Category: Beritajatim.com Politik

  • Kemensos Salurkan Santunan dan Modal Usaha bagi Korban Runtuhnya Gedung Al-Khoziny Sidoarjo

    Kemensos Salurkan Santunan dan Modal Usaha bagi Korban Runtuhnya Gedung Al-Khoziny Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir dalam kegiatan tahlil akbar dan secara langsung menyerahkan santunan kepada 17 ahli waris korban musibah runtuhnya musala Pondok Pesantren Al-Khoziny.

    “Alhamdulillah kita bisa doa bersama, tentu kita sampaikan dukungan-dukungan pemerintah dalam hal menghadapi musibah ini. Presiden sangat memberikan atensi dari awal sampai nanti diharapkan tuntas seluruh proses kita menanggulangi musibah ini,” kata Gus Ipul di Aula KH. Hasyim Asy’ari PWNU Jawa Timur, Sabtu (11/10/2025).

    Acara bertajuk Khotmil Quran & Tahlil Akbar Syuhada Santri Al-Khoziny ini turut dihadiri Pengurus PWNU Jatim KH. Abdul Matin Jawahir, Pengasuh Ponpes Al-Khoziny KH. Abdul Salam Mujib, serta para ahli waris korban.

    Hadir di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, Gus Ipul disambut hangat oleh para ahli waris korban musibah. Ia kemudian mengikuti doa bersama dengan khusyuk.

    Gus Ipul secara simbolis menyerahkan santunan kepada 17 ahli waris korban. Bantuan santunan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp15.000.000 untuk masing-masing ahli waris korban meninggal, paket sembako serta paket nutrisi.

    “Yang kita berikan ini yang sudah diasesmen ya, yang sudah diasesmen 17 keluarga mungkin per hari ini. Nanti akan kita susul ya pada berikutnya untuk keluarga-keluarga yang lain,” ujarnya.

    Gus Ipul menegaskan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, hingga Pemerintah Kabupaten mendukung penuh penanganan korban dari awal hingga akhir. “Mulai dari evakuasi, kemudian masa-masa kedaruratan, dan terakhir ini masa rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

    Dukungan pertama yang diberikan adalah perlindungan dan jaminan sosial untuk keluarga yang anggota keluarganya wafat maupun luka berat. Selanjutnya, dukungan rehabilitasi medis maupun sosial juga terus diberikan.

    Selain memberikan santunan, Kementerian Sosial juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan psikososial kepada keluarga korban. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan usaha maupun pelatihan keterampilan sesuai potensi masing-masing keluarga.

    Untuk memastikan ketepatan dukungan, Kemensos telah melakukan asesmen kepada setiap keluarga korban guna mengetahui kebutuhan mereka secara spesifik.

    “Misalnya ada yang ingin buka warung atau toko. Nanti kita asesmen dulu, kita latih dan kita berikan modal usaha,” kata Gus Ipul.

    Upaya ini menjadi bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial agar keluarga korban tidak hanya pulih secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Pendampingan psikososial dilakukan oleh pekerja sosial Kemensos untuk membantu keluarga korban bangkit dari trauma dan kembali berdaya menjalani kehidupan.

    Sebelumnya, Gus Ipul juga menjenguk Syehlendra Haical Aditya dan Syaifur Rosi Abdillah, santri korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang kakinya harus diamputasi.

    Untuk korban yang mengalami disabilitas, Kemensos bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas memberikan pendampingan dan bantuan alat bantu sesuai kebutuhan, seperti kaki atau tangan palsu, kursi roda, dan tongkat.

    “Tapi setelah itu yang penting adalah bagaimana bisa membuat santri-santri kita semangat kembali. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal yang harus kita rancang lebih baik untuk membuat mereka bisa juga meraih prestasi,” kata dia. [tok/ian]

  • PKB Instruksikan Para Legislator untuk Buat Pasar Murah Ringankan Beban Rakyat

    PKB Instruksikan Para Legislator untuk Buat Pasar Murah Ringankan Beban Rakyat

    Malang (beritajatim.com) – Sekretaris Jendral PKB Hassanudin Wahid menggelar pasar murah di Muharto, Kota Malang pada Sabtu, (11/10/2025). Pasar Murah merupakan instruksi langsung dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk meringankan beban rakyat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

    “Ini perintah dari Gus Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, jadi kalau turun ke bawah saat reses atau kunjungan ke Dapil bisa menggelar pasar murah di daerah padat penduduk dan dirasa sangat membutuhkan,” ujar Hassanudin.

    Dalam kegiatan tersebut, gula pasir dijual Rp13 ribu per kilogram, minyak goreng Rp13 ribu per liter, beras SPHP Rp50 ribu per 5 kilogram, dan telur Rp20 ribu per kilogram. Setidaknya ada 5.000 item sembako yang disediakan oleh PKB.

    “Ini bagian dari perintah Ketua Umum agar semua anggota melakukan gerakan yang bisa meringankan beban masyarakat. Pasar murah ini digelar untuk itu, supaya masyarakat mendapatkan sembako,” ujar pria yang akrab disapa Cak Udin itu.

    Cak Udin menyebut usai dari Kota Malang dia akan berpindah ke Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dia mengungkapkan bahwa Pasar Murah akan menjadi agenda seminggu sekali atau minimal satu bulan sekali untuk membantu meringankan beban masyarakat.

    “Ini hal kecil tetapi yang dibutuhkan adalah membangun kepedulian di tengah harga yang belum stabil dengan menghadirkan sembako murah untuk masyarakat. Mereka antusias, berarti ini yang dibutuhkan dan tidak bisa diserahkan ke pemerintah daerah saja. Harus semua pihak, termasuk partai politik sama-sama meringankan,” ujar Cak Udin. (luc/ian)

  • Urban Touring Bersama Scooterist, Mbak Wali Kenalkan Potensi Wisata Kota Kediri

    Urban Touring Bersama Scooterist, Mbak Wali Kenalkan Potensi Wisata Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut serta dalam Urban Touring Scooter bersama pengendara vespa yang hadir dari berbagai kota di Indonesia untuk menghadiri acara Kediri Scooter Festival (KSF) ke-8, Sabtu (11/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus sarana untuk memperkenalkan potensi wisata dan produk unggulan khas Kota Kediri.

    Perjalanan dimulai dari Rumah Dinas Wali Kota Kediri, melewati Jalan Dhoho, kemudian berhenti di sentra oleh-oleh Khas Kota Kediri di Jalan Yos Sudarso. Di lokasi ini, Wali Kota Kediri bersama rombongan melihat secara langsung proses pembuatan tahu kuning atau tahu takwa, yang dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Kota Kediri. Selain itu, juga turut mengenalkan berbagai produk khas Kota Kediri seperti stik tahu, getuk pisang dan produk lainnya.

    Usai berkunjung ke sentra oleh-oleh, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Goa Selomangleng. Di tempat wisata sejarah ini, para peserta touring diajak mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan wisata Kota Kediri.

    Rombongan Scooterist ini kemudian berlanjut mengunjungi Soto Bok Ijo untuk menikmati kuliner legendaris khas Kota Kediri, serta singgah di Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul, untuk memperkenalkan wastra unggulan Kota Kediri, sekaligus mengenalkan keunikan pembuatan kain tenun yang masih manual dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).

    Akhirnya rombongan tiba di GOR Jayabaya Kota Kediri, yang menjadi venue utama Kediri Scooter Festival 2025. Di sini rombongan melihat berbagai kegiatan yang menjadi rangkaian acara di KSF ke-8 ini, seperti Scooter Contest, Scooter Dyno Test, UMKM Mapan, serta Scooter Funcross.

    Melalui kegiatan touring ini, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan apresiasinya kepada seluruh scooterist dari berbagai daerah yang turut memeriahkan kegiatan tersebut.

    “Saya melihat kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Kota Kediri. Ini sejalan dengan visi misi Kota Kediri yakni D’Cito – Kediri City Tourism. Pagi tadi saya bersama scooterist sudah berkeliling ke beberapa tempat yang menjadi potensi Kota Kediri. Mulai dari produksi tahu, tenun ikat, wisata Goa Selomangleng, hingga kuliner Soto Bok Ijo. Harapannya, teman-teman komunitas Vespa yang datang tidak bosan dan ingin kembali berkunjung ke Kota Kediri,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali berharap agar kegiatan semacam ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dengan jangkauan yang semakin luas. “Kalau kegiatan KSF ke-8 adalah acara nasional, tahun berikutnya, harapannya bisa menjadi acara skala internasional. Walaupun acara ini skalanya masih nasional, tapi scooterist yang hadir ada juga yang dari Thailand, Malaysia dan negara lainnya,” imbuhnya.

    Di akhir sambutannya, orang nomor satu di Kota Kediri ini juga kagum melihat kreativitas para scooterist dalam memodifikasi Motor Vespanya. Karena umumnya, motor vespa dapat ditumpangi oleh 2 orang saja. Namun buah dari kreativitas para pecinta Vespa, kendaraan tersebut bisa dinaiki lebih dari tiga orang. Harapannya kreativitas ini bisa terus dikembangkan.

    “Saya juga berpesan kepada semua yang hadir untuk tetap menjaga kesehatan, keselamatan, serta jangan bosan datang ke Kota Kediri untuk menikmati kuliner dan keunikan kotanya,” tegas Mbak Wali.

    Turut mendampingi Kasdim 0809 Kediri Mayor Inf Yuliadi Purnomo, Kepala Disbudparpora Bambang Priambodo, para scooterist, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai melakukan pendataan dan penilaian terhadap kelayakan bangunan pondok pesantren di wilayahnya.

    Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri sekaligus mencegah terulangnya tragedi ambruknya bangunan pesantren seperti yang terjadi di Sidoarjo.

    Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Ja’far, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat dan Polda Jawa Timur agar daerah melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik pesantren.

    “Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa dengan tragedi ambruknya mushalla di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, tidak terjadi di Bangkalan,” ujar Fauzan, Sabtu (11/10/2025).

    Fauzan menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah menugaskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

    “Langkah awalnya adalah mendata seluruh pondok pesantren. Dari situ akan terlihat mana yang sudah lengkap administrasinya dan mana yang belum,” imbuhnya.

    Selain kelengkapan administrasi, pemerintah daerah juga akan memastikan kelayakan teknis bangunan pesantren. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi struktur, standar keamanan, serta ketahanan bangunan untuk menjamin keselamatan santri dan tenaga pengajar.

    “Bangunan yang sudah berdiri juga akan kami kaji. Apakah secara teknis masih memenuhi syarat atau perlu perbaikan. Jika diperlukan, Pemkab akan melakukan pendampingan,” jelas Fauzan.

    Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan, M Hasan Faisol, menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan.

    “Kami akan sowan kepada Ketua MUI dan PCNU Bangkalan untuk meminta arahan agar kami bisa berkomunikasi langsung dengan para pengasuh pesantren,” katanya. [sar/ian]

  • Perkuat Pengawasan Keuangan Desa, Inspektorat Bangkalan Luncurkan Aplikasi KLIK AKU

    Perkuat Pengawasan Keuangan Desa, Inspektorat Bangkalan Luncurkan Aplikasi KLIK AKU

    Bangkalan (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Bangkalan terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Melalui inovasi terbaru bertajuk “KLIK AKU” (Klinik Konsultasi Akuntabilitas).

    Lembaga pengawas internal pemerintah ini menghadirkan ruang konsultasi digital bagi aparat desa untuk memastikan setiap penggunaan dana desa berjalan transparan dan sesuai aturan.

    Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan atau kesalahan administrasi yang kerap terjadi di tingkat desa.

    Dengan aplikasi ini, kepala desa dan perangkatnya dapat langsung berkonsultasi dengan auditor Inspektorat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

    Plt. Inspektur Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid, menegaskan bahwa KLIK AKU bukan hanya layanan konsultasi biasa, melainkan instrumen pengawasan yang efektif untuk meminimalkan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

    “Kami ingin setiap desa di Bangkalan bisa dikelola secara akuntabel dan transparan. Melalui KLIK AKU, aparat desa bisa berkonsultasi langsung sebelum melangkah, agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada temuan atau pelanggaran hukum,” tegas Hafid, Sabtu (11/10/2025).

    Ia menambahkan, sistem konsultasi digital ini sekaligus memperkuat fungsi pengawasan preventif yang selama ini dijalankan Inspektorat. Dengan cara ini, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi penyimpangan, tetapi juga sebelum masalah muncul.

    “Kami tidak ingin desa takut diawasi, justru pengawasan ini bersifat pendampingan agar tata kelola desa semakin baik. Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan setiap rupiah dana publik dipertanggungjawabkan dengan benar,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Bangkalan, Taufiqurrohman, menilai aplikasi KLIK AKU merupakan bagian dari transformasi pengawasan berbasis digital. Melalui inovasi ini, mekanisme kontrol dan konsultasi dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi.

    “Setiap konsultasi akan terekam secara sistematis, sehingga menjadi bukti proses pembinaan dan pengawasan. Ini penting agar setiap keputusan memiliki dasar hukum dan prosedural yang kuat,” jelasnya.

    Dengan KLIK AKU, Inspektorat Bangkalan berharap ke depan tidak ada lagi desa yang tersandung kasus penyimpangan keuangan. Inovasi ini diharapkan memperkuat budaya akuntabilitas dan membangun pengawasan yang partisipatif, preventif, dan berintegritas di seluruh desa se-Kabupaten Bangkalan. [sar/ian]

  • Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Rencana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memicu pemangkasan Belanja Modal Sidoarjo untuk tahun 2026 mendapat kritik keras dari legislatif.

    Ketua Fraksi Gerindra yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H Achmad Muzayin Syafrial, mendesak Pemerintah Kabupaten mengambil langkah ekstrem namun logis yakni pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50%.

    H. Achmad Muzayin menilai, opsi ini adalah bentuk tanggung jawab fiskal demi menambal defisit anggaran pembangunan yang secara langsung mengancam kebutuhan dasar warga Sidoarjo.

    Kritik ini bermula dari penurunan rasio pendapatan pajak daerah tahun 2026 jika dibandingkan dengan rasio pendapatan pajak tahun 2025. Disisi lain belanja Modal pada tahun anggaran 2026 dialokasikan “anjlok tajam” dari Rp 790 miliar tahun 2025 ini, menjadi hanya Rp 582 miliar di tahun 2026.

    “Pemangkasan ini menghilangkan sekitar Rp 208 miliar dana pembangunan. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk proyek krusial seperti perbaikan jalan dan irigasi. Apalagi kita di daerah harus support pemerintah pusat yang lagi menggalakkan agenda ketahanan pangan. Keputusan memangkas belanja modal justru melawan semangat Permendagri yang menuntut efektivitas pelayanan publik. Jika PAD gagal digali optimal, jangan rakyat yang dikorbankan,” papar Muzayin.

    Muzayin juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 sebagai justifikasi perlunya langkah korektif.

    “LHP BPK sudah membuktikan bahwa masalah kita bukan hanya kurang uang, tapi juga manajemen yang buruk. Ada temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek infrastruktur. Artinya, pemotongan TPP adalah langkah etis karena kinerja birokrasi dipertanyakan,” tegasnya.

    Pemotongan TPP 50% sebagai Bukti Solidaritas ASN Sidoarjo terhadap Fiskal daerah yang lagi genting, Muzayin menegaskan bahwa TPP ASN harus menjadi solusi darurat.

    “TPP adalah insentif kinerja. Ketika Belanja Modal rakyat dipangkas, maka TPP harus dievaluasi. Kami mendesak pemotongan TPP 50% untuk sementara waktu. Dana ini harus segera dialihkan untuk menyelamatkan proyek-proyek irigasi dan jalan yang terancam mandek,” urainya menambahkan.

    Menurutnya, pilihan ini akan menunjukkan solidaritas fiskal dari aparatur sipil negara dan membuktikan bahwa pemerintah memprioritaskan fungsi pelayanan publik di atas kenyamanan birokrasi. (isa/ian)

  • Gus Ipul Jenguk Santri Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Pastikan Dukungan Penuh dari Pemerintah

    Gus Ipul Jenguk Santri Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Pastikan Dukungan Penuh dari Pemerintah

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjenguk Syaifur Rosi Abdillah, santri korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran, di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

    Rosi kini menjalani masa pemulihan setelah salah satu kakinya harus diamputasi akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Gus Ipul tiba di kediaman Rosi. Ia duduk di samping tempat tidur Rosi, berbicara hangat dengan sang santri dan keluarganya.

    Dalam kunjungan itu, Mensos memastikan seluruh kebutuhan Rosi dipenuhi mulai dari layanan kesehatan, pendampingan sosial, hingga jaminan pendidikan agar masa depannya tetap terjaga.

    “Alhamdulillah, kondisi adik kita Rosi terus membaik. Semangatnya luar biasa. Ia adalah contoh keteguhan hati anak muda yang tidak menyerah pada keadaan,” ujar Gus Ipul.

    Mensos menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur pemerintah harus bekerja bersama menangani dampak musibah ini dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

    “Presiden berpesan agar semua bergerak bersama. Ada Kemensos, Kemenko PMK, BNPB, Basarnas, Pemerintah Daerah, hingga Komisi Nasional Disabilitas. Semua hadir untuk memastikan korban tidak sendirian,” kata dia.

    Kemensos berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan dukungan perlindungan sosial, termasuk bantuan sekolah, kebutuhan pokok, dan jaminan kesehatan. Setelah fase darurat, Kemensos juga menyiapkan rehabilitasi sosial agar Rosi dan keluarganya dapat beradaptasi dengan kehidupan baru.

    “Yang paling penting adalah semangat anaknya tetap hidup, dan keluarga siap menerima serta mendukung. Rehabilitasi sosial tidak hanya fisik, tapi juga hati dan lingkungan,” kata Gus Ipul.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Jonna Aman Damanik, menegaskan bahwa kedisabilitasan bukanlah akhir perjalanan hidup. Ia memastikan negara hadir untuk menjamin masa depan korban tetap terbuka lebar.

    “Kami memastikan proses rehabilitasi dan intervensi medis tidak membuat masa depan anak-anak terhambat, justru harus menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Jonna juga menegaskan bahwa korban akan mendapatkan bantuan kaki palsu fungsional, yang tidak sekadar alat bantu, tetapi benar-benar mampu mengembalikan mobilitas dan kepercayaan diri.

    “Kalau dik Rosi kehilangan kaki kiri, maka tugas kami adalah memastikan alat bantu yang tepat untuk mengurangi hambatan itu. Setelahnya, akan ada pelatihan adaptasi tubuh dan mobilitas agar ia bisa kembali beraktivitas dengan percaya diri,” jelasnya.

    Pembuatan kaki palsu akan berlangsung sekitar tiga bulan dengan pendampingan penuh dari Sentra Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

    Bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny roboh pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.00 WIB, ketika para santri tengah menunaikan salat Ashar. Dugaan sementara, beban lantai empat yang baru dicor menyebabkan struktur pondasi tidak kuat menahan tekanan sehingga ambruk hingga lantai dasar. [tok/ian]

  • Pedagang Ayam Direlokasi ke Dalam Pasar Induk Bondowoso, Jalan Veteran Jadi Lebih Tertib

    Pedagang Ayam Direlokasi ke Dalam Pasar Induk Bondowoso, Jalan Veteran Jadi Lebih Tertib

    Bondowoso (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Bondowoso bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub) melaksanakan kegiatan relokasi pedagang ayam dari Jalan Veteran ke dalam Pasar Induk Bondowoso, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan berlangsung sejak pukul 06.45 hingga 08.30 WIB dengan melibatkan sejumlah personel gabungan dari tiga instansi. Turut hadir Asisten II Sekretariat Daerah Bondowoso Abdurrahman, Kasatpol PP dan Damkar Bondowoso Slamet Yantoko, serta Kepala UPT Pasar Induk Didik Muriyanto.

    Kepala Satpol PP dan Damkar Bondowoso, Slamet Yantoko, menjelaskan bahwa relokasi dilakukan sebagai langkah penataan kawasan kota agar lebih tertib, bersih, dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar Jalan Veteran.

    “Selama ini pedagang ayam menempati bahu jalan, sehingga selain menimbulkan kemacetan juga kurang tertib secara tata ruang. Karena itu, kami arahkan untuk menempati area dalam Pasar Induk agar lebih aman, nyaman, dan sesuai peruntukan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, proses relokasi dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Sebelum pelaksanaan, pihaknya berdiskusi dengan koordinator pedagang ayam untuk memastikan kegiatan berjalan tanpa gesekan.

    “Kami mengedepankan pendekatan humanis. Semua pihak diajak bicara baik-baik, dan alhamdulillah para pedagang bisa menerima dengan lapang dada setelah dijelaskan tujuan relokasi ini,” tambah Slamet.

    Sementara itu, Kepala UPT Pasar Induk Bondowoso Didik Muriyanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lokasi khusus di dalam pasar untuk menampung seluruh pedagang ayam yang direlokasi.

    “Area khusus ini sudah kami sediakan agar kegiatan jual beli tetap berjalan normal namun lebih tertata, higienis, dan sesuai standar pengelolaan pasar,” jelas Didik.

    Selama kegiatan berlangsung, situasi lapangan terpantau aman, tertib, dan kondusif. Seluruh pedagang ayam telah menempati area baru yang disediakan, sementara arus lalu lintas di Jalan Veteran kini kembali lancar.

    Kegiatan relokasi ini merupakan bagian dari program penataan kawasan perdagangan dan ketertiban umum yang terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait. [awi/beq]

  • Wamensos Agus Jabo Ziarah ke Makam Aktivis Buruh Marsinah di Nganjuk

    Wamensos Agus Jabo Ziarah ke Makam Aktivis Buruh Marsinah di Nganjuk

    Nganjuk (beritajatim.com)  –  Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono berziarah ke makam aktivis buruh Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial (Kemensos) menindaklanjuti usulan masyarakat agar Marsinah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

    Dalam kesempatan itu, Agus Jabo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui langkah tersebut dan memerintahkan Kemensos untuk segera memproses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi almarhumah Marsinah.

    “Presiden sudah menyetujui dan memerintahkan Kemensos untuk segera memproses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Mbak Marsinah. Beliau memiliki jasa besar dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan membuka ruang demokrasi di Indonesia,” ujar Agus Jabo, Sabtu (11/10/2025).

    Agus menilai perjuangan Marsinah menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia. “Dengan hadirnya Mbak Marsinah, kaum buruh bisa berorganisasi dan mengekspresikan pendapat secara bebas. Ini merupakan warisan perjuangan yang harus kita hormati,” tambahnya.

    Dalam ziarah tersebut, Agus Jabo didampingi oleh Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro. Ziarah dilakukan usai seminar bertajuk “Marsinah: Perjuangan, Kemanusiaan, dan Pengakuan Negara” di Front One Ratu Hotel, Nganjuk, yang digelar oleh Kemensos bekerja sama dengan Pemkab Nganjuk. Seminar tersebut sekaligus menjadi bagian dari uji publik sebagai salah satu tahapan pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

    Agus menjelaskan, proses pengusulan Marsinah telah dimulai dari tingkat daerah. “Setelah Pak Presiden menyampaikan hal tersebut dalam peringatan May Day di Monas, Kemensos langsung berkoordinasi dengan Pemkab Nganjuk dan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mempersiapkan seluruh syarat administratif pengusulan. Karena ujungnya nanti keputusan ada di tangan Presiden,” jelas Agus Jabo.

    Ia menambahkan bahwa tahapan pengusulan gelar pahlawan harus melalui proses panjang, dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke Kementerian Sosial. “Prosesnya harus dimulai dari bawah, dari kabupaten dan provinsi, lalu baru diusulkan ke Kemensos untuk dibawa ke Dewan Gelar di Istana,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Agus menyebut Kemensos akan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang terdiri dari akademisi, sejarawan, dan pakar untuk melakukan asesmen mendalam terhadap pengusulan Marsinah. “Kemensos siap mengawal sesuai dengan perintah Presiden sampai Mbak Marsinah benar-benar ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Agus juga mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Marsinah yang dikenal sebagai aktivis buruh pemberani di masa Orde Baru. “Saya secara pribadi sejak mahasiswa sudah mengidolakan Mbak Marsinah. Beliau seorang buruh yang berani memperjuangkan hak-hak kesejahteraan di tengah situasi politik yang sangat ketat saat itu,” ungkapnya.

    “Dulu berkumpul saja tidak bisa, tapi Mbak Marsinah tetap bangkit dan menuntut hak-hak buruh. Beliau gugur sebagai martir perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan demokrasi dan keadilan,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Marsinah lahir di Nganjuk pada 10 April 1969. Ia merupakan buruh di PT Catur Putra Surya (CPS), sebuah pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak buruh. Marsinah aktif di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan dikenal karena keberaniannya menentang ketidakadilan di tempat kerja.

    Pada 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan meninggal dunia di hutan wilayah Kecamatan Wilangan, Nganjuk, setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Kasus kematiannya menjadi simbol perjuangan buruh dan demokrasi di Indonesia. Kini, setelah lebih dari tiga dekade, perjuangannya kembali diangkat ke permukaan dengan dukungan langsung dari Presiden Prabowo untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. (tok/ted)

  • Razia Serentak di Lapas Mojokerto, Petugas Amankan Barang Terlarang dari Kamar Hunian

    Razia Serentak di Lapas Mojokerto, Petugas Amankan Barang Terlarang dari Kamar Hunian

    Mojokerto (beritajatim.com) — Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto menggelar razia kamar hunian secara serentak pada, Sabtu (11/10/2025) dini hari.

    Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya handphone maupun narkoba, namun petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang yang tidak semestinya berada di dalam kamar hunian warga binaan.

    Barang-barang hasil sitaan antara lain tujuh senjata tajam buatan, enam sendok stainless, sembilan kartu remi, dan tiga silet cukur. Semua barang tersebut langsung diamankan untuk didata dan akan dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    Kegiatan yang berlangsung pukul 00.00 hingga 01.30 WIB itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan memimpin langsung apel kesiapan di halaman depan sebelum razia dimulai.

    Kegiatan ini juga melibatkan unsur Polri dan TNI sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Razia digelar untuk memperketat pengawasan dan menjaga keamanan di seluruh Lapas dan Rutan se-Indonesia.

    “Razia ini adalah bukti komitmen kami untuk memastikan Lapas Kelas Mojokerto tetap bersih dari barang-barang terlarang serta dalam kondisi aman dan tertib,” ungkapnya, Sabtu (11/10/2025).

    Petugas menyisir seluruh blok hunian secara menyeluruh, memeriksa lemari, tempat tidur, hingga sudut-sudut kamar warga binaan. Pemeriksaan dilakukan dengan ketat namun tetap mengedepankan prinsip keamanan dan ketertiban. Selama kegiatan berlangsung, situasi di dalam lapas tetap aman, tertib, dan kondusif tanpa ada perlawanan dari warga binaan.

    “Tidak ditemukan handphone maupun narkoba, namun ditemukan barang terlarang yang tidak semestinya berada di dalam kamar hunian warga binaan. Diantaranya, tujuh senjata tajam buatan, enam sendok stainless, sembilan kartu remi, dan tiga silet cukur. Hasil ini menunjukkan pengawasan dan pembinaan di Lapas Kelas IIB Mojokerto berjalan efektif dan terkendali,” katanya.

    Sebelumnya, pada Jumat (10/10/2025), Lapas Kelas IIB Mojokerto juga melaksanakan razia serupa bersama Polres Mojokerto Kota. Dari kegiatan tersebut, petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba, namun berhasil menyita senjata tajam rakitan, fermentasi nanas, dan kartu remi dari sejumlah kamar hunian. Rudi menegaskan, razia akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

    “Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Kami berkomitmen mendukung kebijakan Ditjenpas dalam memberantas Halinar (handphone, pungutan liar, dan narkoba). Tujuannya agar seluruh lapas dan rutan di Indonesia tetap aman, tertib, dan bebas dari gangguan,” pungkasnya. [tin/ted]