Category: Beritajatim.com Politik

Ansari Ngobrol Santai Soal Haji dan Umrah di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Senayan asal Madura, Ansari ngobrol santai alias diskusi santai bersama calon jemaah haji, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) hingga tokoh masyarakat dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (JAMARAH) di Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Selasa (14/10/2025).

Dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Mengawal Perubahan dan Membangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji’, dihadiri Ketua Kanwil Kemenag Jatim, yang diwakili Kabid Haji dan Umrah Kemenag Jatim, As’adul Arham, Ketua Kemenag Pamekasan, Mawardi, Kasi Haji dan Umrah Pamekasan , Abdul Halim, sejumlah KBIH serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, perempuan yang tercatat sebagai anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, memaparkan beberapa hal berkenaan dengan haji dan umrah, termasuk transisi kelembagaan antara Kemenag dan Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya bernama Badan Penyelenggara Haji dan Umrah alias BPHU.

Khususnya seiring dengan adanya Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan DPR RI pada 26 Agustus 2025 lalu. Perubahan tersebut sekaligus mengubah status BPHU menjadi kementerian baru yang bertujuan mengonsolidasikan kewenangan yang sebelumnya tersebar untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah.

“Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus lebih baik, sebab penyelenggaraannya sudah dilimpahkan dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah,” katanya Ansari.

Politisi yang tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, juga sangat berharap transisi kelembagaan antara Kemenag dengan Kementrian Haji dan Umrah harus segera terealisasi, seiring dengan semakin dekatnya tahapan pelaksanaan ibdah haji 2026.

“Artinya peralihan kelembagaan ini harus segera dilakukan, tentunya dengan cara efektif dan efisien mengingat tahapan pelaksanaan ibadah haji sudah dimulai. Sehingga harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga, baik di pusat maupun di daerah,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Haji dan Umrah juga harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan haji selesai. “Tentu sebagai anggota komisi VIII DPR RI, kami akan terus melakukan pengawasan hingga mengetahui sejauh mana fungsi kementerian haji dan umrah ini menjalankan tugas dengan baik,” jelasnya.

“Tidak kalah penting, kami juga ingin memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji pada 2026 mendatang, harus semakin baik dari sebelumnya. Serta seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihkanya menerima menerima beragam pertanyaan dari peserta JAMARAH. Beberapa di antaranya dari perwakilan KBIH hingga pertanyaan dari calon jemaah haji. [pin/kun]

14/10/2025 19:21
Lapkesdam PWNU Jatim Kecam Tayangan “Xpose Uncensored” Trans 7

Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Lembaga Advokasi dan Kajian Strategis dan Demokrasi (Lapkesdam) PWNU Jawa Timur, Aam Waro’ Panotogomo, mengecam keras tayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7 yang menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Aam menilai tayangan tersebut merupakan pelanggaran etika media yang merendahkan marwah pesantren serta para kiai di Indonesia.

“Tayangan itu menunjukkan kecerobohan dan kebodohan kultural yang lahir dari upaya mencari sensasi. Pesantren bukan ruang misteri atau tempat kelam yang pantas dicurigai,” ujar Aam di Surabaya, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, pesantren selama ini merupakan ruang ilmu, moral, dan spiritual yang menjaga keutuhan bangsa sejak masa Orde Baru hingga sekarang. Karena itu, langkah Trans7 yang menayangkan pesantren dengan narasi negatif sama saja dengan menyinggung para kiai dan santri se-Indonesia.

“Kalau tidak tahu soal budaya pesantren, lebih baik diam atau belajar dulu. Jangan membuat tayangan yang menyinggung para penjaga moral bangsa,” tegasnya.

Aam menjelaskan bahwa tayangan “Xpose Uncensored” telah melanggar prinsip dasar jurnalistik, seperti cover both sides dan do no harm. Ia menilai Trans7 gagal menghadirkan klarifikasi, konteks historis, dan penghormatan terhadap nilai-nilai pesantren.

“Yang ditampilkan hanyalah potongan gambar dan narasi insinuatif yang membangun kesan negatif. Itu bukan jurnalisme, tapi propaganda visual yang berpotensi menimbulkan fitnah sosial,” kata Aam.

Ia juga mengingatkan bahwa Pondok Pesantren Lirboyo adalah lembaga besar yang telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh bangsa. Menurutnya, menggambarkan pesantren sebagai ruang penuh “isu tersembunyi” adalah penghinaan terhadap institusi penjaga moral bangsa. “Mengarahkan persepsi publik seolah pesantren seperti Lirboyo punya sisi gelap adalah tindakan tidak beretika dan sangat menyinggung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aam menegaskan bahwa kritik terhadap pesantren boleh dilakukan, namun harus berbasis pengetahuan dan empati kultural. Ia menilai Trans7 telah terjebak dalam gaya pemberitaan sensasional yang hanya mengejar rating tanpa tanggung jawab moral. “Kebebasan pers bukan kebebasan menghina. Demokrasi bukan alasan untuk melukai martabat budaya lain,” tandasnya.

Aam meminta Trans7 segera melakukan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap media arus utama serta menjaga kehormatan dunia pesantren.

“Kalau media tidak belajar menghormati pesantren, maka sesungguhnya merekalah yang pantas di-Xpose karena telah kehilangan akal sehat dan rasa hormat terhadap bangsanya sendiri,” pungkas Ketua Lapkesdam PCNU Tuban itu. (asg/kun)

14/10/2025 18:58
Kisruh Mutasi Jabatan dengan Wawali, Ini Kata Wali Kota Blitar

Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin akhirnya buka suara perihal perselisihannya dengan sang wakil Elim Tyu Samba. Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba terkait rotasi dan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN).

“Sudah (berkomunikasi). Beliau ngantor, saya juga ngantor. Saya juga ngomong kalau ada apa-apa silakan ngomong,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pada Selasa (14/10/2025).

Mas Ibin pun mengklaim bahwa proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar berjalan secara terbuka. Orang nomor satu di Bumi Bung Karno itu mengaku telah menyampaikan rencana mutasi jabatan sejak 2 hingga 3 pekan sebelum proses.

Wali Kota Blitar itu mengaku juga telah membuka kotak saran untuk semua baik itu Wawali hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar terkait siapa-siapa saja pejabat yang kinerjanya bagus dan layak dipromosikan. Kotak saran itu buka Mas Ibin melalui sejumlah layanan hingga penyampaian langsung.

“Termasuk rotasi mutasi itu 3 atau 2 minggu sebelum ini kami juga rapat, saya juga sudah ngomong kalau mau ada rotasi dan mutasi jadi dimohon semuanya memberikan masukan dan saran tentang pejabat pejabat yang mungkin bagus untuk di promosikan itu juga saya tawarkan ke Bu Wawali dan pak Sekda,” bebernya.

Mas Ibin mengaku tak tahu menahu mengapa sang wakil Elim Tyu Samba justru marah terkait rotasi dan mutasi jabatan itu. Pasalnya, menurut Mas Ibin dirinya telah membuka kesempatan bagi sang wakil yakni Elim Tyu Samba untuk menyampaikan pendapatnya perihal rotasi dan mutasi jabatan.

“Saya tidak tahunya, yang jelas dalam pelaksanaan tata pemerintahan ini sudah memberikan porsi dan posisi ke Wawali,” bebernya.

Mas Ibin pun mengaku tak punya masalah pribadi dengan sang wakil Elim Tyu Samba. Selama pemerintahan Mas Ibin mengaku telah memberikan porsi dan posisi yang cukup bagi sang wakil Elim Tyu Samba.

“Tidak ada masalah ya. Sudah (berkomunikasi) beliau ngantor saya juga ngantor saya juga ngomong kalau ada apa silahkan ngomong,” tegasnya.

Sebelumnya Elim protes soal rotasi dan mutasi jabatan. Bahkan karena tidak diajak bicara, Elim memutuskan untuk tidak hadir dalam acara mutasi 123 jabatan ASN di Pemerintahan Kota (Pemkot) Blitar.

Elim pun akan mengambil langkah tegas dengan melakukan pelaporan dua hal itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagi Elim apa yang ia rasakan ini sudah kelewatan.

“Ini sudah jelas melenceng dari aturan (soal mutasi jabatan). Makanya saya akan melaporkan ke Kemendagri,” tandasnya. [owi/beq]

14/10/2025 17:21
Wali Kota Eri Pastikan Pemkot Surabaya Dampingi Nur Ahmad, Korban Selamat Ambruknya Ponpes Al Khoziny

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan memberikan dukungan moril dan materiil kepada Nur Ahmad (16), warga Surabaya, yang selamat dari insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, meskipun harus kehilangan lengan kirinya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah memberikan pendampingan psikis kepada Nur Ahmad dan keluarganya agar bisa segera pulih dari trauma.

“Setelah psikis ini nanti dikurangi (pulih) bisa kembali normal, baru kita lakukan pendampingan yang untuk lainnya,” kata Eri Cahyadi, Selasa (14/10/2025).

Menurut Eri, bentuk dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. Ia menegaskan Pemkot akan memastikan pendidikan dan masa depan Nur Ahmad tetap terjamin meski mengalami kondisi disabilitas.

“Seperti ini kan dalam keadaan tidak normal. Maka pekerjaannya harus segera dipikirkan juga. Bagaimana dia tetap bisa sekolah sampai dia lulus dan dia setelah itu bekerja. Nanti kita diskusikan dengan keluarganya,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, peristiwa runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, terjadi pada Senin (29/9/2025) sore. Musibah tersebut menelan puluhan korban jiwa saat ratusan santri tengah menunaikan salat ashar berjemaah di gedung yang diketahui masih dalam tahap pembangunan.

Berdasarkan data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) per Selasa (9/10/2025), total korban yang ditemukan berjumlah 171 orang, terdiri dari 104 orang selamat dan 67 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, delapan korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh.

Sementara itu, dari 67 korban meninggal dunia, baru 55 di antaranya berhasil diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur. [rma/beq]

14/10/2025 17:17
DPRD Madiun Dukung Pembangunan Rest Area Saradan, Ubah Citra Negatif Jadi Kawasan Ekonomi Baru

Madiun (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun membangun rest area di kawasan Saradan, tepatnya di sekitar ring road Pajajaran, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Madiun. Proyek yang digagas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini dinilai strategis karena tidak hanya mempercantik kawasan, tetapi juga menghapus citra negatif yang selama ini melekat di wilayah tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, menyambut baik rencana tersebut karena membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

“Kami mendukung penuh. Kawasan itu dulu dikenal kurang baik, jadi kalau diubah jadi rest area, tentu lebih bermanfaat dan bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar,” ujar Rudi saat ditemui, Senin (13/10/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pembangunan rest area dapat menjadi etalase baru Kabupaten Madiun. Selain memperindah kawasan pintu masuk dari arah Nganjuk, proyek ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Kalau pembangunan ini butuh biaya besar tidak masalah, yang penting ada dampak nyata bagi warga. Lebih baik pemerintah memutar ekonomi daripada hanya menyalurkan bantuan,” tambahnya.

Rudi menegaskan, DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan agar proyek tersebut berjalan sesuai rencana.

“Saat ini masih tahap kajian antara Pemkab dan KAI. Kalau sudah final dan jelas perencanaannya, baru kami bahas lebih detail,” jelasnya.

Ia juga berharap rest area tersebut nantinya menjadi ruang publik yang representatif sekaligus memperbaiki wajah Kabupaten Madiun.

“Saya pribadi senang kalau kawasan itu berubah jadi lebih baik. Dulu banyak aktivitas yang tidak produktif di sana. Sekarang saatnya diubah jadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Rencana pembangunan rest area Saradan ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Madiun untuk mengembangkan kawasan perbatasan serta memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi lokal. [rbr/beq]

14/10/2025 17:00
31 Siswa Disabilitas SLB Rengel Rekam KTP dan KIA, Langkah Nyata Penuhi Hak Sipil Anak

Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 31 siswa penyandang disabilitas dari SLB Jati Wiyata Rengel, Kabupaten Tuban, telah mengikuti kegiatan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini merupakan hasil kerja sama antara pihak sekolah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban serta Pemerintah Kecamatan Rengel.

Ketua Yayasan SLB Dharma Wanita Rengel, Ari Irmawati, S.Pd., mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan memenuhi hak-hak sipil para siswa, tetapi juga menjadi bentuk pembelajaran kontekstual yang memberi pengalaman langsung terkait pelayanan publik.

“Sebanyak 31 peserta didik dari jenjang TKLB hingga SMALB telah melaksanakan perekaman,” ujar Ari Irmawati, Selasa (14/10/2025).

Adapun rinciannya, 5 siswa mengikuti proses pembuatan KTP dan 11 siswa melakukan pembuatan KIA, dengan pendampingan dari para guru, pengurus PKK, dan Dharma Wanita. Menurut Ari, pemberian dokumen kependudukan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesetaraan dan kemandirian anak-anak disabilitas.

“Dengan memberikan identitas yang sama, itu bisa menjadi sarana sosialisasi bagi mereka, baik dalam urusan kependudukan maupun untuk mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan,” terangnya.

Ia menambahkan, sekitar 50 persen siswa SLB Jati Wiyata Rengel belum memiliki dokumen kependudukan, sehingga kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara.

“Alhamdulillah anak-anak tidak hanya memperoleh dokumen kependudukan, tetapi juga merasakan pengalaman belajar langsung tentang prosedur pelayanan publik,” pungkas Ari. [dya/beq]

14/10/2025 16:44
Imam Syafi’i Interupsi Paripurna R-APBD 2026, Desak Pemkot Surabaya Transparan Soal Pinjaman Rp1,59 Triliun

Surabaya (beritajatim.com) – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 mendadak tegang, Selasa (13/10/2025).
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menginterupsi jalannya sidang yang dipimpin oleh Laila Mufidah dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Dalam interupsi kerasnya, Imam mempertanyakan komitmen transparansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah yang tercantum dalam rancangan APBD 2026.

“Ada bunga pinjaman sekitar Rp500 miliar dan total utang yang akan diambil Pemkot. Apakah Cak Ji bersedia mempublikasikan hal itu secara terbuka kepada publik?” ujar Imam di hadapan forum paripurna.

Imam menegaskan, desakan itu bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tanggung jawab dewan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan terbuka. Ia menilai keterbukaan sangat penting karena pinjaman daerah akan berdampak langsung terhadap beban fiskal Kota Surabaya.

“Transfer dari pusat turun sekitar Rp730 miliar. Artinya, pendapatan berkurang signifikan, makanya Pemkot sampai harus meminjam. Karena itu saya minta sepanjang 2025 ini kegiatan seremonial dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Imam meminta pemerintah kota menjelaskan secara rinci skema pinjaman yang akan ditempuh, mulai dari akad, nilai pokok, bunga, hingga mekanisme pelunasan. “Harus transparan dan akuntabel. Kalau ditutupi, justru menimbulkan pertanyaan — ada apa ini?” ujarnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan akan meneruskan seluruh masukan dari anggota dewan kepada Wali Kota Eri Cahyadi. “Saya akan sampaikan dahulu kepada Pak Wali Kota,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, dalam rancangan APBD 2026, Pemkot Surabaya berencana menempuh pinjaman alternatif senilai Rp1,59 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. (asg/kun)

14/10/2025 16:41
GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sidoarjo mengecam keras tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang disiarkan pada Senin, 13 Oktober 2025.

Tayangan tersebut dinilai melecehkan serta mendiskreditkan lembaga pesantren, para ulama, dan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mukminin, menuntut Trans7 segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren dan umat Islam.

Ia juga mendesak manajemen stasiun televisi tersebut melakukan evaluasi internal terhadap tim produksi “Expose Uncensored”.

“Kami telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS,” tegas Choirul dalam rilisnya Selasa (14/10/2025).

Pria yang akrab disapa Kang Choi itu juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan santri serta anggota Ansor dan Banser, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Ia menegaskan, perjuangan menegakkan kebenaran akan dilakukan melalui jalur hukum yang sah.

“Kami akan menyiapkan langkah hukum apabila tidak ada itikad baik dari pihak Trans7 untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan nama baik pesantren serta para ulama,” ujarnya.

Kang Choi menegaskan, pesantren dan ulama bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan penjaga moral bangsa. Karena itu, GP Ansor Sidoarjo tidak akan tinggal diam ketika kehormatan mereka direndahkan melalui tayangan yang dianggap tidak beretika.

“Ansor Sidoarjo akan berdiri di garda depan untuk menegakkan martabat pesantren dengan cara-cara hukum yang beradab,” tegasnya.

Hasil Kajian LBH Ansor Sidoarjo

Berdasarkan hasil kajian hukum (legal opinion) yang dilakukan oleh LBH Ansor Sidoarjo, ditemukan indikasi kuat bahwa tayangan tersebut melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat (5), yang mewajibkan lembaga penyiaran menjaga norma kesusilaan dan tidak menayangkan konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3), tentang larangan penyebaran informasi bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS) KPI, yang menuntut lembaga penyiaran untuk berimbang, tidak menghakimi, serta menghormati nilai sosial dan agama.

Ansor menilai, tayangan dengan narasi yang tidak akurat dan tidak berimbang itu telah menimbulkan keresahan publik serta merusak citra pesantren sebagai benteng moral dan pendidikan karakter bangsa.

GP Ansor Sidoarjo memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap para kiai, santri, dan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam yang damai dan berkemajuan.

“Kami menyerukan kepada seluruh media massa agar senantiasa menjunjung tinggi etika jurnalistik, menghormati nilai-nilai agama, serta menjaga keutuhan bangsa melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab,” pungkas Choirul Mukminin. (isa/ted)

14/10/2025 16:03
Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Tindaklanjuti Hasil Tes DNA Talent Siswa

Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dalam memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat.

Ia menilai, kepemimpinan kepala sekolah mencakup tiga dimensi utama: akademik, sosial, dan kultural.

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia, yang digelar secara daring melalui Zoom dari Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Acara itu diikuti oleh 165 kepala sekolah dari berbagai daerah dan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Hasim, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto, serta Direktur Linjamsos Faisal.

“Jadi akademik saja tidak cukup, tapi bagaimana kepala sekolah membangun relasi sosial dan berbasis pada adat serta kultur yang ada di tempat bapak-ibu sekalian. Ini harus dikombinasikan dengan baik oleh para kepala sekolah,” ujar Gus Ipul dalam arahannya.

Ia menambahkan, kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di Sekolah Rakyat juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sinergi antara guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan lainnya. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

“Syukur-syukur kalau bapak-ibu sekalian memperkuat kerja dengan membuat SOP, membangun mekanisme kerja yang baik, serta sistem komunikasi yang bisa menjangkau semua pihak di Sekolah Rakyat. Ini menjadi sangat penting,” tegasnya.

Selain aspek manajerial, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil tes kesehatan dan DNA talent mapping siswa. Menurutnya, data tersebut merupakan alat ukur penting dalam membimbing pengembangan minat dan bakat siswa Sekolah Rakyat.

“Tes kesehatan jangan hanya berhenti pada hasil, tapi harus ada langkah tindak lanjut. Begitu juga dengan hasil tes DNA talent, mari data yang sudah ada kita gunakan dan olah untuk memperkaya metode pembelajaran,” tutur mantan Gubernur Jawa Timur itu.

Gus Ipul menilai, pemanfaatan hasil DNA talent mapping menjadi ciri khas Sekolah Rakyat yang membedakannya dari sekolah pada umumnya. Data itu, lanjutnya, bisa dijadikan dasar dalam menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan potensi individu siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga memperkenalkan pendekatan 4T — Temukan, Tempatkan, Tegaskan, dan Tumbuhkan — sebagai metode pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekolah Rakyat.

“Kepala sekolah perlu menemukan potensi guru dan siswa, menempatkan sesuai talenta, menegaskan peran melalui reward dan pengakuan, serta menumbuhkan karakter lewat pelatihan,” jelasnya.

Ia berharap pendekatan tersebut dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. “Silakan bapak-ibu elaborasi sesuai kebutuhan di tempat masing-masing. Tapi yang penting prinsipnya 4T: Temukan, Tempatkan, Tegaskan, dan Tumbuhkan,” pungkas Gus Ipul. (ted)

14/10/2025 15:55
DPRD Magetan Desak Bupati Segera Lakukan Penyegaran OPD

Magetan (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Magetan mendorong Bupati Magetan untuk segera melakukan penyegaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan kinerja birokrasi daerah yang dinamis dan adaptif terhadap tantangan baru.

Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, mengungkapkan bahwa masih ada beberapa jabatan kepala OPD yang kosong, sementara sebagian pejabat lainnya sudah lebih dari lima tahun tidak mengalami rotasi jabatan.

“Dalam organisasi, penyegaran itu penting. Pejabat yang lebih dari lima tahun tidak dimutasi justru tidak bagus untuk ritme kerja birokrasi. Karena itu, perlu segera dilakukan penyegaran,” ujarnya, Selasa (15/10/2025).

Selain rotasi jabatan, Didik juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan di lingkungan Pemkab Magetan. Ia meminta agar bupati menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola dan memimpin setiap OPD ke depan.

“Tantangan ke depan semakin berat. Dana transfer dari pusat saja berkurang Rp156 miliar. Dampaknya pasti akan terasa di masyarakat. Maka dibutuhkan SDM yang benar-benar mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan daerah,” tambahnya.

Menurutnya, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) memang berperan sebagai koordinator, namun peran vital justru ada di masing-masing OPD yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

> “Sekda tinggal menunggu pelantikan saja. Karena itu, kami berharap Bupati segera melakukan langkah penyegaran dan menyiapkan regenerasi di level OPD,” pungkas Didik.

Diketahui, sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong di lingkungan Pemkab Magetan antara lain Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangpol) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPPKBPPPA). Serta, sejumlah camat dan kepala bidang di sejumlah OPD.

Belum lagi, ada sejumlah kepala OPD yang menjabat lebih dari lima tahun. Diantaranya, Suwata, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Suwata; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Masruri; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu, Sunarti Condrowati; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Chanif Tri Wahyudi; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Eko Muryanto. [fiq/beq]

14/10/2025 15:14