Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kisruh Mutasi Jabatan, Wawali Blitar Bakal Laporkan Wali Kota ke Kemendagri

    Kisruh Mutasi Jabatan, Wawali Blitar Bakal Laporkan Wali Kota ke Kemendagri

    Blitar (beritajatim.com) – Ketidakhadiran Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba dalam acara mutasi jabatan yang dilakukan di Balai Kota Kusuma Wicitra ternyata menyimpan cerita perpecahan. Elim Tyu Samba sengaja tak menghadiri acara itu karena merasa tak dilibatkan dan diajak berbicara oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

    Orang nomor dua di Bumi Bung Karno itu pun mengaku sengaja tak hadir dalam acara mutasi jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar. Hal itu dilakukan Elim karena dirinya tidak diajak bicara dan tak tahu proses mutasi jabatan sejak awal.

    “Saya memang tidak hadir di pelantikan karena tidak tahu prosesnya. Saya tidak bisa ikut dong pelantikan nya karena saya tidak bisa memastikan mutasi itu sudah sesuai undang-undang atau belum karena saya sejak awal tidak diajak untuk koordinasi,” ujar Elim saat dikonfirmasi pada Senin (13/10/2025).

    Elim pun berencana mengambil langkah tegas terkait mutasi 123 jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Langkah tersebut ialah pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ya, Elim Tyu Samba berencana melaporkan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin ke Kemendagri terkait langkah mutasi jabatan ini. Elim pun mengaku tak sungkan dan tidak ragu atas tindakan yang akan diambilnya ini.

    “Mungkin ini missed (kegagalan) dalam menjalankan pemerintahan, karena saya ini diapa-apakan kan wakil wali kota, saya ada tugas pokok tersendiri termasuk kepegawaian, ada fungsi pengawasan juga, kog saya tidak diajak komunikasi sama sekali,” tegasnya.

    Bagi Elim ini sudah keterlaluan. Pasalnya sebagai orang nomor dua di Kota Blitar ia tidak libatkan sama sekali dalam pembicaraan mutasi jabatan. Ketersinggungan Elim ini pun akan ditindaklanjutinya dengan mengirimkan laporan ke Kementerian Dalam Negeri.

    “Saya pikir ini sudah waktunya saya melaporkan mis(kegagalan) ini, mungkin ada tindak lanjut dari saya akan menyurati Kemendagri,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun angkat bicara perihal ketidak hadiran wakilnya, Elim Tyu Samba. Menurut Syauqul Muhibbin, dirinya telah mengundang semua pihak termasuk Elim Tyu Samba.

    “Semuanya tadi sudah diundang kami juga sudah sebutkan ya yang terhormat yang terhormat, Wakil Wali Kota Blitar, Pak Sekda dan sebagainya. Kadang-kadang acara ini dihadiri oleh banyak pejabat tapi tak jarang ada yang absen, saya juga tidak mengetahui ya pejabat-pejabat yang tidak hadir,” ucap Syauqul Muhibbin, usai pelantikan mutasi jabatan pada Senin (13/10/2025).

    Ketidakhadiran Elim Tyu Samba ini pun menimbulkan banyak persepsi. Salah satu persepsi yang cukup kritis adalah adanya ketidak samaan pendapat dalam proses mutasi jabatan ini.

    Namun persepsi itu disangkal oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menduga ketidak hadiran sang wakil lantaran ada kesibukan tersendiri.

    “Tapi secara formal kami selalu setiap acara kami mengundang semua. Bahkan kalau paripurna kan semua pejabat juga hadir tapi ada pula yang tidak. Saya kira mungkin punya kesibukan masing-masing,” bebernya. [owi/beq]

  • Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

    Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

    Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan tersebut di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10/2025).

    “Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif mengajukan perubahan Perda ini. Langkah ini merupakan upaya strategis dan visioner untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan bencana di daerah,” kata Cahyo.

    Dia menyebut, perubahan Raperda ini bukan hanya penyesuaian administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga. Fraksi Gerindra menilai bahwa rakyat harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.

    “Setiap kebijakan harus berangkat dari pandangan bahwa keselamatan manusia adalah hak asasi tertinggi yang wajib dijamin oleh negara. Raperda ini harus memastikan perlindungan rakyat sebagai mandat konstitusi,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menjelaskan, secara yuridis Raperda ini telah menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, lanjut dia, sinkronisasi antaraturan tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    “Kami mengingatkan agar sinkronisasi vertikal dan horizontal dilakukan secara cermat, supaya tidak ada duplikasi norma dan kewenangan antara provinsi, kabupaten/kota, maupun desa,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Secara sosiologis, dia menyebut revisi peraturan ini sangat relevan mengingat Jawa Timur merupakan daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Dari tujuh gunung api aktif, potensi tsunami di pesisir selatan, hingga ancaman kekeringan dan tanah longsor, seluruhnya menuntut kesiapan sistem tanggap bencana yang kuat.

    “Namun di balik risiko tersebut, kita juga memiliki kekuatan sosial dan kearifan lokal yang selama ini terbukti efektif dalam mitigasi bencana. Maka kebijakan baru harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi pentahelix benar-benar hidup di lapangan,” tegas politisi muda ini.

    Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyebutkan beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Seperti perlindungan terhadap kelompok rentan, pembentukan forum relawan kebencanaan, serta penguatan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Kami mengapresiasi adanya ketentuan baru yang memberi perhatian pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Tapi kami ingin memastikan bahwa perlindungan itu benar-benar operasional, bukan hanya formalitas di atas kertas,” jelas Cahyo.

    Selain itu, dia menyebut pentingnya keberlanjutan anggaran kebencanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Fraksi Gerindra juga mengusulkan adanya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Raperda.

    “Kebijakan penanggulangan bencana tidak boleh berhenti di dokumen administratif. Harus ada pengawasan dan evaluasi kinerja secara periodik agar implementasinya benar-benar melindungi masyarakat,” pungkas Cahyo Harjo Prakoso.[asg/kun]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter dan ketahanan moral generasi muda di tengah derasnya arus informasi serta kemajuan teknologi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Wisuda Sekolah Orang Tua Anak Remaja (STAR) di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (13/10/2025).

    Menurut Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, program STAR merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Mojokerto untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama pencegahan kenakalan remaja.
    “Sekolah Orang Tua Anak Remaja ini lahir dari kegelisahan saya melihat kondisi Kota Mojokerto yang meskipun bukan kota metropolis,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan degradasi moral telah memberi dampak signifikan terhadap perilaku remaja. Melalui program STAR, para orang tua diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman.

    “Kami ingin membangun benteng pertama di keluarga agar remaja Kota Mojokerto tidak terjerumus pada kenakalan remaja, narkoba, maupun seks bebas. Remaja Kota Mojokerto adalah seperempat dari total penduduk, di tangan merekalah kita menaruh harapan untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan di masa depan,” imbuhnya.

    Program STAR tidak hanya melibatkan para orang tua, tetapi juga menggandeng berbagai pihak lintas sektor seperti BNN, Kemenag, psikolog, dan organisasi masyarakat. Program ini akan dijalankan secara masif di 18 kelurahan dengan dukungan lintas perangkat daerah karena membangun generasi tangguh membutuhkan kerja kolaboratif.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal tumbuh kembang anak-anak agar menjadi generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Sekecil apa pun kontribusi yang bisa kita berikan hari ini, akan sangat berarti untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi saat ini,” pungkas Ning Ita.

    Program STAR menjadi upaya strategis Pemkot Mojokerto dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menyiapkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk menghadapi tantangan masa depan. [tin/beq]

  • Dana Transfer Pusat Terpangkas Rp228 Miliar, Pemkab Madiun Siapkan Efisiensi Anggaran 2026

    Dana Transfer Pusat Terpangkas Rp228 Miliar, Pemkab Madiun Siapkan Efisiensi Anggaran 2026

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersiap melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun anggaran 2026 menyusul adanya pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp228 miliar.

    Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus momentum bagi daerah untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, Pemkab akan memfokuskan anggaran pada program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Tahun 2026 kita dihadapkan pada tantangan efisiensi. Kuncinya adalah kolaborasi dengan provinsi supaya anggaran tidak menumpuk di satu sektor. Pemerataan dan skala prioritas harus dijalankan,” ujar Bupati Hari usai upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Lapangan Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Senin (13/10/2025).

    Bupati menegaskan, berkurangnya dana transfer bukan alasan untuk memperlambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini menjadi dorongan agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran.
    “Kita harus lebih cerdas dalam perencanaan. Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, tapi memastikan program tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

    Beberapa program strategis seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan gratis, serta program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap menjadi prioritas utama Pemkab Madiun. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pengembangan desa.

    Hari menyebut, kebijakan pemangkasan dana dari pusat memang berdampak pada berbagai sektor. Namun, Pemkab Madiun memilih untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar pembangunan tetap berjalan merata.
    “Yang penting, kita mampu menata ulang prioritas dan tidak kehilangan arah pembangunan. Kalau pengelolaannya tepat, hasilnya tetap bisa dirasakan masyarakat,” terang Bupati yang akrab disapa Mas Hari itu.

    Dengan strategi efisiensi dan sinergi bersama pemerintah provinsi, Pemkab Madiun optimistis mampu menjaga ketahanan fiskal dan memastikan program pembangunan tetap berlanjut pada tahun 2026 mendatang. [rbr/beq]

  • Pemda Protes TKD Dipangkas, Banggar DPR: Pemerintah Harus Buka Dialog dan Bijak Menanggapi

    Pemda Protes TKD Dipangkas, Banggar DPR: Pemerintah Harus Buka Dialog dan Bijak Menanggapi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi munculnya protes dari sejumlah pemerintah daerah atas berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Dia menilai keluhan tersebut wajar dan harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah pusat melalui dialog terbuka.

    “Situasi ini memicu aspirasi dari pemda agar alokasi TKD tidak dipotong. Tentu saja aspirasi seperti ini wajar dan seirama dengan semangat Kemendagri serta Kemenkeu untuk menanggapinya secara bijak dan dialogis,” ujar Said di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Said menjelaskan, alokasi TKD dalam APBN 2026 memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dari Rp919,9 triliun pada 2025, turun menjadi Rp848,5 triliun karena efisiensi anggaran.

    “Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan TKD sebesar Rp649,9 triliun, lalu Banggar DPR menambahkannya menjadi Rp692,9 triliun setelah pembahasan. Jadi, memang ada koreksi positif sebesar Rp43 triliun dari usulan awal,” kata dia.

    Dia menilai pengurangan alokasi TKD perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di daerah. Said mengingatkan, penurunan anggaran tidak seharusnya diartikan sebagai pemangkasan otonomi daerah.

    “Tidak perlu saling menyalahkan, karena itu justru kontraproduktif. Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama menjaga transparansi serta memperkuat koordinasi,” tegas dia.

    Menurut Said, dalam sistem negara kesatuan, otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dengan semangat pemberdayaan. Dia menyebut filosofi otonomi daerah di Indonesia berbeda dengan negara federal yang memberikan kewenangan dari bawah ke atas.

    “Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat membentuk daerah dan memberikan kewenangan secara proporsional. Semangatnya adalah memberdayakan daerah dalam kerangka pemerintahan yang demokratis,” jelas dia.

    Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam menyusun TKD tidak bersifat mutlak. Pemerintah tetap terikat oleh aturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

    “Kewenangan pemerintah pusat dalam menyusun TKD tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat terikat dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU HKPD,” ujar dia.

    Said menjelaskan, mekanisme pengelolaan keuangan pusat dan daerah saat ini bersifat asimetris, menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Artinya, setiap daerah memiliki kapasitas fiskal berbeda yang diatur berdasarkan faktor sosial, budaya, dan kesejarahan.

    “Karena sifat otonomi kita asimetris, maka pembagian kewenangan dan dana juga tidak bisa seragam. Ada daerah seperti Yogyakarta, Aceh, atau Papua yang punya kekhususan tersendiri,” kata politisi asli Sumenep ini.

    Lebih lanjut, Said mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pengurangan TKD, tetapi juga memperkuat efisiensi penggunaan dana di daerah. Dia menyebut pemerintah daerah kerap mengeluhkan lambatnya pencairan dana pusat dan proses birokrasi yang rumit.

    “Banyak daerah yang menyimpan dana di bank bukan karena tidak mau menyerap, tapi karena pencairan dan koordinasi dari pusat sering terlambat. Ini perlu diselesaikan dengan komunikasi yang lebih intensif,” ucap dia.

    Sebagai jalan keluar, Said mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama membahas formula pembagian dana yang lebih adil dan efisien. Dia menilai semua pihak harus berpegang pada ketentuan UU HKPD agar tidak saling menyalahkan.

    “Kedua pihak harus duduk satu meja dan mengikuti ketentuan UU HKPD. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahpahaman antara pusat dan daerah,” tegas dia.

    Said juga menambahkan, pemerintah dapat memperbesar porsi dana insentif fiskal, dana bagi hasil, maupun membuka peluang pinjaman daerah berbasis kinerja untuk menutup selisih TKD. “Pemerintah bisa memperkuat mekanisme fiskal daerah tanpa harus membebani APBN, misalnya melalui kemitraan dengan sektor swasta atau skema pinjaman daerah yang terukur,” ujar dia.

    Dia berharap keputusan terkait TKD tidak menghambat kinerja pembangunan daerah. Menurutnya, semangat utama hubungan keuangan pusat dan daerah adalah menciptakan keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Yang terpenting bukan hanya besarannya, tapi bagaimana dana itu digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas dia. [asg/beq]

  • Wali Kota Blitar Mutasi 123 Pejabat Tanpa Dihadiri Wawali, Sinyal Keretakan?

    Wali Kota Blitar Mutasi 123 Pejabat Tanpa Dihadiri Wawali, Sinyal Keretakan?

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin melakukan mutasi besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Bumi Bung Karno tersebut memutasi 123 orang pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

    Dalam mutasi ini, Wali Kota Blitar didampingi oleh Wakil DPRD Kota Blitar serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar. Namun tak tampak wajah Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba.

    Ketidakhadiran Elim Tyu Samba ini pun menimbulkan banyak spekulasi. Bagaimana mungkin dalam proses penataan personil Pemkot Blitar yang strategis ini, Elim Tyu Samba justru tak hadir dan menghilang?

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun angkat bicara perihal ketidak hadiran wakilnya, Elim Tyu Samba. Menurut Syauqul Muhibbin, dirinya telah mengundang semua pihak termasuk Elim Tyu Samba.

    “Semuanya tadi sudah diundang kami juga sudah sebutkan ya yang terhormat, yang terhormat, Wakil Wali Kota Blitar, Pak Sekda dan sebagainya. Kadang-kadang acara ini dihadiri oleh banyak pejabat tapi tak jarang ada yang absen, saya juga tidak mengetahui ya pejabat-pejabat yang tidak hadir,” ucap Syauqul Muhibbin, usai pelantikan mutasi jabatan pada Senin (13/10/2025).

    Ketidakhadiran Elim Tyu Samba ini pun menimbulkan banyak persepsi. Salah satu persepsi yang cukup kritis adalah adanya ketidak samaan pendapat dalam proses mutasi jabatan ini.

    Namun persepsi itu disangkal oleh Syauqul Muhibbin. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menduga ketidak hadiran sang wakil lantaran ada kesibukan tersendiri.

    “Tapi secara formal kami selalu setiap acara kami mengundang semua. Bahkan kalau paripurna kan semua pejabat juga hadir tapi ada pula yang tidak. Saya kira mungkin punya kesibukan masing-masing,” bebernya.

    Wali Kota Blitar itu pun nampaknya tak mau ambil pusing soal ketidakhadiran sang wakil Elim Tyu Samba dalam acara mutasi jabatan. Mas Ibin menegaskan bahwa meski sang wakil tidak hadir namun prosesi mutasi jabatan tetap berlangsung lancar. [owi/beq]

  • Wali Kota Kediri Pimpin Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim

    Wali Kota Kediri Pimpin Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (13/10/2025). Peringatan tahun ini mengusung tema “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh” yang mencerminkan semangat kebersamaan dan ketangguhan masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi tantangan pembangunan.

    Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat dengan dihadiri jajaran Pemerintah Kota Kediri, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Momentum peringatan ini menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang Provinsi Jawa Timur sekaligus pengingat akan pentingnya kolaborasi untuk terus membangun daerah.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan bahwa Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur merupakan momen penting untuk mengenang perjuangan para pendiri provinsi serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Ke depan, harapannya kita bisa terus bergotong royong, bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Mbak Wali.

    Wali Kota termuda tersebut juga menambahkan bahwa dalam sambutan Gubernur Jawa Timur disebutkan bahwa provinsi ini terus mencatatkan capaian positif di berbagai sektor, mulai ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh masyarakat dan kepala daerah di Jawa Timur, termasuk Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri, kata dia, akan terus berupaya memberikan yang terbaik agar terwujud Kota Kediri yang semakin Mapan serta masyarakat yang sejahtera.

    Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri KH. Qowimuddin Thoha, Wakapolres Kediri Kota Kompol Rizal Ardhianto, Kasdim Mayor Inf Yuliadi Purnomo, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, serta seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

    Turut hadir pula perwakilan Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, rektor perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan profesi, pimpinan organisasi wanita, pelaku usaha, buruh, mahasiswa, seniman dan budayawan, insan pers, serta tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Lamongan Siap Perkuat Pertanian dan Ekonomi Wujudkan Jatim Tangguh dan Bertumbuh

    Lamongan Siap Perkuat Pertanian dan Ekonomi Wujudkan Jatim Tangguh dan Bertumbuh

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan kesiapan untuk berkontribusi mewujudkan Jawa Timur yang tangguh dan terus bertumbuh melalui penguatan sektor pertanian, ekonomi, sumber daya manusia, hingga kawasan industri.

    Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Pemkab Lamongan, Senin (13/10/2025).

    “Momentum peringatan delapan dekade yang mengambil tema ‘Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh’ ini juga dimaknai untuk memperkuatkan sinergi mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara,” ujar Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan, kontribusi Lamongan diwujudkan melalui berbagai sektor strategis, terutama pertanian yang menjadi kekuatan utama daerah.

    “Capaian Kabupaten Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur terus dipertahankan. Kota Soto adalah salah satu produsen padi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya padi, ada pula komoditas unggulan lainnya seperti jagung dan kedelai,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pak Yes menyampaikan bahwa Lamongan yang menjadi bagian dari kawasan Gerbangkertosusila memiliki peran penting dalam mendukung pusat ekonomi dan konektivitas regional.

    “Momentum peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur harus kita maknai agar lebih menguatkan kontribusi Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. Yakni dengan komitmen mempertahankan dan memaksimalkan sektor pertanian, ekonomi, sumber daya manusia, hingga kawasan industri,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Pak Yes juga membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur sebagai momentum memperkuat semangat ketangguhan dan pertumbuhan berkelanjutan.

    Khofifah menekankan bahwa masa depan Jawa Timur menuntut lompatan progresif dengan menanamkan filosofi kerja yang mencerminkan karakter khas masyarakat Jawa Timur, yang dirumuskan dalam Jatim BISA (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif).

    Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung kemajuan Jawa Timur menuju masa depan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. [fak/beq]

  • Suasana Hari Santri Mulai Terasa, ASN Ponorogo Wajib Bersarung Selama Sembilan Hari

    Suasana Hari Santri Mulai Terasa, ASN Ponorogo Wajib Bersarung Selama Sembilan Hari

    Ponorogo (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2025, suasana khas pesantren mulai terasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Sejak Senin (13/10/2025), seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Ponorogo diwajibkan mengenakan busana ala santri.

    Untuk ASN laki-laki, diwajibkan memakai sarung dan peci hitam, sementara ASN perempuan mengenakan busana muslimah. Pemerintah daerah juga meminta ASN non-muslim agar menyesuaikan pakaian dengan semangat kebersamaan Hari Santri.

    Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menegaskan bahwa tradisi bersarung menjelang Hari Santri bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari budaya pemerintahannya yang telah berjalan selama beberapa tahun.

    “Santri itu berjuang, santri itu berkorban. Bahkan yang melatarbelakangi kemerdekaan dan 10 November selalu ada keterlibatan santri. Maka pemerintah menetapkan Hari Santri. Kami menyambut itu sudah 4–5 tahun yang lalu, setiap Hari Santri kami bersarung bersama-sama,” kata Bupati Sugiri, Senin (13/10/2025).

    Menurut Sugiri, mengenakan sarung bukan hanya bentuk penghormatan terhadap santri dan dunia pesantren, tetapi juga cara untuk menggugah semangat perjuangan dan nilai-nilai luhur santri.

    “Pertama dalam rangka menghormati. Kedua, agar masuk ke ruang-ruang santri dan menggugah spirit santri yang luar biasa. Maka kami tandai dengan bersarung,” lanjutnya.

    Bupati yang akrab disapa Kang Giri itu juga mengungkapkan, peringatan Hari Santri tahun ini akan digelar lebih meriah. Selain apel besar dan doa bersama, kegiatan juga akan diisi dengan “Santri Run” serta berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat.

    Lebih dari sekadar seremoni, Kang Giri menilai momentum Hari Santri sebagai penggerak ekonomi lokal. Ia menyebut kegiatan tersebut mampu menghidupkan sektor perdagangan, mulai dari pedagang sarung, busana muslim, hingga pelaku usaha kecil di Ponorogo.

    “Ekonomi jadi tumbuh karena pedagang sarung dan pedagang baju muslim jadi laku. Ada kincir ekonomi yang kita gerakkan bersama. Di setiap event apa pun, kami mencoba menggerakkan kincir ekonomi,” ungkapnya.

    Kang Giri berharap semangat Hari Santri tidak hanya dimaknai secara simbolis, tetapi juga menjadi penggerak peradaban dan penjaga karakter bangsa.

    “Kami ingin Hari Santri ini jadi penggerak ekonomi, penggerak peradaban, dan menjaga karakter Indonesia tetap jos,” tegasnya.

    Menariknya, ajakan mengenakan sarung dan gamis tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga menyentuh seluruh lapisan masyarakat Ponorogo. Mulai dari siswa, mahasiswa, guru, pedagang, pemilik kafe dan warung, hingga wartawan.

    “Semua ASN dan masyarakat tanpa terkecuali menggunakan sarung dan gamis. Agama lain menyesuaikan. Termasuk siswa, mahasiswa, guru, pedagang, kafe, warung, wartawan, mohon dengan hormat menggunakan sarung di Hari Santri. Sembilan hari,” pungkas Bupati Sugiri. [end/beq]

  • Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Cirebon (beritajatim.com)  – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya industrialisasi pertanian berbasis digital sebagai solusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan pada Sabtu (11/10/2025).

    Melalui program Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin, pihaknya mulai mengembangkan model industrialisasi pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Aglomerasi Cirebon Raya.

    Menurut Budiman, Indonesia hingga kini masih berstatus sebagai negara agraris karena sektor pertaniannya belum berkembang menjadi industri yang kuat.

    “Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian nasional karena menyerap lebih dari 28 persen tenaga kerja atau sekitar 40 juta orang. Namun, kesejahteraan petani masih rendah akibat berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan dan perubahan iklim,” ujar Budiman dalam keterangan tertulis yang dikirim ke radaksi beritajatim.com, Senin (13/10/2025).

    Ia menambahkan, 33 juta petani di Indonesia adalah petani kecil dengan pendapatan rendah. “Lebih dari 70 persen petani kita berusia di atas 45 tahun, dan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terus menurun. Ini menjadi tantangan besar dalam regenerasi petani,” jelasnya.

    Melalui pendekatan industrialisasi pertanian berbasis digital, BP Taskin berupaya menghadirkan sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan adil.

    Konsep ini mengintegrasikan seluruh rantai pasok — mulai dari petani, pengelola penggilingan padi, gudang logistik, hingga pedagang sembako dan konsumen — dalam satu kelembagaan ekonomi berbentuk Koperasi Multi Pihak dengan dukungan platform digital asupan.id.

    “Dengan sistem digital dan koperasi multi pihak, manfaat ekonomi dapat mengalir lebih merata. Petani, buruh tani, dan petani penggarap memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan bisa dientaskan,” terang Budiman.

    Sebagai langkah awal, BP Taskin memilih Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon sebagai titik awal pelaksanaan program. Di wilayah tersebut terdapat 26 hektare lahan sawah dengan 593 keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama pemberdayaan.

    “Kami ingin keluarga miskin ekstrem di Cirebon menjadi lebih produktif melalui inovasi teknologi budidaya T1P4K dan menjadi subyek utama dalam industrialisasi pertanian melalui KMP Taskin,” kata Budiman.

    Hingga akhir tahun ini, BP Taskin menargetkan dapat mengonsolidasikan 7.000 hektare lahan, 272.225 petani dan buruh tani, 377 penggilingan beras, 470 gudang, 8.260 pedagang sembako, serta 90.437 keluarga konsumen ke dalam ekosistem digital dan kelembagaan koperasi multi pihak.

    Program ini juga akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebelum diterapkan secara merata di seluruh Pulau Jawa.

    “Melalui industrialisasi pertanian berbasis digital, kami ingin memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil, ketelusuran komoditas, serta kestabilan harga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan,” pungkas Budiman.(ted)