Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wabup Djoko: Perlu Ada Porsi Khusus Perlindungan Perempuan dalam APBD Jember

    Wabup Djoko: Perlu Ada Porsi Khusus Perlindungan Perempuan dalam APBD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan mengalokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026.

    Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember resmi hilang tahun depan, dan fungsi-fungsinya didistribusikan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

    Dengan adanya peristiwa kekerasan seksual yang dialami kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Wabup Djoko mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan harus mendapatkan porsi perhatian khusus kendati DP3AKB sudah tidak ada.

    “Jangan porsinya itu dipukul rata semua. Kekerasan seksual dan masalah perempuan adalah hal yang sangat mendasar, Mesti harus ada perhatian khusus, harus ada alokasi khusus,” kata Djoko, Jumat (24/10/2025).

    Djoko berharap, kendati fungsi perlindungan perempuan dari DP3AKB sudah dialihkan ke dinas lain, penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak kendor. “Hal seperti itu harus ditangani secara koordinatif dengan masing-masing dinas atau fungsi. Cuma kalau penanganan itu ada di sub dinas, apakah mampu?” katanya. [wir]

  • Ajakan Perangi Judi Online Menggema di Sidoarjo: ‘Kita Harus Jadi Filter Terakhir’

    Ajakan Perangi Judi Online Menggema di Sidoarjo: ‘Kita Harus Jadi Filter Terakhir’

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Seruan untuk melawan maraknya praktik judi online kembali menggema di Kabupaten Sidoarjo.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Anti Judi Online di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Jumat (24/10/2025).

    Acara tersebut dihadiri para admin media sosial dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Mereka bersama-sama berkomitmen memerangi judi online yang dinilai telah merusak sendi sosial dan moral masyarakat.

    Kasubnit 2 Pindum Satreskrim Polresta Sidoarjo, Heri Kasiyanto, menegaskan bahwa judi online bukan hanya persoalan kehilangan uang, tetapi juga menjadi candu yang menghancurkan masa depan generasi muda.

    “Kami tidak hanya bicara kerugian uang. Judi online itu candu. Banyak yang terjebak karena awalnya hanya coba-coba, lalu menjadi ketagihan karena terobsesi ingin menang. Akibatnya kehilangan uang, bahkan merusak hubungan sosial dan keluarganya,” ujar Heri.

    Heri juga mengingatkan bahwa pelaku judi bisa dijerat dengan Pasal 303 KUHP yang mengancam pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp10 juta. Sementara bagi pelaku judi online, ancaman hukuman lebih berat menanti melalui Pasal 27 ayat 2 UU ITE (perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2024), yakni pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

    Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Riza Ali Faizin, M.Pd.I, menyoroti bahwa daya tarik judi online sering kali menipu dengan janji kemenangan semu. Ia mengutip lirik lagu Rhoma Irama untuk menggambarkan bahayanya godaan tersebut.

    “Yang namanya judi sejatinya dimainkan seperti itu, seolah-olah menang. Tapi sejatinya tidak akan memenangkan siapa pun,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur itu.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Raymond Tara Wahyudi, S.T., menekankan pentingnya peran keluarga dan pendidik dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

    “Kepada seluruh orang tua, bimbinglah dan komunikasikanlah dengan anak-anak. Ciptakan lingkungan aman di rumah. Kepada para pendidik, ajarkan literasi digital dan dukung siswa yang berjuang. Kita harus menjadi filter terakhir agar anak-anak tidak terjebak dalam lubang kehancuran judi online,” tegas Raymond.

    Menutup kegiatan, Pranata Humas Dinas Kominfo Sidoarjo, Anita Yudi Jayanti, S.Sos., M.I.Kom, mengingatkan bahwa ancaman judi online dan kejahatan siber juga berpotensi mengganggu infrastruktur digital daerah.

    “Saya mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau mengalami ancaman judi online dan kejahatan siber melalui Call Center 110 Kepolisian. Mari wujudkan digital sehat di Kabupaten Sidoarjo agar tetap aman dan terpercaya,” pungkasnya. (isa/ted)

  • Gemerlap Grand Final Duta Wisata Guk dan Yuk Jombang 2025

    Gemerlap Grand Final Duta Wisata Guk dan Yuk Jombang 2025

    Jombang (beritajatm.com) – Kemeriahan di GOR Merdeka Jombang pada Kamis, 23 Oktober 2025 menandai puncak ajang Grand Final Pemilihan Duta Wisata Guk dan Yuk Kabupaten Jombang 2025.

    Dengan gemerlap lampu yang memancarkan cahaya ke seluruh sudut arena, para finalis tampil memukau ribuan pasang mata yang hadir untuk menyaksikan perjuangan mereka. Bukan hanya sekadar lomba kecantikan dan ketampanan, malam tersebut menggambarkan sebuah panggung untuk melahirkan duta yang berkarakter, berwawasan, dan penuh potensi.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, hadir langsung untuk memberikan sambutan dan motivasi. Dalam pidatonya, Warsubi menegaskan bahwa ajang ini lebih dari sekadar penilaian fisik. “Generasi muda adalah aset terbesar bagi masa depan bangsa. Energi, kreativitas, dan semangat mereka adalah modal untuk mengangkat sektor pariwisata daerah,” ujar Bupati Warsubi penuh semangat.

    Dalam kesempatan itu, Abah Bupati, sapaan akrab Warsubi, mengungkapkan keyakinannya bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi wisata yang luar biasa, yang selama ini belum dikenal luas. Dengan berbicara tentang wisata alam, religi, budaya, dan kuliner, beliau menekankan bahwa para duta wisata Jombang yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi wajah baru yang lebih ramah, religius, dan berbudaya.

    “Saya berharap para Guk dan Yuk Jombang bisa menjadi duta yang berkarakter, cerdas, bertalenta, dan berwawasan luas,” tambahnya.

    Tidak hanya itu, Bupati Warsubi juga memberikan pesan moral yang mendalam kepada para finalis, bahwa kemenangan bukanlah tujuan akhir. “Menang atau kalah bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah pengalaman, persahabatan, dan wawasan baru tentang potensi daerah,” ujarnya, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

    Malam yang penuh emosi itu akhirnya mencapai puncaknya saat Saputra Elani dan Ayyuba Nur Alan terpilih sebagai Guk dan Yuk Jombang 2025. Pengumuman tersebut disambut dengan sorak sorai penonton, apalagi ketika Bupati Warsubi memberikan hadiah istimewa berupa umrah kepada kedua pemenang, menambah makna mendalam bagi mereka dan keluarga.

    Namun, bukan hanya mereka yang memperoleh penghargaan. Gelar Wakil I Guk dan Yuk Jombang 2025 diraih oleh Arif Rahmad Hidayat dan Amalya Rizky, sementara posisi Wakil II jatuh kepada Figo Insyirah Ifen dan Astrid Elfrida Maharani.

    Bupati Warsubi bersama Guk dan Yuk Jombang saat grand final

    Para finalis lainnya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori khusus, seperti Guk dan Yuk Intelejensia 2025 yang diraih oleh Billy Wira Prapta dan Y08 Maulidyyah Vidha, serta Guk dan Yuk Inspiratif yang diberikan kepada Muhammad Alman Arif A. dan Juvita Kartika Arum.

    Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa ajang ini lebih dari sekadar pemilihan duta wisata, tetapi juga sebagai wadah untuk menumbuhkan karakter unggul di kalangan remaja.

    “Guk dan Yuk ini menjadi wadah pembelajaran tentang jati diri, budaya, dan potensi Jombang,” ujar Yuliati, yang berharap para finalis bisa menjadi teladan bagi remaja lainnya.

    Tidak hanya itu, Yuliati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara TP PKK dengan para duta wisata dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi ekonomi kreatif. “Kami terbuka untuk kolaborasi. Para Guk dan Yuk bisa ikut mengenalkan potensi desa wisata, produk UMKM, dan kearifan lokal Jombang,” katanya.

    Acara grand final ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang, serta perwakilan dari kabupaten tetangga. Gelaran ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Jombang memiliki generasi muda yang tidak hanya menawan penampilannya, tetapi juga cerdas, berbudaya, dan siap mengabdikan diri untuk kemajuan pariwisata daerah.

    Grand Final Duta Wisata Guk dan Yuk Jombang 2025 bukan hanya sekadar penampilan yang memukau, tetapi juga sebuah simbol harapan bagi masa depan pariwisata di Jombang. Sebuah malam yang mengingatkan kita bahwa generasi muda adalah kunci untuk memajukan daerah, menjaga budaya, dan mengangkat potensi wisata yang luar biasa. [suf]

  • Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung merayu Mujiana (37), warga Tanjungsari, Kecamatan Taman, agar bersedia pindah dari rumah tidak layak huni di bawah jembatan layang Trosobo ke rumah susun sewa (Rusunawa), Kamis (23/10/2025).

    Selama hampir empat tahun, Mujiana bersama suami dan empat anaknya tinggal di rumah berdinding triplek di bawah jembatan tersebut. Namun kehidupannya kini kian berat. Sejak September lalu, suaminya pergi tanpa kabar, meninggalkan hutang Rp 2,5 juta yang kini harus ditanggung Mujiana.

    Lebih menyakitkan, uang pinjaman itu justru dibawa kabur oleh sang suami. Akibatnya, Mujiana harus menghadapi penagih hutang hampir setiap hari.

    Melihat kondisi tersebut, Bupati Subandi menawari Mujiana untuk pindah ke Rusunawa dengan biaya sewa gratis, serta menjamin pendidikan bagi keempat anaknya. “Nanti kita siapkan Rusun biar Mbak Mujiana mendapatkan tempat tinggal yang layak dan putri-putrinya mendapat akses pendidikan yang baik,” ujar Bupati Subandi.

    Ia mengaku terenyuh melihat kondisi warganya yang hidup di tempat tidak layak dengan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan. Hal ini, katanya, akan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

    “Seperti ibu ini, menempati rumah yang tidak layak dan anaknya tidak sekolah. Ini yang menjadi PR kita untuk secepatnya kita tuntaskan bersama,” tegas Subandi.

    Sementara itu, Mujiana menyatakan bersedia pindah ke Rusunawa. Ia menyadari rumahnya saat ini benar-benar tidak layak. Dindingnya dari triplek, atap asbes banyak yang retak dan berlubang, serta sering tergenang air saat hujan karena sungai di belakang rumah meluap. “Kalau hujan itu, kali belakang banjir,” ujar Mujiana.

    Bahkan, ia pernah menemukan ular masuk ke rumahnya. Mujiana juga menuturkan bagaimana suaminya meninggalkan hutang yang kini menjeratnya. Setiap hari, bank keliling datang menagih pinjaman hingga menulisi pintu rumahnya agar segera melunasi cicilan.

    “Durung bank titile setiap hari, dereng Mekar (koperasi simpan pinjam), pencairan Mekar pinjaman, cair digowo mlayu, minggat (uang pinjaman cair dibawa lari oleh suami),” kisahnya sedih. [kun]

  • Bantah Dana Rp 6,2 T ‘Nganggur’, Sekdaprov Jatim: Itu Strategi Fiskal di Tengah Tekanan Anggaran

    Bantah Dana Rp 6,2 T ‘Nganggur’, Sekdaprov Jatim: Itu Strategi Fiskal di Tengah Tekanan Anggaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono, membantah keras anggapan bahwa dana Pemprov Jatim sebesar Rp6,2 triliun yang tersimpan di bank merupakan dana “nganggur”. Adhy menegaskan, dana tersebut merupakan bagian dari strategi fiskal aktif yang terus berputar dalam mekanisme keuangan daerah.

    Menurutnya, dari total Rp6,2 triliun itu, sekitar Rp4,6 triliun merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 yang belum bisa digunakan sebelum Perda Perubahan APBD disahkan. “Sistem perencanaan anggaran di APBD berbeda dengan APBN, sehingga SiLPA hanya boleh digunakan jika sudah ada usulan Perda Perubahan,” ujar Adhy kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

    Dana tersebut kini menunggu rampungnya pembahasan Perda Perubahan APBD dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri pada triwulan keempat.

    Adhy menambahkan, dana itu tidak diam, karena Rp3,6 triliun ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Jatim agar tetap produktif dan memberikan pendapatan bunga bagi kas daerah. “Kalau dimasukkan ke deposito, dana itu tetap bisa dimanfaatkan Bank Jatim sebagai BUMD untuk memperkuat pendapatan dan arus kas kredit,” jelasnya.

    Sementara Rp1,6 triliun lainnya disiapkan untuk kebutuhan operasional rutin, termasuk pembayaran gaji pegawai selama dua bulan. “Dengan demikian, dana di bank itu bukan menganggur, melainkan sedang menunggu tahapan legal agar bisa digunakan,” tegas Adhy.

    Di sisi lain, Adhy mengakui bahwa Pemprov Jatim tengah menghadapi tekanan fiskal berat akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun dibanding tahun sebelumnya.

    Kondisi ini membuat Pemprov harus melakukan efisiensi anggaran senilai Rp2,1 triliun, terutama pada program prioritas dan belanja teknis (tusi).

    Meski demikian, belanja wajib untuk sektor pendidikan (di atas 30%) dan kesehatan (di atas 10%) tetap aman di tingkat provinsi. Adhy juga menyoroti bahwa tekanan fiskal paling besar kini dialami oleh 34 kabupaten/kota dengan PAD rendah, sehingga perlu inovasi dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah. [tok/kun]

  • Deni Wicaksono Apresiasi GMNI Surabaya Bersatu, Ingatkan Fokus ke Rakyat Bukan Jabatan

    Deni Wicaksono Apresiasi GMNI Surabaya Bersatu, Ingatkan Fokus ke Rakyat Bukan Jabatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim, Deni Wicaksono, mengapresiasi langkah dua DPC GMNI Surabaya yang akhirnya duduk bersama setelah sempat terbelah. Dia menilai momen ini sebagai langkah dewasa dan penting untuk mengembalikan marwah gerakan mahasiswa ke perjuangan rakyat.

    “Saya mengapresiasi kawan-kawan GMNI Surabaya yang mau duduk bersama dan mendiskusikan permasalahan rakyat. Sudah tidak waktunya GMNI terkotak-kotak dalam beberapa kelompok, larut dalam konflik yang tidak ideologis, tapi mengabaikan hal prinsip yakni kepentingan rakyat,” ujar Deni saat menerima audiensi dua DPC GMNI Surabaya di Gedung DPRD Jatim, Kamis (23/10/2025).

    Menurut dia, GMNI harus kembali menjadi kekuatan moral dan intelektual yang berdiri di garda depan isu kerakyatan. Deni mengingatkan agar energi kader tidak habis untuk urusan internal yang tidak produktif.

    “Jangan tercerai-berai apalagi merebutkan jabatan. Fokus saja dengan kegiatan yang turun kepada masyarakat dan mengawal isu-isu rakyat. GMNI harus jadi besar. Percuma jabatan ketua DPC, DPD atau DPP kalau kalian menyerang teman sendiri,” tegas Deni.

    Dalam pertemuan tersebut, Deni juga menyinggung kondisi fiskal Jawa Timur setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipotong Rp2,8 triliun. Menurut dia, kebijakan tersebut membuat daerah seperti kembali pada pola sentralistik kekuasaan.

    “Pemotongan seperti itu seakan-akan seperti pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Ini berdampak langsung pada program pelayanan publik di daerah, dan kalian sebagai kader GMNI harus ikut mengawal,” kata Deni.

    Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, menyebut audiensi bersama Deni serta anggota DPRD Jatim, Syaifuddin Zuhri, menjadi momentum penyatuan GMNI dan mendorong agenda perjuangan yang lebih substantif.

    “Kami menyampaikan kajian akademik soal pemangkasan PAD Jatim Rp2,8 triliun, serta program pengawalan petani, posko bantuan hukum, dan sambang kampung. Ini saatnya GMNI Surabaya kembali solid dan mengawal isu kerakyatan,” ujar Alfito.

    Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya lainnya, Virgiawan Budi Prasetyo, menilai rencana pinjaman daerah Kota Surabaya sebesar Rp1,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur harus terbuka dan dikawal agar tidak menjadi beban masyarakat.

    “Kami mendorong transparansi dan partisipasi publik agar kebijakan utang daerah ini benar-benar memberi manfaat bagi warga Surabaya,” kata Virgiawan.

    Deni berharap pertemuan dua kepengurusan GMNI Surabaya ini menjadi titik awal soliditas dan konsolidasi gerakan. Dia mendorong kader GMNI memperkuat tradisi kajian, turun langsung ke akar persoalan rakyat, dan tidak kehilangan marwah organisasi nasionalis-marhaenis.

    “GMNI itu lahir dari gagasan besar Bung Karno. Jaga marwahnya. Kalian harus menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial untuk rakyat,” pungkas Deni.[asg/aje]

  • Tim Kemenkopolkam Tinjau Kelengkapan Fisik Pelabuhan Tanjung Pakis Paciran Lamongan

    Tim Kemenkopolkam Tinjau Kelengkapan Fisik Pelabuhan Tanjung Pakis Paciran Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, didampingi Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan fisik Pelabuhan Tanjung Pakis di Kecamatan Paciran, Kamis (23/10/2025).

    Kunjungan ini menjadi langkah lanjutan atas pembahasan sebelumnya, mengenai rencana penetapan pelabuhan tersebut sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran media karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (HPHK, HPIK, dan OPTK).

    Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelengkapan fasilitas pelabuhan sebelum statusnya ditetapkan secara resmi dan dikembangkan menjadi simpul logistik baru di wilayah utara Jawa Timur.

    Bupati Yuhronur Efendi, menyampaikan bahwa peninjauan tersebut menjadi tindak lanjut atas penyampaian Pemkab Lamongan, terkait pemenuhan syarat dan hambatan administrasi sebelumnya.

    “Hari ini Tim Kemenko Polhukam melihat langsung kondisi lapangan. Jika penetapan sebagai pintu karantina disetujui, Pelabuhan Tanjung Pakis akan memberi banyak dampak positif bagi Lamongan dan kawasan regional,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu optimistis penetapan pelabuhan ini akan memperkuat rantai logistik, menumbuhkan ekonomi lokal, mendorong investasi, hingga membuka pusat aktivitas ekonomi baru.

    “Secara teknis, keberadaan pelabuhan juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Gresik dan Tanjung Perak,” ujarnya.

    Perwakilan Tim Kemenko Polhukam, Heri Budi Purnomo, menegaskan bahwa pengecekan fisik merupakan tahapan penting mengingat Pelabuhan Tanjung Pakis diproyeksikan memiliki peran yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan.

    “Peninjauan ini kami lakukan sebagai dasar penguatan rekomendasi. Apalagi pada tahun 2027, Pelabuhan Tanjung Pakis diproyeksikan naik status menjadi pelabuhan utama. Karena itu seluruh fasilitas pendukung harus benar-benar siap,” tuturnya.

    Pelabuhan Tanjung Pakis sendiri telah dinyatakan memenuhi standar keamanan internasional ISPS (International Standard for Port Security) dan berada di lokasi strategis karena berdekatan dengan sentra perikanan Brondong, Tuban, dan Rembang.

    Dengan dukungan infrastruktur yang terus dilengkapi, pemerintah pusat dan daerah berharap pelabuhan ini kelak menjadi jalur alternatif perdagangan sekaligus gerbang logistik dan karantina yang memperkuat perekonomian Jawa Timur bagian utara. [fak/aje]

  • Agus Wahjudi Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Partai Golkar Kota Mojokerto Periode 2025–2030

    Agus Wahjudi Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Partai Golkar Kota Mojokerto Periode 2025–2030

    Mojokerto (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Mojokerto resmi menetapkan Agus Wahjudi Utomo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto periode 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang memenuhi syarat dukungan.

    Kegiatan Musda yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pada Kamis (23/10/2025) itu dibuka langsung oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, Ali Mufthi serta dihadiri sejumlah Ketua DPD Partai Golkar dari daerah sekitar. Diantaranya, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung.

    Ali Mufthi menyampaikan bahwa seluruh tahapan Musda telah berjalan sesuai mekanisme partai, mulai dari pra-Musda hingga proses pendaftaran calon ketua. Dari hasil verifikasi, hanya Agus Wahjudi Utomo yang mendaftar dan memenuhi ketentuan dukungan minimal 30 persen.

    “Proses Musda ini sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Karena hanya ada satu calon yang memenuhi syarat dukungan, maka yang bersangkutan sah ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto terpilih,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

    Ali berharap kepemimpinan Agus Wahjudi mampu membawa semangat baru bagi kader Golkar di Kota Mojokerto. Ia juga menargetkan partai berlambang pohon beringin itu dapat mengembalikan kejayaan dengan perolehan lima kursi pada Pemilu mendatang.

    Sementara itu, Agus Wahjudi Utomo menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat struktur kepengurusan dan basis dukungan partai di tingkat bawah.

    “Setelah terpilih, kami segera melakukan konsolidasi untuk pembentukan pengurus baru. Alhamdulillah, sudah ada lima kader Golkar yang kembali bergabung. Kami akan berjuang maksimal agar di setiap daerah pemilihan Golkar bisa memperoleh kursi,” katanya.

    Agus juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan target yang diberikan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yaitu merebut lima kursi DPRD Kota Mojokerto pada Pemilu mendatang. Dengan kerja sama dan soliditas pengurus, ia optimis target perolehan lima kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang bisa terwujud.
    “Kami akan bekerja keras agar setiap Dapil bisa menyumbang kursi. Dengan kerja sama dan semangat gotong royong kader, saya yakin target itu bisa tercapai,” tegasnya. [tin/aje]

     

  • Rp47 Miliar untuk Gen Z Surabaya, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Kegiatan Instan

    Rp47 Miliar untuk Gen Z Surabaya, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Kegiatan Instan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggaran sebesar Rp47 miliar untuk program intervensi Gen Z dalam APBD 2026 mendapat sorotan serius dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan dana tersebut harus diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi anak muda, bukan sekadar kegiatan instan dan seremonial.

    “Anggaran 2026 pemerintah kota ini insyaallah menganggarkan sebesar Rp47 miliar untuk intervensi Gen Z. Tujuannya tentu ingin mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, lalu kemudian juga bisa mendorong para Gen Z ini memiliki kemandirian,” ujar Yona usai rapat pembahasan R-APBD dengan Bapemkesra, Kamis (23/10/2025).

    Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan, dana tersebut akan didistribusikan melalui kecamatan dengan pagu Rp35 juta per RW per tahun. Karena itu, ia mengingatkan agar lurah dan camat tidak gegabah dalam menyetujui proposal kegiatan dari anak muda.

    “Harapan kami adalah setiap proposal yang diajukan kepada pemerintah kota melalui lurah dan camat ini adalah program yang punya sustainable ya. Bukan proposal kegiatan instan yang tidak menghasilkan apa-apa,” katanya.

    Menurut Cak Yebe, program yang dibiayai sebaiknya berbasis kelompok dan berorientasi jangka panjang, seperti urban farming, usaha digital, kuliner, maupun budidaya yang mampu memberikan profit dan pengalaman proses.

    “Contoh adalah usaha berbasis digital, kuliner, dan lain-lain. Namun ini bersifat kelompok ya, bukan individu. Grouping, bukan individu,” tegasnya.

    Ia mencontohkan urban farming di Rungkut yang sudah mampu memasok hasil panen ke toko modern sebagai model ideal program berkelanjutan dan berdampak ekonomi.

    “Urban farming itu sukses karena hasilnya bisa disupply ke toko-toko modern. Ini menumbuhkan ekonomi dan bisa jadi benchmarking untuk RW lain,” ujar Yebe.

    Cak Yebe juga mengingatkan bahwa pelatihan harus disertai modal agar tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas. Ia bahkan mendorong penggabungan anggaran antar-RW jika diperlukan untuk mendukung program berdampak besar.

    “Jangan hanya ikut trendset-nya. Culinary ramai, tapi berapa banyak SWK yang hidup segan mati tak enak? Jadi lurah-camat harus bisa menganalisa lifetime-nya,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa tujuan utama intervensi Gen Z adalah membangun mental mandiri anak muda, bukan ketergantungan pada bantuan.

    “Ajari adik-adik kita tentang proses, bukan hasil. Jangan biasakan mereka hanya menerima bantuan sampai mentalnya menjadi mental terus meminta,” ujarnya.

    Cak Yebe berharap program ini dievaluasi secara berkala agar dana tidak terbuang sia-sia dan benar-benar melahirkan wirausaha muda baru di Surabaya.

    “Insyaallah kalau program ini berjalan seperti yang kami inginkan, akan terjadi ledakan yang luar biasa. Kita akan banyak melahirkan entrepreneur muda berbasis intervensi Gen Z ini,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Wali Kota Kediri Ajak Masyarakat Beri Masukan RDTR Demi Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan

    Wali Kota Kediri Ajak Masyarakat Beri Masukan RDTR Demi Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui kegiatan Konsultasi Publik I RDTR Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Viva Hotel, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, yang akrab disapa Mbak Wali, dan dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dalam arahannya, Mbak Wali menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RDTR agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan menarik bagi investor. “RDTR merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tata ruang kota. Maka dari itu, kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu agar nantinya penyusunan RDTR benar-benar relevan dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa kegiatan konsultasi publik ini merupakan tindak lanjut dari revisi Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2021–2041, yang kini dinilai sudah tidak lagi adaptif terhadap perkembangan kota.

    Revisi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan arah pembangunan berkelanjutan, serta menjaring isu strategis dari berbagai sektor. “Kegiatan ini penting untuk memastikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perumusan konsep awal RDTR,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa Kota Kediri saat ini sedang berada pada fase percepatan transformasi di berbagai sektor, baik infrastruktur, sosial-ekonomi, maupun tata ruang. Oleh karena itu, RDTR yang baru diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi ‘Membangun Kota Kediri yang MAPAN’. Ia mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan konstruktif agar RDTR yang dihasilkan mampu memperkuat konektivitas pembangunan dengan daerah sekitar.

    “Masukan dari seluruh stakeholder akan menjadi landasan penting bagi penyusunan dokumen RDTR yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan serta pelestarian lingkungan. Nantinya, dokumen RDTR ini akan menjadi acuan bersama dalam pemanfaatan ruang Kota Kediri, tidak hanya tertib secara hukum tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mbak Wali.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Purnomo, Kepala Dinas PUPR Endang Kartikasari, serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait. Selain itu, hadir secara daring perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Kepala UPT PJJ Kediri Bina Marga Jawa Timur yang ikut memberikan pandangan teknis dalam penyusunan RDTR Kota Kediri. [nm/kun]