Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Fraksi PKB DPR Sesalkan Tayangan Xpose Trans7 Soal Kyai dan Ponpes Lirboyo

    Fraksi PKB DPR Sesalkan Tayangan Xpose Trans7 Soal Kyai dan Ponpes Lirboyo

    Jakarta (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyesalkan tayangan program “Xpose” Trans7 yang dinilai menampilkan narasi tidak proporsional tentang kiai dan pondok pesantren. Tayangan tersebut dianggap melecehkan martabat ulama, khususnya terhadap Kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH. Anwar Manshur.

    Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Anggia Ermarini, menyebut program itu menyesatkan dan jauh dari nilai pendidikan publik. “Itu bentuk pemberitaan yang sangat tidak proporsional dan menyesatkan. Kiai dan pesantren adalah benteng moral bangsa, bukan objek sensasi media,” tegasnya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, dan Tulungagung itu mengingatkan seluruh pihak, termasuk media, untuk menjaga sikap dan etika dalam memberitakan pondok pesantren serta para ulama.

    “Bagaimanapun pondok pesantren memiliki peran besar bagi bangsa ini yang harus dihormati dan disyukuri. Tanpa pondok pesantren, dunia pendidikan kita tidak akan berkembang seperti sekarang,” ujarnya.

    Anggia juga mendesak manajemen Trans7 untuk segera meminta maaf secara terbuka dan menarik tayangan yang dinilai bernuansa pelecehan tersebut.

    “Kharisma kiai tidak bisa dipermainkan. Jangan asal memberikan narasi tanpa memperhatikan isi dan dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya. [hen/beq]

  • Prof Mahfud MD Ajak Warga Jatim Hidup Jujur dan Sederhana

    Prof Mahfud MD Ajak Warga Jatim Hidup Jujur dan Sederhana

  • Laman tidak ditemukan – beritajatim.com

    We’re sorry, but we can’t find the page you were looking for. It’s probably some thing we’ve done wrong but now we know about it and we’ll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

    Go to Previous Page
    Go to Homepage

    Cari untuk:

  • Dua Kubu GMNI Surabaya Rekonsiliasi, Tekad Satukan Kembali Semangat Marhaenisme

    Dua Kubu GMNI Surabaya Rekonsiliasi, Tekad Satukan Kembali Semangat Marhaenisme

  • Pemkot Surabaya Dalami Dugaan Penyiksaan Anak Gajah di KBS

    Pemkot Surabaya Dalami Dugaan Penyiksaan Anak Gajah di KBS

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pemkot Surabaya sedang mendalami dugaan penyiksaan terhadap Rocky, seekor anak gajah berusia sekitar satu tahun di Kebun Binatang Surabaya (KBS), setelah ia terlihat ditunggangi oleh seorang mahout (pawang), Senin (13/10/2025).

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa pihak inspektorat dan asisten dua pemerintahan sudah mendatangi KBS, untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.

    “Ini masih juga pemeriksaan inspektorat. Nanti kita sampaikan hasilnya,” kata Eri Cahyadi, Senin (13/10/2025).

    Eri mengatakan bahwa proses pendalaman dan pemeriksaan dilakukan untuk evaluasi dan memastikan duduk perkara mengenai boleh tidaknya gajah kecil ditunggangi, sekaligus menggali informasi dan klarifikasi dari aksi penunggangan tersebut.

    “Kami sudah meminta di asisten 2 untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan evaluasi. Apakah umur gajah segitu itu sudah boleh ditumpangi apa tidak, boleh dimanfaatkan apa tidak,” urai Eri.

    “Kita belum tahu juga, nanti ketika hasil pemeriksaan dari inspektorat dan asisten 2 (keluar) monggo, nanti kita bisa ngomong ya,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, anak gajah bernama Rocky yang terlihat ditunggangi oleh seorang mahout itu viral, terjadi beberapa hari lalu dan menuai banyak kecaman publik.

    Pihak Kasi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidhi memberikan klarifikasi, bahwa anak gajah tersebut ditunggangi dengan waktu yang singkat, lantaran sedang menjalani proses pelatihan bersama pawangnya.

    “Gajah dinaiki untuk tujuan pelatihan agar gajah terlatih terbiasa dengan mahout, untuk tujuan perawatan dan penanganan medis,” kata Lintang, Sabtu (11/10/2025). (rma/ted)

  • Eks Lokalisasi Moroseneng Surabaya Kembali Dirazia, Hasil Satpol PP dan Polisi Berbeda

    Eks Lokalisasi Moroseneng Surabaya Kembali Dirazia, Hasil Satpol PP dan Polisi Berbeda

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabar beroperasinya kembali eks lokalisasi Moroseneng di Kecamatan Benowo, Surabaya, kembali mencuat usai dilakukan inspeksi mendadak oleh anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafii.

    Isu tersebut langsung ditindaklanjuti oleh dua instansi berbeda, yakni Satpol PP Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya. Namun, hasil razia keduanya justru menunjukkan temuan yang tidak sama.

    Razia pertama dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya pada Selasa (7/10/2025). Dalam operasi itu, Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu turut turun langsung memeriksa sejumlah rumah di kawasan eks lokalisasi Moroseneng. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan aktivitas yang mengarah pada praktik prostitusi.

    “Kami tidak menemukan aktivitas yang diduga itu. Karena pintu terkunci, digembok dari luar, serta lampu mati. Jadi butuh tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Denny Christupel Tupamahu, Selasa (7/10/2025).

    Denny menegaskan, sejak kawasan tersebut resmi ditutup pada 2015, pengawasan rutin selalu dilakukan oleh aparat Satpol PP baik di tingkat kota maupun kecamatan. Namun, setelah muncul laporan dari warga mengenai aktivitas mencurigakan, pengawasan kini ditingkatkan.

    “Eks lokalisasi ini sudah tutup sejak tahun 2015. Patroli dan pengawasan dilakukan secara rutin oleh Satpol PP Kota Surabaya maupun petugas di Kecamatan Benowo,” ujarnya.

    Sementara itu, razia kedua dilakukan oleh Polrestabes Surabaya pada Sabtu (11/10/2025). Dalam operasi tersebut, polisi justru menemukan adanya aktivitas prostitusi terselubung di area yang sama.

    “Kami amankan dua mucikari, dua tuna susila, dan satu pelanggan,” ungkap Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana.

    Erika menjelaskan, lima orang tersebut telah dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa razia dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas dugaan aktivitas ilegal di lokasi tersebut.

    “Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif memberikan laporan. Sinergi antara warga dan kepolisian sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyakit masyarakat,” pungkas AKBP Erika Purwana. (ted)

  • Dua Rekor MURI Kado Istimewa Hari Jadi ke-80, Khofifah: Persembahan Harmoni Generasi Emas Dari Bumi Majapahit

    Dua Rekor MURI Kado Istimewa Hari Jadi ke-80, Khofifah: Persembahan Harmoni Generasi Emas Dari Bumi Majapahit

    Surabaya (beritajatim.com) – Tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur yang jatuh pada Minggu (12/10/2025), dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menjadi kado istimewa bagi masyarakat Jawa Timur.

    Kedua penghargaan ini bukan sekadar rekor, melainkan simbol semangat dan perwujudan filosofi kerja JATIM BISA (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) yang digaungkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Rekor pertama diraih melalui Paduan Suara Massal Siswa-Siswi SMA dan SMK se-Jawa Timur yang membawakan Mars Jawa Timur dengan tema “Berkumandang Mars Jawa Timur, Menyatukan Semangat Generasi Emas.”

    Penampilan megah ini berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dan disiarkan secara serentak melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 1.300 siswa SMA/SMK se-Jatim yang hadir secara langsung serta 53.933 siswa dari 772 sekolah yang berpartisipasi secara daring dari berbagai daerah.

    Menariknya, para peserta paduan suara yang tampil secara langsung di Grahadi merupakan siswa-siswi juara 1 lomba paduan suara tingkat kabupaten/kota se Jawa Timur yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mereka tampil membawakan harmoni yang menjadi simbol persatuan dan semangat generasi muda Jawa Timur.

    Sementara rekor kedua diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keberhasilan menyelenggarakan Pagelaran Orkestra Simfoni oleh Murid SMA/SMK Terbanyak bertajuk “Jawa Timur Bersimfoni.”

    Penampilan spektakuler ini merupakan kolaborasi lintas sekolah yang melibatkan 230 talenta muda terbaik dari SMA dan SMK di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, memainkan 167 alat musik dari berbagai jenis instrumen gesek, tiup, perkusi, hingga petik dalam harmoni bertema “Generasi Emas Jawa Timur.”

    Para pemain orkestra yang tampil merupakan talenta berprestasi nasional dan internasional di bidang musik, yang telah mengharumkan nama Jawa Timur di berbagai ajang kompetisi dan festival seni tingkat nasional maupun dunia.

    Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa capaian ini menjadi simbol kuatnya fondasi budaya, kreativitas, dan kolaborasi generasi muda Jatim menuju Indonesia Emas 2045

    “Anak-anakku murid SMA/SMK Se-Jatim hari ini tidak hanya bernyanyi dan memainkan alat musik, tetapi sedang menulis sejarah. Mereka menegaskan bahwa generasi emas bukan sekadar cita-cita, tapi telah hadir dan berkarya di hadapan kita,” ujarnya.

    Menurutnya, pagelaran Jawa Timur Bersimfoni menjadi representasi nyata filosofi “JATIM BISA” (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif). Melalui nada dan irama, para pelajar membuktikan bahwa kreativitas dan kolaborasi dapat menjadi bahasa universal dalam membangun semangat kebersamaan.

    “Denting, tiupan, petikan, dan gemuruh yang berpadu ini adalah simbol sinergi. Dari ruang-ruang kelas, kini mereka mempersembahkan harmoni untuk negeri,” tutur Khofifah.

    Ia menambahkan, melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Jatim ingin menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sebatas akademik, tetapi juga menanamkan karakter, kreativitas, dan cinta terhadap budaya.

    “Jawa Timur Bersimfoni bukan sekadar pagelaran, melainkan cerminan semangat Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh. Dari Bumi Majapahit untuk Nusantara,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa pemecahan dua rekor MURI ini merupakan persembahan terbaik pelajar Jatim untuk HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Aries menjelaskan, para siswa berlatih intensif sebelum tampil di hadapan Gubernur Khofifah. Ke depan, ia berkomitmen mendorong sekolah-sekolah di Jawa Timur agar terus berinovasi dan berkreasi, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

    “Ini menjadi bukti bahwa pendidikan di Jatim tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi antar generasi muda,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Founder MURI Jaya Suprana menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berhasil menghadirkan momentum bersejarah ini.

    Menurutnya, pada puncak peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, generasi emas pelajar Jatim telah menggelorakan semangat kebersamaan dan kebanggaan terhadap daerahnya melalui harmoni paduan suara dan orkestra.

    “Museum Rekor Dunia Indonesia dengan ini memutuskan dan menyatakan bahwa paduan suara secara hybrid dan Pagelaran Orkestra Simfoni oleh para murid SMA/SMK se-Jatim sebagai Rekor Dunia,” tegasnya.

    “Selamat merayakan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Semoga terwujud masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan berakhlak. Tetap semangat berkarya dan menyejahterakan Indonesia. Merdeka!,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Antisipasi Musim Hujan, Pemkab Lamongan Kebut Pembenahan 68 Titik Drainase dan Sungai

    Antisipasi Musim Hujan, Pemkab Lamongan Kebut Pembenahan 68 Titik Drainase dan Sungai

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan langkah antisipatif menghadapi musim hujan dengan mempercepat pembenahan saluran drainase dan sungai di sejumlah titik yang dinilai mendesak.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, mengungkapkan bahwa progres pembenahan saluran drainase dan sungai telah mencapai 60 persen dari total 68 titik yang tengah dikerjakan.

    “Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pembenahan saluran drainase dan sungai yang urgent di 68 titik. Saat ini progres pengerjaannya sudah 60 persen. Upaya komprehensif ini menunjukkan pendekatan proaktif dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air dan meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi selama musim hujan,” ujar Erwin, Senin (13/10/2025).

    Beberapa lokasi prioritas pekerjaan meliputi Kali Kaliotik Dusun Dandangan Desa Dlanggu Kecamatan Deket, Kali Genceng Desa Takeranklating Kecamatan Tikung, Kali Desa Kebalan Kulon Kecamatan Sekaran, Kali Desa Duriwetan Kecamatan Maduran, serta pemeliharaan tanggul dan tebing Sungai Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah.

    Selain perbaikan drainase dan sungai, Pemkab Lamongan juga melaksanakan normalisasi 96 waduk dan embung di berbagai kecamatan, yang terdiri dari 22 waduk dan rawa serta 74 embung.

    Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya tampung air, mengurangi potensi banjir, serta menjaga ketersediaan air bagi pertanian dan masyarakat selama musim penghujan. [fak/beq]

  • TKD Dipangkas Rp243 M, Pemkab Ponorogo Ubah Strategi Keuangan

    TKD Dipangkas Rp243 M, Pemkab Ponorogo Ubah Strategi Keuangan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tengah bersiap menghadapi tekanan fiskal berat menjelang tahun anggaran 2026. Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan berkurang hingga Rp243 miliar, membuat daerah harus memutar strategi agar stabilitas keuangan tetap terjaga.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, menjelaskan pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp131 miliar, sementara sisanya berasal dari dana bagi hasil dan pos transfer lain.

    “Kita sedikit prihatin terkait kebijakan pemerintah pusat. Tapi apa pun itu, pemerintah daerah tetap harus tegak lurus dan menyikapinya dengan bijak,” ujar Agus, Senin (13/10/2025).

    Meski TKD berkurang cukup signifikan, Agus memastikan kebutuhan dasar pemerintahan tidak akan terganggu. Prioritas tetap diberikan pada pembayaran gaji pegawai, cicilan utang, bunga pinjaman, listrik, dan belanja wajib lain.

    “Yang penting gaji pegawai dan kewajiban wajib lainnya sudah kita siapkan cukup. Setelah itu baru kita evaluasi dan sesuaikan program pembangunan,” jelasnya.

    Dengan total APBD tahun 2025 sekitar Rp2,2 triliun, pemangkasan TKD membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Setelah pengurangan, dana yang dapat dikelola Pemkab hanya sekitar Rp900 miliar, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mengubah strategi pembiayaan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama.

    “Biasanya transfer dari pusat mencapai Rp1,1 triliun, tapi sekarang tinggal sekitar Rp900 miliar karena ada pemotongan Rp243 miliar. Makanya sesuai arahan Bupati, kita kejar PAD-nya,” terang Agus.

    Pemkab kini menyiapkan langkah konkret untuk menggenjot PAD, mulai dari peningkatan pajak daerah, optimalisasi retribusi, hingga penataan ulang aset daerah agar lebih produktif. Sejumlah program pun dievaluasi ulang dengan menyesuaikan prioritas pembangunan.

    “Pembangunan tetap harus jalan, tapi dengan prioritas yang disesuaikan. Karena DAK fisik kita tahun ini nol dan dana bagi hasil juga menurun,” katanya.

    Untuk merespons kondisi ini, Pemkab akan menggelar rapat koordinasi bersama DPRD dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna merumuskan langkah adaptif menghadapi tahun anggaran mendatang.

    “Hari ini kita rapat dengan seluruh pemangku kepentingan PAD. Kita berupaya, beradaptasi, dan terus mengevaluasi setiap langkah, meski di tengah keterbatasan,” ujarnya.

    Agus menambahkan, hingga akhir triwulan III, realisasi PAD Ponorogo telah mencapai sekitar 75–76 persen. Capaian itu dinilai positif dan menjadi sinyal bahwa daerah masih memiliki ruang gerak untuk menutup kekurangan dari pusat.

    Situasi ini menjadi ujian bagi Ponorogo untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Penguatan PAD bukan hanya soal angka, tetapi juga wujud komitmen Pemkab menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani keuangan publik.

    “Yang penting kita sikapi dengan bijak. Kita berupaya, beradaptasi, dan terus mengevaluasi PAD sesuai pentahapan. Ini proses menuju daerah yang lebih mandiri,” pungkasnya. [end/beq]

  • Fraksi Gerindra Desak Pemkot Surabaya Segera Realisasikan Pokir Hasil Reses DPRD

    Fraksi Gerindra Desak Pemkot Surabaya Segera Realisasikan Pokir Hasil Reses DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan.

    Fraksi Gerindra menegaskan bahwa Pokir merupakan hasil langsung dari serapan aspirasi masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Surabaya.

    “Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” ujar Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, saat rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10/2025).

    Fraksi Gerindra menyampaikan, banyak usulan masyarakat yang telah dicatat dalam reses, namun belum tampak hasil konkret di lapangan hingga menjelang akhir tahun. Menurut dia, Pokir merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan kota berjalan sesuai kebutuhan warga.

    “Pokir itu bukan daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” kata dia.

    Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai, pemerintah kota perlu memperkuat koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan Pokir tidak terhambat oleh proses administrasi. Dia mengingatkan bahwa penundaan realisasi Pokir berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pembangunan.

    “Kalau aspirasi masyarakat hanya berhenti di meja perencanaan, maka fungsi perwakilan rakyat menjadi tidak berarti. Kami ingin pemerintah kota menunjukkan keseriusannya,” tegas dia.

    Fraksi Gerindra juga meminta Pemkot untuk lebih transparan dalam menyampaikan progres pelaksanaan Pokir kepada DPRD dan publik. Menurut Cak Yebe, transparansi penting agar masyarakat tahu sejauh mana hasil usulan mereka benar-benar ditindaklanjuti.

    “Fraksi Gerindra berharap ada sistem pelaporan yang terbuka dan terukur. Masyarakat berhak tahu kapan jalan yang mereka usulkan diperbaiki, atau kapan fasilitas umum yang mereka minta dibangun,” ujar dia.

    Selain itu, Cak Yebe menyebut pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot untuk memastikan prioritas pembangunan tepat sasaran. Dia menegaskan bahwa pokir seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan panduan dari kebutuhan warga di tingkat bawah.

    “Pokir itu arah pembangunan yang lahir dari rakyat. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, ini bisa jadi tolok ukur sejauh mana pemerintah hadir di tengah masyarakat,” pungkas dia.[asg/ted]