Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemandian Alam Selokambang di Lumajang Akan Dilelang Terbuka, Ini Harapan Pemkab

    Pemandian Alam Selokambang di Lumajang Akan Dilelang Terbuka, Ini Harapan Pemkab

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemandian Alam Selokambang yang terletak di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, rencananya dilelang terbuka kepada pihak swasta dalam waktu dekat.

    Wisata alam ini merupakan salah satu aset daerah yang selama ini dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Lumajang. Dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga dan terapi kesehatan, Selokambang juga memiliki nilai sejarah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat, termasuk adanya batu mengapung yang dikenal sebagai Selokambang.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa lelang tersebut akan dilakukan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan keadilan bagi semua pihak. Harapannya, proses ini dapat menarik perhatian investor atau pihak swasta yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam mengelola destinasi wisata secara optimal.

    “Jadi, kami mau Selokambang ini dikelola dengan standar profesional, pelayanan prima, dan inovasi berkelanjutan. Tentu kita ingin masyarakat bangga dengan potensi daerahnya, investor juga bisa mendapat peluang usaha,” ujar Indah Amperawati pada Kamis (16/10/2025).

    Bupati juga memastikan bahwa mekanisme seleksi lelang akan dipersiapkan dengan ketat. Selain itu, calon pengelola juga akan diharuskan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang jelas. Di samping itu, Indah menekankan bahwa pengelola yang terpilih harus memiliki komitmen untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memberikan pelayanan berkualitas.

    “Tentu transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama. Semua pihak yang terlibat harus berkomitmen pada pelayanan berkualitas dan pengembangan berkelanjutan, bukan hanya sekadar mencari keuntungan,” tambah Indah.

    Lebih lanjut, Bupati berharap pengelola yang terpilih mampu mengembangkan potensi wisata Selokambang dengan optimal. Hal ini tidak hanya meliputi promosi yang gencar, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi kreatif. Dengan begitu, Selokambang tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

    “Selokambang harus menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” tegas Indah.

    Keputusan Pemkab Lumajang untuk melepaskan pengelolaan wisata Pemandian Alam Selokambang kepada pihak swasta ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan yang lebih profesional, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat. [has/suf]

  • Hari Parlemen Jadi Momentum DPRD Ponorogo Perkuat Peran Demokrasi dan Kepercayaan Publik

    Hari Parlemen Jadi Momentum DPRD Ponorogo Perkuat Peran Demokrasi dan Kepercayaan Publik

    Ponorogo (beritajatim.com) — Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap 16 Oktober menjadi momen refleksi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo. Bagi lembaga legislatif di Bumi Reog, peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat untuk terus memperkuat peran parlemen daerah dalam menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya dijalankan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat.

    “Hari Parlemen mengingatkan kami agar selalu memperbaiki diri dan menjaga amanah rakyat. Juga mendorong masyarakat ikut terlibat dalam proses demokrasi,” ujar Dwi Agus, Kamis (16/10/2025).

    Kang Whi sapaan akrab Dwi Agus Prayitno menilai, DPRD Ponorogo terus menunjukkan kemajuan dalam kinerja dan partisipasi publik. Salah satu capaian yang dianggap signifikan adalah meningkatnya pengawasan terhadap program pembangunan daerah, termasuk proyek Monumen Reog yang menjadi simbol kebangkitan sektor pariwisata Ponorogo.

    Selain itu, DPRD juga lantang menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan menjadi 18 persen, yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci kemajuan Ponorogo,” tegasnya.

    Dwi Agus menambahkan, dalam era digitalisasi, DPRD Ponorogo berupaya menjaga transparansi publik melalui berbagai kanal informasi. Warga kini dapat mengakses jadwal dan hasil rapat, serta menyampaikan aspirasi melalui media sosial resmi DPRD. Langkah ini diyakini mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

    Sinergi juga terjalin erat dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1 triliun.

    Meski banyak capaian yang diraih, Dwi Agus tak menampik bahwa menjaga kepercayaan publik masih menjadi tantangan besar bagi parlemen daerah. Dia menekankan pentingnya dialog, komunikasi, dan keterbukaan agar DPRD tetap dipercaya sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

    “Perbedaan pandangan antar fraksi wajar, yang penting tujuannya tetap untuk rakyat,” pungkasnya.

    Menurutnya, momentum Hari Parlemen Indonesia harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh anggota legislatif Ponorogo untuk memperkuat integritas dan menjaga marwah demokrasi di tingkat daerah. Dengan parlemen yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Ponorogo diharapkan semakin maju menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. (Adv/End/Ian)

  • Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Sambut Tim Wasev TNI Manunggal Membangun Desa

    Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Sambut Tim Wasev TNI Manunggal Membangun Desa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyambut kedatangan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-126 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (16/10/2025).

    Kunjungan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Farouk Pakar, yang bertindak sebagai ketua tim dan juga Direktur Teritorial Pusterad, untuk meninjau secara langsung progres pelaksanaan program TMMD di Kabupaten Sidoarjo.

    Brigadir Jenderal TNI Farouk Pakar juga menerima pemaparan Komandan Kodim 0816/Sidoarjo mengenai perkembangan program TMMD Ke-126 yang berlokasi di Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan. Kodim menjelaskan berbagai capaian, baik sasaran fisik maupun non-fisik, yang telah dikerjakan oleh Satgas TMMD bersama masyarakat.

    Usai sesi pemaparan, rombongan Tim Wasev TMMD bersama Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana dan jajaran Forkopimda Sidoarjo bergerak menuju lokasi TMMD di Desa Kedondong. Kedatangan rombongan disambut dengan antusiasme luar biasa oleh warga setempat.

    Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana bersama Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-126.

    Suasana meriah terasa saat masyarakat berbondong-bondong menyambut para pimpinan yang datang untuk melihat langsung hasil pembangunan di desa mereka.

    Di lokasi, Brigjen TNI Farouk Pakar beserta tim dan Wabup Sidoarjo meninjau satu per satu hasil program TMMD. Beberapa titik yang menjadi fokus peninjauan antara lain program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang kini telah menjadi hunian yang lebih sehat dan nyaman bagi warga penerima manfaat.

    Selain itu, rombongan juga melihat langsung program ketahanan pangan berupa penanaman jagung, serta program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan merias wajah (MUA) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang wirausaha bagi warga.

    Tim Wasev juga turut meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol penghijauan dan kepedulian terhadap lingkungan.

    Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Tim Wasev TMMD Ke-126 atas kunjungannya.

    “Kami menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran Tim Wasev di Sidoarjo. Peninjauan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Semoga apa yang telah dikerjakan dalam program TMMD ini mendapatkan penilaian yang baik, dan yang terpenting, dapat memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kedondong,” ujarnya.

    Lebih lanjut, beliau berharap sinergi yang telah terjalin kuat antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan TNI, khususnya Kodim 0816/Sidoarjo, dapat terus berjalan harmonis di masa mendatang.

    “Kerja sama yang solid ini adalah kunci. Mari kita bersama-sama terus menjaga Sidoarjo, membangun daerah demi kebaikan dan kesejahteraan kita bersama,” tuturnya.

    Kunjungan Tim Wasev ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang konstruktif untuk memastikan program TMMD berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif maksimal bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (isa/but)

  • Bupati Fawait Kecam Dishub Jember: Jangan-Jangan Sudah Pasrah Saya Diserang di Medsos

    Bupati Fawait Kecam Dishub Jember: Jangan-Jangan Sudah Pasrah Saya Diserang di Medsos

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait mengingatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar bekerja lebih baik lagi dalam mengurusi operasional Bandara Notohadinegoro.

    Sebelum penerbangan komersial perdana resmi terselenggara pada 23 September 2025, sempat terjadi penundaan dua kali yakni pada 10 dan 18 September 2025. Padahal Bupati Fawait sudah mengumumkan sendiri di hadapan publik.

    Tertundanya penerbangan komersial perdana Jember-Jakarta membuat Bupati Fawait dibombardir kecaman dan kritik di media sosial. Ini rupanya membuat Fawait jengah terhadap kinerja Dishub Jember.

    “Dulu saya bilang tanggal 10, tanggal 18, tanggal 23. Kalau enggak dikatakan begitu, ini Dishub bisa tidur saja jangan-jangan. Jangan-jangan sudah pasrah saja ini bupatinya diserang di medsos,” kata Fawait, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Kini penerbangan pesawat rute Jember-Jakarta tak beroperasi sejak 14 September 2025. Fawait mengatakan, ada evaluasi selama dua pekan ke depan. “Saya pastikan, dua minggu kita istirahat tidak terbang, minggu ini, minggu lagi, (pesawat) kembali terbang dari Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember,” katanya.

    Bupati Fawait meminta Dishub bekerja lebih serius dalam urusan penerbangan ini. “Awalnya mau saya ganti pelaksana tugasnya. Ternyata sudah baik, terobosannya sudah bagus, sehingga saya pertahankan. Kecuali dua minggu lagi enggak selesai, pelaksana tugasnya saya ganti,” katanya.

    “Jember ini kabupaten besar. Namun penduduk miskinnya hari ini tertinggi se-Jawa Timur. Kami terisolir dari mata investor. Kami pelabuhan enggak ada, tol enggak ada, bandara baru hidup,” kata Fawait.

    Bupati Fawait menegaskan, beroperasinya kembali Bandara Notohadinegoro merupakan bentuk komitmen perubahan di Jember. “Saya terus melakukan aksi-aksi untuk bagaimana Jember harus menjadi lebih baik lagi,” katanya. [wir]

  • Urusan Bandara Tak Beres, Bupati Fawait ‘Ancam’ Ganti Pelaksana Tugas Dishub Jember

    Urusan Bandara Tak Beres, Bupati Fawait ‘Ancam’ Ganti Pelaksana Tugas Dishub Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait memberikan tenggat waktu dua pekan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Gatot Triyono untuk menuntaskan urusan penerbangan komersial di Bandara Notohadinegoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Bupati Fawait meminta Dishub bekerja lebih serius. “Awalnya mau saya ganti pelaksana tugasnya. Ternyata sudah baik, terobosannya sudah bagus, sehingga saya pertahankan. Kecuali dua minggu lagi enggak selesai, pelaksana tugasnya saya ganti,” katanya, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Setelah beroperasi perdana pada 23 September 2025, penerbangan komersial rute Jember-Jakarta dan sebaliknya oleh maskapai FlyJaya terhenti pada 14 Oktober 2025. Terhentinya penerbangan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, terutama di media sosial.

    Namun Bupati Fawait memastikan penerbangan komersial dari Bandara Notohadinegoro menuju Bandara Halim Perdanakusumah, DKI Jakarta, tetap akan beroperasi.

    “Sekarang ini istirahat dua minggu. Saya pastikan, dua minggu kita istirahat tidak terbang, minggu ini, minggu lagi, (pesawat) kembali terbang dari Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember,” kata Fawait.

    Fawait telah mengambil alih kendali urusan penerbangan ini. “Kemarin memang sempat saya serahkan kepada jajaran saya untuk mengurus bandara. Tapi karena ada satu kendala, sekarang saya ambil alih. Semua ada di bawah kendali saya,” katanya.

    “Saya kemarin di Jakarta tidak diam. Saya terus berkoordinasi, di Surabaya saya terus berkoordinasi. Insyaallah tidak ada pemberhentian bandara, tidak ada pemberhentian operasi bandara,” kata Fawait.

    “Bahkan di Januari akan ada penambahan flight, bukan cuma Jember-Jakarta tapi Jember ke salah satu kota terbesar di Indonesia. Ini bentuk komitmen kami untuk memperbaiki investasi kita,” kata Fawait.

    Beroperasinya kembali Bandara Notohadinegoro, menurut Fawait, merupakan bentuk komitmen perubahan di Jember. “Saya terus melakukan aksi-aksi untuk bagaimana Jember harus menjadi lebih baik lagi,” katanya. [wir]

  • Pemkab Bangkalan Luncurkan Program Satu Desa Satu Mahasiswa

    Pemkab Bangkalan Luncurkan Program Satu Desa Satu Mahasiswa

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus berupaya mempersempit kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

    Hal itu dibuktikan dengan mulai digagasnya program beasiswa bertajuk “Satu Desa Satu Mahasiswa”. Program tersebut merupakan salah satu program inovasi pemerintah Bangkalan untuk memajukan daerah.

    Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menjelaskan, inovasi daerah tidak selalu berbentuk teknologi, melainkan juga kebijakan yang berdampak langsung bagi pembangunan manusia. Salah satunya diwujudkan melalui beasiswa bagi satu pemuda dari setiap desa di Bangkalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

    “Inovasi adalah kunci membangun Bangkalan. Melalui beasiswa ini, kami ingin membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi anak-anak desa,” ujar Lukman, Kamis (16/10/2025).

    Program ini menyasar pemuda dari 281 desa dan kelurahan di Bangkalan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

    Menurut Lukman, program “Satu Desa Satu Mahasiswa” menjadi langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul dari pelosok sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada desa.

    Bupati mengatakan, pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

    “Kami berharap, setelah lulus, para penerima beasiswa bisa kembali ke desa masing-masing dan menjadi motor penggerak kemajuan di daerahnya,” pungkasnya. [sar/but]

  • Kemenko Kumham Berkunjung Banyuwangi, Matangkan Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi

    Kemenko Kumham Berkunjung Banyuwangi, Matangkan Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mematangkan rencana pembangunan Kantor Imigrasi di Banyuwangi.

    Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah ujung timur Pulau Jawa yang saat ini masih beroperasi sebagai Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Jember di Banyuwangi.

    Diketahui Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram telah bertemu Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi, membahas percepatan pendirian kantor imigrasi di Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Nyoman mengatakan, pembangunan direncanakan mulai tahun depan setelah proses penyiapan lahan rampung.

    “Dari Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan lahan. Semoga dilancarkan, tahun depan semoga pembangunan kantor imigrasi yang baru di Banyuwangi sudah berjalan,” ujarnya.

    Harapannya, keberadaan Kantor Imigrasi Banyuwangi ke depan tidak hanya meningkatkan layanan publik, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian dan pariwisata daerah.

    “Kalau kantor imigrasi sudah berdiri, pelayanan bagi warga Indonesia maupun warga negara asing akan lebih mudah. Dampaknya juga besar bagi pariwisata,” kata Nyoman.

    Selain pembangunan kantor imigrasi, Kemenko Kumham Imipas juga tengah menjajaki rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Banyuwangi. Selama ini, kabupaten tersebut belum memiliki Bapas sendiri.

    “Pembangunan Bapas masih tahap penjajakan awal. Namun Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan lokasi di Cluring untuk rencana pengembangannya,” terangnya.

    Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan, pemda telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan kantor imigrasi lebih representatif di kawasan Jalan Argopuro, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro.

    Ia berharap, setelah nantinya selesai dibangun, pelayanan keimigrasian untuk warga Banyuwangi bisa lebih optimal untuk mengurus paspor dan sebagainya. Selain itu pelayanan dokumen keimigrasian bagi masyarakat di Banyuwangi dan warga asing di Banyuwangi akan semakin lebih mudah dan dekat.

    “Warga Banyuwangi yang akan umroh atau haji bisa optimal pelayanannya. Demikian pula yang akan mengurus paspor untuk keperluan akan ke luar negeri,” kata Wabup Muji. (ted)

  • Damkar Magetan Kekurangan Personel, Dua Mako di Kecamatan Belum Aktif

    Damkar Magetan Kekurangan Personel, Dua Mako di Kecamatan Belum Aktif

    Magetan (beritajatim.com) – Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Magetan menghadapi kendala serius dalam memperluas layanan pemadamannya. Dari tiga markas komando (mako) yang dibentuk di tingkat kecamatan, baru satu yang beroperasi aktif, sedangkan dua lainnya belum berjalan karena keterbatasan jumlah personel.

    Kabid Damkar Satpol PP dan Damkar Magetan, Ali Sukamto, menyebutkan bahwa mako yang saat ini aktif berada di Kecamatan Karangrejo. Sementara dua mako lainnya di Kecamatan Kawedanan dan Parang belum bisa difungsikan karena kekurangan tenaga.

    “Mako Damkar yang ada di kecamatan memang sementara ini masih ada yang belum aktif karena masih kekurangan personel. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar ke depan bisa ditambah tenaga,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

    Ali menjelaskan, pembentukan mako damkar di tiga titik kecamatan merupakan bagian dari strategi mempercepat waktu tanggap darurat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 15 menit.

    “Kami mempertimbangkan di tiga titik ini karena faktor kerawanan. Jika ada laporan, yang ada di mako ini bisa menuju lokasi lebih dulu, kemudian kami yang ada di kantor pusat akan menyusul untuk membantu. Saat ini SPM Damkar Magetan mencapai 85 dari nilai maksimal 100,” terangnya.

    Saat ini, Damkar Magetan hanya memiliki 24 personel aktif. Jumlah tersebut dinilai jauh dari ideal untuk wilayah seluas Kabupaten Magetan dengan potensi risiko kebakaran yang cukup tinggi.

    “Kalau melihat luas wilayah, memang sangat kurang sekali. Tapi Alhamdulillah, tahun ini kejadian kebakaran di Magetan menurun, per tanggal 16 Oktober 2025 ini ada 58 kejadian,” jelasnya.

    Sebagian besar kebakaran yang terjadi di wilayah Magetan disebabkan oleh pembakaran sampah yang ditinggal tanpa pengawasan.

    Meski kekurangan tenaga, Ali memastikan sarana dan prasarana pemadaman masih memadai. Saat ini Damkar Magetan memiliki lima unit mobil pemadam, tiga unit tangki air, serta satu kendaraan penyelamatan untuk evakuasi hewan dan sarang tawon.

    “Yang kita utamakan ke depan itu penambahan tenaga. Kalau kendaraan insyaallah masih cukup,” imbuhnya.

    Ali menegaskan, peningkatan pelayanan tetap menjadi prioritas utama. Pihaknya terus berupaya mengoptimalkan kinerja petugas yang ada agar waktu tanggap terhadap kebakaran tetap cepat dan efektif. [fiq/beq]

  • Cegah Kasus Makanan Basi Terulang, Wali Kota Malang Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG

    Cegah Kasus Makanan Basi Terulang, Wali Kota Malang Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan pihaknya tidak ingin kasus makanan basi pada menu paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kasus tersebut sempat mencuat di salah satu SD negeri kawasan Dinoyo, Kota Malang, beberapa waktu lalu.

    “Kita memperhatikan itu jangan sampai terulang lagi dan kebetulan itu juga belum mempunyai SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Tapi sekarang sudah melakukan pelatihan, jadi tahapan-tahapan seperti itu,” ujar Wahyu Hidayat, Kamis (16/10/2025).

    Menurut Wahyu, penyebab makanan basi disebabkan proses penyucian wadah makan atau ompreng yang tidak bersih. Ia menegaskan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih disiplin dalam menerapkan prosedur kebersihan.

    “Jadi kita akan beri peringatan jangan sampai terulang lagi. Karena memang penyucian dari kutre atau omprengnya ini tidak bersih. Jadi kita sarankan, benar-benar SOP di bagian sudah jelas, untuk omprengnya ini kalau dicuci pakai air panas supaya bakterinya mati, lemak-lemaknya itu sudah terangkat,” tuturnya.

    Wahyu menyebut Pemkot Malang belum memberikan sanksi kepada SPPG terkait, namun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan tegas bila kejadian serupa terulang.

    “Sementara kami peringatkan, untuk bisa dikonservasi oleh gurunya, tapi ini akan jadi pelajaran bagi mereka dan kita perhatian keras. Kemungkinan BGN akan mencabut izinnya mereka tidak bisa apa-apa jadi mereka sudah diperhatikan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pengawasan kini dilakukan secara ketat melalui inspeksi mendadak (sidak) rutin, bukan sekadar evaluasi administratif. Langkah itu diambil untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Kita bukan evaluasi tertulis lagi, malah kita secara rutin selalu melihat dan melaporkan dan kita nanti sidak-sidak terus untuk melakukan ini karena pengawas. Tidak hanya evaluasi, tetapi kita yang rutin dan mereka (SPPG) juga merasa bahwa kita selalu melihat bagaimana SOP yang sudah dilaksanakan,” ujarnya. [luc/beq]

  • Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatim: Capaian Penurunan Kemiskinan Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan

    Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatim: Capaian Penurunan Kemiskinan Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan agar capaian penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya dilihat dari sisi statistik semata.

    Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dinilai dari sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar.

    “Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma, Kamis (16/10/2025).

    Pernyataan Erma disampaikan menanggapi paparan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi ke-80 Pemprov Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur menyebut angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025, dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024, dengan penurunan Gini rasio dari 0,372 menjadi 0,368.

    Legislator asal daerah pemilihan Tulungagung–Blitar itu menilai, pembangunan yang adil tidak cukup diukur dari angka penurunan kemiskinan semata. Indikator paling penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam pemerataan IPM di seluruh wilayah Jawa Timur.

    “Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.

    Anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga menekankan pentingnya memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

    “UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Erma mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berada di jalur yang benar, namun harus memastikan bahwa daerah tertinggal dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam arus kemajuan.

    “Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus benar-benar diwujudkan,” tandasnya.

    Erma juga menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim akan terus mendorong Pemprov memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

    “Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” pungkasnya. [asg/kun]