Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Ipuk Ajak BPD Banyuwangi Kawal Program Desa agar Selaras dengan Pembangunan Daerah

    Bupati Ipuk Ajak BPD Banyuwangi Kawal Program Desa agar Selaras dengan Pembangunan Daerah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Forum yang dikemas dalam bentuk gesah desa ini membahas peran BPD dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mendukung pembangunan desa melalui berbagai alokasi anggaran dan program strategis. Bahkan, dana desa kini ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa.

    “Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk.

    Menurutnya, BPD memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa agar sejalan dengan visi pembangunan daerah. “Daerah juga harus selaras dengan pemerintah pusat, pun desa juga harus sama. Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” tambahnya.

    Ipuk menekankan bahwa di tengah kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun 2026, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan desa.

    “Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum optimal berjalan. Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat di desa yang memiliki peran strategis dalam sosialisasi,” jelasnya.

    Forum gesah desa tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD, sekaligus ruang untuk berdiskusi serta mencari solusi bersama atas persoalan di desa masing-masing.

    Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menuturkan bahwa forum ini digelar untuk menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan pemerintah daerah.

    “Di desa masih banyak persoalan, baik dalam pelaksanaan maupun tata kelola yang perlu dibenahi. Makanya melalui forum diskusi BPD ini untuk merefresh, saling menguatkan, dan saling mengingatkan,” ujar Rudi.

    Forum tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi. Pembahasan meliputi berbagai topik mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan. [alr/beq]

  • Polemik Akses Perumahan Mutiara City Sidoarjo Belum Usai, Wabup Mimik Turun Tangan

    Polemik Akses Perumahan Mutiara City Sidoarjo Belum Usai, Wabup Mimik Turun Tangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) –  Polemik akses jalan antara Perumahan Mutiara City Banjarbendo dengan Mutiara Regency dan Mutiara Harum, Sidoarjo, hingga kini belum menemukan titik temu.

    Rencana pembukaan akses jalan dengan membongkar pagar pembatas di kawasan Mutiara Regency memicu pertanyaan dari berbagai pihak karena dinilai kurang transparan.

    Di balik tembok pembatas perumahan Mutiara Regency, terdapat sebidang tanah kas desa (TKD) Banjarbendo yang diketahui telah disewakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarbendo kepada pihak pengembang Mutiara City.

    Sekretaris Desa (Sekdes) Banjarbendo, Kusnadi, membenarkan bahwa pihak Mutiara City telah menyewa TKD seluas sekitar 12.000 meter persegi untuk jangka waktu tiga tahun. Sebagian lahan itu dimanfaatkan sebagai akses jalan menuju perumahan Mutiara Regency.

    “Iya pak, kita sewakan selama 3 tahun. Dan bisa diperpanjang lagi apabila Mutiara City membutuhkannya,” ujar Kusnadi kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

    Kusnadi menjelaskan, kesepakatan sewa TKD itu telah disetujui bersama antara warga, Pemdes Banjarbendo, dan pihak pengembang Mutiara City. Masa sewa dimulai pada 2025 hingga 2027.

    “Kalau nanti warga tidak mau diperpanjang, terserah warga. Tapi yang pasti, kesepakatan itu sudah ada,” tambahnya.

    Namun, Kusnadi menegaskan bahwa Pemdes Banjarbendo tidak mengetahui soal pembukaan akses jalan dengan cara membobol pagar pembatas perumahan Mutiara Regency. Menurutnya, area tersebut sudah berstatus Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang telah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

    “Kalau soal itu, kami tidak tahu. Itu sudah wilayahnya kabupaten. Silakan tanyakan kepada instansi yang mengeluarkan izinnya,” tegas Kusnadi.

    Sementara itu, Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Mohammad Ilyas, mengaku tidak mengetahui persoalan akses jalan yang kini ramai diperbincangkan.

    Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya tiga surat resmi dari Pemdes Jati yang dikirimkan kepada Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo, dan Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

    Ketiga surat tersebut, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jati, M. Ilham, masing-masing bertanggal 14 Juli 2025, 20 Agustus 2025, dan 10 September 2025. Isinya meminta Pemkab Sidoarjo serta Kementerian Perkim untuk membuka akses jalan melalui perumahan Mutiara Regency.

    “Kalau soal surat, saya tidak tahu. Coba tanya langsung ke Pak Kades,” ujar Ilyas.

    Di sisi lain, Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, turut menanggapi polemik ini. Ia mengaku telah menerima laporan keberatan dari warga Mutiara Regency terkait pembongkaran tembok pembatas yang dilakukan pihak Mutiara City.

    Sebagai tindak lanjut, Wabup Mimik telah mengirim surat resmi ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.

    Menariknya, Wabup Mimik mengungkapkan bahwa proses pengiriman surat melalui sistem e-buddy sempat mengalami kendala teknis.

    “Saat saya akan kirim lewat e-buddy, ada kesalahan teknis pada sistem. Sehingga saya tidak bisa mengirimnya. Dan tidak lama kemudian, katanya e-buddy sudah normal. Tapi surat yang saya kirim manual ke kementerian meluncur dan sudah sampai,” jelas Wabup yang akrab disapa Mak Mimik ini.

    Wabup Mimik berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan kejelasan terkait legalitas dan tata ruang akses jalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara warga dua perumahan yang bertetangga itu. (isa/ted)

  • Stadion Gelora Penataran Blitar “Terbang” Diterjang Puting Beliung, Pemkab Ajukan Bantuan Rp2 M ke Pusat

    Stadion Gelora Penataran Blitar “Terbang” Diterjang Puting Beliung, Pemkab Ajukan Bantuan Rp2 M ke Pusat

    Blitar (beritajatim.com) – Stadion Gelora Penataran, kebanggaan warga Kabupaten Blitar, porak-poranda usai diterjang angin puting beliung pada Selasa (14/10/2025) petang. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah infrastruktur stadion, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

    Pantauan di lokasi menunjukkan bagian tribun utama (VIP) menjadi sektor yang paling parah terdampak. Atap stadion ambruk total, sementara material baja ringan dan lembaran seng beterbangan hingga puluhan meter.

    Stadion yang berada di Kecamatan Nglegok itu kini lumpuh total dan tidak bisa digunakan untuk aktivitas olahraga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menegaskan, area stadion ditutup sementara demi keselamatan masyarakat.

    “Jadi harapan kita kita dapat dana dari pusat untuk perbaikan karena ini merupakan bencana alam,” ujar Kepala Dispora Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, Jumat (17/10/2025).

    Anindya menjelaskan, biaya perbaikan sebesar Rp2 miliar dinilai terlalu besar jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Pemkab Blitar berencana mengajukan bantuan ke pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi.

    Saat ini, petugas masih melakukan pembersihan puing-puing di sekitar tribun VIP. Selain atap yang ambruk, beberapa bagian lain juga rawan roboh sehingga belum memungkinkan untuk digunakan kembali.

    “Nanti kalau pembersihan sudah selesai akan kita buka lagi stadionnya,” tandas Anindya. [owi/beq]

  • Fraksi Golkar Usulkan Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke Pimpinan DPRD Jatim

    Fraksi Golkar Usulkan Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke Pimpinan DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengusulkan terbentuknya Pansus Evaluasi Kinerja BUMD ke pimpinan DPRD Jatim.

    “Kami telah mengusulkan pansus evaluasi kinerja BUMD. Usulan itu telah disampaikan saat Pandangan Umum Fraksi Golkar pada Paripurna R-APBD 2026,” kaya Yudha kepada beritajatim.com, Jumat (17/10/2025).

    Yudha yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim mendorong BUMD Jawa Timur untuk menaikkan PAD Jatim.

    “Tahun 2025, setoran PAD dari sektor BUMD ditarget Rp470 miliar. Tahun depan ditarget Rp480 miliar. Jangan kalah dengan kontribusi BUMD di Jawa Tengah. Jawa Timur harusnya juga sanggup meningkatkan PAD melalui BUMD. Provinsi Jateng dengan komposisi BUMD yang hampir sama dengan Jatim saja sudah Rp700 miliar, setoran PAD-nya dari BUMD,” ujar Yudha.

    Dia memberikan contoh BUMD PT PWU Jatim. PWU dinilai memiliki aset yang banyak, tetapi ada anak usahanya (PT Kasa Husada Wira Jatim) yang masih kesulitan membayar gaji karyawannya sudah hampir 2 tahun.

    Selain itu, pihaknya juga berkomentar terkait besaran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Jawa Timur, yang berkurang Rp2,815 triliun menjadi Rp8,8 triliun di tahun 2026 mendatang.

    Yang artinya TKD untuk Provinsi Jatim berkurang 24,21 persen dibanding TKD Provinsi Jatim 2025 sebesar Rp11,4 trilliun.

    “Belum ada orang yang memikirkan terobosan atau inovatif untuk mengatasi pemotongan dana TKD itu. Fraksi Golkar mengajak pemprov untuk meminta kepada pusat memberikan cukai baru, Cukai SKM3. Ini bisa menambah PAD Jawa Timur. Kami hitung bagi hasil cukai dari pemerintah pusat bisa naik mencapai Rp 1,5 triliun,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Anggota DPR RI Dukung Langkah Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Tapi Ingatkan Syarat Ketat

    Anggota DPR RI Dukung Langkah Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Tapi Ingatkan Syarat Ketat

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengungkapkan bahwa regulasi yang sebelumnya mewajibkan pimpinan BUMN harus warga negara Indonesia (WNI) telah diubah agar pengelolaan BUMN selaras dengan standar bisnis internasional.

    “Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim memberikan dukungan dengan sejumlah catatan penting. Ia menegaskan bahwa penunjukan pimpinan asing di BUMN harus didasarkan pada keahlian dan profesionalisme, bukan sekadar pencitraan.

    “Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” ujar Rivqy, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

    Rivqy menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak berarti tanpa pengawasan. Pemerintah, katanya, harus memastikan mekanisme kontrol, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

    “Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi bukan semata globalisasi, tapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” kata keponakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.

    Ia menambahkan, BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” tegasnya. [hen/ian]

  • AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan sektor perumahan rakyat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat membuka acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Hotel Shangri-La, Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    ​Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur, mulai dari kontraktor, pengembang, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku UMKM, yang mencerminkan peran luas sektor perumahan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    ​”Urusan rumah ini sangat mendasar, dan itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskannya,” ujar AHY.

    ​AHY menegaskan, program KPP tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang berdampak luas.

    ​”Setiap pembangunan rumah berarti menggerakkan banyak sektor—dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga jasa transportasi. Ini rantai ekonomi yang sangat panjang dan produktif,” tegasnya.
    ​
    Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengentaskan backlog perumahan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    ​Lebih lanjut, AHY memastikan setiap proyek perumahan harus terintegrasi dengan fasilitas publik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.

    “Masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

    ​Dengan kolaborasi lintas sektor, AHY optimistis KPP dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di Jawa Timur, sekaligus mempercepat terwujudnya hunian layak bagi seluruh warga Indonesia. (tok/ian)

  • Wamensos Agus Jabo Dukung ESG Now Awards 2025: Bukti Kolaborasi Menuju Indonesia Berkelanjutan

    Wamensos Agus Jabo Dukung ESG Now Awards 2025: Bukti Kolaborasi Menuju Indonesia Berkelanjutan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menghadiri ajang Environmental, Social, and Governance (ESG) Now Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Republika di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik ESG yang diterapkan perusahaan di Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Agus Jabo menyerahkan langsung penghargaan kepada tiga pemenang dalam kategori pilar sosial. Ketiganya adalah PT Bank Syariah Indonesia untuk kategori Empower Vulnerable Community, PT Bank BTPN Syariah untuk kategori Women Empowerment Pioneer, dan Djarum Foundation untuk kategori Social Impact Catalyst.

    Agus Jabo menyampaikan dukungan penuhnya terhadap penyelenggaraan ajang penghargaan ini. “Mendukung dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya,” kata Agus Jabo. Ia menilai, ESG Now Awards 2025 menjadi bukti nyata kolaborasi antara media, korporasi, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat pilar sosial dan tata kelola berkelanjutan.

    “Mari kita dukung, kita lanjutkan supaya masyarakat bisa terus berdaya, masyarakat bisa terus menjaga lingkungan hidupnya dan mengelola kehidupan yang baik dan ramah lingkungan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Agus Jabo menyebut penghargaan ESG Now Awards 2025 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan penghargaan tahun ini, Republika menggandeng Surveyor Indonesia sebagai Enrichment Partner. “Kami ingin memastikan penghargaan hari ini tidak berdasarkan pada popularitas atau pencitraan namun pada bukti nyata,” ungkapnya.

    Andi juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan ESG Now Awards bukan sekadar seremoni, tetapi wadah kolaborasi menuju masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan hanya bisa terwujud melalui kerja sama lintas sektor.

    “Pemerintah, dunia usaha, dan media tidak akan bisa bekerja sendiri. Media juga bukan hanya menjadi penulis perubahan, melainkan bagian dari perubahan,” ujar Andi. [tok/ian]

  • Penataan Pejabat Pemkab Jember Tahun Depan, Bupati Fawait: Semua Mulai dari Nol

    Penataan Pejabat Pemkab Jember Tahun Depan, Bupati Fawait: Semua Mulai dari Nol

    Jember (beritajatim.com) – Pembaruan peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada 2026 akan berdampak terhadap penataan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Semua mulai dari nol, sehingga nanti kita akan tempatkan panjenengan semua sesuai dengan penilaian, baik penilaian internal maupun penilaian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” kata Bupati Muhammad Fawait, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Ada sejumlah OPD yang kurang inovatif yang menjadi catatan Bupati Fawait. Dia berjanji untuk sobyektif mungkin dalam pemilihan personel untuk menempati jabatan.

    Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dan penilaian terhadap inovasi akan menjadi dasar pertimbangan Fawait dalam menempatkan pejabat.

    “Selain ada penilaian kinerja internal, mulai dari kecepatan menyelesaikan masalah Wadul Guse dan lain sebagainya. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan,” kata alumnus Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Airlangga ini.

    “Jember ini tidak bisa maju kalau kita tidak mau mengubah diri kita terlebih dahulu. Tapi saya bahagia selama tujuh delapan bulan terakhir ini, indikator Jember, baik hubungan Jember dengan provinsi, hubungan Jember dengan pusat, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan,” kata Fawait.

    “Insyaallah Jember tidak akan pernah berhenti berinovasi dan insyaallah Jember sesuai dengan tagline kami, kami betul-betul ingin membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang baru dan maju,” kata Fawait.

    Fawait ingin kemiskinan di Jember turun drastis. “Jangan sampai Jember menjadi juara lagi dalam jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi se-Jawa Timur. Tahun depan kita enggak boleh juara lagi. Kita harus menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang signifikan,” katanya.

    Fawait mengatakan, Jember menjadi kabupaten proyek percontohan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Saya berharap para kepala OPD bersiap menyambut percontohan tersebut,” katanya. [wir]

  • Bupati Fawait: Ada Pejabat Pemkab Jember yang Pasrah Saat Diminta Berlari

    Bupati Fawait: Ada Pejabat Pemkab Jember yang Pasrah Saat Diminta Berlari

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menegaskan pentingnya inovasi untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember untuk bekerja keras.

    “Saya perlu ceritakan sedikit terkait Jember. Jember ini sebetulnya adalah ibukota karesidenan. Kita ini adalah ibukota dahulu kala, sehingga banyak lembaga vertikal ada di Jember,” kata Fawait, saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    “Jember didesain menjadi growth pool, pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitar. Maka ada banyak kantor di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Bahkan, menurut Fawait, masyarakat melihat Jember sebagai pojok timur Pulau Jawa. “Ternyata ada sejarah yang menyebut Jember itu adalah Pojok Timur Pulau Jawa,” katanya.

    Namun, menurut Fawait, selama sepuluh tahun terakhir Jember seakan berjalan di tempat. “Kita seakan-akan tidur. Ketika ada pemimpin baru, bupati baru, anak muda, hari ini saya paksa panjenengan semua untuk bangun. Bukan cuma bangun. Bahkan hari ini saya paksa untuk berlari,” katanya.

    Respons jajaran birokrasi Pemkab Jember beragam. “Ada yang semangat. Ada yang pasrah: wis opo jare babah wis, terserah dipindah wis dipindah (sudah terserah, mau jabatan dipindah tidak apa-apa, red),” kata Fawait.

    Fawait mengajak birokrat Pemkab Jember, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk berlari. “Bukan cuma bangun, bukan cuma jalan, tapi kita berlari. Ndak bisa kita berjalan begitu-begitu saja. Salah satunya bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi,” katanya.

    Salah satu inovasi itu adalah saluran pengaduan masyarakat Wadul Guse. Menurut Fawait, banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan dalam Wadul Guse. “Wadul Guse ini yang masuk hari ini sekitar tujuh ribu sampai delapan ribu (pengaduan) dan yang diselesaikan itu hampir 89 persen,” katanya.

    “Para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saya pantau hampir tiap hari di grup. Mereka satset cakceg untuk menyelesaikan. Tentu tidak bisa kita selesaikan 100 persen. Tapi saya lihat optimisme dari para kepala OPD dan camat-camat sudah luar biasa,” katanya.

    Inovasi lain adalah rencana pembangunan kantor pelayanan di desa-desa. “Kita segera melakukan pembangunan kantor-kantor pelayanan, bukan cuma di Pemkab, karena Jember ini bukan cuma kota, tapi di Jember ini juga ada desa-desa, ada pelosok-pelosok,” kata Fawait.

    Para warga di pelosok, menurut Fawait, harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pelayanan publik pemerintah desa. “Kita akhir tahun ini akan membangun semacam pemkab kecil di ujung barat-selatan, di ujung barat-utara, di ujung timur-selatan, dan di ujung timur-utara,” katanya.

    “Itu semacam mall pelayanan publik. Jadi nanti Bupati Jember dengan beberapa Kepala OPD beberapa kali akan ngantor di tempat-tempat ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat di ujung timur dan di ujung barat,” kata Fawait.

    Saat ini Pemkab Jember sudah melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan. “Kita tahu semua komitmen para Kepala OPD, camat, dan jajaran seluruhnya berkantor, ada yang di desa, ada yang di kecamatan,” kata Fawait.

    Fawait tahu sebagian pejabat mengalami kelelahan. “Saya tahu setelah ngantor, ada yang pucat, karena memang usia sudah sepuh. Habis ngantor ada yang pucat, ada yang sakit. Tapi saya kagum kepada seluruh birokrat Jember. Semua punya komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” katanya. [wir]

  • Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial RI menindaklanjuti pengusulan Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, bersama perwakilan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Nganjuk dan Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (16/10/2025).

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus Jabo.

    Koordinasi antara TP2GD Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan, dan hasilnya akan segera dibahas di tingkat nasional melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, mengungkapkan bahwa proses pengusulan Marsinah termasuk yang paling cepat dibandingkan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Secara administratif, berkas Marsinah sudah lengkap. TP2GP akan melakukan verifikasi lapangan ke Nganjuk dan Surabaya untuk memastikan keabsahan data serta memperkuat data primer dengan bertemu keluarga dan menelusuri jejak perjuangannya,” ujar Mira.

    Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas atensi terhadap pengusulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perjuangan untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional telah dilakukan sejak tahun 2022.

    Upaya itu semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, sejalan dengan aspirasi sejumlah serikat buruh.

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Ia memastikan seluruh proses pengusulan dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa kekurangan administratif.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas perhatian pemerintah pusat terhadap perjuangan Marsinah.

    “Jawa Timur berterima kasih telah dipercaya mengusulkan satu tokoh melalui jalur resmi untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Semoga perjuangan ini menjadi dasar yang kuat dan dapat berhasil sampai tuntas,” kata Novi.

    Menanggapi hal itu, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Marsinah memiliki tiga unsur istimewa yang membuatnya layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Marsinah, kata dia, merepresentasikan perjuangan perempuan dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia, berasal dari kalangan rakyat biasa, dan memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh.

    “Ada tiga unsur spesial terkait gelar untuk Mbak Marsinah ini, dia sosok perempuan, berasal dari kalangan buruh dan seorang pejuang HAM. Semoga apa yang dibawa dari Nganjuk atas nama Marsinah tidak menemui hambatan. Semua pihak telah bekerja dengan sangat baik dan penuh dedikasi,” ujar Agus Jabo menutup audiensi. [tok/ian]