Category: Beritajatim.com Politik

Perkuat Sistem Pengawasan, Bupati Mojokerto Dorong Inspektorat Bekerja Tanpa Intervensi

Mojokerto (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas intervensi. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mendorong Inspektorat Bekerja tanpa intervensi.

Hal tersebut disampaikan saat pendatangan Berita Acara Komitmen Dukungan terhadap Independensi dan Objektivitas Inspektorat sebagai langkah konkret memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Mojokerto. Kegiatan tersebut digelar di Smartroom Satya Bina Karya (SBK).

Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai jalur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Inspektorat bukan penghambat, melainkan pengawal agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap pada tujuan awalnya. Kita ingin pengawasan menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Penandatanganan komitmen tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah, Teguh Gunarko, dan Inspektur Kabupaten Mojokerto, Zaqqi. Melalui dokumen tersebut, Gus Barra memastikan Inspektorat dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional, bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak tertentu.

Selain itu, Pemkab Mojokerto juga berkomitmen menyediakan dukungan dan ruang yang memadai bagi Inspektorat agar dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan berintegritas tinggi (good governance).

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Teguh Gunarko turut memaparkan capaian program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Hingga 14 Oktober 2025, capaian Kabupaten Mojokerto tercatat 59,02 persen, berada di peringkat keenam di Jawa Timur dan peringkat ke-22 secara nasional.

“Kita masih punya pekerjaan untuk memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini penyimpangan. Harapannya, tahun ini kita bisa masuk lima besar di Jawa Timur,” katanya.

Langkah tersebut untuk memastikan fungsi pengawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Dengan dukungan penuh terhadap independensi Inspektorat, diharapkan seluruh ASN dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik penyimpangan. [tin/suf]

15/10/2025 07:46
Wakil Bupati Sidoarjo Pimpin Deklarasi Perang Melawan Narkoba di Sektor Transportasi

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukuhkan komitmennya dalam memberantas narkoba di sektor transportasi melalui pencanangan program khusus yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, pada Selasa (14/10/2025) di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. Program ini diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025.

Dalam acara tersebut, hadir pula Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo, Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam memerangi peredaran narkotika, khususnya di sektor transportasi.

Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan transportasi yang bebas dari narkoba, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, dalam sambutannya menyatakan bahwa sektor transportasi memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian. Namun, di balik itu, sektor ini juga rentan menjadi sarana peredaran narkoba.

“Transportasi memiliki peran penting dalam perekonomian dan sosial masyarakat, namun transportasi juga dapat menjadi sarana peredaran narkoba sehingga kita waspadai bersama,” ujar Mimik.

Mimik juga menyoroti bahaya narkoba di kalangan pelaku sektor transportasi, seperti sopir dan kernet. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pengemudi dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan.

“Potensi penyalahgunaan narkoba dapat berpotensi resiko terjadi kecelakaan, oleh karena itu kita bersama-sama mari memberantas narkoba,” tegasnya.

Kehadiran Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo, Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, menambah semangat dalam upaya pemberantasan narkoba. Ia menegaskan kesiapan BNN untuk mendukung penuh program ini dengan melakukan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi dan edukasi hingga penegakan hukum di lapangan.

Sebagai simbol dimulainya kampanye, acara ini diakhiri dengan penempelan stiker bertuliskan “Ayo Perangi Narkoba” pada sejumlah kendaraan transportasi umum yang hadir. Penempelan stiker ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan transportasi yang bebas dari narkoba.

Wakil Bupati Sidoarjo dan Kepala BNN Sidoarjo turut menempelkan stiker pada angkutan transportasi, berharap hal ini bisa menjadi media sosialisasi yang efektif.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika yang dapat merusak sektor transportasi dan keselamatan bersama. [isa/suf]

15/10/2025 07:32
Wali Kota Kediri Tegaskan Larangan Gaya Hidup Hedon bagi Pejabat

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswari menegaskan pentingnya integritas dan profesionalitas bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan dan penandatanganan pakta integritas yang digelar di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (14/10/2025).

Dalam acara yang dihadiri para kepala dinas, camat, lurah, serta pejabat pengawas ini, dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen pejabat untuk mendukung visi-misi Wali Kota, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bekerja sesuai koridor hukum, bersinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta tidak bergaya hidup hedon dan melakukan flexing di media sosial.

Isi pakta integritas tersebut menegaskan delapan poin komitmen, di antaranya menjaga integritas, menolak praktik korupsi, suap, gratifikasi, kolusi, dan nepotisme, serta siap menerima konsekuensi hukum apabila melanggar sumpah jabatan.

Secara simbolis, dokumen pakta integritas ditandatangani oleh Kepala Bappeda M. Ferry Djatmiko, Kepala Bagian Hukum Anita Puji, Camat Pesantren Judi Kuntjoro, Lurah Tempurejo Sri Handayani, dan Kasi Ekbang Kelurahan Sukorame Wildan Mukholadun.

“Dengan acara ini, ke depan Kota Kediri bisa lebih kuat dalam menerapkan good and clean governance. Harapannya para pejabat menambah wawasan agar dalam melaksanakan tugas tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Wali Kota Kediri.

Vinanda menjelaskan bahwa rotasi jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi. Ia berharap para pejabat dapat segera beradaptasi dengan tanggung jawab baru dan mampu menemukan solusi efektif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

“Saya minta program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi memperhatikan output dan outcome-nya,” tegasnya.

Wali Kota termuda di Indonesia itu juga mengingatkan bahwa para pejabat yang mengikuti arahan ini adalah wajah Pemerintah Kota Kediri. Ia meminta agar seluruh ASN menjaga profesionalitas dan tidak melakukan pamer kekayaan di media sosial.

“Saya mohon jangan sampai flexing dan viral. Mari kita gotong royong membangun dan mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN,” ujarnya.

Vinanda menambahkan bahwa Pemkot Kediri telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait gratifikasi, dan dalam waktu dekat akan dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Sementara pakta integritas ini disesuaikan dengan aturan hukum agar pejabat melaksanakan amanahnya sesuai peraturan dan mencegah hal-hal yang berlawanan dengan hukum,” imbuhnya.

Usai pengarahan, para pejabat menerima materi good governance dan implementasi merit system dari akademisi Universitas Brawijaya, Priya Djatmika. Camat Pesantren, Judi Kuntjoro, mengapresiasi kegiatan ini dan menilai bahwa penandatanganan pakta integritas dapat memperkuat komitmen pejabat dalam menjaga tanggung jawab publik.

“Dengan adanya pakta integritas tadi, semua pejabat akan lebih berhati-hati. Kita tidak boleh terpancing dengan iming-iming apa pun agar tidak terjadi KKN,” katanya.

Acara turut dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

15/10/2025 07:17
Bupati Magetan Sudah Pilih Calon Sekda, Pelantikan Tunggu Izin Kemendagri

Bupati Magetan Sudah Pilih Calon Sekda, Pelantikan Tunggu Izin Kemendagri

14/10/2025 22:43
Pemkot Kediri Siapkan ASN Hadapi Transisi E-Katalog Versi 6 untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mulai beradaptasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa terbaru melalui penerapan e-katalog versi 6 (V6). Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk Etalase Konstruksi dan Kesehatan, Pemkot Kediri menggelar Bimbingan Teknis E-Katalog V6 Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PP, dan Pokja Pemkot Kediri tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis para peserta dalam penerapan metode mini kompetisi sesuai regulasi terbaru. Untuk memperkuat pelatihan, Pemkot Kediri turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR.

“Dalam Surat Edaran tersebut sudah sangat jelas mengatakan bahwa e-katalog Versi 5 sejak tanggal 31 Juli 2025 sudah dinonaktifkan dan sebagai gantinya diberlakukan Versi 6, khususnya pada mini kompetisi konstruksi kita masih menunggu arahan selanjutnya,” jelas Bagus Hermawan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri.

Ia berharap seluruh peserta, baik yang hadir secara luring di salah satu hotel di Kota Kediri maupun daring melalui Zoom Meeting, dapat menyerap ilmu dari para narasumber. “Kami harapkan di tahun 2026 kita sudah siap melaksanakan mini kompetisi konstruksi melalui e-katalog Versi 6,” ujarnya.

Sementara itu, Hilda Isfanovi, Pembina Jasa Konstruksi Madya Kementerian PUPR yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa e-katalog versi 6 merupakan hasil migrasi dari versi sebelumnya, dengan berbagai pembaruan fitur yang lebih komprehensif.

“E-Katalog Versi 6 merupakan hasil migrasi dari versi sebelumnya, yakni Versi 5. Pada versi terbaru ini terdapat fitur-fitur yang memuat informasi terkait produk, seperti: spesifikasi teknis, harga, dan penyedia,” jelasnya.

Dengan sistem baru ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses e-purchasing serta memastikan setiap pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas. [nm/ian]

14/10/2025 22:11
Bentuk Satgas KTR, Ponorogo Awasi Sekolah dan Kantor Bebas Asap Rokok

Ponorogo (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam menciptakan lingkungan sehat semakin diperkuat. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Ponorogo resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan menjadi ujung tombak penegakan Peraturan Daerah (Perda) KTR Tahun 2024.

Kepala Dinkes Ponorogo, Dyah Ayu Puspitaningarti, menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah konkret untuk memastikan aturan tersebut berjalan efektif di lapangan.

“Kita punya Perda KTR tahun 2024. Untuk implementasinya, perlu dibentuk alat penegak perda, salah satunya Satgas KTR yang melibatkan berbagai komponen, mulai OPD, ormas, hingga masyarakat,” jelas Dyah Ayu, Selasa (14/10/2025).

Satgas ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan terhadap aturan larangan merokok di sejumlah kawasan publik. Mereka akan turun langsung ke sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga perkantoran untuk memastikan tidak ada aktivitas merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

“Misalnya Satgas turun ke sekolah, rumah sakit, atau puskesmas untuk memastikan tidak ada yang merokok di tempat-tempat tersebut, karena itu kawasan yang dilarang,” katanya.

Dyah menjelaskan, kebijakan KTR meliputi lingkungan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA, serta fasilitas layanan kesehatan dan perkantoran. Kantor pemerintahan pun tak luput dari pengawasan. “Di perkantoran tidak boleh merokok sembarangan. Harus ada tempat yang disediakan khusus untuk merokok,” ujarnya.

Beberapa instansi seperti Kantor Imigrasi Ponorogo disebut sudah menerapkan area khusus merokok. Gedung Terpadu Pemkab Ponorogo juga tengah menyiapkan fasilitas serupa. “Untuk tempatnya memang perlu didorong. Yang sudah menerapkan itu di Imigrasi, dan Gedung Terpadu akan diadakan. Harus ada solusinya, jadi tidak sekadar melarang,” tambah Dyah.

Menurut Dyah, tujuan utama kebijakan KTR bukan untuk melarang masyarakat merokok sepenuhnya, melainkan untuk melindungi publik dari dampak negatif asap rokok, terutama anak-anak dan remaja.

“Kita tidak melarang merokok, tapi jangan di sembarangan tempat. KTR ini dibuat supaya tidak ada dampak negatif. Misalnya guru tidak memberikan contoh merokok, karena kita ingin mengurangi jumlah perokok pemula di bawah 18 tahun,” tegasnya.

Meski baru dikukuhkan secara resmi, Satgas KTR sebenarnya sudah mulai bergerak di lapangan. Mereka melakukan pemantauan di sejumlah sekolah dan masih menemukan puntung rokok di beberapa titik.

“Satgas sudah berjalan, pengukuhan resminya baru ini. Mereka sudah keliling ke sekolah-sekolah. Masih ditemukan puntung rokok, tapi pendekatan kami humanis — melarang tanpa menyakiti,” tutup Dyah. (end/kun)

14/10/2025 21:42
Tanggapi Narasi Sesat Tayangan Trans7, Senator Nawardi: Kiai Tidak Memperkaya Diri

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, menanggapi keras tayangan televisi nasional yang narasinya dinilai melecehkan kiai dan pesantren.

Tayangan tersebut disebut menyebarkan narasi sesat bahwa tradisi santri atau wali santri memberi amplop merupakan modus kiai memperkaya diri, dengan intonasi suara yang terkesan merendahkan.

Menurut Senator Nawardi, tuduhan tersebut menunjukkan kebutaan total terhadap realitas pengorbanan kiai dan mekanisme gotong royong yang telah menjadi tulang punggung pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang memiliki ribuan pesantren berusia ratusan tahun.

Nawardi secara tajam membalik narasi sesat itu dengan analogi sederhana namun menohok. Ia meminta agar tudingan-tudingan konyol dan tidak berdasar terhadap kiai segera dihentikan.

“Amplop kecil yang diberikan santri atau wali murid kepada kiai bukanlah untuk memperkaya diri kiai. Sebaliknya, itu adalah investasi moral yang disalurkan kembali untuk keberlangsungan pendidikan,” tegasnya, Selasa (14/10/2025).

“Kiai itu adalah petani jiwa. Tugasnya bukan hanya mengajar, tapi menanam, merawat, dan memanen akhlak mulia. Beliau bekerja 24 jam sehari tanpa menghitung jam kerja, mengorbankan hidupnya demi menjaga moral anak bangsa.”

Nawardi menjelaskan bahwa ketika seorang santri atau wali santri memberikan amplop tabarukan, uang itu bukan untuk kepentingan pribadi sang kiai.

“Itu adalah benih yang mereka titipkan. Benih ini tidak dimakan sendiri oleh ‘Petani Jiwa’ (kiai), melainkan ditaburkan kembali ke tanah pesantren — untuk membeli kitab baru, memperbaiki asrama yang bocor, memberi makan santri miskin, atau membiayai operasional pondok,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hasil dari penanaman benih itu adalah buah ilmu dan santri berakhlak, yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, desa, hingga negara. Karena itu, menuduh kiai memperkaya diri dengan “amplop” dari santri adalah tuduhan absurd tanpa dasar.

“Tuduhan itu sama bodohnya dengan menuduh perpustakaan nasional korup karena menerima sumbangan buku. Uang itu bukan untuk memperkaya kiai, tapi untuk memastikan roda pendidikan pesantren tetap berputar dan cahaya ilmu tidak padam,” tutur Nawardi.

Ia mengajak masyarakat untuk berhenti menyebarkan fitnah yang dapat merusak moral bangsa. Nawardi juga menantang para penuduh untuk datang langsung ke pesantren dan melihat bagaimana pendidikan di sana membentuk generasi berakhlak.

“Jika narasi sesat ini terus disebarkan, benteng akhlak bangsa bisa runtuh. Menurut saya, para penuduh itulah yang buta terhadap keindahan tawadhu dan keikhlasan berkorban,” pungkas Nawardi.
(tok/kun)

14/10/2025 21:35
Gus Ipul Puji Magelang, Libatkan Ribuan ASN untuk Mutakhirkan Data Kemiskinan Nasional

Magelang (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Bupati Magelang Grengseng Pamuji atas pelaksanaan program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) dengan melibatkan 8.277 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pendataan. Langkah ini dinilai strategis dan inovatif dalam upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Keren (program VDK-nya), ini saya buat contoh ke mana-mana. Itu Bupati Magelang tiru. ASN-nya sudah turun semua (untuk pendataan),” kata Gus Ipul di Ruang Rapat Menteri, Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Menurut Gus Ipul, keterlibatan ASN dalam pendataan tidak hanya penting untuk menghasilkan data yang valid, tetapi juga melatih kepekaan sosial di lingkungan. Ia menilai model seperti Magelang layak diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.

“Magelang saya jadikan model. Kami juga akan panggil semua daerah ini dan dinas sosialnya untuk tiru dan paparkan model seperti Magelang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul meminta agar proses pendataan juga mencakup keluarga siswa Sekolah Rakyat. Data mendalam tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemberdayaan dan pelayanan sosial yang lebih komprehensif.

“Saya minta tolong didalami profil dari Keluarga Penerima Manfaat siswa Sekolah Rakyat. Itu khusus didetilkan orang tua (siswa) Sekolah Rakyat, (misal) seperti apa buruh taninya,” ujar Gus Ipul.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menerima audiensi Bupati Magelang Grengseng Pamuji bersama jajaran di Ruang Rapat Menteri, Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025). [Aditya/Kemensos/Beritajatim.com]Target VDK di Kabupaten Magelang adalah 87.791 keluarga miskin (desil 1 dan 2) yang tercatat dalam DTSEN per 31 Juli 2025. Pendataan dilakukan pada Agustus 2025 dengan melibatkan ASN di 21 kecamatan dan 372 desa. Mereka bertugas mengumpulkan 36 data pokok registrasi sosial-ekonomi serta menjawab 12 pertanyaan tambahan.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menjelaskan bahwa seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah mendapatkan mandat resmi untuk turun langsung melakukan pendataan.

“Seluruh guru sampai dengan sekretaris daerah saya beri surat tugas turun (pendataan). Satu orang (melakukan pendataan) 10–15 rumah,” ungkap Grengseng.

Ia menambahkan, pendataan dilakukan dengan tetap bersinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) agar hasilnya selaras dengan DTSEN dan menghindari duplikasi data.

“Jadi tidak ada nanti teman saya miskin, di sana tidak miskin. Nanti tiap tiga bulan sekali, izin kami dari Pemda akan minta data (DTSEN), untuk memadankan,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Gus Ipul kembali menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam memperbarui DTSEN secara akurat dan berkelanjutan.

“Ini contoh yang baik kerja sama BPS daerah, (Pemda) Kabupaten Magelang, Kementerian Sosial dan BPS bekerja bersama untuk validasi, verifikasi data. Keren itu, buat contoh untuk daerah lain,” tutur Gus Ipul.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang Taufik Hidayat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang Bela Pinarsi, serta sejumlah pejabat dan fungsional BPS Kabupaten Magelang. [tok/ian]

14/10/2025 20:02
Tiba di Tanah Air, Prabowo Beberkan Isi KTT Gaza di Mesir

Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Syarm al-Sheikh, Mesir. Dalam forum tingkat tinggi itu, sejumlah tokoh dunia dan perwakilan negara-negara kunci yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik turut hadir.

Prabowo mengungkapkan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal terkait tahap gencatan senjata dan langkah-langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina.

Menurutnya, gencatan senjata di Gaza kini mulai berjalan dan jadi langkah awal yang baik menuju perdamaian menyeluruh di kawasan Timur Tengah. “Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan, rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur Selasa (14/10/2025).

Prabowo menegaskan Indonesia hadir untuk menyatakan dukungan penuh terhadap proses perdamaian, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga menyebut sejumlah langkah konkret telah berjalan, termasuk dimulainya penarikan pasukan Israel secara bertahap serta pembebasan para sandera.

“Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan, sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu,” ujar Presiden Prabowo.

Dia menegaskan, Indonesia siap berpartisipasi untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Mereka bertanya, bagaimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap, kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga menambahkan, sejak dulu, Indonesia konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Dirinya sendiri sebagai WNI juga telah menyuarakan kemerdekaan Palestina puluhan tahun lalu.

“Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda,” kata Prabowo.

Menurut catatan, Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Pengakuan ini diberikan tidak lama setelah Deklarasi Kemerdekaan Palestina dibacakan oleh Yasser Arafat di Aljir, Aljazair.

Prabowo menyatakan di masa kepemimpinannya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terus ditunjukkan Indonesia lewat beragam hal. Salah satunya dengan memberikan bantuan berupa beras untuk Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel.

“Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras. Dan kita terus komit untuk mendukung ini,” ujar Prabowo. [hen/suf]

14/10/2025 19:54
Pemkot Mojokerto Rancang Skema Baru untuk Picu Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Mojokerto (beritajatim.com) – Di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya menjaga daya tahan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah melalui sistem e-katalog.

Skema khusus tersebut disiapkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman (mamin) agar dapat menjadi bagian dari rantai pengadaan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyedia jasa makanan dan minuman di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra.

Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan perputaran dana APBD dapat menjadi pemicu (trigger) pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat.

“Dengan diterapkannya skema baru ini, tidak akan ada penyedia yang mendominasi. Dana APBD yang terbatas justru bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kesempatan bagi pelaku UMKM di Kota Mojokerto,” ungkapnya, Selasa (14/10/2025).

Ning Ita menjelaskan, untuk dapat ikut serta dalam sistem pengadaan pemerintah, para pelaku UMKM perlu melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan mendaftarkan diri melalui sistem e-katalog. Saat ini menurutnya, masih banyak UMKM yang belum siap menjadi penyedia resmi pemerintah karena terkendala dokumen pendukung dan pemahaman teknis.

“Dari sekitar 16.000 UMKM makanan dan minuman yang ada, banyak yang belum siap secara administratif. Padahal kelengkapan dokumen adalah kunci utama agar bisa terlibat dalam pengadaan pemerintah,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Mojokerto menyiapkan tim dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk memberikan pendampingan teknis. Pendampingan tersebut mencakup unggah dokumen, simulasi transaksi daring, hingga negosiasi harga. Ia menyarankan agar pelaku UMKM mamin untuk datang ke BPBJ.

“Kalau ada yang belum paham cara klik atau kirim berkas, bisa datang langsung ke BPBJ. Tim kami siap membantu sampai UMKM bisa mandiri. Mindset minta DP karena takut tidak dibayar itu harus diubah. Pemerintah tidak mungkin mengemplang. Jadi fokus saja pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan administrasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam bertransaksi dengan pemerintah. Menurutnya, sistem pengadaan pemerintah menjamin kepastian pembayaran, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap risiko keterlambatan atau ketidakpastian.

Dengan langkah ini, Pemkot Mojokerto berharap semakin banyak pelaku UMKM lokal yang mampu bersaing secara sehat dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Selain memperkuat kemandirian ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global. [tin/suf]

14/10/2025 19:32