Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Magetan Bangun Pasar Hewan Modern Trosono Rp3,5 Miliar, Siap Beroperasi 2026

    Magetan Bangun Pasar Hewan Modern Trosono Rp3,5 Miliar, Siap Beroperasi 2026

    Magetan (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan pembangunan Pasar Hewan Modern Trosono pada tahun 2026. Pembangunan pasar ini akan dibiayai melalui APBD 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp3,5 miliar.

    Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan, Kiki Indriyani, mengatakan bahwa proses kerja sama dengan Pemerintah Desa Trosono telah disepakati.

    “Kami sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Desa Trosono pada tanggal 2 Oktober 2025 kemarin. Tahap awalnya, kami sudah menganggarkan pengadaan langsung untuk pemadatan lahan serta pembangunan akses jalan dan jembatan menuju lokasi,” jelasnya.

    Menurut Kiki, pembangunan pasar akan dilakukan secara sekaligus, bukan bertahap. Hal ini menyesuaikan dengan rencana relokasi pasar hewan yang saat ini masih berada di kawasan sirkuit Magetan.

    “Karena lokasi di dekat sirkuit harus kami bongkar, maka pasar hewan akan dialihkan ke Trosono. Pembangunannya dilakukan sekaligus agar dapat langsung difungsikan,” ujarnya.

    Pasar hewan tersebut dirancang sebagai pasar hewan modern dengan standar fasilitas baru yang belum tersedia di pasar hewan lainnya.

    “Namanya juga pasar hewan modern, jadi kami lengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah, fasilitas umum, serta timbangan hewan terstandarisasi,” ungkap Kiki.

    Selain itu, di dalam masterplan juga disediakan fasilitas penitipan atau penginapan hewan bagi pedagang dan pembeli dari luar daerah. “Pasar hewan ini banyak dikunjungi dari luar kota. Kadang pengiriman hewan ke luar Jawa perlu waktu dan pemeriksaan kesehatan, jadi kami sediakan tempat penitipan sebelum dikirim,” jelasnya.

    Dengan luas lahan sekitar 5.000 meter persegi, pemerintah berharap pasar baru ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Selama ini PAD dari pasar hewan hanya sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per tahun. Mudah-mudahan dengan konsep baru ini bisa meningkat,” kata Kiki menutup penjelasannya. [fiq/kun]

  • Proyek Videotron di Jantung Kota Madiun Tak Pakai Uang Rakyat

    Proyek Videotron di Jantung Kota Madiun Tak Pakai Uang Rakyat

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun memastikan proyek pembangunan videotron di kawasan Pahlawan Street Center tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pembiayaan pembangunan fasilitas tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah, mengatakan, proyek videotron awalnya memang direncanakan dibiayai oleh pemerintah daerah. Namun, dalam proses pelaksanaannya, muncul ketertarikan dari kalangan pengusaha untuk ikut serta mendanai proyek tersebut.

    “Rencana awalnya videotron akan dibangun menggunakan APBD. Tapi di tengah jalan, ada pihak swasta yang berminat, sehingga pembiayaannya akhirnya dialihkan sepenuhnya kepada mereka,” ujar Noor Aflah, Jumat (10/10/2025).

    Dengan adanya investasi dari sektor swasta itu, Pemkot Madiun disebut berhasil menghemat anggaran daerah sekitar Rp1,8 miliar. Dana yang semula sudah dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kini dikembalikan karena tidak jadi dipakai.

    “Alhamdulillah, anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk proyek ini sudah dikembalikan. Jadi tidak ada dana APBD yang terpakai,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Aflah menuturkan, proses perizinan pembangunan videotron masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Sebab, sebagian area yang akan digunakan termasuk dalam jalur jalan nasional.

    “Untuk izin di tingkat kota sudah rampung. Saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari pusat, karena titik pemasangannya sebagian berada di ruas jalan nasional,” ungkapnya.

    Videotron di kawasan Pahlawan Street Center nantinya diharapkan dapat menjadi sarana informasi publik sekaligus menambah daya tarik kawasan wisata kota. Pembangunan fisiknya baru akan dimulai setelah izin resmi dari pemerintah pusat diterbitkan. (rbr/but)

  • Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi konkret dalam penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah. Ini termasuk kasus yang melibatkan klaim aset perusahaan BUMN terhadap ribuan bidang tanah masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN RI, di Surabaya pada Jumat (10/10/2025).

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pemerintah daerah.

    Emil menegaskan bahwa tindak pidana pertanahan selalu berakar dari konflik, sehingga diperlukan pendekatan lintas sektor dan kepemimpinan yang tegas agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.

    “Kami hadir karena ini masalah yang sangat urgent. Ada lebih dari 55 ribu kasus yang sedang ditangani Kementerian ATR/BPN, dan sekitar 3.000 di antaranya merupakan konflik serius. Ini bukan persoalan administratif belaka, tapi menyangkut hak hidup masyarakat,” tegas Emil.

    Terkait kasus Pertamina yang melibatkan sekitar 6.000 bidang tanah di tiga kecamatan dan empat kelurahan, Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim berperan aktif sebagai mediator dan inisiator untuk memastikan semua pihak bergerak mencari solusi.

    “Pertamina memandang ini sebagai kewajiban penataan aset, sementara BPN juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi di tengah kebuntuan itu, masyarakat justru yang paling menderita karena tanahnya dibekukan secara administratif,” ujarnya.

    “Karena itu, Pemprov Jatim mengambil peran political leadership agar semua pihak bergerak. Minggu depan tim kecil lintas instansi mulai dari BPKP, Bareskrim, Kejaksaan Agung, BPN, dan Pemda akan mulai bekerja mencari solusi konkret,” tambahnya.

    Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Hendra Kusuma, menyambut baik langkah kolaboratif ini. Ia menegaskan bahwa BPN tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan kewenangan, sehingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian.

    “Pendekatan normatif justru akan saling menyandera. Karena itu, kolaborasi antara ATR/BPN, aparat penegak hukum, BPKP, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi seperti yang digerakkan Pak Wagub ini menjadi contoh nyata negara hadir untuk memberikan kepastian dan rasa adil bagi masyarakat,” ujarnya.

    Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup dengan seminar atau rapat koordinasi, tetapi harus menghasilkan langkah nyata di lapangan.

    “Sering kita disindir bahwa daerah hanya bikin rapat. Karena itu, kami ingin menegaskan bahwa dari rapat ini harus jelas apa yang dikerjakan. Kita bicara tentang rakyat, tentang tanah yang jadi sumber kehidupan dan warisan keluarga. Kalau mereka sampai kehilangan haknya, dampaknya bisa tujuh turunan,” ungkapnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim bersama Satgas Tindak Pidana Pertanahan akan membentuk tim lintas instansi untuk mempercepat verifikasi kasus dan merumuskan langkah hukum maupun administratif yang adil bagi masyarakat.

    “Insya Allah, dengan adanya satgas ini dan dukungan lintas lembaga, kita bisa mencari solusi yang efektif. Ini bukan sekadar menyelesaikan kasus, tapi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” jelas Emil.

    Wagub Emil menyampaikan bahwa dirinya ditugasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memastikan tindak lanjut dari rapat koordinasi ini berjalan efektif. Hasil pembahasan dalam rapat ini akan ditindaklanjuti dengan konsolidasi tim kecil sebelum nantinya dilanjutkan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

    “Kami akan mematangkan langkah bersama tim kecil, dipimpin langsung Dirjen Pak Hendra, dengan dukungan dari Bareskrim, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Kita nanti matangkan, nanti mungkin Gubernur, Menteri, dan juga mungkin Pangdam, atau bahkan Kabareskrim mungkin ini bisa langsung dilanjutkan. Jadi, ini kami godok bersama-sama,” pungkas Emil. [tok/beq]

  • Mensos Saifullah Yusuf Hadiri Seminar Nasional Marsinah, Soroti Perjuangan Buruh Perempuan

    Mensos Saifullah Yusuf Hadiri Seminar Nasional Marsinah, Soroti Perjuangan Buruh Perempuan

    Nganjuk (beritajatim.com) – Forum Aliansi Pemuda Nganjuk (FAPN) menggelar seminar nasional yang mengangkat tema “Kepahlawanan Marsinah” di Front One Ratu Hotel, Nganjuk, pada Jumat (10/10/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, yang menjadi keynote speaker. Seminar juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting, di antaranya Didik Prajoko dari Universitas Indonesia, Irwan Setiawan dari Komnas Perempuan, dan Ilham Ali Saifuddin dari Sarbumusi.

    Seminar ini diikuti oleh 250 peserta yang merupakan perwakilan dari organisasi kepemudaan di Nganjuk. Ahmad Malik, Ketua FAPN, mengungkapkan bahwa peserta seminar berasal dari berbagai organisasi yang ada di wilayah Nganjuk.

    Marsinah, seorang perempuan yang menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh, kembali diangkat sebagai tokoh yang perlu mendapatkan pengakuan lebih. Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, mengungkapkan bahwa ide pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional muncul saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025.

    “Lalu kami bekerja keras menyiapkan administrasinya, termasuk dengan pihak keluarga dan teman-teman almarhumah,” ujarnya. Menurutnya, usulan ini menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia bahwa Marsinah adalah seorang pejuang tangguh yang berjuang untuk hak-hak buruh dari desa.

    Menteri Sosial Saaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan kekagumannya terhadap Marsinah, yang ia nilai sebagai simbol keberanian. “Sebagai simbol keberanian yang sederhana tapi menggetarkan,” ujarnya.

    Gus Ipul menambahkan bahwa keberanian Marsinah menggugah hati nurani banyak orang, bahwa keringat manusia harus diupah sesuai dengan haknya, meskipun hal tersebut harus dibayar dengan nyawa.

    Para narasumber yang hadir dalam Seminar Marsinah di Nganjuk

    Agus Jabo Priyono, Wakil Mensos, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marsinah sejak masa kuliah. “Meski usianya sama dengan saya, tapi dia mati karena berjuang dan melawan ketidakadilan atas sistem yang menghisap para buruh,” ujarnya.

    Sebagai mantan aktivis 1998, Agus juga menegaskan bahwa Gerakan Reformasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan yang dilakukan Marsinah. “Yang dilakukan Marsinah menginspirasi dan memberikan kontribusi besar dalam sistem perpolitikan di Indonesia, dari ketidakadilan menjadi demokrasi,” tambahnya.

    Di sisi lain, Irwan Setiawan dari Komnas Perempuan juga mengapresiasi langkah Nganjuk yang mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Marsinah, yang pada tahun 2015 diberi penghargaan sebagai perempuan pembela HAM, dianggap layak untuk mendapatkan pengakuan lebih.

    Namun, pandangan berbeda datang dari Didik Prajogo, seorang sejarawan dari Universitas Indonesia. Didik menilai perjuangan Marsinah patut dicontoh karena datang dari kalangan bawah, tidak seperti tokoh-tokoh sejarah pada umumnya yang berasal dari kaum bangsawan atau elit. “Perjuangan tokoh dari desa yang luar biasa dalam merebut keadilan dan kesetaraan,” pungkasnya.

    Marsinah, meskipun hidup hanya sekitar 24 tahun, telah meninggalkan jejak sejarah yang mendalam, terutama dalam perjuangan untuk hak-hak buruh perempuan. Sosoknya kini semakin diakui sebagai salah satu pahlawan yang layak mendapatkan tempat dalam sejarah Indonesia. [suf]

  • Khotmil Quran di Rumah Dinas, Wali Kota Kediri Ajak Jemaah Jadikan Al-Qur’an Tuntunan Hidup

    Khotmil Quran di Rumah Dinas, Wali Kota Kediri Ajak Jemaah Jadikan Al-Qur’an Tuntunan Hidup

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menutup kegiatan Khotmil Quran yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Kediri, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

    Dalam suasana penuh khidmat, para jemaah, hafidz, dan hafidzah bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an sebagai bentuk rasa syukur dan doa agar Kota Kediri senantiasa mendapatkan keberkahan serta dijauhkan dari segala musibah.

    Di kesempatan ini, Wali Kota Kediri menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas terselenggaranya Khotmil Quran di Rumah Dinas Wali Kota Kediri. “Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya karena Bapak Ibu berkenan melaksanakan pengajian di rumah dinas. Saya sangat senang dan bersyukur, apalagi ada doa dari para Ibu Nyai. InsyaAllah, adanya acara ini rumah dinas, Pemerintah Kota Kediri, beserta seluruh masyarakatnya mendapatkan keberkahan, semua urusan dilancarkan, dan masyarakat Kota Kediri semakin sejahtera,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan giat batin dan spiritual. Jika diibaratkan Kota Kediri ini sebagai rumah besar semua, maka dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai tuntunan hidup, akan banyak mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan.

    Wali Kota termuda ini juga mengajak seluruh jemaah untuk terus menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya ini untuk mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang tentram, damai, aman, dan rukun. Harapannya, visi misi Kota Kediri MAPAN terwujud, ditopang oleh kerukunan umat serta keamanan yang senantiasa terjaga.

    “Kami mohon doa dan dukungan agar setiap kebijakan dan langkah Pemerintah Kota Kediri selalu diberkahi, dilindungi, dan berorientasi pada kemaslahatan umat,” jelasnya.

    Di akhir sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah, para Bu Nyai, hafidz, dan hafidzah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    “Terima kasih atas kesediaan panjenengan semua untuk membersamai kami dalam tilawah yang mulia ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ini dengan pahala berlipat dan menjadikan kita semua hamba-Nya yang istiqomah dalam menjalankan amanah,” pungkasnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Kediri KH. Qowimuddin Thoha beserta Ibu Nyai Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin Thoha, Bu Nyai Azzah Nur Laila, Bu Nyai Hannah Zamzami, Bu Nyai Lumhatin, serta Ibu Daimah selaku pengurus LPTQ, dan seluruh jemaah, hafidz, serta hafidzah Kota Kediri. [nm/beq]

  • Dorong Kolaborasi Tangani Sengketa Pertanahan, Wagub Emil Ingin Konflik di Jatim Segera Tuntas

    Dorong Kolaborasi Tangani Sengketa Pertanahan, Wagub Emil Ingin Konflik di Jatim Segera Tuntas

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong sinergi lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik dan tindak pidana pertanahan di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Emil saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Jatim Tahun 2025 di Kantor Setda Provinsi Jatim, Jumat (10/10/2025).

    Rakor tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran Kementerian ATR/BPN RI, termasuk Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Kepala Kanwil BPN Jatim Asep Hari, serta perwakilan dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

    “Yang luar biasa, hari ini semua hadir lengkap. Alhamdulillah, karena banyak masalah pertanahan yang melibatkan konflik bahkan tindak pidana di dalamnya. BPN tidak bisa bekerja sendirian,” kata Emil.

    Salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakor adalah klaim Pertamina terhadap sekitar 6.000 bidang tanah di Jawa Timur. Konflik tersebut menyebabkan pembekuan sementara administrasi tanah milik warga di sekitar area yang disengketakan.

    “Di tengah kebuntuan ini, yang paling menderita adalah masyarakat. Karena tanahnya sementara dibekukan dengan segala proses administrasinya,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyelesaian, Pemprov Jatim berkomitmen membentuk tim konsolidasi kecil yang melibatkan BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, BPN, dan pemerintah daerah pada pekan depan. Tim ini akan fokus merumuskan langkah konkret agar konflik pertanahan dapat segera dituntaskan.

    Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. “Dengan kolaborasi sinergi yang hari ini kita lakukan bersama, kita mengelaborasi satu permasalahan, maka negara hadir dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujarnya. [tok/beq]

  • Terseret Korupsi BKKD, Harta Kasatpol PP Bojonegoro Anjlok Rp2,4 Miliar

    Terseret Korupsi BKKD, Harta Kasatpol PP Bojonegoro Anjlok Rp2,4 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Bojonegoro, Heru Sugiharto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Padangan, tercatat mengalami penurunan harta kekayaan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir.

    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Heru menyusut lebih dari Rp2,4 miliar atau sekitar 52 persen sebelum menjabat sebagai Kasatpol PP Bojonegoro.

    Saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro, harta Heru terus menurun setiap tahunnya. Pada 2022, kekayaannya mencapai Rp4,61 miliar, dengan mayoritas berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp4,13 miliar. Setahun kemudian, nilainya anjlok menjadi Rp2,54 miliar, dan pada 2024 kembali turun ke angka Rp2,17 miliar.

    Penurunan paling drastis terjadi pada aset tak bergerak. Nilai tanah dan bangunan Heru merosot hingga Rp2,1 miliar (51 persen) dalam dua tahun terakhir, dari Rp4,13 miliar pada 2022 menjadi Rp2,02 miliar pada 2024. LHKPN juga mencatat adanya peningkatan utang hingga Rp350 juta, sementara kas dan tabungan pribadi turun hampir separuh, dari Rp300 juta menjadi Rp150 juta.

    Selain itu, aset kendaraan juga mengalami penyusutan, meski pada laporan 2024 muncul tambahan aset baru berupa sepeda motor Honda Scoopy. Penurunan harta ini diduga akibat pelepasan aset, hibah, atau pembaruan nilai berdasarkan NJOP yang lebih rendah.

    Data kekayaan Heru kini menjadi perhatian publik setelah Polda Jawa Timur menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BKKD Padangan pada Kamis (9/10/2025).

    “Benar, sudah kami naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” ujar Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana, Jumat (10/10/2025).

    Menurut AKBP Dewa, Heru diduga kuat terlibat dalam praktik penyimpangan dana saat masih menjabat Camat Padangan. Ia berperan memperkenalkan penyedia kepada desa penerima bantuan dan menandatangani pengajuan anggaran tanpa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

    Tindakan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana BKKD tahun anggaran 2021 dengan total kerugian negara mencapai Rp1,69 miliar, berdasarkan hasil audit penyidik.

    Kasus korupsi BKKD di Padangan pertama kali terungkap pada 2023 dan telah menyeret beberapa pihak. Kontraktor pelaksana Bambang Soedjatmiko lebih dulu divonis 7 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Empat kepala desa di Kecamatan Padangan, yaitu Wasito (Kades Tebon), Supriyanto (Kades Dengok), Sakri (Kades Purworejo), dan Mohammad Syaifudin (Kades Kuncen), juga ikut terseret dan masing-masing dituntut hukuman 5 tahun penjara. [lus/beq]

  • DPRD Surabaya Nilai Operasi Gabungan Satpol PP di Eks Lokalisasi Moroseneng Hanya Gimmick

    DPRD Surabaya Nilai Operasi Gabungan Satpol PP di Eks Lokalisasi Moroseneng Hanya Gimmick

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menuding ada kejanggalan dalam hasil operasi gabungan Satpol PP yang digelar di kawasan eks lokalisasi Moroseneng, Selasa (7/10/2025) malam. Politisi Partai NasDem ini menilai operasi Satpol PP hanya gimmick belaka.

    Dia mencurigai adanya kebocoran informasi karena hasil patroli yang nihil tidak sejalan dengan temuan lapangan yang ia saksikan sendiri dua hari sebelumnya.

    “Saya sidak sebelumnya, praktik prostitusi itu masif terjadi. Tapi saat Satpol PP datang, laporannya malah nihil. Ini ada apa dengan patroli Satpol PP? Kenapa hasilnya tidak ada? Jangan-jangan informasinya bocor,” kata Imam, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Imam, hasil patroli gabungan yang tidak menemukan aktivitas prostitusi justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia menilai aparat penegak perda seharusnya mampu bertindak cepat dan objektif tanpa memberi ruang bagi praktik ilegal untuk kembali tumbuh.

    “Kalau operasi dilakukan benar-benar mendadak dan tertutup, mustahil tidak menemukan apa pun. Saya curiga informasi operasi ini sudah bocor duluan sehingga para pelaku keburu tiarap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Satpol PP bersama TNI, Polri, dan perangkat wilayah melakukan pengawasan di Jalan Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II, lokasi yang dikenal sebagai titik rawan prostitusi di eks lokalisasi Moroseneng. Namun, hasilnya nihil.

    Camat Benowo, Denny Christupel Tupamahu, mengklaim bahwa seluruh rumah dalam keadaan terkunci dan gelap saat pengawasan dilakukan. “Kami tidak menemukan aktivitas yang diduga itu. Pintu digembok dari luar serta lampu mati,” jelas Denny.

    Keterangan itu justru memperkuat dugaan Imam bahwa operasi tidak berjalan efektif. Ia meminta Satpol PP melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pengawasan di kawasan eks lokalisasi tidak sebatas formalitas.

    “Moroseneng ini sudah jadi persoalan lama. Kalau hanya patroli simbolik, ya tidak akan pernah selesai. Pemkot harus serius menuntaskan ini,” tegas Imam.

    Sementara itu, Camat Denny menegaskan bahwa pengawasan tidak akan berhenti di Moroseneng saja. “Kami akan lanjutkan pengawasan dan juga menyasar eks lokalisasi Klakah Rejo,” pungkasnya. [ADV/asg]

  • Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan Restorative Justice bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (9/10/2025). Melalui kerja sama ini, Bupati Ipuk berkomitmen memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program penguatan sosial yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.

    Kesepakatan tersebut merupakan inisiatif Kejati Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jatim. Acara penandatanganan juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jatim Kuntadi, serta para kepala daerah dan kepala Kejari se-Jawa Timur.

    Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada aspek penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang proporsional, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak.

    Kajati Jatim Kuntadi menyebut, pendekatan tersebut telah banyak diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil positif. “Melalui kolaborasi ini kita bisa melihat perkara hukum dari sudut sosial. Kami tidak bisa sendirian, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Nanti kita evaluasi keberhasilannya,” ujarnya.

    Bupati Ipuk mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum formal. “Kita juga harus melihat kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga keduanya,” ujar Ipuk.

    Ia mencontohkan, dalam kasus pencurian dengan nilai kecil yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi atau keluarga yang sakit, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Setelah itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap pelaku dan korban. “Misalnya pelaku belum bekerja, bisa kami bantu dengan program pelatihan atau bantuan usaha. Kalau keluarganya sakit, kami pastikan sudah terdaftar BPJS dan mendapatkan perawatan. Di sinilah intervensi pemerintah hadir,” terang Ipuk.

    Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam program penguatan sosial yang bisa mendukung implementasi keadilan restoratif. Di antaranya bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan sosial lainnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca Restorative Justice. “Kita menyebutnya Restorative Justice Plus. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami minta kepada semua kepala daerah untuk memastikan ada penguatan setelah proses keadilan restoratif dilakukan,” ujar Khofifah. [alr/beq]

  • Vinanda Lantik 136 Pejabat, 10 Lurah Perempuan Siap Dukung Visi Kota Kediri MAPAN

    Vinanda Lantik 136 Pejabat, 10 Lurah Perempuan Siap Dukung Visi Kota Kediri MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melantik 136 pejabat eselon III dan IV di Ruang Joyoboyo, Jumat (10/10/2025). Dari jumlah tersebut, sepuluh di antaranya adalah perempuan yang dipercaya menduduki jabatan kepala kelurahan (lurah). Para pejabat baru ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Kediri MAPAN (maju, agamis, produktif, aman, ngangeni).

    Vinanda menyebut pelantikan ini sebagai langkah penyegaran untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

    “Harapannya ini adalah sebuah penyegaran, salah satu upaya kami untuk meningkatkan efektifitas kerja kemudian meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan ini juga bisa menjadi wadah bagi OPD dan juga eselon tiga dan eselon empat nantinya bisa memperkaya wawasan dan pengalaman,” ujar Vinanda.

    Ia menambahkan, pelantikan sepuluh lurah perempuan menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan.

    “Terkait dengan 10 lurah perempuan tentunya perempuan dan laki-laki ini sama saja. Punya tanggung jawab yang sama. Makin banyaknya perempuan kita sama-sama mendukung dan mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Kediri MAPAN,” katanya.

    Mbak Wali juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional dan disiplin agar semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat.

    “Pesannya yang sudah dilantik bisa bekerja secara profesional, punya integritas dan disiplin karena ketika kita punya kinerja yang baik insyaallah masyarakat juga akan memberikan kepercayaan yang baik. Ke depan banyak tantangan pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya, maka saya berharap supaya cepat beradaptasi,” ujarnya menegaskan.

    Salah satu lurah perempuan yang dilantik adalah Yuli Rachmawati. Setelah sembilan tahun menjabat Lurah Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, ia kini dimutasi ke Kelurahan Dermo di kecamatan yang sama. Yuli menyatakan siap melanjutkan pengabdian di tempat baru.

    “Tentunya sebagai ASN kita ditempatkan di mana pun siap, untuk mengabdi, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Kota Kediri. Mutasi ini adalah hal yang biasanya, penyegaran organisasi, agar organisasi berjalan dengan baik, melaksanakan program-program dari Mbak Wali,” tutur Yuli.

    Yuli juga menilai pelantikan ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap kesetaraan gender di lingkungan birokrasi.

    “Alhamdulillah berarti ini adalah gender, sudah semakin kita dengan laki-laki ini kan sebelumnya sedikit, dengan adanya bertambahnya lurah perempuan semakin banyak memperhatikan untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPAG) terkait dengan gender,” ungkapnya.

    Ia pun berkomitmen melanjutkan program kerja yang telah berjalan dengan baik di Kelurahan Dermo. “Yang jelas nanti saya akan melaksanakan yang dulunya program dari Pak Lurah Dermo, yang sudah baik akan saya teruskan, yang kurang akan saya perbaiki agar lebih baik,” ujarnya.

    Pelantikan ini merupakan yang ketiga di era pemerintahan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan wakilnya KH Qowimuddin Thoha. Sebelumnya, pelantikan dilakukan terhadap pejabat eselon II dan Penjabat Sekda Kota Kediri, Ferry Djatmiko. [nm/beq]