Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Antisipasi Kebakaran, Pemkot Kediri Sidak 20 Titik Hydrant

    Antisipasi Kebakaran, Pemkot Kediri Sidak 20 Titik Hydrant

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah hydrant di berbagai titik, Kamis (23/10/2025), sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini.

    Kegiatan tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Kediri bersama Dinas PUPR dan PDAM Tirta Dhaha untuk memastikan ketersediaan serta kesiapan pasokan air dalam penanganan kebakaran di wilayah kota.

    Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik. “Melalui sidak ini kita juga ingin memastikan koordinasi antarinstansi terkait berjalan dengan baik, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, petugas dapat lebih sigap dan mengetahui sumber suplai air yang dapat dimanfaatkan,” terangnya.

    Paulus menyebut, terdapat 20 titik hydrant yang terpasang di seluruh wilayah Kota Kediri. Pada sidak kali ini, petugas mengambil sampling di beberapa lokasi, antara lain di Jalan Medang Kamulan, Jalan Teuku Umar, Jalan Imam Bonjol, Perumnas Ngronggo, Jalan MT Haryono Baruna, Jalan Dhoho, dan Perumahan Mojoroto Indah.

    “Dari hasil sampling yang dilakukan, semua hydrant berfungsi dengan baik, artinya tekanan air yang keluar sudah cukup bagus. Namun memang untuk di wilayah kota ini karena penduduknya padat dan sumber air utama dibagi untuk kebutuhan masyarakat maka alirannya memang sedikit lebih kecil,” jelasnya.

    Menurut Paulus, sesuai kebijakan pimpinan, suplai air untuk hydrant selama ini dibantu oleh PDAM Tirta Dhaha, di luar tugas utamanya dalam pelayanan air bersih untuk masyarakat.

    “Kita juga akan mengusulkan ke pimpinan yakni Wali Kota Kediri agar ada teknologi baru sebagai alternatif selain hydrant, dengan memanfaatkan air Sungai Brantas untuk membantu mensuplai kebutuhan air apabila terjadi kebakaran. Untuk teknisnya akan kita pikirkan bersama dinas terkait,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Dinas PUPR tengah meninjau penataan ruang yang berkaitan dengan sistem hydrant berbasis air bawah tanah. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) akan mendorong agar setiap pengembang perumahan baru di Kota Kediri wajib menyediakan fasilitas hydrant di kawasan perumahan dan fasilitas umum.

    “Jadi hydrant juga terpasang di fasilitas umum sehingga jika terjadi kebakaran bisa segera diatasi. Harapannya, seluruh OPD terkait dapat sejalan dalam mempercepat penanganan risiko kebakaran agar dapat meminimalisir dampak dan kerugian yang ditimbulkan,” tutupnya.

    Dalam kesempatan itu, Paulus juga mengimbau masyarakat agar ikut menjaga keberadaan hydrant di lingkungannya. “Saya harap kita bisa sama-sama saling menjaga karena dibutuhkan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat,” pesannya. [nm/suf]

  • Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang mengkritik rencana sejumlah pihak yang berupaya menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden dugaan keracunan yang melibatkan siswa MTs Al Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang.

    Gerindra berpendapat bahwa penghentian program tersebut adalah langkah reaktif yang justru dapat merugikan masyarakat penerima manfaat.

    Ketua Fraksi Gerindra, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan daripada menonaktifkan program yang baru berjalan. “Evaluasi boleh, tapi jangan matikan program. Kalau ada masalah, yang dibenahi sistemnya, bukan programnya,” kata Zia dalam sebuah wawancara pada Kamis (23/10/2025).

    Zia menambahkan, pencegahan kasus serupa di masa depan bisa dilakukan dengan percepatan penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sertifikat ini menjadi standar utama bagi pengelola makanan untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan. “Kalau sudah ada SLHS, sudah ada pakemnya. Semua pengelola SPPG wajib patuh. Jadi tidak seharusnya setiap insiden langsung dijadikan alasan menghentikan program,” tegasnya dengan nada kritis.

    Menurut Zia, MBG merupakan program nasional yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat kecil, khususnya pelajar. Ia juga menegaskan bahwa program yang baru berjalan belum genap satu tahun ini wajar jika masih menghadapi beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

    “Namanya program baru, tentu masih banyak penyesuaian. Tapi jangan buru-buru memvonis gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan, bukan pembekuan,” ujar Zia.

    Zia tidak hanya menyoroti permasalahan pada program MBG itu sendiri, tetapi juga mengkritik lambannya proses penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dari total 71 SPPG yang mengajukan izin, baru 35 unit yang sudah mengantongi izin resmi, sementara sisanya masih menunggu proses pemeriksaan lapangan.

    “Dinas Kesehatan jangan lamban. Kalau pengelola SPPG sudah proaktif, mestinya pemerintah juga gerak cepat. Jangan biarkan masalah administrasi menghambat layanan untuk anak-anak,” kritiknya.

    Lebih lanjut, Zia mengingatkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran untuk mempercepat penerbitan SLHS, menyusul kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah. “Pusat sudah minta percepatan, tapi di daerah jangan justru memperlambat. Kalau semua patuh pada regulasi, peristiwa semacam itu bisa dicegah,” tandasnya. [yog/suf]

  • Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus memperkuat upaya pencegahan judi online dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Maraknya Judi Online bertema Digital Sehat Tanpa Judi Online, Kamis (23/10/2025).

    Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kediri ini menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Acara menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan Dinas Sosial Kota Kediri.

    Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) RI Meutya Hafid dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif melaksanakan sosialisasi pencegahan judi online secara serentak. Ia menilai langkah ini mencerminkan kepedulian dan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman judi online di ruang digital.

    Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Rony Yusianto yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa maraknya judi online kini menjadi ancaman serius bagi keamanan data pribadi masyarakat. Ia mengungkapkan, fenomena ini bahkan berdampak langsung pada program bantuan sosial di Kota Kediri.

    “Ironisnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicoret bukanlah pemain judi aktif, melainkan korban eksploitasi data. Identitas mereka, seperti KTP dan KK, dengan mudah diberikan kepada pihak lain hanya demi iming-iming yang kemudian digunakan untuk transaksi judi,” jelasnya. Berdasarkan data PPATK, di Kota Kediri tercatat 467 penerima bantuan yang terindikasi terlibat judi online.

    Menurut data Kementerian Komdigi RI, selama enam bulan terakhir pemerintah telah memblokir 1,3 juta konten judi online, 1,19 juta situs judi online, serta 127 ribu promosi judi online di media sosial.

    Dari sisi ekonomi, laporan PPATK kuartal I 2025 mencatat total deposit transaksi judi online mencapai Rp 2,7 triliun, dengan pelaku terbanyak berada pada rentang usia 31–40 tahun. Sebanyak 71,6 persen di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan sebagian besar terjerat pinjaman online (pinjol).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni 2024 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas ini berperan mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga, menjalin kerja sama internasional, serta menyelaraskan kebijakan strategis terkait pemberantasan judi online.

    Rony Yusianto berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri, keluarga, dan aset dari bahaya judi online. Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya digital sehat yang berlandaskan literasi dan tanggung jawab bersama di era transformasi digital. [nm/aje]

  • Penyumbang Cukai Terbesar RI, Pasuruan Justru Kena Pangkas Dana Bagi Hasil

    Penyumbang Cukai Terbesar RI, Pasuruan Justru Kena Pangkas Dana Bagi Hasil

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kabupaten Pasuruan kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor penerimaan negara. Wilayah ini dinobatkan sebagai penyumbang pajak pita cukai terbesar di Indonesia pada tahun 2023.

    Data dari Bea Cukai Pasuruan menunjukkan penerimaan mencapai Rp62,7 triliun, atau setara 95,85 persen dari target nasional sebesar Rp65,4 triliun. Capaian ini menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan cukai nasional.

    Dalam lingkup Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Bea Cukai Pasuruan menyumbang 79,37 persen dari total capaian wilayah. Sementara secara nasional, kontribusinya mencapai 27,11 persen terhadap realisasi penerimaan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

    Namun, meski menjadi daerah penyumbang cukai terbesar, Kabupaten Pasuruan tetap terdampak kebijakan efisiensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pemerintah pusat mengurangi alokasi dana tersebut mulai tahun 2026 mendatang.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Pasuruan mendapat DBHCHT sebesar Rp3,5 triliun, namun tahun depan akan turun menjadi Rp1,3 triliun. “Kami harus melakukan penyesuaian agar program prioritas tetap berjalan meski terjadi pengurangan,” ujarnya.

    Rusdi menegaskan, pemerintah daerah akan memfokuskan penggunaan dana yang tersisa untuk sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Program Universal Health Coverage (UHC) menjadi prioritas utama agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat.

    “Pembangunan rumah sakit di wilayah selatan sementara kami tunda. Fokus kami tahun depan tetap pada pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat,” tambahnya.

    Selain itu, Pemkab Pasuruan juga menyiapkan langkah antisipatif dengan mengoptimalkan program bantuan dari pemerintah pusat, di antaranya melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan Bantuan Presiden (Banpres) yang dapat dialokasikan untuk perbaikan sekolah rusak dan fasilitas umum.

    Rusdi menjelaskan, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan menyesuaikan arah prioritas agar tetap efektif. “Kami berupaya menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.

    Dengan kontribusi besar terhadap penerimaan cukai nasional, Pemkab Pasuruan berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan dana bagi hasil. Daerah ini dinilai layak mendapat dukungan lebih besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. [ada/kun]

  • Dana Transfer Dipangkas 24 Persen, Bupati Pasuruan Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan

    Dana Transfer Dipangkas 24 Persen, Bupati Pasuruan Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan adanya penyesuaian anggaran setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah hingga 24 persen. Kondisi ini membuat sejumlah program kerja tahun 2026 harus disesuaikan agar tetap berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan dana transfer tersebut berdampak langsung pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    “Kami sudah menyusun KUA-PPAS 2026 bersama DPRD dengan asumsi anggaran sama seperti tahun 2025, namun ternyata terjadi efisiensi dari pusat,” ujarnya.

    Rusdi menyebut, pihaknya telah mengajukan nota keberatan kepada Kementerian Keuangan. Langkah itu diambil karena pengurangan anggaran dapat mengganggu sejumlah program yang telah direncanakan sejak awal.

    “Jika pengurangan ini tetap berlanjut, kami akan lakukan efisiensi pada program tertentu, tetapi tetap memprioritaskan kegiatan yang strategis dan berdampak langsung ke masyarakat,” tambahnya.

    Ia menegaskan, program prioritas seperti layanan publik dan pembangunan infrastruktur utama akan tetap dijalankan. Sementara itu, program dengan tingkat urgensi rendah akan ditunda atau disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

    Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah efisiensi anggaran untuk beberapa pos tunjangan pegawai, termasuk tenaga PPPK. Menurut Rusdi, langkah ini diambil agar keuangan daerah tetap seimbang tanpa mengorbankan program vital.

    Mas Rusdi, sapaan akrabnya, juga menjelaskan bahwa meski terjadi pengurangan dana transfer, pihaknya akan berupaya mendapatkan dana Inpres dan Banpres untuk menutup kekurangan anggaran daerah.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, membenarkan adanya pemangkasan dana transfer tersebut. Ia menilai situasi ini harus dihadapi dengan strategi anggaran yang matang agar pembangunan tetap berjalan.

    “Memang ada pengurangan dari pemerintah pusat, tetapi masih ada program presiden seperti Inpres yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi,” jelas Samsul. [ada/kun]

  • Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkolaborasi, bersinergi dan berkomitmen menangani akar masalah stunting guna percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena angka stunting di Sidoarjo pernah turun dari 16,1 persen menjadi 8,4 persen. Namun, data terbaru menunjukkan adanya kenaikan menjadi 10,6 persen. Ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih keras,” ujarnya saat membuka acara dalam rapat koordinasi rembuk stunting yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Kamis (23/10/2025).

    Fenny juga menyoroti pentingnya validitas data di lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. “Data yang akurat menjadi dasar dari setiap langkah. Karena itu, kami berharap BPS dan seluruh tim di lapangan memastikan sinkronisasi data berjalan baik,” terang Sekda.

    Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting juga memiliki kaitan erat dengan peningkatan Human Capital Index (HCI), yang menjadi tolok ukur pembangunan manusia di masa depan.

    “Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga investasi kedepan untuk generasi emas. Keberhasilan menurunkan angka stunting akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk evaluasi dan penguatan strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

    “Rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta sejalan dengan regulasi BKKBN yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam penanganan stunting,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan secara efektif, terkoneksi, dan, terintegrasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

    “Permasalahan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi. Diperlukan kerja bersama agar solusi yang diterapkan benar-benar menyentuh akar masalah,” imbuhnya.

    Heni berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan intervensi, serta memastikan program-program pencegahan stunting berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

    “Mari kita bersama-sama mengejar penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo,” tutupnya. (isa/ted)

  • Anak Pekerja Migran Asal Gresik di Malaysia Tanpa Identitas akan Dipulangkan

    Anak Pekerja Migran Asal Gresik di Malaysia Tanpa Identitas akan Dipulangkan

    Gresik (beritajatim.com)– Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang ikut orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan. Langkah ini diambil karena anak tersebut tanpa status identitas serta kewarganegaraan yang jelas meski lahir di negeri Jiran Malaysia.

    “Solusinya kami akan memulangkan anak-anak tersebut ke tanah air,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di sela-sela Sarasehan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar PCNU Gresik, di Masjid Maulana Malik Ibrahim, Kamis (23/10/2025).

    Berdasarkan data yang dikumpulkan pemerintah daerah, sedikitnya ada 4.000 anak dari pekerja migran asal Gresik yang kini sedang diidentifikasi.

    Data ini tengah dipilah terlebih dahulu untuk mengetahui mana anak hasil pernikahan sesama warga Gresik, dan mana yang berasal dari pernikahan lintas daerah.

    Alasan dipulangkannya anak PMI asal Gresik di Malaysia tersebut karena ketiadaan identitas yang jelas. Hal ini membuat anak-anak di negeri orang itu hidup dalam bayang-bayang tanpa jaminan hak dasar. Sehingga, tidak mungkin bisa sekolah, atau mengakses pelayanan kesehatan.

    “Selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan sosial, atau hak kewarganegaraan apa pun. Ini miris sekali jika dibiarkan,” ungkap Gus Yani sapaan akrabnya.

    Sebagai informasi Gresik memiliki delapan kecamatan yang menjadi kantong pekerja migran, diantaranya Kecamatan Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Sangkapura, dan Tambak di Pulau Bawean.

    Dari wilayah-wilayah tersebut, ada ribuan warganya yang merantau ke Malaysia untuk bekerja, dan banyak di antara mereka membangun keluarga di negeri jiran dengan pernikahan siri.

    Dari pernikahan siri itu, lahir persoalan baru, dan dipastikan si buah hati ini semua tidak mempunyai dokumen identitas yang legal. (dny/ted)

  • Sekdakot Mojokerto: Tidak Ada Cerita Sukses dari Judi Online

    Sekdakot Mojokerto: Tidak Ada Cerita Sukses dari Judi Online

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menggelar Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Judi Online (Judol) se-Jawa Timur secara serentak. Kegiatan bertajuk ‘Digital Sehat Tanpa Judol’ juga diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

    Pemkot Mojokerto melalui Diskominfo menghadirkan tiga narasumber yakni Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Gaguk Tri Prasetyo, KBO Reskrim Polres Mojokerto Iptu Yuda Yulianto dan Kasubsi A Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto Satria Faza Andromeda. Acara digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    Dalam sambungan zoom, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid mengapresiasi inisiatif Pemprov Jatim dalam menekan angka judol dan pinjol ini. “Kegiatan ini menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat Jatim, terutama generasi muda, dari ancaman judol yang kian marak,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

    Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Judol se-Jawa Timur yang digelar Diskominfo Kota Mojokerto. [Foto: Misti/beritajatim.com]Ia pun menekankan bahwa pencegahan judol dan pinjol hanya akan berhasil jika dilakukan bersama-sama atau kolaborasi pentahelix. Politis Partai Golkar ini mengimbau untuk tetap berhati-hati terhadap segala tawaran yang menjanjikan keuntungan instan. Menurutnya, judol bukan peluang, tapi jebakan.

    Sementara itu, Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dalam sambutannya, menyoroti bagaimana era digital membawa tantangan besar, salah satunya kemudahan akses terhadap situs judi online. “Era digital saat ini punya dua sisi. Ada manfaat, tapi juga risiko besar, salah satunya maraknya judi online,” katanya.

    Maka dibutuhkan komitmen bersama bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Ia menegaskan, tidak ada cerita sukses dari perjudian online karena semuanya sudah diprogram. Justru banyak yang berujung depresi, cerai, terlilit utang, bahkan sampai melakukan tindakan kriminal.

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, sejak 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025 tercatat lebih dari 1,3 juta konten judi online telah ditangani. Angka itu disebut sebagai tanda betapa seriusnya ancaman judi online di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut merupakan ancaman sosial yang nyata.

    “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Judi online hanya bisa diberantas kalau tidak ada yang tergiur untuk bermain, mari mulai dari diri kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, jangan membuka situs judi online, jangan ikut bermain, dan ajak anak-anak kita menjauhinya. Sampaikan bahaya ini kepada orang-orang di sekitar kita,” pesannya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan serentak anti judi online di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tujuannya, membangun kesadaran publik akan bahaya judi online yang kini mengancam berbagai lapisan masyarakat mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga ketahanan keluarga.

    Sejak Oktober 2024 hingga April 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online dan 127 ribu konten promosi terkait. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menunjukkan lonjakan signifikan jumlah pelaku judol.

    Dari 3,7 juta orang pada 2023 menjadi 8,8 juta orang pada 2024. Diantaranya, jutaan pelaku juga tercatat memiliki keterkaitan dengan pinjaman online ilegal. [tin/but]

     

  • TKD Dipangkas Rp243 M, Ponorogo Fokus ke Program Pro Rakyat

    TKD Dipangkas Rp243 M, Ponorogo Fokus ke Program Pro Rakyat

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menegaskan tetap memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, meski menghadapi pemangkasan Transfer keuangan daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp243 miliar. Bupati Sugiri Sancoko memastikan, fokus utama pemerintah daerah tidak berubah: anggaran tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat.

    Pemangkasan dana dari pemerintah pusat tersebut berdampak signifikan, termasuk pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi penopang utama pembiayaan daerah. Kondisi ini memaksa Pemkab Ponorogo melakukan penyesuaian ulang plafon anggaran agar program prioritas tetap berjalan.

    “Tentunya kami tetap jalani pemangkasan ini. Bersama DPRD kami hitung bersama lagi, mana yang prioritas didahulukan,” ujar Bupati Sugiri, Kamis (23/10/2025).

    Kang Giri—sapaan akrabnya—mengungkapkan, Pemkab akan menunda sejumlah program tersier yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memilih mengamankan tiga sektor vital: infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang dinilai sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup warga Ponorogo.

    “Program kami yakin masih bisa dijalankan, walaupun DAU juga terpangkas cukup besar,” katanya.

    Selain melakukan efisiensi pada belanja nonprioritas, Pemkab juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya itu ditempuh melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal, serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah.

    Namun, Kang Giri memastikan langkah peningkatan PAD dilakukan dengan mempertimbangkan daya tahan masyarakat.

    “Tentu kami lakukan secara arif dan tidak mencekik rakyat,” tegasnya.

    Kang Giri menambahkan, pengalaman menghadapi refocusing anggaran saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Ponorogo. Pemerintah daerah telah terbiasa melakukan rasionalisasi fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tahun depan, mengingat masih banyak program pembangunan yang belum tuntas.

    “Kami tidak protes, tapi kami berdoa dari jauh semoga Allah dengar dan Pak Menteri juga dengar, tidak jadi dipotong,” ujarnya lirih.

    Dengan komitmen menjaga keberlanjutan program pro rakyat, Pemkab Ponorogo menunjukkan bahwa di tengah tekanan fiskal nasional, kebijakan daerah tetap berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. [end/beq]

  • Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Jember (beritajatim.com) – Desakan pemakzulan terhadap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dengan alasan ketidakakuran dalam pemerintahan ditampik Moch. Sholeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya kira sulit. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dimakzulkan gara-gara tidak harmonis. Tidak ada dasar hukumnya,” kata Sholeh, Kamis (23/10/2025).

    Desakan pemakzulan ini berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB). Puluhan orang pegiatnya menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (21/10/2025), untuk menyuarakan hal tersebut.

    AMJB meminta DPRD Jember memfasilitasi rekonsiliasi Bupati Fawait dan Wabup Djoko. Jika ternyata upaya penyelesaian tersebut gagal, mereka menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sholeh menyadari, jika ketidakakuran ini dibiarkan berlarut larut, maka rakyat Jember akan menjadi korban. “Di samping itu kita sangat malu kepada daerah lain dengan kondisi semacam ini,” katanya.

    Namun Sholeh menyarankan kepada masyarakat Jember untuk tidak ikut campur dalam ketidakakuran itu. “Biarkan saja. Biarkan bupatinya begitu, wakil bupatinya begitu, karena ini bagian dari dinamika politik dan masyarakat biar tahu bagaimana kondisi Jember sebenarnya,” katanya.

    “Lebih baik kita tonton, asyik, sambil menikmati kopi pahit. Dinamika ini sangat menarik. Bupatinya begitu, wakil bupatinya juga begitu,” kata Sholeh.

    Menurut Sholeh, disharmoni ini sepenuhnya tanggung jawab partai dan tim pemenangan saat pemilihan kepala daerah. “Partai harus rapat membentuk tim penyelesaian dan melakukan assessment persoalan yang sebenarnya,” katanya.

    Ada tujuh partai parlemen di DPRD Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Golkar.

    Namun Sholeh mengingatkan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar tak ikut larut dalam konflik tersebut. “Birokrasi harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, dan yang paling penting harus bersikap bijak dan netral,” katanya.

    “Birokrat jangan berlaku pilih kasih, karena baik bupati maupun wakilnya merupakan bagian dari pimpinan birokrasi. Ingat jabatan bupati dan wakilnya hanya lima tahun. Sementara jabatan birokrasi lebih panjang. Jadi berperilakulah secara bijak dan netral,” kata Sholeh. [wir]