Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • MBG Jadi Favorit, 82,2 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo-Gibran Selama Setahun

    MBG Jadi Favorit, 82,2 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo-Gibran Selama Setahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun menjabat. Hasil survei menunjukkan mayoritas warga Jawa Timur merasa puas atas kinerja keduanya.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, menyampaikan bahwa 82,2 persen responden di Jawa Timur menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran selama satu tahun memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024.

    “Mayoritas warga Jatim puas, dengan angka 82,2 persen. Sementara 12,9 persen mengaku tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab,” kata Baihaki di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Baihaki menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. 86,1 persen responden puas atas program MBG. Sementara 11,1 persen mengaku tidak puas, dan 2,8 persen tidak menjawab,” jelasnya.

    Menurut Baihaki, sebagian besar responden berharap agar program MBG dapat diperluas dan sistem distribusinya diperbaiki. “Para responden ini berharap agar program MBG ini diperluas sasaran penerimanya, dan memperbaiki sistem distribusi MBG agar lebih baik,” tambahnya.

    Selain MBG, kebijakan efisiensi anggaran juga dinilai memuaskan masyarakat. Sebanyak 83 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan agar tepat sasaran. Sementara itu, 14,6 persen menyatakan tidak puas, dan 2,4 persen tidak menjawab.

    Di bidang ketahanan pangan, program Lumbung Pangan/Swasembada Pangan juga memperoleh apresiasi tinggi. Sebanyak 78,6 persen warga Jawa Timur puas, sedangkan 18 persen tidak puas dan 3,4 persen tidak menjawab.

    Untuk bidang infrastruktur, sebanyak 75,8 persen responden puas terhadap komitmen Prabowo-Gibran dalam melanjutkan pembangunan nasional. Adapun di bidang kemandirian energi, 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas, 18,1 persen tidak puas, dan 6,4 persen tidak menjawab.

    Namun, dua program lain yaitu Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih dinilai masih perlu evaluasi karena tingkat kepuasan publiknya belum optimal. “Responden menilai program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih masih belum optimal, dan perlu evaluasi,” ungkap Baihaki. Dari survei, tingkat kepuasan untuk Sekolah Rakyat berada di angka 70,4 persen, sedangkan Kopdes Merah Putih sebesar 68,2 persen.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada 7–17 Oktober 2025 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. [tok/suf]

  • Mas Rusdi Ajak Mahasiswa Pasuruan Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

    Mas Rusdi Ajak Mahasiswa Pasuruan Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka ruang kolaborasi bagi mahasiswa untuk turut serta membangun daerah. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam kegiatan Dialog Publik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya yang digelar di Auditorium Mpu Sindok.

    Dalam acara yang dihadiri ratusan mahasiswa itu, Bupati Rusdi menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan kemajuan daerah. Mahasiswa, kata dia, tidak boleh hanya berfokus pada teori, tetapi juga harus berperan aktif di lapangan.

    “Mahasiswa adalah motor perubahan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap bersinergi dengan mahasiswa untuk menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Rusdi.

    Ia menekankan bahwa sinergi antara dunia akademik dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, mahasiswa memiliki potensi besar dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi daerah.

    Selain membuka ruang dialog, Bupati juga mengungkapkan komitmen Pemkab Pasuruan untuk menyediakan fasilitas pengembangan diri bagi mahasiswa. Salah satunya melalui pelatihan dan program kewirausahaan yang diarahkan agar mahasiswa mandiri secara ekonomi.

    “Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan Pasuruan Creativity Center. Tempat ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar wirausaha dan mengembangkan ide kreatif di era digital,” jelasnya.

    Di hadapan peserta, Rusdi juga memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Shobih Asrori. Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Permasalahan jalan rusak terus kami pantau melalui dinas teknis. Semua harus transparan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil pembangunan,” tuturnya.

    Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkab Pasuruan juga memperhatikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Rusdi menyebut, pada tahun 2026 seluruh Puskesmas induk di Kabupaten Pasuruan ditargetkan siap memberikan pelayanan 24 jam.

    “Layanan kesehatan harus menjangkau semua masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat Pasuruan mendapatkan pelayanan yang layak dan berkualitas,” imbuhnya.

    Forum yang juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, itu berlangsung interaktif dan hangat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pasuruan Raya tampak antusias memberikan ide serta masukan konstruktif bagi pembangunan daerah. [ada/kun]

  • Sidak DPRD Kota Probolinggo Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Raya Soekarno Hatta

    Sidak DPRD Kota Probolinggo Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Raya Soekarno Hatta

    Probolinggo (beritajatim.com) – Proyek Preservasi Jalan Raya Soekarno Hatta Kota Probolinggo kembali menuai sorotan tajam. Komisi III DPRD Kota Probolinggo menemukan banyak kejanggalan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (21/10/2025).

    Dalam peninjauan tersebut, para anggota dewan melihat langsung kondisi proyek yang dinilai jauh dari kata ideal. Sejumlah kerusakan ditemukan di sepanjang jalan, termasuk taman yang rusak dan puluhan pohon besar yang ditebang tanpa kejelasan administrasi.

    Anggota Komisi III DPRD, Robet Riyanto, mengaku heran dengan temuan penjualan 85 pohon besar di jalur proyek dengan harga hanya sekitar Rp5 juta. Menurutnya, angka tersebut sangat tidak masuk akal dan berpotensi melanggar aturan pengelolaan aset publik.

    “Katanya pohon sebanyak itu cuma dihargai Rp5 juta, jelas sangat murah. Kalau memang ada izin wali kota, seharusnya ada koordinasi dengan dinas terkait agar tidak menyalahi aturan,” ujarnya tegas di lokasi sidak.

    Robet menambahkan, pihaknya akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta penjelasan resmi. Ia menegaskan pentingnya transparansi dana hasil penjualan pohon agar tidak terjadi penyalahgunaan.

    “Kalau uang hasil penjualan masuk ke kas daerah, tunjukkan buktinya. Tapi kalau tidak, ini bisa masuk kategori penyalahgunaan aset milik pemerintah,” imbuhnya.

    Selain persoalan pohon, Komisi III juga menemukan indikasi rendahnya kualitas pekerjaan proyek. Beberapa bagian jalan beton tampak retak, padahal proses pembangunan belum selesai seluruhnya.

    Anggota Komisi III lainnya, Saiful Iman, menilai kerusakan tersebut mengindikasikan buruknya kualitas material dan lemahnya pengawasan teknis. “Baru setengah jadi sudah retak-retak, ini jelas tidak sesuai spesifikasi. Kami minta kalau memang gagal, harus diperbaiki total,” tegasnya.

    Menanggapi kritik tersebut, pelaksana lapangan dari PT Tri Jaya Cipta Makmur, Ahmad Muzakir, menjelaskan bahwa proyek masih dalam tahap pengerjaan. “Secara visual mungkin belum maksimal, tapi nanti diuji di laboratorium. Kami hanya pelaksana teknis, sedangkan soal pohon itu kebijakan pemerintah kota,” ujarnya.

    Namun, jawaban tersebut dianggap tidak memuaskan oleh anggota DPRD. Mereka menilai pihak kontraktor terlalu banyak beralasan. Sidak pun ditutup dengan komitmen DPRD untuk memanggil dinas terkait serta memastikan proyek berjalan sesuai aturan agar publik tidak dirugikan.

    “Kami tidak ingin proyek ini jadi ajang bancakan. Kalau ditemukan penyimpangan, harus ada tindakan tegas supaya uang rakyat tidak terbuang percuma,” pungkas Robet Riyanto dengan nada tegas. [ada/kun]

  • Damkar Bondowoso Evakuasi Biawak yang Masuk ke Rumah Warga Saat Hujan Deras

    Damkar Bondowoso Evakuasi Biawak yang Masuk ke Rumah Warga Saat Hujan Deras

    Bondowoso (beritajatim.com) – Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bondowoso kembali menunjukkan respons cepatnya dalam melayani masyarakat.

    Kali ini, tim Damkar mengevakuasi seekor biawak yang masuk ke rumah warga di Perumahan Villa Utama Residence Blok K7, Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Selasa (21/10/2025) sekitar pukul 12.45 WIB.

    Peristiwa itu dilaporkan oleh warga bernama Khadijah. Ia mengaku terkejut saat mendapati hewan reptil berukuran sedang tersebut berada di dalam rumahnya.

    “Pas hujan tiba-tiba ada biawak masuk ke rumah. Pertama kali yang tahu anak saya. Saya kira sudah keluar, ternyata malah sembunyi di lipatan baju. Akhirnya saya nelpon Damkar, dan alhamdulillah biawak berhasil ditemukan dan diamankan,” ujar Khadijah.

    Menerima laporan tersebut, petugas Damkar Bondowoso langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

    Tim yang dipimpin oleh Plt. Kabid Damkar, Martanto, bersama anggota Imam, Zulfan, Jordi, Bagus, Azizah, dan Diah, berhasil mengevakuasi biawak tersebut tanpa menimbulkan kerusakan ataupun korban.

    “Petugas merespons laporan, menuju lokasi, dan melakukan evakuasi hingga hewan berhasil diamankan dengan aman,” jelas Martanto dalam laporannya.

    Ia menambahkan, peristiwa seperti ini kerap terjadi saat musim hujan karena biawak dan hewan liar lainnya mencari tempat yang lebih hangat atau kering untuk berlindung. (awi/ted)

  • Bupati Sidoarjo Janji Akan Bantu PBG Pesantren, Kapan Realisasinya?

    Bupati Sidoarjo Janji Akan Bantu PBG Pesantren, Kapan Realisasinya?

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Janji Bupati Sidoarjo H. Subandi untuk membantu menyelesaikan izin bangunan Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran hingga kini belum terealisasi.

    Padahal, pesantren tersebut menjadi perhatian publik setelah musibah robohnya bangunan tiga lantai yang menewaskan dan melukai sejumlah santri pada Senin (29/9/2025) lalu.

    Pihak Pesantren Al Khoziny sebenarnya telah berencana membangun kembali gedung yang meliputi musala, ruang kegiatan santri, dan fasilitas lainnya. Namun, proses perizinan yang dijanjikan Bupati masih belum juga rampung.

    Fenomena bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memang bukan hal baru di Sidoarjo.

    Banyak aset daerah, seperti sekolah negeri, pabrik di kawasan industri, hingga kantor pemerintahan desa dan kelurahan, diketahui belum memiliki IMB.

    Sebelumnya, Bupati Sidoarjo H. Subandi saat terjadi musibah ambruknya PP Al Khoziny sempat menegaskan komitmennya untuk memberikan kemudahan bagi pondok pesantren yang ingin mengurus izin pembangunan.

    Ia menilai pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan dan ekonomi masyarakat.

    “Makanya, jika pondok pesantren melakukan pembangunan gedung lantai dua hingga lantai tiga tidak ada kesulitan. Untuk pembangunan gedung dan yang lain, kita ini bekerja sama dengan pihak ITS,” ujar Subandi.

    Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah lama bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam penentuan pembangunan gedung baru agar sesuai standar keamanan dan kelayakan.

    “Nanti tidak akan kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dari lantai 1, 2, dan 3. Konsultannya ini insyaallah akan kita cover sebagai pimpinan daerah,” imbuhnya.

    Subandi berharap tidak ada lagi pondok pesantren di Sidoarjo yang khawatir saat hendak membangun gedung baru. Ia berjanji pemerintah daerah akan mempermudah proses perizinan agar kegiatan pendidikan berjalan lancar.

    Namun, sebagian warga sekitar Pesantren Al Khoziny menilai janji tersebut belum menunjukkan hasil nyata.

    “Janji Bupati Subandi yang membantu menyelesaikan perizinan pondok sungguh mulia bila diwujudkan. Namun bila hanya diucapkan, itu seperti merpati ingkar janji,” ujar salah satu warga setempat, Senin (21/10/2025).

    Warga tersebut juga menyarankan agar Pemkab Sidoarjo segera membentuk tim kecil untuk mendata seluruh pondok pesantren di wilayahnya.

    “Minimal Pemkab harus punya data berapa jumlah pondok di Sidoarjo. Bupati boleh berjanji, tapi bagaimana kesiapan SDM di dinasnya?” tambahnya.

    Dengan banyaknya pesantren dan bangunan tanpa izin di Sidoarjo, realisasi komitmen Bupati Subandi dinilai menjadi ujian penting bagi tata kelola pemerintahan daerah dan keselamatan warga di masa mendatang. (isa/ted)

  • Mutasi ASN Ponorogo Segera Ditetapkan, Sekda: Tinggal Tunggu Waktu dari Bupati

    Mutasi ASN Ponorogo Segera Ditetapkan, Sekda: Tinggal Tunggu Waktu dari Bupati

    Ponorogo (beritajatim.com) – Roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali bergerak. Setelah sebelumnya hanya melakukan mutasi tunggal pada 14 Oktober lalu, kini jajaran pejabat di tingkat eselon II, III, dan IV disebut-sebut bakal kembali bergeser dalam waktu dekat. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, saat dikonfirmasi terkait rencana penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Prinsipnya bahan untuk mutasi sudah siap, tinggal menunggu waktu yang pas dari bapak Bupati,” kata Agus Pramono, Selasa (21/10/2025).

    Menurut Agus, daftar nama pejabat yang akan dimutasi maupun digeser sudah diajukan. Bahkan, seluruh berkas administrasi dan sistem di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengantongi persetujuan untuk pelaksanaan mutasi.

    “Cari waktunya yang pas, apakah malam atau pagi. Atau tempatnya di mana, kita tinggal menunggu dan menjalankan saja,” tegasnya.

    Meski begitu, Agus belum memastikan kapan pelantikan itu akan digelar. Pemkab Ponorogo, kata dia, ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur serta mendapat restu langsung dari Bupati Sugiri Sancoko. Agus Pramono menegaskan, mutasi kali ini bukan sekadar penyegaran biasa. Setelah mutasi besar dilakukan, Pemkab Ponorogo akan menggelar lelang jabatan terbuka untuk mengisi sejumlah kursi kepala dinas yang masih kosong.

    “Mekanismenya dimutasi dulu, baru nanti mana yang kosong dilakukan mekanisme lelang jabatan untuk pengisiannya,” jelasnya.

    Langkah ini dinilai strategis untuk menata ulang birokrasi agar lebih solid dan efisien. Selain memperkuat struktur organisasi, Pemkab juga ingin memastikan setiap posisi ditempati oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

    Berdasarkan data sementara, terdapat empat jabatan kepala dinas yang masih belum terisi secara definitif. Keempat posisi tersebut saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt.), yakni: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Keempat posisi tersebut menjadi perhatian serius, karena memiliki peran vital dalam menjalankan arah kebijakan pemerintahan daerah. Terutama dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola SDM aparatur. Rencana mutasi dan lelang jabatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Ponorogo dalam memperkuat fondasi birokrasi. Dengan adanya rotasi pejabat, diharapkan muncul semangat baru dan percepatan kerja di seluruh lini pemerintahan. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan komitmen Bupati Sugiri Sancoko. Yakni yang sejak awal menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (end/but)

  • Kantor DPD Golkar Sidoarjo Dijadikan Rumah Aspirasi Rakyat

    Kantor DPD Golkar Sidoarjo Dijadikan Rumah Aspirasi Rakyat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dalam momentum bersejarah di HUT ke 61, DPD Partai Golkar Sidoarjo membuat gebrakan baru, yakni meresmikan kantornya di Jl. Ahmad Yani sebagai “Rumah Aspirasi Rakyat”, Senin (20/10/2025).

    Peresmian Rumah Aspirasi Rakyat dan tasyakuran HUT ke-61 tahun Golkar ini dikemas dalam suasana sederhana namun penuh makna. Lantunan sholawat dan doa bersama menciptakan atmosfer khidmat di tengah semangat kebersamaan para pengurus.

    Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi dan sejumlah anggota Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo. Yaitu M. Nizar, Warih Andono, Wahyu Lumaksono, Adiel Muhammad Kanantha, dan Muhammad Dian Felani. Mereka bersama-sama mendukung langkah DPD Golkar menjadikan kantor partai sebagai tempat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Adam Rusydi, bersama jajaran pengurus, tampak larut dalam rasa syukur atas perjalanan panjang Partai Golkar yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah politik Indonesia.

    Tidak ada kemewahan atau seremoni berlebihan. Hanya potong tumpeng dan doa bersama yang menjadi simbol kesederhanaan dan kedekatan partai dengan rakyat. Para kader hadir dengan mengenakan busana warna kuning kebanggaan Partai Golkar.

    Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi menegaskan bahwa konsep Rumah Aspirasi Rakyat bukan sekadar slogan atau jargon politik, tetapi akan diwujudkan dalam tindakan nyata.

    Mas Adam menekankan bahwa kantor DPD Golkar akan menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan berbagai ide, gagasan, keluhan, hingga aspirasi pembangunan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

    “Mulai hari ini, kami mendedikasikan kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo sebagai Rumah Aspirasi Rakyat. Kami ingin Golkar benar-benar menjadi rumah bersama, tempat masyarakat menyampaikan suara mereka tanpa batas,” ujar Adam Rusydi.

    Ketua Komisi C DPRD Jatim itu menjelaskan, setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat akan dikawal secara serius oleh lima anggota Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo. Mekanisme penyampaian aspirasi juga dibuat lebih terbuka dan cepat.

    Dari sekretariat partai, masyarakat bisa langsung melakukan video call atau komunikasi virtual dengan anggota dewan yang membidangi masalah sesuai daerah pemilihan (dapil) atau komisi terkait.

    “Kita tidak ingin ada jarak antara rakyat dan wakilnya. Karena itu, kami buat sistem komunikasi langsung. Jadi kalau ada warga datang ke kantor membawa keluhan atau ide, bisa langsung berbicara dengan anggota dewan secara real time,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Adam Rusydi menyampaikan bahwa di usia ke-61 tahun ini, Partai Golkar berkomitmen memperkuat peran politiknya sebagai partai yang hadir, bekerja, dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Dengan semangat “Menembus Batas”, pihaknya optimistis mampu memperluas pengaruh partai di tingkat akar rumput.

    “Menembus batas bukan sekadar tema, tapi tekad kami untuk terus berinovasi, melayani, dan berjuang bersama rakyat. Kami ingin Golkar semakin kuat di hati masyarakat, khususnya di Sidoarjo,” ungkapnya.

    Dia berharap, kehadiran Rumah Aspirasi Rakyat ini menjadi bukti nyata bahwa Partai Golkar bukan hanya hadir menjelang pemilu, tetapi senantiasa bekerja untuk kepentingan masyarakat sepanjang waktu.

    Adam juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sidoarjo untuk tidak ragu datang ke kantor Golkar menyampaikan ide, keluhan, maupun solusi atas berbagai persoalan daerah.

    “Kantor Golkar terbuka untuk siapa pun, bukan hanya kader. Ini rumah kita bersama, tempat menyalurkan semangat membangun Sidoarjo lebih baik,” pungkasnya. [isa/aje]

  • HUT ke-61, Golkar Kota Kediri Gelar Doa dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan

    HUT ke-61, Golkar Kota Kediri Gelar Doa dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan

    Kediri (beritajatim.com) – Partai Golkar Kota Kediri memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan menggelar doa bersama dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Kediri pada Senin sore (20/10/2025).

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh Widjaja, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, dan diikuti oleh anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Kediri, jajaran pengurus DPD, serta pengurus tingkat kecamatan dan kelurahan.

    Dalam kesempatan tersebut, Sudjono menyampaikan bahwa ziarah dan tabur bunga ini merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia.

    “Kita selalu mengenang jasa-jasa arwah pahlawan nasional yang memerdekakan Indonesia. Termasuk Bapak Pembangunan kita yang juga dari TNI. Harapannya, generasi muda dapat mengingat perjuangan para pahlawan dan meneruskan semangat juang mereka agar Indonesia menjadi negara maju,” ujarnya.

    Sudjono juga menambahkan, para pahlawan yang gugur pada era 1950-an ke bawah merupakan sosok-sosok yang berjuang gigih demi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, peringatan HUT Partai Golkar tahun ini diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai reflektif dan sosial tinggi.

    Sebagai rangkaian HUT ke-61, Partai Golkar Kota Kediri juga akan menggelar tasyakuran di kantor DPD yang rencananya akan dihadiri oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Selain itu, pada 25 Oktober 2025, Golkar Kota Kediri akan meresmikan Kantor Aspirasi Golkar, yang berlokasi di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri.

    “Kantor ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai masukan terkait kebijakan pemerintah kota,” imbuh pengusaha mebel Kediri itu.

    Tak hanya itu, Golkar Kota Kediri juga menyiapkan kegiatan sosial berupa pembagian 1.000 paket sembako kepada masyarakat, pengurus, serta kaum duafa, pada 31 Oktober 2025. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kantor DPD serta di sejumlah kelurahan selama satu hingga dua hari.

    “Kalau dulu memang ada penutupan berupa jalan santai, tapi tahun ini kami fokus pada kegiatan sosial. Karena melihat kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang paceklik, kami memutuskan untuk menyalurkan bantuan sembako bagi anak yatim dan warga kurang mampu. Itu juga merupakan arahan langsung dari DPP Partai Golkar,” jelas Sudjono.

    Ia menegaskan bahwa tema besar peringatan HUT ke-61 Partai Golkar tahun ini adalah “Karya Golkar, Karya untuk Indonesia”, yang diwujudkan melalui kegiatan doa bersama, tabur bunga, dan aksi sosial untuk masyarakat. Dengan semangat tersebut, Golkar berharap terus hadir sebagai partai yang mengabdi bagi rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. [nm/aje]

  • Komitmen Ansari Perjuangkan Aspirasi PGIN Pamekasan

    Komitmen Ansari Perjuangkan Aspirasi PGIN Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari komitmen menyampaikan aspirasi para guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Inpasing Nasional (PGIN) Pamekasan, tentang revisi regulasi guru inpasing dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi untuk guru-guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

    Terlebih permintaan revisi atas regulasi tersebut sudah berulangkali disampaikan oleh jajaran pengurus PGIN, namun hingga saat ini justru belum ada bukti konkrit. Di antaranya RDPU antara PGIN bersama Kemenag RI dan Komisi VII pada 19 Februari 2020, hasilnya disepakati Kemenag meninjau ulang regulasi 43/2014.

    Pada 2 Februari 2023, audiensi PGIN bersama KSP menghasilkan Surat B-024/KSP/D.II/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023, ditujukan kepada Sekjen Kemenag RI dan Dirjen Pendis, salah satunya meminta penyesuaian PMA 43/2014 dengan regulasi di atasnya.

    Termasuk audiensi dengan Dirjen Kemenag RI pada 27 Februari 2023, hasilnya juga serupa dan hingga saat ini belum ada bukti konkrit. Kondisi tersebut kembali disampaikan secara langsung kepada Ansari di Rumah Aspirasi Ansari Madura Raya di Lawangan Dhaja, Pademawu, Pamekasan, Minggu (19/10/2025).

    “Sebagai anggota DPR RI dari Madura, kami akan berusaha maksimal agar aspirasi para guru sampai kepada Kemenag RI. Selain itu kami juga akan menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru yang senantiasa mengabdi dengan ikhlas di tengah keterbatasan,” kata Ansari.

    Terlebih Kemenag RI merupakan mitra strategis Komisi VIII DPR RI, yang menjadi sarana perjuangan dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara umum, khusunya para guru swasta. “Aspirasi dari para guru ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di DPR RI, khususnya berkenaan dengan regulasi inpasing guru nasional,” ungkapnya.

    “Terlebih kami juga meyakini jika para guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, dan sudah seharusnya negara memberikan pengakuan dan kesejahteraan yang layak tanpa membeda-bedakan status ASN atau non-ASN,” tegas politisi PDI Perjuangan.

    Tidak hanya itu, legislator perempuan satu-satunya dari Madura di kancah politik nasional juga sangat berharap regulasi tersebut nantinya dapat berpihak bagi kepentingan masyarakat, khususnya para guru swasta.

    “Kami akan terus mendorong agar Peraturan Guru Inpasing Nasional (PGIN) dapat dijalankan secara adil, transparan, dan menyentuh seluruh guru di pelosok daerah, termasuk di Madura, khususnya di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Bagi Hasil Cukai Dipangkas, Paripurna APBD Jember 2026 Tertunda

    Bagi Hasil Cukai Dipangkas, Paripurna APBD Jember 2026 Tertunda

    Jember (beritajatim.com) – Pemangkasan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Yembakau (DBHCHT) untuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat agenda sidang paripurna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (20/10/2025), tertunda.

    Seharusnya Bupati Muhammad Fawait membacakan Nota Pengantar Rancangan APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jember. Belum diketahui jadwal baru penyelenggaraan sidang paripurna tersebut.

    “Hari ini sebelum sidang paripurna, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru saja menerima surat dari Pemprov Jatim, yang menginformasikan bahwa transfer alokasi DBHCT kita untuk tahun 2026 tinggal Rp 65,301 miliar. Menurut informasi Ketua TAPD, itu berkurang sekitar Rp75 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto

    Akhirnya, pimpinan DPRD Jember meminta TAPD membuat adendum perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Kalau plafon penerimaan kita berkurang Rp75 miliar, maka akan berpengaruh terhadap PPAS kita. Nah, maka dari itu, harus ada adendum dulu,,” kata Widarto.

    Adendum ini ditandatangani Bupati Muhammad Fawait dan pimpinan DPRD Jember. “Pertanyaannya: apa yang mau diubah di dalam adendum itu. Pertama, pasti dari sektor pendapatan. Dari sektor pendapatan akan berkurang. karena KUA-PPAS yang lalu, kita asumsikan penerimaan DBHCHT kita masih tetap seperti tahun kemarin,” kata Widarto.

    Menurut Widarto, ada dua opsi yang bisa ditempuh Pemkab Jember menyusul terkoreksinya nilai DBHCHT. “Apakah belanjanya tetap dengan asumsi defisitnya akan bertambah, atau belanja yang bersumber dari DBHCHT akan kita pangkas,” katanya.

    Widarto memilih memangkas alokasi anggaran yang beersumber dari DBHCHT dan tidak menambah angka defisit. “Kalau defisit terlalu tinggi, tentu tidak pruden, APBD 2026 tidak aman,” katanya. [wir]