhkan Warga, TPS Jalan Jaksa Agung Gresik Bakal Ditutup

    Bau Menyengat Dikeluhkan Warga, TPS Jalan Jaksa Agung Gresik Bakal Ditutup

    Gresik (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik akan menutup tempat pembuangan sementara (TPS) di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Langkah ini diambil TPS tersebut kerap kali baunya menyengat dan banyak dikeluhkan oleh warga.

    Kepala UPT TPA DLH Gresik, Purwaningtyas Noor Mariansyah mengatakan, adanya aduan dari warga pihaknya berencana memindahkan TPS tersebut ke TPA Ngipik.

    “Rencananya bulan ini akan segera dipindah, dan sudah dirapatkan bersama BPPKAD, Kelurahan Sukorame, Sidokumpul, dan Desa Gapuro Sukolilo. Nantinya tidak lagi memanfaatkan TPS di Jalan Jaksa Agung Suprapto tapi langsung ke TPA Ngipik,” katanya, Selasa (7/10/2025).

    Masih menurut Noor Mariansyah, TPS Jaksa Agung ini sebenarnya sudah dibersihkan oleh pihak DLH Gresik dengan menggunakan cairan penyemprot untuk kebersihannya. “Mengenai kebersihan dan tidak bau, kami sebenarnya sudah menggunakan porselen. Tapi karena banyaknya aduan masyarakat itu. Akhirnya mau tidak mau ya dipindah,” paparnya.

    Sebelumnya, beberapa pengunjung dan penjual di car free day setiap hari Minggu mengeluhkan adanya bau yang menyengat di sekitar TPS Jaksa Agung Suprapto Gresik.

    Salah satu, warga Kebomas Gresik, Rokim menuturkan, bau yang menyengat saat berkunjung di car free day. “Baunya menyengat dan membuat tidak nyaman ketika lewat di depan TPS Jaksa Agung. Semoga segera ditangani oleh pihak yang bersangkutan,” pungkasnya. [dny/kun]