Category: Beritajatim.com Politik

  • Ketua DPRD dan Ratusan Kader Ansor Banser Turun Jalan

    Ketua DPRD dan Ratusan Kader Ansor Banser Turun Jalan

    Gresik (beritajatim.com) – Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir bersama ratusan kader Ansor dan Banser turun ke jalan dalam aksi solidaritas bertajuk “Jaga Kyai, Jaga Negeri” yang digelar di Alun-Alun Kota Gresik, Jumat (17/10/2025).

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap salah satu stasiun televisi nasional yang dianggap melecehkan lembaga pesantren dan para ulama. Ratusan kader Nahdlatul Ulama (NU) kompak menyerukan pembelaan terhadap marwah pesantren sebagai benteng moral bangsa.

    Dalam orasinya, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa Gresik memiliki sejarah panjang sebagai kota santri, sehingga setiap bentuk penghinaan terhadap pesantren dan kyai merupakan luka bagi masyarakat Gresik.

    “Kami sadar bahwa Gresik adalah kota santri sejak dulu. Tidak ada warga Gresik yang tidak sakit hati atas adanya tayangan yang mendiskreditkan pesantren, ulama, dan kyai,” ujarnya.

    Meski demikian, Syahrul mengingatkan agar kemarahan dan kekecewaan tidak berujung pada tindakan melanggar hukum. “Kita harus berkepala dingin dalam merespons ini. Mari kita lawan dengan cara yang cerdik dan bermartabat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

    Politisi muda PKB itu juga menyerukan agar masyarakat NU dan para santri tetap fokus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional.

    “Atas nama DPRD Gresik, kami mengecam keras fitnah dan framing yang menyudutkan pesantren serta ulama. Mari kita lawan dengan narasi positif, memperkuat pesantren sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Gresik, Muhammad Ludfi Hambali, menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan ekspresi kekecewaan para santri terhadap tindakan pelecehan terhadap pesantren dan ulama.

    “Kami menyerukan agar izin siaran stasiun televisi yang dinilai melecehkan tersebut dicabut, serta meminta pemiliknya menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada publik, khususnya kepada para kyai dan pesantren,” pungkasnya. (dny/kun)

  • Cak Ji Tinjau Langsung Semburan Misterius di Rungkut, Diduga Akibat Patahan Kendeng

    Cak Ji Tinjau Langsung Semburan Misterius di Rungkut, Diduga Akibat Patahan Kendeng

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji, turun langsung meninjau lokasi semburan misterius yang muncul di kawasan Rungkut, Gunung Anyar, Surabaya. Semburan setinggi sekitar 70 sentimeter itu menghebohkan warga lantaran muncul tiba-tiba di aliran sungai tanpa sebab yang jelas.

    Awalnya, dugaan mengarah pada kebocoran pipa milik Pertamina Gas Negara (PGN) yang melintas di area tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan awal bersama pihak terkait, muncul analisis lain yang tak kalah serius, yakni kemungkinan semburan tersebut dipicu oleh aktivitas Sesar atau Patahan Kendeng yang melewati wilayah Surabaya.

    “Terkait semburan gas yang tiba-tiba muncul di Rungkut, dugaan utama awalnya pipa PGN bocor. Namun ternyata ada kemungkinan bahwa patahan Kendeng menjadi penyebabnya,” ujar Cak Ji dalam unggahan di akun Instagram resminya, Kamis (16/10/2025).

    Sesar Kendeng sendiri merupakan salah satu sesar aktif di Pulau Jawa yang membentang panjang, melintasi sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Jalur sesar ini melewati Kabupaten Bojonegoro, Madiun, Nganjuk, Jombang, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, hingga Kota Surabaya.

    Menurut sejumlah kajian geologi, patahan ini terbagi dalam tiga segmen besar: Segmen Cepu, Segmen Waru, dan Segmen Surabaya. Para ahli menyebut, aktivitas sesar ini berpotensi menimbulkan guncangan berkekuatan magnitudo 6,5 hingga 7,0, yang bisa berdampak signifikan pada kawasan padat penduduk seperti Surabaya dan sekitarnya.

    Meski hingga kini belum ada catatan aktivitas besar dari patahan tersebut, para pakar tetap memantau pergerakannya mengingat tingginya potensi risiko terhadap infrastruktur perkotaan.

    Pemerintah Minta Warga Tidak Mendekat

    Cak Ji menegaskan, tim gabungan dari Pemkot Surabaya, PGN, dan BPBD masih melakukan pemeriksaan dan pemantauan lanjutan terhadap fenomena tersebut. Ia juga mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi semburan demi keselamatan bersama.

    “Saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. Tolong untuk warga jangan ada yang mendekati lokasi, Rek. Kita tidak tahu bahaya apa yang bisa saja terjadi di area tersebut,” imbau Cak Ji.

    Hingga kini, lokasi semburan di kawasan Sungai Kebon Agung, Rungkut telah dipasangi garis pembatas oleh petugas. Penyelidikan lanjutan masih dilakukan untuk memastikan apakah semburan itu benar berasal dari kebocoran gas atau ada kaitan dengan aktivitas pergerakan Sesar Kendeng. (fyi/kun)

  • Pemkab Pasuruan Luncurkan Aplikasi SAPA WARGA untuk Dukung Desa Digital

    Pemkab Pasuruan Luncurkan Aplikasi SAPA WARGA untuk Dukung Desa Digital

    Pasuruan (beritajatim.com) – Upaya modernisasi layanan publik di Kabupaten Pasuruan semakin nyata. Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi memperkenalkan aplikasi SAPA WARGA (Sistem Administrasi dan Pelayanan Aktif untuk Warga) sebagai langkah menuju penerapan desa digital di seluruh wilayah.

    Peluncuran program tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tata naskah dinas elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

    Seluruh camat, kepala desa, dan lurah dari berbagai wilayah Kabupaten Pasuruan turut hadir mengikuti bimtek ini. Mereka mendapatkan pelatihan untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan desa secara digital.

    Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo hadir secara langsung menutup kegiatan bimtek sekaligus meresmikan aplikasi SAPA WARGA. Ia menyebut aplikasi tersebut menjadi tonggak baru pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa.

    “SAPA WARGA dirancang agar masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan administratif hanya lewat ponsel. Mulai dari pengajuan surat, hingga layanan informasi desa, semuanya bisa dilakukan dengan mudah,” ujar Rusdi, Jumat (17/10/2025).

    Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu menekankan pentingnya percepatan layanan berbasis teknologi. Menurutnya, kemajuan digital tidak boleh hanya dirasakan di kota, tetapi juga harus sampai ke desa-desa.

    Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan berkomitmen memangkas birokrasi layanan administrasi kependudukan. “Mulai sekarang, pengurusan KTP, KK, dan KIA bisa diselesaikan di kecamatan masing-masing, tanpa perlu ke kantor Dispendukcapil,” jelasnya.

    Selain efisiensi layanan, aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga terhadap pemerintahan desa. Melalui fitur interaktif, masyarakat bisa memberikan aspirasi atau laporan secara langsung kepada pemerintah desa.

    “Kita harus membawa masyarakat menuju era digital, agar pelayanan publik lebih modern dan masyarakat desa semakin sejahtera,” tutupnya. (Ada)

  • Pemkab Kediri Gelar Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur: Tegaskan Komitmen “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh”

    Pemkab Kediri Gelar Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur: Tegaskan Komitmen “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh”

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di halaman Kantor Pemkab Kediri, Jumat (17/10/2025). Dengan mengusung tema “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh”, kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemkab Kediri untuk menegaskan komitmen terhadap pembangunan daerah yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan di Bumi Panjalu.

    Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, atau yang akrab disapa Mbak Dewi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Kediri, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kediri. Kehadiran jajaran pemerintahan ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah di Jawa Timur.

    Dalam amanat yang dibacakannya, Mbak Dewi menyampaikan pesan Gubernur Jawa Timur yang menyoroti berbagai capaian makro pembangunan provinsi. Peringatan Hari Jadi ke-80 disebut mencerminkan filosofi kerja JATIMBISA — Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif.

    Beberapa capaian yang disampaikan antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto.

    Gubernur juga menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional, dengan produksi gabah kering panen (GKP) mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun. Selain itu, Jawa Timur tengah menginisiasi langkah baru untuk menjadi “Gerbang Baru Nusantara”, yang diharapkan membuka peluang ekonomi baru dan memperluas konektivitas antarwilayah guna mendorong pertumbuhan daerah.

    “Melalui momentum Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur ini, kami di Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus berinovasi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga harmoni sosial,” tutur Mbak Dewi dalam sambutannya.

    Upacara ditutup dengan pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan doa bersama. Seluruh peserta berharap semangat “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh” dapat terus menginspirasi masyarakat Kabupaten Kediri untuk menjadi daerah yang tangguh, mandiri, dan berkembang sejalan dengan kemajuan Jawa Timur. [ADV PKP/nm]

  • Alumni Tegaskan Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Tak Pernah Ajukan Dana APBN

    Alumni Tegaskan Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Tak Pernah Ajukan Dana APBN

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Polemik terkait rencana pembangunan kembali musalla Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat tanggapan dari Ikatan Santri Al Khoziny (IS Aluny).

    Pihak alumni menegaskan bahwa pesantren tersebut tidak pernah mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah.

    Ketua IS Aluny, KH M. Zainal Abidin, menegaskan bahwa pihak lembaga pesantren sama sekali tidak mengajukan bantuan dana dari pemerintah untuk pembangunan musalla yang roboh tersebut.

    “Pihak Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran tidak pernah membuat proposal dan tidak pernah mengajukan terhadap pembangunan lembaga ke pemerintah,” ujar KH Zainal Abidin, Jumat (17/10/2025).

    Meski demikian, ia menilai bahwa jika pemerintah merasa perlu terlibat dalam proses pembangunan, pihak pesantren tetap akan menerima dengan terbuka.

    “Misalnya pemerintah merasa perlu hadir dalam proses ini sangat kami terima. Misalnya dalam site plan atau rancangan konstruksi sesuai dengan standar nasional, tentu akan kami terima. Karena kami mewakili alumni juga siap untuk mencari dana sendiri demi pembangunan kembali Lembaga Pesantren Al Khoziny,” tegasnya.

    KH Zainal juga menyampaikan bahwa para alumni yang tersebar di berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri, telah menyatakan kesiapannya untuk membantu proses pembangunan kembali gedung tiga lantai yang roboh.

    “Selain para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, hampir semuanya siap membantu dalam rencana pembangunan kembali bangunan yang roboh tersebut,” paparnya.

    Ia menambahkan, banyak alumni yang siap berdonasi dan menggalang dukungan agar bangunan pesantren bisa kembali berdiri.

    Terkait kemungkinan munculnya kecemburuan dari pesantren lain jika pembangunan Al Khoziny menggunakan dana APBN, KH Zainal menilai hal itu tidak perlu dipermasalahkan.

    “Tidak ada pilih kasih. Lembaga Pesantren Al Khoziny sendiri tidak pernah mengajukan proposal kepada pemerintah. Kendati pemerintah ikut hadir dalam pembangunan ini, kami akan menerima,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru Lembaga Pesantren Al Khoziny layak didanai melalui APBN. Ia menilai, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sarana pendidikan para santri tetap layak dan aman.

    “Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” ujar Cak Imin di kantornya, Selasa (14/10/2025).

    Polemik penggunaan dana APBN untuk pembangunan kembali pesantren tersebut kini menjadi sorotan publik. Namun, baik pihak pesantren maupun alumni sepakat bahwa langkah apapun yang diambil harus berorientasi pada kepentingan pendidikan dan keselamatan para santri. (isa/ted)

  • Akademisi Universitas Jember Sebut Komunikasi Publik Bupati Fawait Kurang Elok

    Akademisi Universitas Jember Sebut Komunikasi Publik Bupati Fawait Kurang Elok

    Jember (beritajatim.com) – Aries Harianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan fungsionaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut komunikasi publik yang ditunjukkan Bupati Muhammad Fawait kurang elok.

    Aries mengkritik pernyataan Bupati Fawait saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025).

    Saat itu, Fawait mengecam kinerja Pelaksana Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono, menyusul sejumlah persoalan yang muncul dalam operasional Bandara Notohadinegoro. Sebelum penerbangan komersial perdana resmi terselenggara pada 23 September 2025, sempat terjadi penundaan dua kali yakni pada 10 dan 18 September 2025.

    Tertundanya penerbangan komersial perdana Jember-Jakarta membuat Bupati Fawait dibombardir kecaman dan kritik di media sosial. Ini rupanya membuat Fawait jengah terhadap kinerja Dishub Jember.

    “Dulu saya bilang tanggal 10, tanggal 18, tanggal 23. Kalau enggak dikatakan begitu, ini Dishub bisa tidur saja jangan-jangan. Jangan-jangan sudah pasrah saja ini bupatinya diserang di medsos,” kata Fawait.

    Kini penerbangan komersial pesawat rute Jember-Jakarta tak beroperasi sejak 14 September 2025. Fawait mengatakan, ada evaluasi selama dua pekan ke depan. Dia akan mencopot Gatot jika dalam waktu dua pekan urusan penerbangan tersebut tak juga selesai.

    Aries mengatakan, tak ada satupun warga Jember yang menolak berbagai program pembangunan dan kebijakan Jember. “Semua ingin Jember maju. Namun program dan kebijakan yang dicanangkan juga harus realistis. Tidak dipaksakan,” katanya, Jumat (17/10/2025).

    Pergantian Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Jember, menurut Aries, tak serta-merta menggaransi keberhasilan. “Kalau masalahnya animo penumpang, tentu problemnya bukan personal pengambil keputusan. Jika Pelaksana Tugas Dishub saja dinilai tidak mampu, apalagi personal non Dishub,” katanya.

    Aries menilai Pemkab Jember sedang galau. “Kegalauan Pemkab sudah mulai nampak, sehingga aksi komunikasi publik yang dilakukan acapkali self contradictory. Tentu saja secara politis hal ini membangun potret kurang elok,” katanya.

    Aries juga menyoroti pernyataan Bupati Fawait yang merasa diserang di media sosial. “Bupati jangan merasa ‘diserang’. Konotasi diserang itu negatif. Padahal Bupati sendiri telah membuka diri untuk dikritik,” katanya.

    Komitmen untuk terbuka terhadap kritik sempat disampaikan Fawait saat menerima penghargaan Kategori Pemimpin Muda, dalam peringatan Hari Pers Nasional yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, di Hotel Luminor, Jember, Jumat (24/5/2025) malam.

    “Saya tidak pernah alergi dengan masukan, dengan kritikan. Bahkan yang suka menulis kritis ke saya, tidak pernah bosnya saya telepon. Saya biarkan. Malah saya kasih sponsor kerja sama,” kata Fawait, sebagaimana dikutip Beritajatim.com.

    Pernyataan itu diulangi Fawait saat bertemu Rektor Iwan Taruna dan sejumlah akademisi di Universitas Jember, Senin (6/10/2025). “Kalaupun saya dikritik enggak apa-apa. Bagi saya itu saya biasa,” katanya.

    Aries mengingatkan bahwa respons publik terhadap kebijakan pemerintah akan selalu beragam dan tidak bisa dikendalikan agar seragam. “Respons publik adalah spektrum. memancarkan beragam warna yang pada hakikatnya adalah satu. Putih,” katanya.

    Lagi pula, lanjut Aries, kritik ditujukan bukan dalam konteks personal. “Kritik ditujukan kepada Bupati Fawait sebagai pejabat, bukan perorangan. Kehendak untuk mengkritik adalah indikasi masih menyimpan rasa memiliki,” katanya. [wir]

  • Pemkot Kediri Perkuat Program Makan Bergizi Gratis Lewat Aplikasi Data Sasaran 3B

    Pemkot Kediri Perkuat Program Makan Bergizi Gratis Lewat Aplikasi Data Sasaran 3B

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Workshop Aplikasi Data Sasaran 3B (Bumil, Busui, dan Balita Non-PAUD) pada Jumat (17/10/2025) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan akurasi data serta efektivitas distribusi program prioritas nasional tersebut.

    Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr Muh. Fajri Mubasysyir, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 100.3.3.3/216/419.033/2025 tentang Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG.

    “Kegiatan ini kami laksanakan untuk mengantisipasi dinamika data sasaran 3B yang berubah cepat, memastikan distribusi MBG berjalan efisien dan efektif, serta mengatur persebaran dapur Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) agar sesuai lokasi penerima manfaat,” ujarnya.

    Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional merupakan bagian dari Asta Cita Presiden RI dan menargetkan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Di Kota Kediri, program ini telah dimulai sejak 14 Juli 2025 melalui tiga SPPG pertama di Tosaren, Dermo, dan Ngadirejo, dengan total penerima manfaat sebanyak 1.100 orang.

    Kini jumlahnya meningkat pesat menjadi 24 SPPG yang tersebar di seluruh Kota Kediri, didukung oleh 620 kader dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) IMP Bangga Kencana.

    Namun, dr Fajri mengungkapkan masih terdapat perbedaan data antara laporan kader dan SPPG. “Berdasarkan data terkini, sasaran terlayani versi kader berjumlah 2.830 orang, sedangkan versi SPPG mencapai 3.340 orang. Ada deviasi sekitar 510 data yang harus segera diselesaikan,” jelasnya.

    Untuk menuntaskan perbedaan tersebut, Pemkot Kediri bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengembangkan aplikasi pencatatan data sasaran 3B yang akan memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan keakuratan data di lapangan.

    Selain penguatan data, Pemkot Kediri juga menaruh perhatian besar terhadap aspek keamanan pangan dan izin sanitasi. Hal ini menyusul sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah yang menjadi pelajaran penting dalam penerapan standar kelayakan makanan MBG.

    “Kami akan terus turun ke lapangan untuk memastikan semua dapur SPPG memenuhi standar sanitasi, agar pelaksanaan MBG di Kediri benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, dan menjamin seluruh penerima manfaat sehat serta selamat,” tegas dr Fajri.

    Workshop ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Bappeda, Koordinator Kader TPK, penyuluh KB, serta perwakilan kelurahan. Para peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan pencatatan data secara tepat waktu dan akurat.

    “Selamat mengikuti kegiatan ini, serap ilmunya dengan baik, dan mari bersama kita sukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi masa depan generasi yang lebih sehat dan kuat,” pungkas dr Fajri.

    Melalui penerapan aplikasi 3B dan koordinasi lintas instansi, Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan di daerah. [nm/beq]

  • Wabup Sidoarjo Sidak Jembatan Putus di Tambak Cemandi, Anggaran Rp1,6 Miliar Disiapkan

    Wabup Sidoarjo Sidak Jembatan Putus di Tambak Cemandi, Anggaran Rp1,6 Miliar Disiapkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi jembatan yang putus di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, pada Jumat (17/10/2025). Jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga untuk aktivitas harian dan distribusi hasil tambak.

    Dalam sidak tersebut, Wabup Mimik didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono, Camat Sedati, serta Kepala Desa Tambak Cemandi. Mereka meninjau langsung kondisi jembatan yang dilaporkan ambruk dua minggu lalu.

    “Kedatangan kami ini untuk merespons cepat keluhan warga. Jembatan ini adalah urat nadi perekonomian masyarakat sekitar, jadi kami tidak akan menunda. Segera akan dilakukan koordinasi intensif dengan Dinas PUBM untuk memulai pembangunan secepatnya,” ujar Hj. Mimik Idayana di hadapan warga.

    Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali jembatan tersebut menjadi prioritas Pemkab Sidoarjo agar mobilitas masyarakat dan roda ekonomi segera pulih. “Dengan dibangunnya kembali jembatan yang lebih representatif, kami berharap aktivitas ekonomi warga, terutama para petani tambak, bisa kembali normal dan lancar,” ujar Wabup yang akrab disapa Mak Mimik itu.

    Sementara itu, Kepala Dinas PUBM SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono menjelaskan bahwa proyek pembangunan jembatan akan segera dimulai pada bulan Oktober ini. “Kami telah menyiapkan anggaran dari APBD sebesar Rp1,6 miliar untuk proyek pembenahan jembatan yang putus ini,” terangnya.

    Dwi menambahkan, jembatan baru tidak hanya dibangun ulang, tetapi juga ditingkatkan spesifikasinya agar lebih kuat dan mampu menampung beban kendaraan yang lebih besar. “Jembatan baru akan kita perlebar dari yang semula 4 meter menjadi 5 meter, dengan panjang total 10 meter. Konstruksinya akan dibuat lebih kokoh agar bertahan jangka panjang,” pungkasnya.

    Pemkab Sidoarjo menargetkan proyek ini selesai tepat waktu agar aktivitas masyarakat Desa Tambak Cemandi dapat kembali normal tanpa hambatan. [isa/beq]

  • 1 Tahun Presiden Prabowo, Gus Ipul: Transformasi Sosial Dimulai dari Data, Berbuah Sekolah Rakyat

    1 Tahun Presiden Prabowo, Gus Ipul: Transformasi Sosial Dimulai dari Data, Berbuah Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) — Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa tahun pertama menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif seperti Sekolah Rakyat.

    “Tahun pertama ini kita gunakan untuk meletakkan dasar-dasar, menyusun strategi agar pelaksanaan asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak,” ujar Gus Ipul dalam wawancara bersama Beritasatu TV di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

    Kemensos berperan memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

    Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta KPM, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (inclusion error). Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.

    Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi. Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan.

    Salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden adalah Sekolah Rakyat. Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.

    “Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujar Gus Ipul.

    Program ini tak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.

    Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.

    “Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500 ribu keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya optimistis.

    Bantuan sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui PKH, BPNT, dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.

    “Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang,” terang Gus Ipul.

    Hasilnya, lebih dari 77 ribu keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif. Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500 ribu keluarga mandiri.

    Terakhir, Gus Ipul menutup refleksinya dengan penuh optimisme. “Tahun pertama ini menentukan. Kita sudah punya model, punya arah, dan punya data.

    Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak. Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden,” tegasnya.(tok/ted)

  • DPRD Malang Dukung Pemasaran Online Batik Cap KWT Lebakharjo Lewat TMMD 126

    DPRD Malang Dukung Pemasaran Online Batik Cap KWT Lebakharjo Lewat TMMD 126

    Malang (beritajatim.com) – Sebagai bentuk dukungan terhadap program nonfisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126, DPRD Kabupaten Malang menyatakan siap membantu pemasaran digital hasil produksi Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading. Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan pelatihan batik cap yang digelar di Balai Desa Lebakharjo, Jumat (17/10/2025).

    Ketua KWT Kartini Lebakharjo, Yani, menyampaikan aspirasi agar kelompoknya mendapatkan bantuan peralatan batik cap guna memperluas produksi dan membuka peluang ekonomi baru di desa.

    “Semoga juga nanti kami diberikan bantuan peralatan batik cap kepada seluruh KWT di Lebakharjo. Kami jadi punya ide untuk membuat usaha kecil bersama dan berharap ada solusi bagaimana produk kami laku di pasaran,” ujar Yani.

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok, menyatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui TMMD, termasuk membantu pengembangan pemasaran produk hasil KWT.

    Zulham menegaskan akan mendorong strategi pemasaran digital agar hasil produksi batik cap dari KWT Lebakharjo bisa dikenal lebih luas. “Semoga ke depan desa ini dapat maju dan terus berkembang melalui hasil kerajinan tangan ibu-ibu KWT,” katanya.

    Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif seperti batik cap juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengembangkan potensi wisata desa. “Ini sudah akhir tahun. Saya akan berupaya memasukkan program terkait batik cap dan lainnya yang ada di Lebakharjo, serta menyusun strategi penjualan secara online,” ungkap Zulham.

    Program TMMD ke-126 di Lebakharjo tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Dukungan DPRD diharapkan dapat memperkuat kesinambungan program dan mendorong kemandirian ekonomi desa melalui transformasi digital. [yog/beq]