Category: Beritajatim.com Politik

  • TKD Dipangkas, Pemkot Tunda Pembangunan RSUD Surabaya Selatan dan Fokus ke Infrastruktur

    TKD Dipangkas, Pemkot Tunda Pembangunan RSUD Surabaya Selatan dan Fokus ke Infrastruktur

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutuskan untuk menunda rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Selatan setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kota Surabaya sebesar Rp730 miliar pada tahun anggaran 2026. Sebagai gantinya, Pemkot akan memfokuskan penggunaan anggaran pada sektor infrastruktur yang dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa kebijakan refocusing tersebut diambil agar program pembangunan tetap berjalan secara efektif meski terjadi penurunan dana transfer.

    “Kita lihat anggaran di tahun depan. Sebenarnya kan tahun ini (pembangunan RSUD Surabaya Selatan), tapi karena pemotongan TKD yang cukup besar maka (ditentukan) prioritas-prioritas mana yang dikerjakan,” ujar Eri, Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026 karena berkontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi warga. “Untuk 2026 kan yang dipotong Rp730 miliar itu, makanya kita tidak menjalankan dulu untuk yang rumah sakit, tapi yang prioritas, seperti jalan, infrastruktur yang kita jalankan dulu,” terangnya.

    Beberapa proyek strategis yang akan dilanjutkan melalui skema multi years antara 2026–2027 meliputi pembangunan jalan Wiyung–Lidah Wetan, proyek Radial Road sebagai penghubung antara Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Dalam Barat (JLDB), serta penyelesaian kolam tampung di kawasan Radial Road.

    “Selain itu, jalan di Pacar Keling akan kita buka, dan kita juga sedang evaluasi pembangunan jembatan di Royal Residence yang akan menghubungkan JLLB,” tambah Eri.

    Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tetap berkomitmen membangun RS Surabaya Selatan dengan mencari alternatif pendanaan lain, termasuk peluang kolaborasi dengan pihak swasta.

    “Dengan RAPBD 2026 sebesar Rp12,62 triliun yang kita fokuskan pada program prioritas, kita tetap siapkan opsi kerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan RS Surabaya Selatan,” jelasnya.

    Eri juga menyebutkan, jika pemerintah pusat nantinya mengevaluasi dan mengembalikan alokasi TKD seperti tahun sebelumnya, maka rencana pembangunan RS tersebut akan segera direalisasikan. “Pak Presiden kan menyampaikan, nanti akan dievaluasi TKD tahun depan, bisa dikembalikan saja seperti tahun sebelumnya. Kalau dikembalikan kita juga akan melakukan pembangunan RS Surabaya Selatan,” tutupnya. [rma/beq]

  • Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Jakarta (britajatim.com) – Dalam memperingati Hari Santri Nasional 2025, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, menekankan pentingnya penguatan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat peradaban yang mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat.

    “Pesantren adalah laboratorium kehidupan. Di sana tumbuh nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Santri perlu diberi ruang untuk berinovasi, menjadi wirausahawan, sekaligus pemimpin masa depan yang membawa maslahat bagi bangsa,” ujar Anisah Syakur pada Rabu (22/10/2025).

    Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo, itu menilai pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas santri dalam menghadapi era digital, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi bangsa tanpa melupakan akar nilai keislaman dan kebangsaan yang telah ditanamkan sejak lama.

    “Santri harus cerdas secara spiritual dan intelektual. Tantangan zaman menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak pada adab dan moralitas. Itulah jihad santri di era modern,” ungkapnya lebih lanjut.

    Bagi Anisah, Hari Santri bukan sekadar perayaan seremonial semata, melainkan juga menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang telah diwariskan oleh para ulama dan pejuang pesantren.

    Menurutnya, Hari Santri merupakan momen reflektif yang dapat menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia tentang peran besar santri dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini.

    “Hari Santri mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini juga lahir dari perjuangan tulus kaum santri yang berjuang tanpa pamrih. Mereka adalah garda moral yang menjaga keutuhan negeri dengan keikhlasan dan cinta tanah air. Momen hari ini harus momentum menyalakan semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang diwariskan para ulama dan pejuang pesantren,” tegasnya.

    Anisah Syakur berharap pemerintah dapat terus memperhatikan dan mendukung pesantren sebagai pusat pengembangan karakter bangsa, sehingga generasi santri ke depan dapat terus berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. [hen/suf]

  • Bupati Sumenep Minta Santri Jadi Pelopor Kemajuan di Era Globalisasi

    Bupati Sumenep Minta Santri Jadi Pelopor Kemajuan di Era Globalisasi

    Sumenep (beritajatim.com) – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo meminta para santri di Sumenep mampu menjadi pelopor kemajuan di era globalisasi.

    “Dengan ilmu, akhlak, serta semangat kebangsaan, saya optimis, Insya Allah santri akan mampu menorehkan sejarah baru dalam peradaban,” katanya saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN), Rabu (22/10/2025).

    Bupati juga berharap agar santri Sumenep mampu menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjadi duta perdamaian. “Santri juga diharapkan bisa menjadi pembawa nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat modernisasi beragama, dan memperkokoh toleransi,” tandasnya.

    Karena itu, lanjutnya, Pemkab Sumenep terus berupaya memberikan dukungan terhadap pengembangan dunia pesantren. Diantaranya melalui program bantuan operasional dan pemberdayaan pesantren, beasiswa pendidikan bagi santri berprestasi, serta kewirausahaan dan digitalisasi pesantren.

    “Termasuk juga kami mengupayakan kolaborasi pesantren dengan dunia usaha dan industri. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pesantren sebagai pilar penting pembangunan sumber daya manusia di Sumenep,” terangnya.

    Sambil mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional, Bupati berharap agar dengan momen ini bisa membangun suasana yang aman, damai, dan sejahtera di Kabupaten Sumenep. [tem/suf]

  • Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Kediri (beritajatim.com) – Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mengembangkan dan memasarkan produk unggulan daerah seperti tahu kuning, getuk pisang, dan tenun ikat menarik perhatian DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 10 anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri pada Rabu (22/10/2025).

    Rombongan diterima langsung oleh Kepala Disperdagin Kota Kediri, Moh Ridwan, di ruang pertemuan kantor setempat. Kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi terkait strategi Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong kemitraan, memperluas pemasaran produk UMKM, serta memperkuat kebijakan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

    Dalam sambutannya, Moh Ridwan menjelaskan bahwa Pemkot Kediri berkomitmen menjaga keberlanjutan UMKM dengan berbagai program intervensi. Salah satunya dengan menghubungkan para pengrajin tenun kepada pelaku usaha kreatif agar produk mereka tidak hanya dijual sebagai sarung atau kain, tetapi juga dikembangkan menjadi fashion seperti pakaian, tas, sepatu, hingga aksesori.

    “Seperti produk unggulan kami, tenun, kami dorong pengrajin untuk berinovasi dan berkolaborasi agar produknya bisa masuk ke dunia fashion,” jelas Ridwan.

    Ia menambahkan, Pemkot Kediri telah melakukan sejumlah terobosan pemasaran, baik secara online maupun offline. Melalui kerja sama dengan berbagai marketplace dan lembaga pendidikan, pelaku UMKM dibekali kemampuan digital marketing agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Pemkot juga rutin memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran di tingkat kota hingga nasional.

    “Teman-teman UMKM juga terus kami latih agar bisa memanfaatkan platform digital. Pemasaran offline tetap berjalan melalui pameran dan event promosi,” ujarnya.

    Ridwan menyebut bahwa sektor pembiayaan juga menjadi prioritas Pemkot Kediri. Melalui program KUMAPAN (Kredit Usaha Mikro Aman dan Penanggulangan), pemerintah menyediakan dana bergulir berbunga ringan. Selain itu, pelaku UMKM difasilitasi untuk bekerja sama dengan perbankan, mendapatkan pelatihan, serta melalui proses kurasi produk agar memiliki daya saing tinggi, termasuk yang berpotensi ekspor.

    Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyampaikan apresiasi dan ketertarikannya terhadap strategi Kota Kediri dalam menjaga keberlanjutan produk unggulan yang telah menjadi ikon daerah.

    “Kami ingin belajar dari Kota Kediri yang berhasil mengembangkan tahu, getuk pisang, dan tenun ikat hingga mampu menghasilkan produk turunan yang tetap bertahan di tengah persaingan,” ujarnya.

    Sally menambahkan bahwa Bojonegoro juga memiliki produk khas seperti Ledre dan Batik, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pemasaran dan peningkatan kualitas. Salah satu hal yang menjadi perhatian pihaknya adalah keberadaan payung hukum yang kuat di Kota Kediri untuk melindungi kemitraan antara UMKM dan toko modern.

    “Di Bojonegoro kami masih sebatas advokasi ke para pemilik waralaba. Tapi di sini, semua sudah ada payung hukumnya melalui Perda dan Perwali. Ini yang akan kami pelajari agar UMKM kami ke depan bisa lebih berdaya saing,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Mbak Cicha Dampingi Puluhan Anak AMPK Kediri, Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dan Cinta Tanpa Batas

    Mbak Cicha Dampingi Puluhan Anak AMPK Kediri, Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dan Cinta Tanpa Batas

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, memberikan pendampingan langsung kepada puluhan anak yang memerlukan pendampingan khusus (AMPK) dengan menghadirkan tenaga psikolog profesional di Pendopo Panjalu Jayati, Rabu (22/10/2025).

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Cicha ini menjelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat 73 anak yang masuk kategori AMPK di Kabupaten Kediri. Dari jumlah tersebut, 30 anak dihadirkan langsung untuk mengikuti kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas bersama keluarga.

    Dalam kegiatan bertajuk “Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga”, Mbak Cicha menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pendamping utama dalam tumbuh kembang anak. Ia berharap para orang tua mampu memperkuat komunikasi, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan memperdalam pemahaman terhadap perlindungan anak.

    “Memperkuat komunikasi, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan memperdalam pemahaman tentang perlindungan khusus anak,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa dalam kondisi apapun — termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik berstatus anak korban maupun anak saksi — mereka harus terus mendapatkan pendampingan dan penguatan moral.

    “Setiap anak punya hak yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti bermimpi. Apa pun kondisinya, masa depan cerah akan menjadi milik mereka yang berani berdiri dan berlari,” pesan Mbak Cicha penuh semangat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Arianto, menambahkan bahwa kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri dan semangat anak-anak AMPK agar dapat kembali beradaptasi di lingkungan sosialnya.

    “Kegiatan ini bertujuan supaya anak-anak AMPK lebih percaya diri, lebih semangat, dan berani bermimpi. Kami akan melaksanakan kegiatan serupa secara berkala dengan melibatkan psikolog dan pekerja sosial,” jelasnya.

    Melalui kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Kediri berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dan keluarga, sehingga setiap anak di Kediri dapat tumbuh dengan bahagia dan bermartabat. [kun]

  • Juara Umum MTQ Jatim 2025, 68 Kafilah Gresik Diganjar Reward Rp 813 Juta

    Juara Umum MTQ Jatim 2025, 68 Kafilah Gresik Diganjar Reward Rp 813 Juta

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 68 kafilah asal Gresik menerima reward dengan total senilai Rp 813 juta usai berhasil mengantarkan daerahnya menjadi juara umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Jawa Timur 2025 yang digelar di Kabupaten Jember.

    Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di sela acara Peringatan Hari Santri Nasional 2025, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Gresik, Rabu (22/10/2025).

    Reward diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan perjuangan para kafilah yang telah mengharumkan nama Kabupaten Gresik di tingkat provinsi. “Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi para kafilah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Gresik,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani.

    Mantan Ketua DPRD Gresik itu menjelaskan, besaran reward yang diberikan bervariasi.

    Pembina (12 orang): masing-masing menerima Rp 32.500.000.
    Juara 1 (6 orang): masing-masing menerima Rp 32.500.000.
    Juara 2 (9 orang): masing-masing menerima Rp 12.000.000.
    Juara 3 (7 orang): masing-masing menerima Rp 6.000.000.
    Juara Harapan (10 orang): masing-masing menerima Rp 3.000.000.
    Kafilah pendukung (24 orang): masing-masing menerima Rp 2.000.000.

    Bupati menegaskan, penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Gresik dalam mendukung tumbuhnya generasi Qur’ani yang berprestasi, berakhlak, dan menginspirasi santri di seluruh Gresik. “Para kafilah ini menjadi inspirasi bagi santri-santri lain untuk terus berjuang menorehkan prestasi dan menjaga kemuliaan Al-Qur’an,” imbuhnya.

    Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini terasa istimewa karena menandai 10 tahun penetapan Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, diikuti oleh ratusan santri dari berbagai pesantren di Gresik.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fandi juga menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo, yang menyebabkan 67 santri meninggal dunia. “Kami turut berduka cita atas 67 santri yang menjadi korban dalam musibah tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” pungkasnya. (dny/kun)

  • Rusunawa Kota Blitar Sesak, Rencana Blok Baru Rp30 M Terganjal Efisiensi

    Rusunawa Kota Blitar Sesak, Rencana Blok Baru Rp30 M Terganjal Efisiensi

    Blitar (beritajatim.com) – Kebutuhan mendesak akan hunian layak di Kota Blitar dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Blitar untuk membangun satu blok baru Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jl. Randu Agung, kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

    Padahal, rencana yang masuk dalam program prioritas tahun 2026 ini didasari oleh kondisi krusial yakni rusunawa yang ada saat ini sudah penuh sesak, dihuni oleh 265 Kepala Keluarga (KK). Maka dari itu ada usulan untuk penambahan blok hunian senilai Rp30 miliar namun itu masih terganjal izin pusat.

    Kepala DPRKP Kota Blitar, Suyatno, menjelaskan bahwa usulan penambahan blok baru sebenarnya telah diajukan sejak awal tahun 2025. Langkah ini diambil setelah melihat kapasitas hunian yang sudah tidak mampu lagi menampung permintaan.

    “Rencana rusunawa (baru) masuk prioritas, tapi ke depan belum tahu karena kondisi anggaran saat ini juga sedang ada efisiensi,” ujar Suyatno saat dikonfirmasi pada Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah menjadi faktor utama penundaan pembangunan. Proyek ini baru dapat berjalan setelah ada kebijakan dan keputusan resmi dari pemerintah pusat.

    Meskipun masih dalam status menunggu, Suyatno menegaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar tidak tinggal diam. Seluruh persiapan di tingkat daerah dipastikan telah rampung dan siap dieksekusi kapan saja.

    “Sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, kami telah menyiapkan sejumlah tahapan pendukung,” jelasnya.

    Tahapan tersebut mencakup penyediaan lahan yang sudah final, sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat sekitar, serta kelengkapan seluruh persyaratan administratif untuk pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan.

    “Seluruh dokumen dan persyaratan teknis dari Pemerintah Kota Blitar sudah lengkap dan siap. Kami tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” tegas Suyatno.

    Jika nantinya ‘lampu hijau’ dari pusat diberikan, pembangunan satu blok tambahan rusunawa ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp30 miliar. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tingginya permintaan hunian terjangkau bagi masyarakat di Kota Blitar. [owi/beq]

  • Dapur MBG di Blitar Wajib Kantongi Sertifikat Higienis Oktober Ini

    Dapur MBG di Blitar Wajib Kantongi Sertifikat Higienis Oktober Ini

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan keamanan pangan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur utama program ini, kini sedang dalam proses akhir mendapatkan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS).

    Targetnya, seluruh sertifikat tersebut harus sudah terbit paling lambat akhir Oktober 2025. Batas waktu ini dipasang karena 10 dapur MBG tersebut telah beroperasi dan sudah memproduksi makanan untuk siswa, ibu hamil serta menyusuai.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menjelaskan bahwa proses sertifikasi ini melibatkan tahapan yang ketat. Tim satgas bersama dinas terkait saat ini sedang melakukan pengecekan akhir kelengkapan izin, inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), serta verifikasi standar sanitasi.

    Namun, bagian paling krusial yang masih ditunggu adalah hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Sampel makanan yang diuji laboratorium itu diambil dari 10 dapur MBG tersebut.

    Siswa di Kota Blitar mengambil makanan bergizi gratis. (foto: Winanto/beritajatim.com)

    “Kini tinggal proses evaluasi oleh tim dan ada sebagian yang masih menunggu hasil sampel makanan. Prosesnya memang membutuhkan waktu karena harus ditanam di media untuk melihat ada tidaknya kuman,” terang Heru Eko Pramono, Rabu (22/10/2025).

    Heru menegaskan, penerbitan SLHS tidak bisa instan karena membutuhkan evaluasi teknis yang detail. Pengujian sampel di laboratorium vital untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri maupun kuman yang berpotensi membahayakan kesehatan para penerima manfaat program MBG.

    Langkah ini diperkuat dengan kesiapan sumber daya manusia. Menurut Heru, seluruh penjamah makanan di 10 SPPG tersebut telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus mengenai higiene sanitasi.

    “Dari hasil diklat tahap awal, 100 persen peserta dinyatakan lulus dan siap menerapkan standar kebersihan pangan di lapangan,” ujarnya.

    Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Pemkot Blitar optimistis seluruh proses dapat rampung. Sehingga kualitas makanan yang dihasilkan oleh dapur MBG tersebut bisa lebih terjamin.

    “Kami ingin memastikan seluruh makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar aman, higienis, dan layak konsumsi,” tegas Heru.

    Penerbitan SLHS ini diharapkan dapat menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang menerima program MBG. (owi/but)

  • 1.437 ASN Baru Terima SK, Hari Santri di Lamongan Momentum Penguatan Etos Kerja

    1.437 ASN Baru Terima SK, Hari Santri di Lamongan Momentum Penguatan Etos Kerja

    Lamongan (beritajatim.com) – Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Alun-Alun Lamongan, dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 1.437 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (22/10/2025).

    Dengan dihadiri ratusan santri, momen tersebut dijadikan sebagai ajang peneguhan kembali semangat pengabdian aparatur negara kepada masyarakat.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menekankan bahwa peringatan Hari Santri tidak hanya memiliki muatan historis, tapi juga relevan sebagai pengingat nilai perjuangan.

    Pria yang akrab disapa Pak Yes itu menyebut, semangat Resolusi Jihad harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan publik yang terbaik.

    “Pesan yang kita sampaikan hari ini adalah supaya semangat Resolusi Jihad menjadi jiwa patriotisme bagi semuanya. Tidak hanya santri, tetapi juga para birokrasi yang hari ini telah menerima SK,” kata Pak Yes, dalam amanatnya.

    Menurut Pak Yes, tantangan pelayanan publik saat ini menuntut aparatur lebih adaptif dan inovatif. Penguasaan teknologi informasi serta kemampuan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi syarat mutlak dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    “Santri dan ASN hari ini wajib akrab dengan teknologi dan digitalisasi. Dunia bergerak cepat, dan kita harus mampu bergerak bersama perubahan itu,” tegasnya.

    Bupati menambahkan bahwa indikator keberhasilan birokrasi bukan lagi diukur dari durasi pengabdian, melainkan dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

    Karena itu, Pak Yes meminta para ASN, khususnya 1.437 pegawai yang baru saja menerima SK, untuk menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme kerja.

    “Pegang teguh integritas dan profesionalisme. Ukur keberhasilan bukan dari lamanya bekerja, tapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya. [fak/aje]

  • HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    Malang (beritajatim.com) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menjadi motor penggerak peradaban dunia. Hal itu disampaikan Khofifah dalam Upacara Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Pesantren An Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu (22/10/2025).

    Di hadapan ribuan santri dan para kiai, Khofifah mengajak seluruh peserta apel untuk meneladani semangat Resolusi Jihad yang dideklarasikan para ulama pendiri bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan seluruh elemen strategis bangsa dalam menjaga persatuan dan kedamaian negeri.

    “Basis dari persaudaraan di negeri ini adalah masyarakat yang senang hidup rukun, damai, tenteram. Maka yang mengganggu ketenangan dan kedamaian, mari bersama kita sampaikan pesan bahwa negara besar Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk saling menjaga,” ujar Khofifah.

    Khofifah juga menyinggung sejarah hubungan erat antara ulama dan negara sejak era Presiden Soekarno. Ia menuturkan kisah diskusi antara Bung Karno, KH Wahab Chasbullah, dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang kemudian melahirkan Resolusi Jihad dan menjadi cikal bakal peringatan Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

    “Bung Karno ingin NU menjadi pagar NKRI bersama ABRI saat itu. Bahkan gagasan halal bihalal yang kita kenal sampai sekarang juga berawal dari dialog antara Bung Karno dan Mbah Wahab,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah mengajak para santri untuk terus mengembangkan diri di berbagai bidang, termasuk politik, birokrasi, dan teknologi. Ia mencontohkan perjalanan kariernya sendiri yang berawal dari anggota DPR RI pada 1992 hingga dipercaya kembali menjabat Gubernur Jawa Timur periode kedua.

    “Mudah-mudahan nanti santri-santri yang ingin mengambil profesi politisi dan pejabat publik Allah ijabah,” ujarnya disambut tepuk tangan ribuan peserta apel.

    Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki komitmen kuat dalam memperkuat sumber daya manusia berbasis pesantren. Jatim menjadi provinsi pertama yang melahirkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada 2022, disusul Pergub Nomor 43 Tahun 2023 agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

    “Pemprov Jatim sudah bermitra dengan 138 perguruan tinggi, 11 UIN, 104 PTKIS, 22 Ma’had Aly, dan Universitas Al Azhar Kairo. Semua untuk memperkuat SDM pesantren agar berdaya saing global,” paparnya.

    Khofifah menambahkan, hingga Agustus 2025, sebanyak 6.876 kader pesantren dan diniyah telah menerima beasiswa Pemprov Jatim, dengan 4.168 di antaranya berhasil menyelesaikan studi dari jenjang sarjana hingga doktoral. Selain itu, 28 ribu hafiz-hafizah serta 78.850 imam masjid juga mendapat tunjangan kehormatan dari Pemprov Jatim — kebijakan yang disebutnya sebagai satu-satunya di Indonesia.

    “Ke depan, program beasiswa akan kita kembangkan dengan memperkuat bidang STEM — Science, Technology, Engineering, dan Mathematics — agar santri mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman,” jelasnya.

    Dalam penutup pidatonya, Khofifah berpesan agar para santri tetap berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berdaya saing kuat.

    “Rawatlah tradisi pesantren, peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik dan ke ranah internasional. Di tangan para santri, masa depan Indonesia akan kita tulis bersama — santri menjaga NKRI,” tegasnya.

    Khofifah juga mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional 2025 dengan tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.

    Apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pesantren An Nur 2 Bululawang dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kabinda Jatim Brigadir Jenderal TNI Murbianto Adi Wibowo, sejumlah Pati TNI, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, jajaran Forkopimda Jatim, para ulama, kiai, nyai, dan ribuan santri. [yog/beq]