Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Malang (beritajatim.com) – Desa Lebakharjo adalah sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

    Desa tersebut, berjarak lebih dari 2 jam perjalanan darat dari ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen. Lebakharjo, pernah menjadi pusat perkemahan tingkat dunia. Atau Community Development Camp (Comdeca) pada tahun 1993 silam. Ketika itu, Presiden Repubilik Indonesia ke 2 HM Soeharto, hadir langsung di desa terpencil yang dulunya kawasan hutan belantara Malang bagian selatan.

    Dalam literatur sejarahnya, Desa Lebakharjo awalnya di persiapkan sebagai lahan pertanian oleh sang pembabat alas pertama yang bernama Soleh. Padahal, kawasan tersebut saat itu masih berupa hutan belantara.

    Soleh berhasil menyulap hutan tersebut menjadi lahan untuk bercocok tanam. Lahan itu kemudian tertanami jagung dan ubi-ubian.

    Karena hasil panen dari lahan pertanian melimpah-ruah, Soleh dan kelompoknya mendiami kawasan tersebut. Hal itu pula yang kemudian menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang dan ikut mendirikan rumah-rumah sederhana. Seiring waktu, tempat tersebut berubah menjadi sebuah perkampungan.

    Setelah banyak pendatang, kisaran tahun 1922 terdapat lahan baru yang lebih terbuka. Mereka menyebutnya lahan Tengon. Karena tempat itu banyak ditemukan hewan sejenis kutu, yang dalam Bahasa Jawa terkenal dengan nama ‘tengu’. Pada tahun 1923, datang pula warga dari Sekarlindu, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang bagian selatan yang juga turut membuka lahan.

    Sebelum resmi menjadi desa sendiri, Lebakharjo dulunya masuk wilayah Dukuh Sumbertangkil. Banyaknya penduduk yang datang ke sana, maka berdirilah Desa Lebakharjo. Peresmian desa itu dilakukan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 20 Agustus 1924 ketika itu. Soleh, kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Lebakharjo pertama.

    Meski berada cukup jauh dari pusat ibukota Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo pernah dinobatkan sebagai Desa Pramuka tingkat Dunia. Berawal dari Lebakharjo menjadi tuan rumah Perkemahan Wirakarya tingkat Asia Pacific atau PW Aspac pada tahun 1978. Para peserta perkemahan dari berbagai negara saat itu, menetap 3 bulan di Lebakharjo.

    Seusai gelaran itu, di Tahun 1993, Desa Lebakharjo kembali mendunia. Mendiang Presiden Republik Indonesia ke-2 HM Soeharto, membuka langsung kegiatan sejenis bernama Community Development Camp (Comdeca) tingkat Dunia. Perkemahan tingkat Dunia di Lebakharjo saat itu, menjadi ruh bagi penduduk disana akan arti pentingnya menumbuhkan jiwa jiwa kepanduan.

    Atribut Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya, tidak hanya terpasang pada bagian depan rumah warganya. Namun tumbuh dalam nafas dan jiwa warga Desa Lebakharjo yang terkenal setia kawan, cinta lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong nan tinggi.

    Tak salah jika hari ini, Desa Lebakharjo, menjadi pusat program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke 126 Tahun 2025. Program TMMD, digagas langsung Markas Besar TNI Angkatan Darat. Komandan Satuan Tugas TMMD di Lebakharjo, dikendalikan oleh Dandim 0818 Malang-Batu Letkol CZI Bayu Nugroho.

    Desa Tertua di Malang yang Rawan Bencana Banjir :
    Menjadi program TMMD ke-126 tahun ini, Kepala Desa Lebakharjo Sumarno mengaku senang. “Alhamdulillah desa kami masuk program TMMD 126, karena sejauh ini butuh banyak pembangunan infrastruktur guna meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dari sektor pertanian,” tegas Sumarno, Kamis (9/10/2025) saat berbincang dengan beritajatim.com.

    Sumarno bangga dengan Lebakharjo. Desa yang sudah mendunia sejak jadi bumi Perkemahan Dunia hingga terkenal jadi Bumi Pramuka. “Tahun 1993 Presiden Suharto pernah ke Lebakharjo. Saat itu saya baru saja pindah dari Lumajang ke Lebakharjo. Kalau kegiatan tingkat Nasional banyak sekali kegiatan digelar di Lebakharjo mas. Pramuka Nasional tahun 2018 dulu juga digelar disini,” tuturnya.

    Sumarno bilang, dulunya Lebakharjo memang hutan belantara yang memiliki 6 sungai besar. Satu sungai bahkan hulunya langsung dari Gunung Semeru, yakni sungai Kalimanjing namanya. Sehingga, Desa Lebakharjo juga menjadi daerah rawan terjadinya bencana banjir. “Ada 6 sungai besar di desa kami. 5 sungai itu berasal dari hutan dan satu dari aliran gunung Semeru. Tahun 2022 lalu banjir besar terjadi hingga menggenangi 642 rumah warga kami,” bebernya.

    Kata Sumarno, sungai glidik dan sungai Kalimanjing, hulunya berada di Gunung Semeru. Jika hujan deras dikawasan Semeru, membawa gelontoran banjir lahar dingin dan bertemu dengan aliran sungai kedungondo dan sungai Kalisat dikawasan hutan Lebakharjo.

    Selain sungai Kalisat dan kedungondo, sungai dari hutan seperti sungai sengkaringan, kondangkutuk, sungai antrokan juga membelah Desa Lebakharjo. Menjadikan kawasan berpenduduk 7.800 jiwa lebih ini, rawan bencana banjir.

    “Desa kami cukup rawan banjir. Karena memang dialiri banyak sungai. Bahkan jika aliran lahar dingin Semeru bertemu sungai di desa kami, selalu meluap. Ini yang kami usulkan pada pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem agar ada upaya penyudetan sungai. Nanti akan disampaikan ke Gubernur Jatim. Karena penyudetan sungai ini kalau tidak dilakukan tingkat Propinsi kami rasa tidak maksimal. Karena potensi pengerjaannya besar,” tegasnya.

    Dari 378 desa se Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo adalah satu satunya Desa yang berusia cukup tua. “Desa ini usianya sudah 101 tahun. Ini desa tua, asli sudah berbentuk desa sejak jaman pemerintahan Belanda. Hari Jadi Desa kami yakni tanggal 20 Agustus 1920, setelah Pak Soleh sebagai Kepala Desa yang pertama ditunjuk langsung pemerintah Belanda ketika itu,” tuturnya.

    Infrastruktur yang Dibangun Dalam TMMD 126 :
    Dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 2.300, mata pencaharian utama warga Desa Lebakharjo adalah bertani. Hanya 64 orang saja yang bergelut sebagai nelayan. “Mayoritas warga kami hidup dari pertanian. Ada juga yang nelayan, hanya 64 orang saja,” ucap Sumarno, Kepala Desa Lebakharjo.

    Terdapat 6 Dusun di Desa Lebakharjo. Yakni Dusun Krajan 1B, Dusun Krajan 1A, Dusun Krajan 2B, Dusun Krajan 2A, Dusun Sukomaju A, Dusun Sukomaju B, dan Dusun Lebkasari. Dusun terakhir ini, berada di tepi kawasan Pantai Licin. Daerah pinggir Samudera Indonesia dengan pemandangan laut yang elok.

    Selama program TMMD 126 dengan waktu 1 bulan penuh, sejumlah infrastruktur pembangunan yang akan diwujudkan yakni berupa normalisasi saluran air di Dusun Lebkasari. Kemudian pipanisasi oleh Dinas Cipta Karya bersama TNI AD sepanjang 2,5 kilometer di Dusun Sukomaju B.

    Pembuatan Bronjong dari Dinas Sumber Air bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B RT 40. Sebanyak 30 Bronjong disiapkan sebagai antisipasi terjadinya luapan sungai dan banjir.

    Pengerjaan berikutnya, sambung Sumarno, yakni pembuatan Jalan Usaha Tani dari Dinas Pertanian bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B yang ada di RT 39. “Panjang jalan usahan Tani 315 meter dengan lebar kurang lebih sekitar 3 meter. Lalu ada rabat beton ada di beberapa titik. Juga pembuatan drainase dari Binarmarga bersama TNI AD di Dusun Krajan 1B, ada di RT 15. Panjang Drainase 240 meter,” bebernya.

    Pembangunan infrastruktur berikutnya di Desa Lebakharjo yakni perbaikan saluran irigasi di Dusun Krajan 2 yang ada di RT26. Adapun pekerjaan yang kini sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya bagi warga dan mulai selesai adalah hotmix jalan sepanjang 415 meter.

    “Jalan hotmix desa kami sudah selesai, panjangnya 415 meter. Terimakasih pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem. Semoga seluruh pengerjaan ini berkah dan bermanfaat buat warga desa kami,” ujar Sumarno.

    Terpisah Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho sebagai Pelaksana Tugas di TMMD 126 mengungkapkan, melalui TMMD ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Bayu menekankan, pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan TMMD. “Kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama. Dengan semangat itu, kita bisa menyelesaikan setiap sasaran fisik tepat waktu dan hasilnya dapat langsung dirasakan warga,” tegasnya.

    Letkol Bayu bilang, bahwa TMMD ke-126 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan mental dan peningkatan wawasan masyarakat. “Kami bersama pemerintah daerah akan bekerja keras agar hasil TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tuturnya.

    Program TMMD ke-126 Kodim 0818/Malang-Batu ini akan berlangsung selama satu bulan, dengan berbagai kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan renovasi rumah tidak layak huni, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kebangsaan, kesehatan, dan pertanian.

    Penandatanganan naskah kerja sama ini menandai komitmen kuat antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan daerah serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat demi terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

    Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan TMMD yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat. “Melalui TMMD, kita bisa melihat sinergi nyata antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Sanusi.

    Usai penandatanganan naskah kerjasama, Sanusi menegaskan, mendukung kelancaran agenda TMMD. Pemerintah daerah juga telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp. 1.736.000.000.

    Anggaran tersebut ditujukan guna merealisasikan 10 kegiatan fisik pada pelaksanaan TMMD ke-126 yang diselenggarakan di Desa Lebakharjo. Antara lain meliputi pembangunan jalan rabat beton di Dusun Krajan, pengaspalan jalan di Dusun Krajan, pembangunan drainase di Dusun Krajan.

    Kemudian pembangunan pipanisasi, peningkatan saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi, pemasangan kawat bronjong, hingga pembangunan jalan usaha tani di Dusun Sukamaju. “Program TMMD merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan,” tegas Sanusi.

    Apa yang disampaikan Sanusi tersebut sebagaimana tema yang diusung dalam HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yakni: TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Di mana, makna dari tema tersebut menitikberatkan pada TNI yang lahir dari rakyat, bersama rakyat dan berjuang demi rakyat sebagaimana yang ditekankan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Hal ini lah yang menjadi simbol kedekatan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil dan makmur,” beber Sanusi.

    Sanusi juga berharap kepada seluruh jajaran TNI, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama turut menyukseskan program TMMD ke-126.

    “Program TMMD menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, juga dibutuhkan kekuatan TNI yang dekat dengan rakyat, serta didukung dengan aparat desa dan partisipasi aktif dari masyarakat,” imbuhnya.

    Sanusi menyebut, darma bakti TMMD dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa yang maju dan mandiri tersebut, juga sejalan dengan semangat Pemerintah Kabupaten Malang. Terutama dalam membangun Kabupaten Malang menuju kesejahteraan yang merata.

    “TMMD bukan hanya sebagai jembatan pembangunan infrastruktur fisik, akan tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Sehingga dapat tercipta desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ucapnya.

    Sanusi menambahkan, dalam konteks nasional, Presiden dan Wakil Presiden RI juga telah menekankan pentingnya sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan hingga menjaga stabilitas bangsa.

    “TMMD ini menjadi momentum di mana kekuatan bangsa Indonesia utamanya TNI dan rakyat bersatu, serta pemerintah juga turut hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Sanusi menekankan, bahwa pembangunan desa harus sejalan dengan program prioritas nasional. Di antaranya mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi desa. “Sehingga, dalam hal ini TMMD juga berperan penting untuk memperkuat fondasi desa agar mampu berdaya saing dan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” Sanusi mengakhiri. (yog/kun)

  • Dana Transfer Pusat Dipangkas, Belanja Pemkab Gresik Dirasionalisasi

    Dana Transfer Pusat Dipangkas, Belanja Pemkab Gresik Dirasionalisasi

    Gresik (beritajatim.com)- Imbas adanya pemangkasan dana transfer pusat ke daerah. Berdampak langsung pada belanja pegawai di lingkup Pemkab Gresik. Dana yang dipakai untuk membiayai urusan pemerintahan daerah akan lebih banyak dirasionalisasi sesuai dengan kebutuhan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu pemangkasan dana transfer dari pemerintahan pusat ke Pemkab Gresik diperkirakan mencapai setengah triliun. Jumlah ini sangat besar, dan telah menjadi perbincangan di kalangan OPD setempat.

    Menanggapi hal ini, Bupati Fandi Akhmad Yani, atau akrab disapa Gus Yani mengatakan, dirinya tetap komitmen belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    “Harapan kami, pemangkasan anggaran dana transfer dari pusat bisa dievaluasi kembali. Kendati demikian sudah ada persiapan merasionalisasi kembali belanja, dan ini menjadi poin utamanya,” katanya, Kamis (9/10/2025).

    Bupati dua periode ini menambahkan, anggaran belanja pemkab yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dan kesehatan akan tetap dikawal.

    “Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan target Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” imbuhnya.

    Sebaliknya lanjut dia, belanja yang bersifat umum dan seremonial akan dievaluasi. Pemerataan infrastruktur tetap berjalan, namun lebih selektif berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

    “Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti,” paparnya.

    Selain itu, untuk menyiasati apabila pemangkasan dilakukan. Mantan Ketua DPRD Gresik ini memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup potensi kekurangan.

    Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset dan inovasi pelayanan publik disiapkan agar pembangunan dan pelayanan masyarakat terus berlanjut.

    “Rasionalisasi bukan berarti memangkas hak masyarakat, tetapi memastikan setiap rupiah dipakai untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik,” ujar Gus Yani. [dny/aje]

  • Kolaborasi Pemerintah dan Perusahaan Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Bangkalan

    Kolaborasi Pemerintah dan Perusahaan Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Bangkalan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan semakin serius mendorong kolaborasi antara sektor pemerintahan dan dunia usaha dalam upaya percepatan pembangunan daerah.

    Hal ini ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025, diikuti oleh 19 perwakilan perusahaan, pimpinan perangkat daerah, serta lembaga terkait yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Bangkalan.

    Rapat tersebut berfungsi sebagai ruang konsolidasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menemukan solusi bersama dalam membangun Bangkalan yang lebih maju, lestari, dan sejahtera.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengungkapkan pentingnya program CSR yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah.

    “Kami ingin setiap program CSR benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan membantu mempercepat pembangunan di Bangkalan. Bukan hanya kegiatan simbolis, tapi punya dampak nyata,” ungkap Lukman Hakim dalam rapat yang berlangsung di kantor Bupati Bangkalan.

    Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah pengembangan sektor wisata dan pelestarian lingkungan. Lukman Hakim menekankan bahwa sejumlah perusahaan telah menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan sarana wisata berbasis masyarakat serta penataan kawasan wisata alam yang berkelanjutan.

    Menurutnya, langkah ini diyakini akan meningkatkan daya tarik wisata Bangkalan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat sekitar.

    “Langkah ini diyakini mampu meningkatkan daya tarik wisata Bangkalan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi kegiatan,” tambahnya.

    Tidak hanya sektor wisata, rapat ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk turut berperan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

    Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan ingin memperluas kolaborasi CSR agar mencakup berbagai sektor penting yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

    Lukman Hakim berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi dapat berlanjut menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung.

    “Bangkalan punya potensi besar. Jika pemerintah dan dunia usaha berjalan seiring, maka pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar cita-cita,” tegasnya.

    Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, Kabupaten Bangkalan berharap dapat mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tentunya akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. [sar/suf]

  • Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi berkolaborasi memperkuat Restorative Justice (RJ) di Jawa Timur.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restorative yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (9/10/2025).

    Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan langkah kolaboratif antara Kejaksaan Tinggi Jatim bersama Pemprov Jatim dalam penyusunan serta pelaksanaan kesepakatan tersebut.

    Kolaborasi dan sinergi ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

    “Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal masyarakat Jatim seperti rukun, gotong royong, dan rembug desa yang menjadi pilar penyelesaian masalah sosial,” ujar Gubernur Khofifah.

    “Kolaborasi ini memungkinkan hukum dapat ditegakkan tanpa kehilangan sisi kemanusiaan dan keadilan substantif,” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkap bahwa MoU ini menjadi pertanda untuk mengimplemetasikan RJ Plus di tingkat daerah dengan memadukan penyelesaian hukum dan mengatasi persoalan sosial masyarakat yang terjadi secara proporsional.

    Sebagai contoh terdapat kasus di daerah Sidoarjo dimana masyarakat yang tersandung persoalan hukum namun disisi lain terdapat persoalan sosial yang harus diselesaikan.

    Melalui pendekatan RJ dan penyelesaian sosial ini menjadikan seluruh Bupati/Walikota harus memiliki kepekaan terhadap dinamika persoalan sosial yang terjadi ditengah tengah masyarakatnya.

    Jangan sampai, para Bupati/Walikota bisa mencarikan solusi tanpa update menunggu data dari BPS maupun DTSN milik Kemensos dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Hal ini karena dalam basis data selalu ditemukan exclusion error dan inclusion error. Karena data selalu bergerak dinamis.

    “Para Bupati/Walikota saya harapkan selalu mengupdate data dan lebih peka terhadap persoalan masyarakat yang terjadi di bawah secara proporsional,” tegasnya.

    Khofifah juga berharap setiap penyelesaian perkara RJ tidak berhenti pada penghentian penuntutan semata, tetapi diikuti oleh pemulihan sosial yang nyata.

    Langkah-langkah tersebut meliputi pemulihan korban melalui restitusi atau kompensasi, pendampingan psikologis, serta pembinaan pelaku melalui pelatihan vokasi dan konseling.

    Terkait Focus Group Discussion Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur Khofifah sependapat dengan Kajati Jatim yang mengedepankan pentingnya melaksanakan berdasarkan aturan atau payung hukum yang ditetapkan.

    “Ini menjadi starting poin bagi kita semua. Kita berbenah bersama hari ini harus lebih baik daripada hari kemaren. Hari esok harus lebih baik dari hari ini,” harapnya.

    Sementara itu, Kajati Jatim Dr Kuntadi mengatakan bahwa RJ merupakan kegiatan sangat penting di dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan bentuk komitmen kejaksaan dengan seluruh Pemprov Jatim bersama Pemkab/Pemko.

    Kebijakan RJ lanjutnya disambut baik oleh masyarakat sebagai solusi dan terobosan dengan memperhatikan berbagai kepentingan korban melalui mengangkat isue sosial hingga kearifan lokal.

    “RJ ini menjadi solusi dalam kebuntuan dan pemecahan hukum bisa diselesaikan dengan ruang dialog,” terangnya.

    “RJ ini bentuk negara hadir bagi masyarakat yang kurang beruntung melalui pemberian kesejahteraan pemberian hukum. RJ memastikan negara memberikan perlindungan, pelayanan hukum sehingga isue sosial bisa dipulihkan dengan baik,” tegasnya.

    Terkait FGD Pengadaan Barang dan Jasa, Kajati mengatakan, banyaknya kasus karena kesalahan diskresi atau pengambilan kebijakan darurat yang salah sehingga berpotensi terjadinya tindak korupsi.

    Kebijakan yang diambil dalam keadaan darurat akan berpengaruh terhadap evaluasi kebijakan pada kemudian hari.

    Maka, seluruh pengambil kebijakan dan aturan harus ditegakkan. FGD ini bisa memberikan pemahaman pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan pengambilan kebijakan hari ini.

    “Jangan sampai membiasakan proses yang salah melainkan memahami aturan. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan kebijakan yang kita ambil hari ini,” tegasnya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari melaporkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara PT Jamkrindo dengan Kejaksaan Tinggi Jatim yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama dan pendatanganan.

    “Kami berharap kolaborasi dengan seluruh pihak baik Pemprov Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi semakin maju,” terangnya.

    Selain penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Restorative Justice, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

    Agenda juga dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema Good Corporate Governance pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Timur, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (tok/kun)

  • Wujudkan Pasar yang Ngangeni, Perumda Pasar Joyoboyo Kediri Gelar Monev Bersama Diskominfo

    Wujudkan Pasar yang Ngangeni, Perumda Pasar Joyoboyo Kediri Gelar Monev Bersama Diskominfo

    Kediri (beritajatim.com) – Citpakan wisata belanja yang nyaman serta ramah anak, Pemerintah Kota Kediri melalui Perumda Pasar Joyoboyo berkomitmen untuk mewujudkan pasar ngangeni di Kota Kediri.

    Hal itu disampaikan Djauhari Luthfi, Direktur Perumda Pasar Joyoboyo saat menghadiri kegiatan Monev dan Bimtek Media Sosial bersama Dinas Kominfo Kota Kediri, Kamis (9/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Perumda Pasar Joyoboyo itu dihadiri perwakilan pengurus seluruh pasar tradisional yang ada di Kota Kediri.

    Disampaikan Luthfi, selama ini pihaknya aktif dalam mempublikasikan informasi dan aktivitas pasar-pasar agar menarik minat masyarakat supaya senang belanja di pasar. “Jadi bisa menjadi pasar yang ngangeni bagi masyarakat Kota Kediri sehingga kita mengundang ahlinya media sosial, salah satunya Diskominfo Kota Kediri untuk melakukan evaluasi apa kekurangan dari medsos kami ini sehingga ketika memproduksi konten sesuai dengan harapan di masyarakat,” jelasnya.

    Saat ini, Perumda Pasar Joyoboyo telah memiliki tim medsos yang terdiri dari manajemen di kantor pusat dan seluruh pasar. Melalui sinergitas itu tim yang bertugas di pasar-pasar tradisional dapat mengaktualisasikan dokumentasi kegiatan pasar kemudian mengirimkan ke kantor pusat untuk diolah menjadi konten yang lebih atraktif.

    “Harapan hari ini dari kami, dengan adanya kolaborasi ini teman-teman karyawan yang berkecimpung di medsos Perumda Pasar Joyoboyo lebih paham dan mengetahui kegiatan medsos untuk promosi apa, konten bagaimana, dan isinya bagaimana yang tidak monoton dan mengikuti perkembangan zaman sehingga disenangi netizen,” ucapnya.

    Kepada masyarakat, dirinya berharap agar kegiatan dan informasi yang dipublikasikan Perumda Pasar Joyoboyo bisa semakin dikenal masyarakat, sehingga terwujud pasar Kota Kediri menjadi pasar yang ngangeni. [nm/suf]

  • Pemkot Kediri Gencarkan Edukasi Gizi Seimbang Lewat Program B2SA Goes to School

    Pemkot Kediri Gencarkan Edukasi Gizi Seimbang Lewat Program B2SA Goes to School

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya memperkuat literasi gizi dan edukasi pola konsumsi sehat di kalangan pelajar, Pemerintah Kota Kediri melalui DKPP menginisiasi Program Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) Goes to School.

    Kegiatan yang sudah berlangsung sejak 23 September menyasar 6 sekolah dasar yang menjadi lokus kegiatan di tahap awal. Antara lain SDN Bawang 2, SDN Ngronggo 8, SDN Blabak 3, SDN Dermo 2, SDN Pojok 1 dan hari ini Kamis (9/10/2025) di SDN Bandar Kidul 1.

    Dihubungi secara terpisah Kepala DKPP Un Achmad Nurdin menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan gizi seimbang, mendorong konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah serta membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah.

    “Kita memberi pengetahuan kepada siswa tentang pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Diharapkan nanti ketika anak-anak pulang ke rumah bisa mengaplikasikan ke makan pagi, siang ataupun malam sehingga makanan yang mereka makan sesuai makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman,” ujarnya.

    Kegiatan B2SA ini juga sebagai upaya untuk mencegah kondisi stunting di tingkat sekolah dan mendukung kecerdasan anak sebagai upaya mewujudkan Indonesia emas Tahun 2025. Selain sekolah dasar, pelaksanaan kegiatan kampanye peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan ini juga akan menyasar jenjang SMP.

    “Kita akan melakukan monev ke sekolah-sekolah yang telah melakukan sosialisasi B2SA ini. Tahun depan kegiatan ini masih akan kita lakukan dengan menyasar sekolah yang belum dikunjungi dan kita tambah sasarannya di sekolah menengah pertama,” ungkapnya. Selain pemberian materi tentang makan sehat dan bergizi, kegiatan juga diisi dengan sajian snack dan makanan sebagai contoh makanan B2SA.

    Un Achmad menekankan peran guru dan orang tua sangat penting dalam mewujudkan kegiatan ini karena secara langsung memantau tumbuh kembang anak. Untuk memberikan edukasi, DKPP menghadirkan narasumber yang merupakan dosen gizi masyarakat dari Universitas Strada Indonesia.

    “Harapannya anak-anak paham akan makanan beragam, bergizi, seimbang. Melalui sosialisasi ini pula diharapkan dapat meningkatkan kesadaran gizi sejak dini, mendorong pola makan sehat, mendukung tumbuh kembang anak dan menciptakan generasi sadar gizi,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Bandar Kidul 1 Sugiarti menyambut baik dan merasa senang karena sekolahnya menjadi salah satu sekolah yang terpilih. Menurutnya dengan kegiatan ini anak-anak akan lebih paham bagaimana pentingnya B2SA.

    “Alhamdulillah anak-anak sudah mengenal makanan B2SA karena dalam kegiatan pembelajaran ada materi tentang menu bergizi seimbang. Disini setiap Jumat ada program Jumat Ceria Gemayur, dimana anak-anak kita arahkan untuk membawa bekal yang isi menunya 4 sehat 5 sempurna yang langsung dipantau guru,” ungkapnya.

    Sugiarti berharap anak-anak lebih paham dan bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari untuk membiasakan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. [nm/suf]

  • HMI Pertanyakan Rencana Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis oleh Pemkab Jember

    HMI Pertanyakan Rencana Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis oleh Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Himpunan Mahasiswa Islam mempertanyakan rencana pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD setempat, Rabu (8/10./2025).

    “Kalau saya tidak salah GNI atau Gedung Nasional Indonesia rencananya mau dipakai. Saya baca di media seperti itu. Bagaimana pertimbangan per hari ini dan kira-kira seperti apa kejelasannya terkait penggunaan GNI ini,” kata Ketua Umum HMI Cabang Jember Ahmad Ridwan

    Ridwan mengingatkan, GNI merupakan bagian dari cagar budaya dan lokasi penting bagi kebudayaan Kabupaten Jember. “Saya rasa perlu pertimbangan juga untuk dipakai sebagai dapur umum,” katanya.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan, rencana pembangunan dapur MBG oleh pemerintah daerah masih dikaji.

    “Meskipun ada informasi katanya ada anggaran seperti itu, masih belum. Kita belum belum ada petunjuk lebih lanjut berkaitan dengan pendirian dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) oleh Pemkab Jember,” tambah Helmi.

    Helmi kemudian mengarahkan pandangannya kepada Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang memimpin rapat. “Pak Ketua saja kaget ya. Gitu kan? Enggak ada ya, Pak ya? Enggak ada,” katanya.

    Halim menggelengkan kepala. “Nggak bisa mengakses,” katanya.

    Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Beritajatim.com, 15 Agustus 2025, Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Permukiman Kabupaten Jember tengah bekerja keras mempersiapkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu alternatif lokasi dapur adalah GNI (Gedung Nasional Indonesia), sebuah gedung tua di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.

    “GNI itu salah satu alternatif. Ada beberapa yang saya masih komunikasikan sama teman-teman,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Permukiman Kabupaten Jember Yessy Arifah, saat diwawancarai wartawan, Kamis (14/8/2025).

    Opsi dapur MBG di GNI ini, menurut Yessy, masih dalam proses pertimbangan. Dia masih menunggu penjelasan dari jajaran bidang yang membawahi. “Kalau GNI itu adalah cagar budaya, pasti kita pertimbangkan,” katanya. [wir]

  • Kejutan! Sekda Priyo Masuk 3 Besar Calon Sekda Kabupaten Blitar

    Kejutan! Sekda Priyo Masuk 3 Besar Calon Sekda Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Teka-teki siapa yang akan menduduki kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar kini memasuki babak akhir. Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara resmi telah mengumumkan 3 nama calon terkuat yang lolos hingga tahap akhir.

    Pada pengumuman ini menghadirkan kejutan dengan masuknya nama Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono sebagai calon Sekda Kabupaten Blitar. Priyo akan bersaing dengan 2 calon dari internal Pemerintahan Kabupaten Blitar.

    Berdasarkan pengumuman Nomor 05/PANSEL/2025 yang dirilis pada Rabu, 8 Oktober 2025, ketiga nama tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi yang berakhir dengan wawancara akhir pada 7 Oktober 2025.

    Priyo Suhartono akan bersaing dengan dua pejabat senior dari internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Keduanya adalah Inspektur Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khusna Lindarti.

    Masuknya nama Sekda Kota Blitar menjadi dinamika menarik dalam bursa calon “jenderal ASN” di lingkungan Pemkab Blitar. Meski berstatus sebagai Sekda namun diperkirakan jalan Priyo masih terjal karena harus bersaing dengan Khusna Lindarti yang kini menjabat sebagai Pj Sekda.

    Meskipun tiga nama telah diumumkan, panitia seleksi menegaskan bahwa urutan nama dalam pengumuman disusun berdasarkan abjad dan tidak mencerminkan peringkat.

    “Bahwa calon tersebut memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah,” tulis Ketua Pansel, Hendro Gunawan.

    Dengan selesainya tugas pansel, kini bola panas ada di tangan Bupati Blitar. Ketiga nama ini akan diserahkan kepada bupati untuk dipilih salah satu yang akan ditetapkan dan dilantik sebagai Sekda definitif. Keputusan panitia seleksi ini bersifat final dan mengikat.

    Berikut adalah tiga calon Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar:

    Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME (Inspektur Kabupaten Blitar)
    Khusna Lindarti, S.Sos., M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blitar dan Pj Sekda Kabupaten Blitar)
    Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si (Sekretaris Daerah Kota Blitar)

    Kini patut dinanti siapa yang bakal lolos dan terpilih menjadi Sekda Kabupaten Blitar. (owi/ian)

  • Wakil Ketua DPRD Jember: Program Makan Bergizi Gratis Belum Siap Dilaksanakan

    Wakil Ketua DPRD Jember: Program Makan Bergizi Gratis Belum Siap Dilaksanakan

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah kejadian buruk, mulai dari keluhan kualitas makanan hingga dugaan keracunan, menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut MBG program strategis. “Tapi memang belum begitu siap. Kenapa tadi masih ada carut-marut, karena payung hukum yang menanggung tata kelola ini belum ada,” katanya, Rabu (8/10/2025) sore.

    Menurut Widarto, kemungkinan baru pekan ini presiden menerbitkan peraturan tentang tata kelola. “Satu-satunya payung hukum ya baru peraturan presiden soal Badan Gizi Nasional,” katanya.

    “Maka dari itu pemerintah daerah tidak tahu harus ngapain. Hanya mengikuti sosialisasi saja, tapi tugas pokok fuingsinya apa? Karena peraturan soal tata kelolaannya belum ada. SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) dan sertifikat keamanan pangan HACCP belum ada yang punya, tapi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sudah beroperasi,” kata Widarto.

    Widarto meminta Pemkab Jember mempersiapkan percepatan proses SLHS dengan prosedur yang benar. “Jangan sampai karena kecepatan nanti mengorbankan hal-hal yang prinsip yang memang harus dipenuhi,” katanya.

    Dengan sejumlah kekurangan itu, kata Widarto, MBG dituntut beroperasi agar segera bisa bermanfaat untuk masyarakat. “Di sisi lain memang penting untuk menyiapkan ini. Nah, satu hal yang kami apresiasi dari Pemkab Jember ketika Bupati berinisiatif untuk membentuk satuan tugas,” katanya.

    Widarto yakin peraturan presiden tentang tata kelola nanti akan mengatur keterlibatan tenaga kesehatan puskesmas untuk mengontrol SPPG. “Maka siapkan sumber daya manusianya, karena jangan sampai nanti mengganggu pelayanan di puskesmas karena begitu banyaknya SPPG di Kabupaten Jember,” katanya.

    Widarto juga meminta Pemkab Jember mengantisipasi distribusi makanan di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara geografis dan membutuhkan waktu lama. “Ini kan dari hulu dan hilir harus diantisipasi. Bahan makanannya harus sudah diantisipasi,” katanya.

    “Sambil menunggu peraturan presiden turun, kita siapkan Jember, karena ini menyangkut anak didik kita, anak cucu kita. Tolong jangan berhitung soal angka (kasus). Jangankan belasan, satu saja korban terjadi, itu anak cucu kita. Bayangkan kalau terjadi pada anak kita,” kata Widarto.

    “Ini bukan soal angka. Ini penting untuk kita antisipasi. Jadi bukan persentase yang sukses sekian, yang gagal sekian Dalam rangka memperkuat program ini, enggak apa-apa disampaikan. Tapi nol sekian persen pun anak cucu kita enggak boleh jadi korban,” kata Widarto.

    Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar infrastruktur MBG ditata dan disiapkan lebih matang lagi, termasuk kemanfaatan ekonomi untuk masyarakat Jember. “Dampak positif ekonominya harus kita siapkan. Jangan sampai sampai nanti diambil pihak luar,” kata Widarto. [wir]

  • Khofifah Bangga Siswa Double Track Bentuk 1.600 KUS di Tahun 2025, Pecahkan Rekor MURI

    Khofifah Bangga Siswa Double Track Bentuk 1.600 KUS di Tahun 2025, Pecahkan Rekor MURI

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian luar biasa para siswa SMA Program Double Track yang berhasil membentuk 1.600 Kelompok Usaha Siswa (KUS) dan memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

    Capaian ini, menurut Gubernur Khofifah, menjadi bukti nyata bahwa pendidikan di Jawa Timur tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing dalam dunia usaha.

    Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah dalam kegiatan Millennial Entrepreneur Awards (MEA) 2025, yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (8/10/2025). Acara ini merupakan puncak apresiasi bagi siswa berprestasi dalam bidang kewirausahaan hasil Program SMA Double Track.

    “Program SMA Double Track dan kegiatan Millennial Entrepreneur Awards (MEA) adalah bukti nyata bahwa pendidikan di Jawa Timur bukan hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan generasi tangguh yang siap membangun masa depan,” ujar Khofifah.

    Kegiatan MEA 2025 diikuti oleh 1.600 Kelompok Usaha Siswa (KUS) dari berbagai SMA Double Track se-Jawa Timur. Mereka menampilkan beragam ide bisnis inovatif dan kreatif, mulai dari produk eco-friendly fashion, inovasi pangan sehat berbasis lokal, hingga aplikasi digital marketing karya pelajar.

    “Semua karya tersebut membuktikan bahwa generasi muda Jawa Timur bukan hanya siap menjadi pencari kerja, melainkan siap menciptakan lapangan kerja baru,” tutur Khofifah.

    Program SMA Double Track sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2018, melibatkan 400 sekolah di 28 kabupaten/kota, dan telah memberikan pelatihan keterampilan kepada lebih dari 83.000 siswa.

    Bidang keterampilan yang diajarkan mencakup multimedia, tata boga, tata busana, kecantikan, teknik kendaraan ringan, teknik elektro, teknik listrik, serta pemasaran digital.

    “Siswa Double Track tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi digital global,” terang Khofifah.

    Capaian para siswa Double Track ini pun berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa Timur. Hingga September 2025, total nilai transaksi dari kelompok usaha siswa mencapai Rp4,75 miliar, dengan 1.200 produk unggulan telah tercipta. Bahkan, 35 produk telah terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai bentuk keberlanjutan usaha.

    Atas capaian luar biasa tersebut, Gubernur Khofifah menerima Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) nomor 12428/R.MURI/X/2025, atas pemrakarsa dan penyelenggara Program SMA Double Track kategori kelompok usaha siswa terbanyak. Piagam diserahkan langsung oleh Sri Widayati kepada Gubernur Khofifah.

    “Hal ini menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan di Jawa Timur benar-benar membumi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Khofifah.

    Khofifah menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Dinas Pendidikan Jatim, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), serta perguruan tinggi dan pelaku UMKM.

    Pada 2025, jumlah mitra industri yang terlibat meningkat menjadi 432 mitra, dari sebelumnya 359 pada tahun 2024. Dampaknya, tercipta 899 peluang kerja baru, meningkat signifikan dibandingkan 578 peluang kerja pada tahun sebelumnya.

    “Kami mendorong integrasi antara pembelajaran berbasis teknologi digital dan kewirausahaan modern. Melalui platform Double Track Support System, siswa dapat mengakses pelatihan daring, showcase produk, hingga peluang pemasaran digital,” jelasnya.

    Sebagai bentuk keberpihakan pada siswa pelaku usaha, Pemprov Jatim juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui Bank UMKM Jatim hingga Rp50 juta tanpa agunan, dengan bunga 0–3 persen.

    “Kalau program ini berjalan, tentu Dinas Pendidikan akan melakukan asesmen sesuai persyaratan agar jejaring dan kolaborasi ini memberi manfaat besar bagi pelajar SMA/SMK kita,” terangnya.

    Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah berharap lahir lebih banyak wirausaha muda Jawa Timur yang berani bermimpi besar, berinovasi, dan memberi kontribusi bagi bangsa.

    “Generasi yang kuat menghadapi tantangan, cerdas dalam berinovasi, dan tidak pernah berhenti untuk bertumbuh serta berkontribusi bagi negeri. Inilah semangat Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh,” pungkasnya. (tok/ian)