Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kick Off Hari Santri Nasional, Banyuwangi Canangkan Pesantren Aman

    Kick Off Hari Santri Nasional, Banyuwangi Canangkan Pesantren Aman

    Banyuwangi (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi menggelar kick off Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (20/10/2025).

    Acara tersebut juga ditandai dengan pencanangan Program Pesantren Aman yang digagas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Kegiatan ini dihadiri sejumlah pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Banyuwangi, antara lain PP. Darussalam Kalibaru, PP. Darul Magfur Srono, PP. Al-Kalam Blimbingsari, PP. Mambaul Ulum Muncar, PP. Darul Ridwan Songgon, dan beberapa pesantren lainnya.

    Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Zulfa Mustofa, yang memulai kick off tersebut, menyampaikan bahwa pesantren memiliki karakteristik khas yang harus dipertahankan, yakni menjunjung tinggi akhlakul karimah. Namun demikian, pesantren juga perlu beradaptasi dengan perkembangan positif, seperti penerapan ilmu arsitektur dalam pembangunan gedung agar lebih aman dan layak huni.

    “Oleh karena itu, pesantren harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mengembangkan diri. Namun bukan berarti tunduk pada hal baru yang dapat mengubah karakter luhur pesantren,” ungkap KH. Zulfa.

    Hal senada disampaikan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang mengapresiasi peran pesantren dalam pembangunan daerah, terutama dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat.

    “Kami banyak berhutang budi kepada pesantren. Pesantren telah banyak berkontribusi, khususnya dalam mendidik masyarakat serta menjaga akhlak dan budi pekerti,” ujar Ipuk.

    Ipuk menegaskan, meski terjadi penurunan ruang fiskal, Pemkab Banyuwangi akan tetap berupaya hadir dalam pengembangan pesantren. Menurutnya, dukungan pemerintah dilakukan dengan asas proporsionalitas dan skala prioritas.

    “Tidak semua pesantren bisa langsung mendapat hibah pembangunan. Namun akan selalu ada program pembinaan dan pengembangan yang bisa diakses oleh seluruh pesantren,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi, Sunandi Zubaiki, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HSN 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan hingga puncaknya pada 22 Oktober 2025.
    Salah satu agendanya adalah pencanangan Pesantren Aman, dengan fokus pada penerapan konstruksi bangunan yang sesuai standar keamanan.

    “Kami mengajak para pengasuh pesantren untuk mendengar paparan dari Kementerian PUPR agar memahami standar dan aturan yang benar dalam mendirikan bangunan pesantren,” jelas Sunandi.

    Dalam simposium yang digelar bersamaan, hadir perwakilan dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi, serta Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
    Simposium tersebut tidak hanya bersifat sosialisatif, tetapi juga membuka ruang konsultasi dan pendampingan teknis pembangunan pesantren.

    “Saya kira forum ini sangat penting untuk menyatukan pemahaman, sehingga nantinya dapat dihasilkan sesuatu yang terbaik — baik bagi pesantren maupun bagi pemerintah yang berupaya mendampingi,” tegas KH. Ir. Achmad Wahyudi, Pengasuh PP. Adz-Dzikra Tukangkayu, Banyuwangi. [fiq/kun]

  • Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada September 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun dari 11,69 persen pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 2.430 jiwa.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengklaim, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang digagas oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Program-program tersebut menyasar peningkatan pendapatan keluarga, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penurunan kemiskinan juga didorong oleh sinergisitas antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat.

    “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan di Bojonegoro,” ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (20/10/2025).

    Salah satu program unggulan Pemkab Bojonegoro adalah Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang pada tahap awal menyasar 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui APBD 2025. Program ini akan diperluas melalui P-APBD dengan target penerima yang lebih besar.

    “Berdasarkan data lapangan, 70 hingga 90 persen peserta telah mulai produksi dengan estimasi keuntungan bulanan antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu,” jelas Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki.

    Selain GAYATRI, Pemkab juga menjalankan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) yang menyasar 415 KPM pada 2025 dan 335 KPM pada 2026, dengan total penerima manfaat mencapai 750 keluarga.

    Program lain seperti Domba Kesejahteraan, yang dimulai pada 2023, juga menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 1.320 keluarga telah menerima 2.640 ekor domba, dengan populasi ternak saat ini mencapai 3.070 ekor. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp8,2 miliar selama dua tahun.

    Selain program pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan, bantuan sosial di bidang pendidikan juga terus digencarkan. Melalui program beasiswa Scientist dan Sepuluh Sarjana per Desa, Pemkab telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat pada 2025. Program ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

    Sementara itu, pembangunan infrastruktur desa juga menjadi prioritas utama. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp757 miliar, Pemkab menyalurkan dana langsung ke desa-desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Proses verifikasi dokumen masih berlangsung dengan target pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bojonegoro.

    Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat 12,18 persen (153.250 jiwa), menurun menjadi 11,69 persen (147.330 jiwa) pada 2024, dan kembali turun menjadi 11,49 persen (144.900 jiwa) pada 2025. [lus/kun]

  • Pemkab Lumajang Salurkan Insentif untuk 4.013 Guru Ngaji dan Marbot Masjid

    Pemkab Lumajang Salurkan Insentif untuk 4.013 Guru Ngaji dan Marbot Masjid

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mulai menyalurkan bantuan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam bidang keagamaan.

    Program ini resmi dilaunching pada Jumat (17/10/2025) dan menandai komitmen Pemkab Lumajang dalam meningkatkan kesejahteraan para pelayan umat.

    Tercatat, sebanyak 4.013 penerima manfaat terdiri dari 2.866 guru ngaji dan 1.147 marbot masjid menerima bantuan insentif yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Melalui kebijakan ini, Pemkab Lumajang berharap kesejahteraan para guru ngaji dan marbot meningkat, sekaligus mendorong semangat mereka dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan dan sosial.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, setiap penerima akan memperoleh insentif sebesar Rp 1,2 juta per tahun atau setara dengan Rp 100.000 per bulan. Jika dikalkulasikan, total anggaran yang disiapkan Pemkab Lumajang mencapai Rp 4,815 miliar untuk seluruh penerima manfaat.

    “Guru ngaji adalah sosok yang memberikan ilmu agama dan membimbing anak-anak mengaji, namun sering terlupakan. Begitu juga marbot masjid yang selama ini bekerja secara sukarela. Karena itu, kami ingin memastikan mereka mendapatkan perhatian,” terang Indah, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, pemberian insentif ini dilakukan melalui pendataan ketat agar penerima benar-benar sesuai kriteria. Untuk tahun 2025, bantuan hanya diberikan kepada guru ngaji yang mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lumajang.

    Selain itu, program juga menyasar marbot masjid sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga dan merawat tempat ibadah. “Meski jumlahnya tidak besar, ini adalah wujud perhatian pemerintah terhadap mereka. Kami ingin menunjukkan bahwa kesejahteraan guru ngaji dan pelayan rumah ibadah juga penting,” pungkas Indah. (has/kun)

  • Ning Ita Tegaskan Komitmen Mojokerto Dorong UMKM Naik Kelas

    Ning Ita Tegaskan Komitmen Mojokerto Dorong UMKM Naik Kelas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi UMKM bertema “UMKM Bangkit, Ekonomi Kuat, Inspirasi dari Ibu Wali Kota Mojokerto”, Senin (20/10/2025).

    Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menuturkan, sejak awal masa kepemimpinannya, Pemkot Mojokerto secara konsisten memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Program 4P, yang mencakup pelatihan, pendampingan, pemberian modal, dan pembentukan koperasi.

    “Pemerintah Kota Mojokerto telah memfasilitasi berbagai kebutuhan pelaku UMKM melalui OPD terkait, termasuk dalam pendampingan perizinan,” ujar Ning Ita di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menekankan pentingnya legalitas usaha, terutama bagi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Menurutnya, izin seperti PIRT, Sertifikasi Halal, Merek Dagang, hingga BPOM menjadi kunci agar produk memiliki kepercayaan publik dan daya saing pasar yang lebih luas.

    “Saya ingin UMKM Kota Mojokerto berjaya. Jangan sampai ada pelaku usaha yang tersandung masalah hukum karena izin belum lengkap. Sampaikan kepada lurah jika butuh pendampingan agar bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait,” tegasnya.

    Selain memberikan pembinaan, Ning Ita juga aktif mempromosikan produk UMKM lokal melalui berbagai kanal, termasuk media sosial pribadinya dan forum nasional seperti APEKSI. Bahkan, ia kerap membagikan produk lokal, seperti sepatu buatan UMKM Mojokerto, kepada para wali kota se-Indonesia.

    Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Ketua Baznas Kota Mojokerto, Dwi Hariadi, yang menjelaskan tentang program Baznas Microfinance Desa (BMD). Program tersebut memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM agar dapat memperluas usaha mereka.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Mojokerto berharap pelaku UMKM semakin termotivasi untuk naik kelas, memperkuat perekonomian lokal, serta menjadi bagian penting dalam kebangkitan ekonomi daerah.
    [tin/kun]

  • Pemerintah Kabupaten Bangkalan Bentuk Satgas untuk Selesaikan Masalah Aset Daerah

    Pemerintah Kabupaten Bangkalan Bentuk Satgas untuk Selesaikan Masalah Aset Daerah

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan meluncurkan tiga Satuan Tugas (Satgas) baru yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah aset daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pembentukan Satgas ini diumumkan dalam acara Launching Bersama Tiga Satgas yang berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan pada Senin, 20 Oktober 2025.

    Satgas yang dibentuk terdiri dari Satgas Penertiban Aset Daerah (SIGAD), Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Satgas Anti Premanisme. Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Fauzan Jakfar, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir dan mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Masalah aset daerah ini bukan hal baru. Sudah sepuluh tahun menjadi temuan BPK dan mendapat perhatian dari KPK,” ujar Fauzan dalam kesempatan tersebut.

    Ia menekankan bahwa keberadaan Satgas Penertiban Aset Daerah akan menjadi kunci dalam mempercepat proses penataan ulang dan penyelesaian masalah aset yang masih terbengkalai.

    Fauzan juga menjelaskan bahwa keberadaan tiga Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, serta memberikan solusi konkret terhadap masalah yang selama ini mengganggu kinerja pemerintah daerah. Fokus utama Satgas SIGAD adalah untuk memastikan semua aset daerah tertib secara administrasi maupun fisik.

    “Kami ingin persoalan aset ini benar-benar tuntas. Ini momentum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan memastikan aset daerah kembali tertib secara administrasi maupun fisik,” lanjutnya.

    Selain penertiban aset daerah, Fauzan juga mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penanganan masalah premanisme yang dinilai dapat mengganggu iklim investasi di Bangkalan. Dalam hal ini, Satgas Anti Premanisme akan fokus pada pemberantasan segala bentuk tindakan premanisme yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi daerah.

    “Kami tidak ingin ada lagi pihak-pihak yang bertindak seperti preman, baik secara individu maupun atas nama organisasi,” tegas Fauzan.

    Wakil Bupati tersebut juga mengungkapkan optimisme terkait target Kabupaten Bangkalan yang ingin bebas dari temuan BPK pada tahun 2025. Ia percaya, dengan sinergi antara bupati, wakil bupati, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), target tersebut dapat tercapai.

    “Tugas ini tidak ringan, tapi dengan sinergi antara bupati, wakil bupati, dan seluruh OPD, saya yakin bisa tercapai,” pungkasnya. [sar/suf]

  • Pemkab Lumajang Bakal Realisasikan Program Dana Dusun Mulai 2026, Segini Besarannya

    Pemkab Lumajang Bakal Realisasikan Program Dana Dusun Mulai 2026, Segini Besarannya

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memastikan bahwa program dana dusun akan mulai direalisasikan pada tahun 2026.

    Sebagai informasi, program dana dusun merupakan salah satu dari 20 janji politik kepemimpinan Indah Amperawati dan Yudha Aji Kusuma.

    Program dana dusun difokuskan untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap wilayah desa yang ada di Kabupaten Lumajang.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, dalam program ini, setiap dusun akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp 50 juta.

    Besaran dana yang akan dialokasikan ini diharap dapat membantu masyarakat dalam memperkuat sistem keamanan lingkungan setiap wilayah.

    “Jadi, dana dusun akan kami berikan mulai tahun depan (2026) untuk seluruh dusun. Terkait penggunaannya lebih diutamakan untuk keamanan,” terang Indah, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, program dana dusun menjadi kompensasi atas pengurangan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat.

    Kebijakan ini menjadi langkah Pemkab Lumajang untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, utamanya dalam aspek keamanan dan ketertiban.

    “Inikan dana desa mereka dikurangi dari pusat, dana ADD juga sedikit berkurang. Tapi sudah kita gantikan dengan dana dusun,” ungkap Indah. (has/but)

  • Wabup Pamekasan Bantu Korban Kebakaran di Proppo

    Wabup Pamekasan Bantu Korban Kebakaran di Proppo

    Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto memberikan semangat sekaligus membantu korban kebakaran di Dusun Tengah, Desa Gro’om, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Minggu (19/10/2025).

    Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan, khususnya terhadap warga yang tertimpa musibah. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat sedikit mengobati kehilangan akibat musibah tersebut.

    Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sukriyanto didampingi sejumlah perangkat desa setempat, serta perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, serta salah satu anggota DPRD Pamekasan, dapil II Palengaan-Proppo, Tabri.

    “Tentu kami merasa prihatin dan menyampaikan duka mendalam atas musibah ini, sekaligus memastikan pemerintah hadir memberikan dukungan, baik berupa bantuan darurat maupun pendampingan lanjutan,” kata Sukriyanto.

    Selain memberikan semangat kepada korban, pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan material bangunan sementara. “Dengan responsif seperti ini, kami menegaskan komitmen untuk selalu hadir dan peduli terhadap masyarakat yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

    “Meskipun tidak ada korban jiwa, namun seluruh isi rumah ludes terbakar. Sehingga kami atas nama pemerintah kabupaten komitmen membantu meringankan beban pada korban agar dapat segera bangkit dan bisa segera kembali menempati rumahnya,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, kebakaran tersebut mengakibatkan sebanyak 4 bangunan rumah dan dapur milik warga di Desa Gro’om, Kecamatan Proppo, Pamekasan, hangus dan ludes dilalap si jago merah, Sabtu (18/10/2025).

    Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13:00 WIB, di mana api pertama kali diketahui membakar bagian dapur di sisi barat rumah Mat Sa’id (68), dan selanjutnya menjalar ke bagian rumah lainnya yang berdempetan.

    Sementara Kasi Operasional dan Pengendali Kebakaran Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Zainuddin menyampaikan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13:24 WiB, dan selanjutnya dilakukan proses pendinginan. [pin/beq]

  • Wali Kota Kediri Tekankan Integritas ASN sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

    Wali Kota Kediri Tekankan Integritas ASN sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya integritas sebagai dasar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara (ASN). Hal itu disampaikannya saat memimpin Apel Pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (20/10/2025), yang sekaligus menjadi momen penandatanganan pakta integritas oleh ASN, diwakili tiga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Menurut Vinanda, integritas merupakan fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan bentuk nyata dari komitmen moral dan tanggung jawab profesional setiap ASN Kota Kediri.

    Dalam pakta tersebut, ASN berjanji untuk tidak menyalahgunakan wewenang, menjauhi praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi, serta nepotisme. Selain itu, ASN juga diingatkan agar tidak hidup hedonis atau memamerkan gaya hidup di media sosial, demi menjaga marwah sebagai pelayan publik yang sederhana, bersih, dan berintegritas.

    “Percuma kita punya program yang bagus, teknologi canggih, dan sistem birokrasi modern kalau tidak ada integritas di dalamnya. Masyarakat sekarang semakin kritis dan terbuka. Mereka menilai bukan hanya dari pembangunan fisik, tapi juga dari sikap dan etika pelayanan,” ujar Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak dapat dicapai oleh satu orang atau satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja, melainkan melalui kolaborasi dan sinergi antarinstansi.

    “Kita harus saling mendukung dalam kebaikan. Pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional hanya bisa terwujud jika semua ASN berkomitmen bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan diri sendiri,” tegasnya.

    Apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, direktur BUMD, serta tamu undangan lainnya.

    Langkah Wali Kota Vinanda Prameswati ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan beretika di lingkungan birokrasi. Upaya ini sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang menempatkan integritas ASN sebagai pilar utama pelayanan publik yang profesional. [nm/beq]

  • Bupati Bondowoso Dorong Modernisasi Pertanian Lewat Bantuan Alsintan

    Bupati Bondowoso Dorong Modernisasi Pertanian Lewat Bantuan Alsintan

    Bondowoso, (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya memperkuat sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern.

    Komitmen itu ditunjukkan lewat penyerahan simbolis bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Senin (20/10/2025).

    Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid memimpin langsung kegiatan tersebut, didampingi Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat perangkat daerah dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) se-Kabupaten Bondowoso. Turut hadir pula perwakilan kelompok tani penerima bantuan.

    Dalam sambutannya, Bupati Hamid menegaskan bahwa pemberian alsintan merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani.

    Ia menilai sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Bondowoso yang harus diperkuat dengan dukungan teknologi tepat guna.

    “Melalui bantuan alat dan mesin pertanian ini, kami ingin memastikan petani memiliki akses terhadap teknologi modern yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja,” ujar Bupati Hamid.

    Sebanyak tujuh jenis alat dan mesin pertanian diserahkan secara simbolis dalam kegiatan tersebut, di antaranya pompa air, cultivator, handsprayer, sepeda motor roda tiga, mesin perajang, genset kecil, dan pulper. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 68 kelompok tani penerima di berbagai kecamatan.

    Menurut Bupati Hamid, penggunaan alsintan diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan hasil pertanian, efisiensi waktu, serta penghematan tenaga kerja.

    Dengan begitu, petani dapat lebih fokus meningkatkan kualitas produksi dan memperluas jangkauan pasar hasil pertanian lokal.

    “Pertanian modern bukan hanya soal alat, tapi juga soal pengetahuan dan pendampingan. Karena itu, kami dorong penyuluh pertanian untuk terus mengedukasi petani agar mampu mengoperasikan dan merawat alat bantuan dengan baik,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa program distribusi alsintan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Langkah tersebut juga diarahkan guna mewujudkan Bondowoso sebagai kabupaten pertanian yang tangguh dan mandiri.

    Selain dukungan sarana, pemerintah daerah menyiapkan program pelatihan teknis dan manajemen usaha tani agar kelompok penerima dapat mengoptimalkan penggunaan alsintan.

    Upaya ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara petani konvensional dan petani modern.

    Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i menambahkan, dukungan alsintan juga menjadi upaya mendorong regenerasi petani muda.

    Menurutnya, sektor pertanian kini semakin potensial jika diimbangi dengan inovasi teknologi dan akses pasar yang luas.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso Mulyadi memastikan pihaknya akan terus memantau dan melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan bantuan agar tepat sasaran.

    Program ini menjadi bagian dari visi besar Pemkab Bondowoso untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan petani. (awi/but)

     

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah dalam Proses Konkret

    Kampung Haji Indonesia di Makkah dalam Proses Konkret

    Jakarta (beritajatim.com) – Cita besar Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, makin mendekati kenyataan. Pemerintah setempat mendukung penuh rencana besar itu.

    Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Dahnil Azhar Simanjuntak mengutip Himpuh.or.id, Senin (20/10/2025) siang. Dahnil memastikan proyek ambisius itu sedang dalam proses konkret dan mendapat dukungan penuh pemerintah Arab Saudi.

    “Cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah, insya Allah bisa terwujud dalam waktu tak terlalu lama. Ini tentu membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,” tegas Dahnil dalam keterangan persnya, Senin.

    Kampung Haji Indonesia di Makkah diharapkan sebagai pusat pelayanan terpadu jemaah asal Indonesia, baik terkait pemenuhan kebutuhan akomodasi, fasilitas kesehatan, dan pusat kebudayaan Nusantara. Proyek ini sekaligus simbol kuat dan bersejarah hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi. “Kami yakin Bapak Presiden mampu melakukan berbagai perbaikan besar dengan dukungan penuh seluruh rakyat,” tegas Dahnil.

    Pada musim haji 2026 mendatang, Kemenhaj dan Umrah berkomitmen memastikan pelayanan ibadah haji dan umrah Indonesia berlangsung profesional, bebas dari penyimpangan, dan kualitas layanan meningkat. “Kami ingin dan berkomitmen penyelenggaraan haji 2026 bersih dari praktik manipulasi dan korupsi, jadi layanan terbaik bagi jemaah,” tambahnya.

    Di samping menyiapkan Kampung Haji, Dahnil juga dijadwalkan melakukan pertemuan strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Pertemuan itu akan membahas sejumlah agenda penting menjelang penyelenggaraan haji 2026, termasuk peningkatan kuota dan efisiensi layanan bagi jemaah asal Indonesia.

    Sesuai pesan Presiden Prabowo, menurut Dahnil, penyelenggaraan haji dilakukan lebih efisien, berkeadilan, dan transparan. “Dari Makkah, kami memohon doa seluruh rakyat Indonesia agar langkah-langkah perbaikan ini mendapat ridha Allah SWT dan membawa manfaat bagi umat,” tandas Dahnil. [air]