Category: Beritajatim.com Politik

Ponorogo Gelar 9 Rangkaian Acara Meriah Sambut Hari Santri Nasional 2025

Ponorogo (beritajatim.com) – Kabupaten Ponorogo bersiap menyemarakkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 dengan sembilan rangkaian acara yang digelar selama Oktober hingga November. Kegiatan perdana dimulai pada Senin (20/10/2025) melalui Khotmil Quran yang berlangsung di Pendopo Agung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo serta serentak di 21 kecamatan se-Bumi Reog.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan ratusan hafidz dari berbagai pesantren. Ia berharap momentum ini mampu menanamkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat.

“Kami libatkan ratusan hafidz dalam acara Khotmil Quran ini. Biar nilai-nilai Quran bisa masuk ke relung hati yang paling dalam,” ujar Kang Giri, sapaan akrab Bupati Sugiri Sancoko.

Pada hari berikutnya, Selasa (21/10/2025), akan digelar Sosialisasi Program Pesantren Sehat dan penyerahan bantuan alat kesehatan dari Dinas Kesehatan Ponorogo untuk sejumlah pesantren. Malam harinya, Pendopo Agung Pemkab Ponorogo menjadi tuan rumah Sarasehan Gerakan Nasional Pesantren Menuju ICH UNESCO, yang terlaksana atas kerja sama dengan Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok Pusat.

“Jadi nanti ada sarasehan tingkat nasional, bekerjasama dengan Gernas Ayo Mondok Pusat di Pendopo,” kata Kang Giri.

Masih di hari yang sama, Charly Vanhoutten, mantan vokalis ST12, bersama band-nya akan tampil sebagai guest star dalam acara Launching Gamedia Network Media Center Gerakan Nasional Ayo Mondok di Alun-alun Ponorogo.

Puncak peringatan Hari Santri jatuh pada Rabu (22/10/2025), ditandai dengan apel santri serentak di Alun-alun Ponorogo.

“Pagi nanti santri serentak apel hari santri di Alun-alun Ponorogo,” kata Kang Giri.

Rangkaian Acara Peringatan Hari Santri 2025 di Ponorogo :

1. Khotmu-l-Qur’an
Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025
Waktu : Pukul. 05.30-17.30 WIB
Tempat : Pendopo Kabupaten Ponorogo dan Seluruh Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo

2. Sosialisasi Program Pesantren Sehat dan Pemberian Bantuan Alat-alat Kesehatan untuk Pesantren dari Dinkes Kab. Ponorogo
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
Waktu : Pukul 07.30-11.30 WIB
Tempat : Pendopo Kabupaten Ponorogo

3. Sarasehan Gerakan Nasional Pesantren Menuju ICH UNESCO Kerjasama Dengan Gernas Ayo Mondok Pusat
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
Waktu : Pukul 18.30-20.30 WIB
Tempat : Pendopo Kabupaten Ponorogo

4. Launching GAMEDIA NETTWORK Media Center Gerakan Nasional Ayo Mondok
Guest Star : Charly Vanhoutten & Band
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
Waktu : Pukul 20.30-23.00 WIB
Tempat : Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo

5. Apel Hari Santri Tahun 2025
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Waktu : Pukul. 06.30-09.30 WIB
Tempat : Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo

6. Muhalaqah (Muhasabah & Halaqah)
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Waktu : Pukul. 10.00-14.00 WIB
Tempat : PP. Darul Huda Mayak

7. SANTRIvaganza Night
Guest Star : Sabrang MDP dan KiaiKanjeng
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Waktu : Pukul 19.30 WIB – selesai
Tempat : Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo

8. Santri Run 2025
Hari/Tanggal : Ahad, 9 November 2025
Waktu : Pukul. 06.00-09.00 WIB
Tempat : Start : Masjid Agung Ponorogo, Finish: Aloon-Aloon Ponorogo

9. Mafia Sholawat KH Muhammad Ali Shodiqin dan KH Anwar Zahid
Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025
Waktu : Pukul 19.30-24.00 WIB
Tempat : Aloon-Aloon Ponorogo

[end/beq]

20/10/2025 09:59
Wawali Blitar Blak-Blakan Soal Dugaan Penipuan Rp214 Juta, Begini Ceritanya

Blitar (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba akhirnya cerita secara terbuka (blak-blakan) mengenai dugaan kasus penipuan senilai Rp 214 juta yang menyeret namanya.

Orang nomor 2 di Bumi Bung Karno itu dengan tegas membantah telah melakukan penipuan dan menyebut kasus ini murni perdata, yakni utang-piutang.

Dalam penjelasannya, Elim membeberkan duduk perkara yang menurutnya telah dipelintir. Ia menegaskan bahwa inti dari permasalahan tersebut adalah utang-piutang dengan nilai total Rp800 juta. Dari jumlah itu, ia mengklaim telah mengembalikan sebagian besarnya.

“Intinya itu sebetulnya utang piutang senilai Rp 800 juta. Sudah saya kembalikan 70% lebih, tinggal Rp 214 juta,” jelas Elim Tyu Samba saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

Elim kemudian mempertanyakan logika dari tuduhan penipuan yang dialamatkan kepadanya. Baginya, jika ia sejak awal berniat jahat untuk menipu, ia tidak akan repot-repot mengembalikan mayoritas uang tersebut.

“Logikanya begini, kalau mau menipu ya harusnya tidak usah dikembalikan saja sekalian, atau kembalikan sedikit. Ini kan sudah 70% lebih saya bayar,” ujarnya.

Karena itu, Elim Tyu Samba sangat yakin bahwa kasus yang menjeratnya ini tidak memiliki unsur pidana sama sekali. Politisi Gerindra itu pun menyebut kalau dugaan penipuan ini pun tak masuk akal.

“Sebetulnya itu kasus tidak ada pidananya, jadi kalau sampai (dituduh) penipuan kok enggak masuk akal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Elim mengaku dirinya telah proaktif dalam menyikapi laporan ini. Ia menyebut telah memberikan klarifikasi lengkap beserta bukti-bukti pendukung ke pihak Polres yang menangani melalui kuasa hukumnya sejak beberapa waktu lalu.

“Dan itu sudah saya klarifikasi beserta bukti ke Polres yang bersangkutan melalui pengacara saya dari kapan lalu,” tambahnya.

Saat ditanya mengapa kasus ini baru ramai sekarang padahal masalahnya sudah bergulir lama, Elim Tyu Samba memiliki dugaannya sendiri. Ia mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu ini untuk kepentingan tertentu di luar masalah hukum.

“Kalau sampai ramainya sekarang, ya mungkin ada yang menunggangi kepentingan,” pungkasnya. (owi/ted)

20/10/2025 08:44
Statemen ‘Babu Masyarakat’ Wali Kota Blitar Disorot, Pengamat: Tantangan Bebas KKN

Blitar (beritajatim.com) – Statemen Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), yang menyebut dirinya sebagai “pembantu atau babu masyarakat” mendapat sorotan tajam dari pengamat sosial dan politik, Trijanto.

Alih-alih sekadar apresiasi, Trijanto menilai pernyataan tersebut adalah sebuah “tantangan nyata” bagi seluruh elit pemerintahan Kota Blitar untuk membuktikan kepemimpinan yang bersih total dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Trijanto memperingatkan agar simbol kerakyatan itu tidak berubah menjadi “sandiwara” untuk merangkul rakyat. Sementara di baliknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang notabene adalah uang rakyat, justru menjadi “ladang subur bagi kongkalikong dan nepotisme.”

Bagi Trijanto harus ada tolak ukur yang jelas untuk membuktikan keseriusan statemen tersebut. Komitmen itu, menurutnya, baru akan bermakna jika dalam lima tahun kepemimpinan tidak ada bukti kuat terjadinya praktik “pembagian proyek” atau pungutan liar (pungli).

“Namun, jika justru ada indikasi pengondisian kebijakan atau proyek demi keuntungan pribadi atau kelompok, maka simbol itu hanyalah kamuflase retorika basi yang menipu rakyat,” ujarnya kritis Trijanto pada Senin (20/10/2025).

Secara sosial dan budaya, Trijanto mengingatkan bahwa masyarakat Blitar mengharapkan pemimpin yang benar-benar memposisikan diri sebagai pelayan, bukan penguasa di atas rakyak. Ia menekankan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal pencitraan atau trending topic media sosial melainkan aksi nyata memberantas praktik koruptif.

Tantangan terberatnya, lanjut Trijanto, adalah memenuhi janji moral kepada rakyat dan menolak segala godaan tarik-menarik kepentingan. Bagi Trijanto statement dari Wali Kota Blitar itu adalah pernyataan luar biasa jika dibuktikan dengan tindakan nyata.

“Jika tidak, itu hanyalah sinetron politik yang bisa dipandang sinis oleh rakyat yang sangat cerdas dan kritis. Sudah waktunya mengakhiri drama dan memulai era baru kepemimpinan yang benar-benar melayani, bersih, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sebelumnya, kisruh antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dengan Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba kian memanas. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menyebut bahwa sang wakil adalah pembantu.

Perkataan itu pun kemudian bergulir membuat gaduh. Pasalnya statement pembantu yang dilontarkan Wali Kota Blitar tersebut dianggap merendahkan posisi Wakil Wali Kota (Wawali) Kota Blitar, Elim Tyu Samba.

Namun persepsi itu dibantah oleh Syauqul Muhibbin. Orang nomor satu di Kota Blitar itu pun menegaskan bahwa statemen itu tidak ada niatan apapun untuk merendahkan posisi Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar.

“Jadi Wali Kota itu, saya itu ya juga pembantu ya pelayan ya babu masyarakat,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pada Rabu (15/10/2025).

Wali Kota Blitar pun menegaskan bahwa sebagai pejabat publik dirinya dan para aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh alergi dengan sebutan pembantu atau babu. Pasalnya memang tugas sebagai pejabat publik harus melayani dan membantu masyarakat.

“Saya tidak merendahkan, kan saya juga pembantu masyarakat, tidak ada statement yang merendahkan,” tegasnya. (owi/ted)

20/10/2025 08:09
Gerindra Surabaya: Pemuda adalah Lokomotif Kebangsaan Indonesia

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyebut generasi muda, khususnya mahasiswa dan gen-Z, sebagai lokomotif penggerak semangat kebangsaan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Ngulik Legislasi: Suara Muda untuk Legislasi Kritis dan Peduli” bersama mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR), Minggu (19/10/2025).

“Pemuda adalah lokomotif penggerak semangat kebangsaan Indonesia. Hal tersebut sudah terlihat sejak masa perjuangan melawan penjajahan, dan semangat itu harus terus hidup di generasi sekarang,” ujar Cahyo.

Dia menilai, mahasiswa dan gen-Z bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga aktor intelektual pembangunan bangsa yang berperan penting dalam mewujudkan cita-cita nasional sesuai Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Kita tidak bicara sekadar soal proses elektoral, meski jumlah pemilih ke depan didominasi gen-Z dan milenial. Tapi yang lebih penting, mahasiswa dan pemuda sejak dulu adalah garda terdepan penggerak semangat kebangsaan kita,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

Cahyo menegaskan, tujuan nasional seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan keadilan sosial, hanya bisa tercapai jika generasi muda turut terlibat aktif.

“Cita-cita nasional itu tidak bisa tercapai tanpa partisipasi generasi muda. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk menumbuhkan semangat idealisme, nalar kritis, dan tanggung jawab dari teman-teman mahasiswa,” jelas dia.

Sebagai Anggota DPRD Jatim, Cahyo juga mengingatkan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan legislatif dalam memperkuat kebijakan publik. Dia berharap, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mitra kritis yang turut mengawal kebijakan pemerintah daerah.

“Kami di DPRD terbuka terhadap masukan dari mahasiswa. Kami ingin mahasiswa menjadi mitra kami dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada masyarakat dan masa depan generasi muda,” ujar politisi muda ini.

Cahyo menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam proses legislasi bukan hanya simbol partisipasi, tetapi bentuk nyata demokrasi yang sehat. Dia menyebut DPRD Jawa Timur selama ini aktif menjalin komunikasi dengan kampus dan organisasi kepemudaan dalam penyusunan program legislasi daerah (Prolegda).

“Kami juga berdiskusi dengan berbagai pihak yang punya kompetensi di bidang legislasi. Di DPRD Jatim, baik anggota fraksi maupun sekretariat dewan, sering terlibat dalam kegiatan bersama mahasiswa dan pemuda,” tutur dia.

Cahyo berharap kegiatan semacam ini bisa terus digelar untuk memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan kalangan kampus. Menurut dia, semangat kebangsaan dan nilai kritis generasi muda adalah energi penting bagi masa depan Indonesia.

“Kolaborasi antara legislatif dan mahasiswa harus terus dijaga. Dari ruang diskusi seperti inilah lahir gagasan-gagasan besar untuk kemajuan bangsa,” pungkas dia.[asg/but]

20/10/2025 02:20
DPRD Malang Rekomendasikan Layanan MBG Stop Sementara

Malang (beritajatim.com) – Hasil Inspeksi DPRD terhadap SPPG di Kabupaten Malang menunjukkan data yang cukup miris. Dari total 61 SPPG yang telah beroperasi, didapati bahwa hanya 1 Dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, mayoritas SPPG di Kabupaten Malang selama ini menjalankan operasional belum mematuhi ketentuan pemerintah pusat.

”Kami sudah verifikasi ke Dinas Kesehatan dan hanya SPPG Lanud Abd Saleh yang sudah punya SLHS. Sesuai ketentuan, kami merekomendasikan agar layanan MBG di 60 dapur lainnya distop dulu sampai dokumen terbit,” kata Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, Minggu (19/10/2025).

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, inspeksi tertutup telah dilakukan selama seminggu terakhir. Hasilnya, kata Zulham, saat ini total ada 61 SPPG yang telah operasional dan 27 SPPG yang belum operasional.

Dari semua SPPG itu, DInkes sudah melakukan pelatihan penjamah Pangan untuk 46 SPPG dan sudah 20 SPPG telah menempuh Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Zulham mengatakan, tahapan lain yang sekarang berproses adalah pemeriksaan sample air, sample makanan dan hal teknis di UPT Labkes.

“Selama ini dalam rangka uji coba program Presiden saya kira sudah cukup kita beri kelonggaran. Sebaiknya karena banyak kasus keracunan dan sebagainya, ya sekarang prosedur dipenuhi dulu secara lengkap baru nanti operasional jalan lagi tidak masalah,” ujar Zulham.

Zulham yang juga Ketua Pansus Pajak dan Retribusi itu mewanti-wanti kepada Pemkab agar detail dalam prosedur formal SPPG ini agar target Kabupaten Malang Zero Accident MBG tercapai.

Faktanya, kata Zulham, SLHS pun bukan menjadi jaminan mutlak bahwa tidak akan ada kejadian keracunan. Karena di lapangan, memang tidak mudah menjalankan dapur yang menangani minimal 3.000 porsi setiap hari.

“Para pemilik dapur SPPG harus paham bahwa sertifikat SLHS bukan jaminan ndak ada kejadian (keracunan). Sertifikat itu untuk memastikan kesiapan pengelolaansesuai ketentuan guna meminimalisir potensi keracunan,” kata Zulham.

Ketua KNPI Kabupaten Malang itu menyampaikan hingga saat ini sejumlah laporan telah masuk ke DPRD. Tetapi hasil verifikasi lapangan belum membuktikan adanya keracunan pada siswa karena jumlah yang dilapor tidak signifikan dan diduga karena faktor lain diluar MBG.

Selain itu, kata dia, juga ada laporan penyediaan menu yang tidak layak dan dinilai tidak memenuhi standar di salah satu SPPG di Kecamatan Gedangan.

“Laporan dan masukan kecil-kecil itu sudah kami sampaikan untuk perbaikan, saat ini saya kira logis kalau layanan di dapur yang belum punya SLHS untuk di-stop dulu sambil pembenahan dan penyelesaian prosedur di DInkes,” pungkas Zulham. (yog/but)

19/10/2025 23:18
HUT Korps Marinir dan World Clean Up Day, Khofifah Ajak Warga Jatim Jaga Sungai

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Pasukan Marinir Korps 2 TNI AL menggelar aksi susur dan bersih-bersih Kali Surabaya, Minggu (19/10/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim sekaligus World Clean Up Day 2025 serta HUT Korps Marinir.

Kegiatan ini diikuti Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Oni Junianto, Pangkoarmada II Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, Komandan Komando Daerah TNI AL (Dankodaeral) V Laksda TNI Ali Triswanto, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Dankodimar Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) I Made Sukada, Dankolatmar Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra, Kepala BBWS Brantas Muhammad Noor, Kabid Wilayah III Pusdal LH Jawa KLH Gatut Panggah Prasetyo, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I Milfan Tantawi, Kepala DLH Jatim Nurkholis dan Vice President Regional Perum Jasa Tirta Gandindra Adi Cahyono.

Melalui aksi tersebut, Khofifah menyerukan gerakan ‘Jaga Sungai, Jaga Kehidupan’ sebagai panggilan bersama bagi masyarakat Jawa Timur untuk menjaga kebersihan sungai, melestarikan lingkungan, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Menurut Khofifah, Kali Surabaya merupakan urat nadi kehidupan bagi warga Kota Surabaya dan sekitarnya. Sungai ini menjadi bagian penting dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang melayani kebutuhan vital sekitar 17 juta penduduk atau lebih dari 45 persen populasi Jawa Timur.

“Dalam momentum Hari Jadi ke 80 Provinsi Jatim dan World Clean Up Day serta HUT Korps Marinir ini, ayo kita semua jaga lingkungan dan sungai kita. World clean up day dilakukan di banyak titik berbasis sungai, baik manual maupun menggunakan alat berat. Sungai bukan hanya sumber kehidupan bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup di sekitar kita,” ujar Khofifah.

Namun, Khofifah mengingatkan, sungai yang menjadi sumber kehidupan dapat berubah menjadi ancaman bila tidak dijaga. Penumpukan sampah dan tingginya sedimentasi dapat memicu bencana banjir saat musim penghujan tiba.

Ia menyebut kondisi Kali Surabaya kini berada dalam titik kritis. Berdasarkan data pemantauan, 87 persen mutu air sungai tergolong cemar ringan, yang berarti sungai ini tengah menghadapi tekanan ekologis serius.

“Analisis sumber pencemaran menunjukkan bahwa degradasi kualitas air didominasi oleh dua faktor utama yakni limbah domestik sebesar 60 persen dan limbah industri sebesar 40 persen,” katanya.

Degradasi lingkungan Kali Surabaya secara langsung meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Akumulasi sampah, sedimentasi, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, serta menjamurnya bangunan liar di sempadan sungai menyebabkan penyempitan dan pendangkalan badan air.

Akibatnya, kapasitas sungai untuk menampung debit air hujan menurun drastis, sehingga potensi air meluap menjadi semakin tinggi. Ancaman ini menjadi sangat relevan bagi wilayah-wilayah yang menjadi fokus kegiatan, yaitu Kelurahan Warugunung, Karangpilang, Pagesangan, dan Jambangan.

Kawasan ini secara historis terbukti rentan terhadap banjir akibat luapan sungai, seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Karangpilang, dimana puluhan rumah terendam air setinggi 30-50 sentimeter. Risiko ini menjadi ancaman nyata yang telah dipetakan secara ilmiah melalui pemodelan hidrologi.

Tentunya hal ini dapat diantisipasi bersama dari kemitraan strategis yang telah terjalin kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pasukan Marinir Korps 2 TNI AL. Untuk itu, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dan Pasmar 2 Korps Marinir atas dedikasi, kepedulian, dan semangat dalam kegiatan hari ini.

“Kolaborasi tindak lanjut pertemuan formal antara saya selaku Gubernur Jawa Timur dan Komandan Pasmar 2 terkait penguatan sinergi untuk mitigasi bencana dan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

“Kita tidak menunggu banjir datang, tetapi kita bersiap menghadapinya. Menjaga kelestarian aliran sungai bukan hanya tugas ekologis, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan karena alirannya menjadi sumber air baku bagi jutaan warga,” imbuh Khofifah.

Ke depan, Khofifah berharap gerakan Jaga Sungai diawali dengan tidak membuang sampah sembarangan dari diri sendiri dan rumah masing-masing. Sebab, sungai yang bersih cermin masyarakat yang beradab.

Selain itu, meningkatkan kesiapsiagaan, mengenali lingkungan sekitar, membentuk komunitas siaga bencana di tingkat RT/RW dan selalu mengikuti informasi dari pemerintah terkait peringatan dini cuaca dan Perkuat Gotong Royong.

“Mari kita wariskan Kali Surabaya yang bersih dan sehat untuk anak cucu kita dan bangun Jawa Timur yang semakin tangguh, sejahtera, dan berdaya saing,” pesannya.

Di sela kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan paket sembako murah dan pelayanan kesehatan gratis bantuan dari marinir dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Ini diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Warugunung, Karangpilang, Pagesangan, dan Jambangan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Nilainya mungkin tidak besar, tetapi maknanya sangat dalam bahwa negara hadir, pemerintah peduli, dan kita adalah satu keluarga besar Jawa Timur,” pungkasnya. (tok/but)

19/10/2025 22:27
Warga Cemas Cuaca Buruk Ganggu Pembangunan Jembatan di Daleman Sampang

Sampang (beritajatim.com) – Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir ini membuat warga di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, merasa resah. Pembangunan jembatan penghubung di desa mereka yang bersumber dari anggaran pusat senilai Rp. 2,186 miliar bisa terhambat akibat hujan deras.

“Kan tidak mungkin bekerja kalau lagi hujan. Hari-hari ini sering mendung di Sampang, saya sendiri khawatir pekerjaan jadi terhambat,” ujar Jubri, salah seorang warga setempat, Minggu (19/10/2025).

Ia berharap para pekerja yang menggarap proyek jembatan tersebut bisa dipercepat sebelum musim hujan datang lebih parah. Dia khawatir apabila proyek molor, justru akan ada banjir sebelum jembatan selesai dibangun.

“Yang paling saya takutkan itu banjir datang sebelum pekerjaan rampung. Semua warga di sini sangat berharap pembangunan cepat selesai, karena jembatan ini penting sekali bagi akses kami,” tambahnya.

Pembangunan proyek jembatan di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

Menanggapi kekhawatiran warga, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sampang, Aang Djunaidi menegaskan, pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada pelaksana proyek agar segera mempercepat pekerjaan di seluruh titik, termasuk di Desa Daleman.

“Sebagian besar proyek masih jauh dari progres yang seharusnya. Kami sudah mengingatkan pelaksana untuk tancap gas menyelesaikan pembangunan. Jika tetap melewati tenggat waktu, sanksi akan kami berlakukan,” tegasnya.

Aang menjelaskan, berdasarkan kontrak, seluruh proyek jembatan di Kabupaten Sampang harus selesai sebelum 24 Oktober 2025. Bila tidak selesai tepat waktu, kontraktor akan dikenakan sanksi berupa denda harian.

“Sesuai aturan, denda harian akan diberlakukan. Misalnya, untuk nilai kontrak sebesar Rp2 miliar, dendanya bisa mencapai Rp2 juta per hari keterlambatan,” jelasnya. [sar/but]

19/10/2025 19:44
Warga Mutiara City Sidoarjo Wadul ke Rumah Wabup Mimik Idayana

Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 8 orang perwakilan dari perumahan Mutiara City Banjarbendo Sidoarjo mendatangi rumah Wakil Bupati Hj Mimik Idayana, Minggu (19/10/2025).

Mereka datang mengadukan soal hak perumahan Mutiara City yang dijanjikan pengembang PT Purnama Indo Investama saat penawaran produk perumahan kepada konsumen tentang akses jalan integrasi ke perumahan Mutiara Regency dan Mutiara Harum.

“Kami tertarik membeli rumah di perumahan Mutiara City yang lumayan mahal lantaran ada janji akses jalan integrasi itu,” ujar Raka salah satu warga.

Raka yang didampingi warga lain Rahmat, Bernard, Wayan, Sherly, Fano dan Dewi itu berencana akan melakukan somasi kepada PT Purnama Indo Investama.

Menurut Raka, janji akses jalan integrasi disampaikan pengembang saat promosi perumahan tahun 2019 hingga 2020 dan pada Oktober 2023, pihak pengembang janji akan mewujudkan akses jalan integrasi paling lambat 31 Desember 2025 atau 31 Januari 2026, namun sampai saat ini ternyata janji tersebut belum juga terealisasi.

“Kami sudah menyampaikan somasi 1 ke pengembang 26 Juni 2025, namun tidak direspon dan kemudian kami sampaikan lagi somasi tanggal 18 Juli 2025 juga tidak direspon. Maka kami akan kirimkan lagi somasi ketiga ke pengembang PT Purnama Indo Investama. Jika somasi kita tidak diwujudkan integrasi jalan Mutiara City ke Mutiara Regency maka kami tempuh langkah hukum sesuai aturan,” tegasnya.

Raka menyampaikan bahwa tujuan warga Mutiara City mengadu ke Wabup Hj. Mimik tidak lain karena janji pengembang mengenai akses jalan integrasi. “Warga menagih hak atas janji pengembang,” tukasnya.

Di depan perwakilan warga, Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menyampaikan terima kasih atas pengaduan warga Mutiara City terkait akses jalan integrasi. Wabup berjanji akan menyampaikan ke Bupati Subandi, tentunya dengan mempertimbangkan site plan dan Andalalin yang sudah disetujui.

“Saya sangat menyayangkan pihak pengembang menjajikan hal-hal yang apabila tidak sesuai dengan Site plan dan Andalalin. Yang jelas Pemkab Sidoarjo akan mencari solusi yang terbaik bagi semua warga, mohon bersabar,” terang Mak Mimik sapaan akrab Wabup Mimik Idayana. (isa/but)

19/10/2025 19:17
Said Abdullah: Evaluasi Menteri Harus Berdasarkan Ukuran Kinerja Terukur, Bukan Persepsi Politik

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri harus didasarkan pada ukuran kinerja yang jelas dan objektif, bukan sekadar penilaian politik. Menurut dia, mekanisme evaluasi yang sistematis justru akan membantu Presiden menjaga stabilitas pemerintahan dan efektivitas kabinet.

“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri, karena mereka adalah pembantu presiden. Pergantian atau tidaknya menteri sepenuhnya merupakan keputusan strategis Presiden,” kata Said di Jakarta, Sabtu (19/10/2025).

Dia menjelaskan, Presiden memiliki perangkat teknis yang cukup kuat untuk menilai kinerja para pembantunya. Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan staf khusus di berbagai bidang bisa berperan dalam menyusun Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap menteri.

“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun indikator kinerja agar evaluasi tidak subjektif. Jadi, ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline yang bisa diukur secara konkret,” ujar Said.

Menurut dia, mekanisme KPI perlu disepakati sejak awal dan disampaikan secara berkala, misalnya setiap enam bulan sekali. Dengan begitu, proses evaluasi berjalan transparan dan menteri yang dievaluasi memiliki acuan yang jelas.

“Kalau ukuran evaluasi dibuat terbuka, maka tidak ada menteri yang akan merasa dievaluasi sepihak. Sebaliknya, Presiden juga akan memiliki dasar konkret dalam menilai kinerja anak buahnya,” tutur Said.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar Presiden berhati-hati terhadap pola kerja “kamuflatif” di kalangan menteri, yakni tampak populer di publik tapi minim hasil nyata di lapangan. Ia menyebut, pola semacam itu bisa menyesatkan persepsi publik sekaligus mengaburkan arah kebijakan pemerintah.

“Yang saya sebut kinerja kamuflatif itu adalah ketika seorang menteri sering muncul di media dengan langkah yang tampak heboh, tapi kebijakannya tidak memberi dampak struktural sebagaimana cita-cita Presiden dalam Asta Cita-nya,” tegas dia.

Said menilai, evaluasi yang berbasis data dan indikator kinerja akan membantu Presiden memastikan bahwa setiap kementerian bekerja sesuai arah pembangunan nasional. Ia menyebut langkah ini bukan hanya penting untuk efektivitas kabinet, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

“Dengan ukuran yang objektif, publik bisa menilai bahwa reshuffle bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kinerja nyata. Ini penting agar pemerintahan berjalan efektif dan rakyat melihat hasilnya,” ujar Said Abdullah.

Dia menambahkan, transparansi dalam evaluasi juga akan mendorong para menteri untuk bekerja lebih fokus pada target kebijakan. “Kalau KPI-nya jelas, menteri akan lebih disiplin dan terukur dalam bekerja. Itulah yang diharapkan oleh rakyat dari kabinet presiden,” pungkas Said.[asg]

19/10/2025 16:21
Reni Astuti Ajak Pegiat Pendidikan Terlibat Pembahasan Sistem Pendidikan Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., baru-baru ini melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama para pegiat pendidikan di Kota Surabaya. Dalam acara tersebut, Reni menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak mendasar bagi setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945.

“Salah satu amanat konstitusi kita jelas menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dari warga negara. Maka, tugas kita bersama adalah memastikan agar hak tersebut benar-benar tertunaikan,” ujar Reni.

Lebih lanjut, Reni menjelaskan bahwa pemahaman terhadap sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 sangat penting. Dalam pasal tersebut disebutkan, ‘Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang’.

Menurut Reni, pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. “Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga tentang membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, dan beradab,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Reni juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota komisi lainnya saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan revisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003.

“Undang-undang ini sudah berusia 22 tahun. Maka wajar jika kita perlu melakukan penyesuaian agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan pendidikan ke depan,” terang Reni.

Pembaruan UU ini diharapkan dapat memastikan sistem pendidikan nasional mampu melahirkan peserta didik yang berakhlak, beradab, dan kompeten, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

“Kita berupaya untuk memperkuat sistem pendidikan kita supaya semakin komprehensif dan mampu menjawab permasalahan yang ada,” jelas Reni.

Reni juga menyoroti pentingnya pemahaman yang utuh terhadap Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ia menegaskan bahwa Empat Pilar ini bukan sekadar hafalan atau simbol, tetapi memiliki makna, pesan, dan tanggung jawab besar bagi pemerintah maupun warga negara.

“Empat Pilar ini akan menjadi kekuatan besar bangsa apabila nilai-nilainya benar-benar diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pendidikan,” pungkas Reni.

Reni mengajak masyarakat, khususnya para pegiat dan pemerhati pendidikan, untuk lebih proaktif dalam memberikan masukan terkait sistem pendidikan nasional. Ia juga berpesan agar seluruh masyarakat memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan biaya. [tok/suf]

19/10/2025 09:44