Category: Beritajatim.com Politik

Komisi 1 DPRD Bondowoso Dorong OPD Tetap Optimal Meski Anggaran Terpangkas

Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi 1 DPRD Bondowoso menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di ruang Komisi 1 DPRD, Sabtu (25/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, terutama terkait efisiensi dan penyesuaian anggaran tahun mendatang.

Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, Setyo Budi, mengungkapkan bahwa hampir seluruh OPD mitra mengalami pengurangan anggaran cukup signifikan. Rata-rata pemangkasan mencapai antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar di setiap instansi.

“Memang banyak keluhan dari OPD karena mereka berharap bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Namun, kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah yang menurun,” jelasnya.

Meski demikian, Komisi 1 menegaskan agar penggunaan anggaran tetap dilakukan dengan skala prioritas. Setiap rupiah, kata Setyo, harus diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kita tetap menempatkan anggaran pada skala prioritas di setiap OPD yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi penurunan anggaran yang terjadi,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso itu menjelaskan, efisiensi tersebut merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah yang sudah diprediksi sejak awal 2025 dan akan berlanjut hingga tahun anggaran 2026.

Berdasarkan proyeksi, total APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp1,8 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2 triliun.

Dengan keterbatasan fiskal itu, Komisi 1 menekankan agar OPD tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik. Budi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Walaupun ada keterbatasan, kita tetap menekankan kepada OPD mitra Komisi 1 agar melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Target pelayanan harus tetap tercapai sesuai rencana yang telah disusun,” tegasnya.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi 1 juga mendengarkan aspirasi dan masukan dari setiap OPD terkait kebutuhan prioritas yang mendukung pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap OPD mitra Komisi 1 tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meskipun anggarannya terbatas,” pungkas Setyo Budi.

Ia berharap ke depan, setiap OPD mampu lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia serta mencari terobosan agar pelayanan publik tetap maksimal tanpa bergantung sepenuhnya pada besar kecilnya alokasi dana. [awi/aje]

26/10/2025 08:47
2026 Tahun yang Berat Bagi Pemkab Bondowoso, Komoditas Kopi Masih Jadi Andalan

Bondowoso, (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso dipastikan menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2026. Melanjutkan kondisi sama di tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran daerah mengalami penurunan sekitar 11 persen dibanding tahun sebelumnya, Pemkab tetap berkomitmen menjaga laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Bondowoso mencapai sekitar 790 ribu jiwa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,22.

Struktur ekonomi daerah ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.

“Bondowoso memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Produksi kopi kita mencapai 80 ribu ton per tahun, tembakau—yang juga menjadi logo Bondowoso—sebanyak 10 ribu ton, dan tebu sekitar 470 ribu ton per tahun,” jelas Fathur Rozi.

Ia menyebutkan, tren penurunan angka kemiskinan juga menjadi indikator positif. Tingkat kemiskinan Bondowoso pada tahun 2024 tercatat 12,60 persen, dan menurun menjadi 12,20 persen di tahun 2025, atau sekitar 90 ribu jiwa.

Namun, di tengah capaian tersebut, Pemkab harus menyesuaikan langkah karena sumber pembiayaan pembangunan semakin terbatas.

Tahun 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat disebut “hampir habis”, tersisa hanya untuk sektor air minum dan air bersih senilai Rp 1,2 miliar.

“Tahun 2026 sekalipun tidak ada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, anggaran berkurang sekitar 11 persen dari tahun sebelumnya. Ini bukan hambatan, tapi tantangan agar kita tetap bisa membangun untuk masyarakat,” ujar Fathur Rozi.

Meski demikian, ia tetap optimistis karena pemerintah pusat masih membuka peluang melalui program Inpres Jalan, yang diharapkan dapat memperkuat infrastruktur dasar dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

“Untuk membangun tentu membutuhkan anggaran. Visi bupati akan optimal jika didukung sumber daya yang optimal pula. Karena itu, Pemkab harus kolaboratif dengan seluruh elemen masyarakat. Kita harus bersatu untuk membangun Bondowoso yang lebih sejahtera,” tegasnya. [awi/aje]

26/10/2025 08:24
Tradisi Reog Iringi Sertijab Dandim Ponorogo: Letkol Arh Farauk Saputra Resmi Pimpin Kodim 0802

Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana haru sekaligus penuh semangat kekeluargaan mewarnai prosesi serah terima jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0802/Ponorogo dari Letkol Inf Dwi Soerjono kepada Letkol Arh Farauk Saputra, Sabtu (25/10/2025). Momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga simbol keberlanjutan pengabdian TNI di Bumi Reog.

Seremoni resmi digelar di Makorem 081/Dhirotsaha Jaya, dipimpin langsung oleh Komandan Korem 081/Dsj Kolonel Arm Untoro Hariyanto, dan dihadiri sejumlah pejabat Korem 081/Dsj. Seiring pergantian tersebut, jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVI Dim 0802/Ponorogo turut diserahterimakan dari Ny. Dina Soerjono kepada Ny. Nelly Farauk Saputra.

Yang membuat momen ini semakin berkesan adalah tradisi penyambutan dan pelepasan Dandim di Makodim 0802/Ponorogo. Sejak di depan gapura, pejabat baru dan lama disambut hangat melalui pengalungan bunga dan pemberian hand bouquet oleh Kasdim Mayor Inf Agus Budi C bersama Wakil Ketua Persit KCK Cabang XVI Dim 0802/Ponorogo.

Setelah menerima laporan dari Komandan Jaga Plangton dan Pa Jaga, rombongan memasuki area Makodim disambut tari Reog Ponorogo, kesenian khas daerah yang sarat makna keberanian dan penghormatan. Di sepanjang jalan, anggota Kodim dan Persit berdiri berjejer memberikan penghormatan kepada kedua perwira dan istri mereka.

Acara kemudian berlanjut di Gedung Paraduta, ditandai dengan tayangan selayang pandang serta sambutan dari pejabat lama dan baru. Selain itu juga dilakukan penyerahan cinderamata, hiburan dan doorprize, hingga penanaman pohon sebagai simbol regenerasi dan kesinambungan pengabdian.

“Ini sudah menjadi tradisi bagi kami Kodim 0802/Ponorogo dalam menyambut kedatangan pejabat baru sekaligus pelepasan terhadap pejabat Komandan Kodim 0802/Ponorogo yang lama,” kata Kasdim 0802/Ponorogo Mayor Inf Agus Budi C.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tradisi tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan juga bentuk penghormatan dan penghargaan. “Ini merupakan upaya dalam meningkatkan hubungan kekeluargaan serta kebersamaan dan soliditas di antara Keluarga Besar Kodim 0802/Ponorogo,” ujarnya.

Prosesi berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh haru, terutama saat melepas Letkol Inf Dwi Soerjono yang telah lama menjadi bagian dari keluarga besar Kodim Ponorogo. Para prajurit tampak menahan haru saat melepas pemimpin lama yang dikenal hangat dan dekat dengan anggotanya. (end/kun)

25/10/2025 23:45
Liku-liku Konferensi PWI Sumenep 2025 : Mulai Surat Suara Salah Teknis, Ganti Voting Manual, Berakhir Aklamasi

Sumenep (beritajatim.com) – Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep XVI/2025 pada Sabtu (25/10/2025) berakhir aklamasi dengan menetapkan Faisal Warid, wartawan RRI Sumenep, sebagai ketua terpilih. Namun, jalan menuju satu suara itu tidak berjalan mulus.

Awalnya, pimpinan sidang konferensi, Wakil Ketua PWI Jawa Timur Mahmud Suhermono, sesuai tata tertib sidang, menawarkan apakah pemilihan ketua dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Namun, kedua calon — Syamsul Arifin dan Faisal Warid — menyepakati untuk tetap maju, sehingga pemilihan dilakukan dengan sistem voting tertutup.

Para peserta konferensi kemudian menggunakan hak pilihnya di bilik suara yang telah disediakan dengan mencoblos gambar calon pada surat suara. Satu per satu anggota PWI Sumenep yang memiliki hak suara memasuki bilik untuk menentukan pilihan, siapa yang akan menakhodai organisasi selama tiga tahun ke depan.

Setelah seluruh anggota menggunakan hak pilih, panitia bersama dua saksi dari PWI Jatim membuka kotak suara untuk menghitung hasil. Jumlah surat suara dinyatakan sesuai dengan jumlah pemilih.

Namun, ketika penghitungan dimulai, ditemukan kesalahan cetak pada surat suara. Dua foto calon terpampang dengan jelas, tetapi nama di bawah keduanya sama-sama tertulis “Faisal Warid.” Seharusnya, nama yang tertera adalah Faisal Warid dan Syamsul Arifin.

Menyadari kesalahan itu, Mahmud Suhermono langsung menyatakan hasil pencoblosan tidak sah dan dibatalkan. Ia kemudian meminta panitia menyiapkan kertas kosong dan bolpoin untuk melanjutkan pemilihan dengan sistem voting manual, yaitu menulis nama calon yang dipilih.

Ketua Panitia Pelaksana Konfercab PWI 2025, Hokiyanto, mengakui adanya kesalahan teknis tersebut dan menegaskan tidak ada unsur kesengajaan.

“Kami minta maaf atas kesalahan teknis ini. Tetapi mekanisme voting dengan pencoblosan surat suara sudah dibatalkan sebelum dihitung. Kami langsung diminta mengubah teknis voting dengan menuliskan nama calon di kertas kosong,” ujarnya.

Namun, ketika panitia masih menyiapkan kertas untuk voting tertutup, salah satu calon, Syamsul Arifin, menginterupsi dan meminta waktu berbicara empat mata dengan calon lainnya, Faisal Warid. Permintaan itu disetujui pimpinan sidang.

Tak lama berselang, Syamsul kembali ke ruang sidang dan menyampaikan keputusannya. Ia menyatakan mundur dari pencalonan dan menyerahkan tongkat kepemimpinan PWI Sumenep kepada Faisal Warid.

“Saya menyatakan mundur karena saya tidak ingin ada gesekan dengan saudara saya. Saya hanya ingin PWI Sumenep ke depan menjadi organisasi yang lebih aktif, hidup, dan bermanfaat bagi para anggotanya. Saya titipkan PWI Sumenep kepada Faisal Warid,” kata Syamsul, disambut tepuk tangan peserta konferensi.

Usai pernyataan itu, pimpinan sidang, Mahmud Suhermono, menetapkan Faisal Warid terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Sumenep periode 2025–2028.

Setelah ditetapkan, Faisal menyampaikan apresiasi kepada Syamsul Arifin. Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk kedewasaan dan semangat persaudaraan yang perlu dijaga di tubuh organisasi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya, Syamsul, yang dengan besar hati menerima realitas dengan segala dinamika selama konferensi. Dengan semangat kebersamaan, tugas membesarkan PWI ke depan akan lebih ringan dijalankan,” ujarnya. (tem/kun)

25/10/2025 22:45
Prabowo Jadikan Hari Santri Momentum Penguatan Pendidikan Keagamaan

Jakarta (beritajatim.com) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan telah merestui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama sebagai langkah konkret memperkuat dan melindungi pondok pesantren di seluruh Tanah Air.

“Saya menyampaikan bahwa saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren,” kata Prabowo dalam video peringatan Hari Santri Nasional yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, langkah ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah dalam memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Prabowo pun menjadikan peringatan Hari Santri Nasional 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan di Indonesia.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh santri, santriwati, kiai, nyai, dan keluarga besar pondok pesantren di Tanah Air.

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan Selamat Hari Santri Nasional Tahun 1447 Hijriah. Di Hari Santri ini, kita mengenang semangat juang para santri yang dengan ilmu, iman, takwa, dan cinta tanah air turut merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan, kontribusi santri dalam sejarah bangsa sangat besar. Ia mencontohkan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dipelopori KH Hasyim Asy’ari sebagai tonggak perjuangan kemerdekaan. Menurutnya, semangat jihad yang digelorakan delapan dekade silam tetap relevan hingga kini—yakni menjaga keutuhan bangsa dengan ilmu dan keimanan.

“Kita tidak boleh lupa, Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 atau 1367 Hijriah yang digelorakan KH Hasyim Asy’ari merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa, sebuah perjalanan menuju Indonesia merdeka yang berdaulat dan bermartabat,” tuturnya.

Prabowo juga menilai tema Hari Santri Nasional 2025, “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia,” mencerminkan tekad santri masa kini untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia menegaskan, santri harus mampu menjadi bagian dari kemajuan global tanpa kehilangan akar nilai keislaman dan keindonesiaan.

“Saya percaya, santri hari ini bukan hanya penjaga moral bangsa, tetapi juga pelopor kemajuan, menguasai ilmu agama dan ilmu dunia, berakhlak, serta berdaya saing,” ucap Presiden.

Menutup pesannya, Prabowo mengajak seluruh santri meneguhkan tekad mengawal kemerdekaan menuju peradaban yang berkeadilan, berakhlak, dan bermartabat. Ia juga mendoakan para santri, santriwati, kiai, nyai, serta seluruh rakyat Indonesia.

“Sekali lagi, Selamat Hari Santri Nasional 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridai para santri, santriwati, kiai, nyai, dan seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo. (kun)

25/10/2025 22:30
Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Pansus BUMD, Target Paripurna 3 November

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. Langkah ini dinilai penting agar BUMD tidak lagi menjadi beban APBD, melainkan motor penggerak ekonomi daerah.

“Kontribusi BUMD terhadap PAD Jatim saat ini hanya sekitar 2,59 persen. Banyak yang hidup segan mati tak mau, sehingga sudah waktunya dievaluasi secara struktural,” ujar Deni, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, DPRD tidak ingin evaluasi terhadap BUMD berhenti pada rapat dengar pendapat biasa.
Karena itu, pembentukan Pansus akan dibawa ke rapat paripurna pada 3 November mendatang sebagai langkah resmi pengawasan legislatif.

“Pansus ini dibutuhkan agar pengawasan berjalan lebih mendalam dan independen. Kita ingin memastikan ada tata kelola yang sehat, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mantan Presiden BEM FISIP Unair ini menilai, sejumlah BUMD selama ini belum memberi sumbangsih signifikan terhadap pendapatan daerah. Bahkan, sebagian hanya menyetor kurang dari Rp2 miliar per tahun, sementara beberapa lainnya terseret persoalan hukum di level BUMD maupun anak usaha.

“BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar papan nama. Kalau tidak produktif, perlu dipertimbangkan opsi penggabungan atau pembubaran,” tegas Deni.

Dorongan pembentukan Pansus ini muncul di tengah penurunan dana transfer pusat ke Jawa Timur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun. Deni menilai, kondisi tersebut menuntut Pemprov memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, salah satunya lewat pembenahan BUMD.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada dana pusat. Jatim harus berdiri di atas kaki sendiri dengan memperkuat PAD, dan BUMD adalah salah satu jalannya,” ungkapnya.

Deni menambahkan, Pansus nantinya harus memiliki mandat jelas, termasuk memberikan rekomendasi struktural terhadap BUMD bermasalah. Ia menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.

“Kalau ada yang tidak sehat, ya dibenahi. Kalau tidak bisa dibenahi, jangan ragu disikapi tegas demi efisiensi dan kepentingan rakyat Jatim,” katanya.

DPRD berharap pembentukan Pansus menjadi langkah awal perbaikan tata kelola BUMD agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Deni memastikan, keputusan pembentukan Pansus akan diambil secara resmi dalam sidang paripurna pada 3 November mendatang. “Agenda kita jelas, memastikan aset daerah dan BUMD bukan lagi beban, tapi menjadi motor ekonomi daerah,” pungkasnya.
(asg/kun)

25/10/2025 20:37
Khemal Pandu Pratikna Resmi Jabat Kepala Dinas Pendidikan Pacitan.

Pacitan (beritajatim.com) – Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji resmi melantik Khemal Pandu Pratikna sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dalam mutasi besar yang digelar di Pendopo Kabupaten, Jumat (24/10/2025).

Khemal menjadi salah satu dari 87 pejabat yang dilantik, mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional.

Sosok Khemal dikenal sebagai birokrat muda berpengalaman yang gemar turun langsung ke lapangan. Pria berusia 40 tahun itu telah menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Ia pernah menjabat sebagai Staf Bagian Umum Setda Pacitan, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Donorojo dan Pacitan, Lurah Ploso, Sekretaris Kecamatan Ngadirojo, hingga Camat Sudimoro.

Kariernya terus menanjak saat dipercaya menduduki posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pacitan, Plt Kasatpol PP, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Plt Kepala Dinas Sosial. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Khemal juga sempat menjadi Dewan Pengawas PDAM Pacitan.

Dengan pengalaman luas tersebut, Bupati Aji — sapaan akrab Indrata Nur Bayuaji — menaruh harapan besar agar Khemal mampu membawa peningkatan mutu pendidikan di Pacitan, termasuk mewujudkan pendidikan inklusif yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Pesan saya, bekerjalah sebaik-baiknya untuk mensukseskan visi kita bersama: menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat Kabupaten Pacitan,” ujar Bupati Aji usai pelantikan.

Menanggapi amanah baru itu, Khemal menyatakan siap bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk memajukan dunia pendidikan di daerah berjuluk 70-Mile Sea Paradise tersebut. “Mohon doa dan dukungan semua pihak agar saya bisa menjalankan amanah ini sebaik-baiknya,” ucapnya singkat.

Pelantikan pejabat kali ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sebanyak 87 pejabat dilantik, terdiri atas 7 pejabat pimpinan tinggi pratama, 30 pejabat administrator, 42 pejabat pengawas, dan 8 pejabat fungsional di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). (tri/kun)

25/10/2025 19:39
BGN Bekali Ratusan Penjamah Makanan di Pacitan Demi Layanan MBG Aman dan Higienis

Pacitan (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang berlangsung di Museum dan Galeri SBY*ANI, Sabtu (25/10/2025) itu diikuti ratusan peserta dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di beberapa kecamatan.

Peserta yang hadir berasal dari SPPG Ngadirojo, Ngadirojo 1, Ngadirojo Wiyoro, Kebonagung Wonogondo, dan Kebonagung Sidomulyo. Mereka mendapat berbagai materi tentang tata kelola makanan siap saji yang higienis dan aman dikonsumsi.

“Proses produksi pangan itu mencakup pemilihan bahan pangan, penyimpanan bahan baku, pengolahan, penyimpanan makanan jadi, pengepakan, hingga pengangkutan dan penyajiannya,” jelas Sri Hariyanti, salah satu narasumber yang juga sanitarian Dinas Kesehatan Pacitan Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, aspek higienitas dan sanitasi pangan menjadi perhatian utama agar makanan yang disajikan dalam program MBG aman dari kontaminasi maupun penyakit akibat pangan. Bimtek kali ini juga menjadi ajang refreshing materi yang sebelumnya telah diberikan langsung oleh BGN di tiap SPPG.

“Jadi ini semacam penyegaran. Kami ingin memastikan para penjamah makanan benar-benar paham dan menerapkan prinsip sanitasi pangan yang baik,” tambah Sri.

Sementara itu, Nurjaeni, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Kerja BGN tahun 2025. Tujuannya, meningkatkan kompetensi dan keterampilan penjamah makanan di seluruh wilayah layanan MBG.

“Salah satu bukti kompetensi itu adalah sertifikat bagi penjamah makanan. Ini menjadi standar agar kualitas penyediaan MBG, mulai dari pengadaan bahan hingga pendistribusian, memenuhi syarat laik higieni sanitasi,” terang Nurjaeni.

Ia menegaskan, BGN terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus kerusakan makanan yang sempat terjadi di lapangan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola MBG melalui penyediaan infrastruktur SPPG yang lengkap, disertai dengan SOP dan panduan pelaksanaan yang dimonitor serta dievaluasi secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini kami berharap layanan MBG di Pacitan semakin berkualitas dan kasus-kasus kerusakan makanan bisa ditekan hingga zero case,” tegasnya.

Nurjaeni juga memberi semangat kepada para peserta agar terus bekerja dengan dedikasi tinggi. “Bapak dan ibu semua adalah orang-orang hebat yang menyiapkan generasi masa depan yang kuat dan sehat,” ujarnya.

Bimtek Penjamah Makanan MBG di Pacitan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (26/10/2025). Pada hari kedua, kegiatan akan diikuti 750 peserta dari 15 SPPG lainnya, diantaranya SPPG Punung, Donorojo, dan Pacitan Kota. (tri/ian)

25/10/2025 18:12
Staf Ahli dan Asisten Punya Akses Strategis, Sekda Bondowoso Tegaskan Tak Ada Jabatan Pinggiran

Bondowoso (beritajatim.com) — Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan tidak ada jabatan yang “dikotak-kotakkan” dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Ia menilai seluruh jabatan, termasuk staf ahli dan asisten, memiliki nilai strategis dan peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“Selama ini mungkin mindset kita belum on the track. Mohon maaf, itu salah. Dimanapun kita ditempatkan, ASN punya kewajiban melaksanakan tugas sesuai sumpah dan janji jabatan,” ujar Fathur Rozi pada BeritaJatim.com.

Menurutnya, jabatan strategis tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola. Ukuran strategis justru terletak pada sejauh mana seorang ASN mampu mendorong pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ujung dari pembangunan itu kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana kita bisa berkontribusi ke sana, itulah letak strategisnya,” tambahnya.

Fathur menjelaskan, jabatan staf ahli justru sangat strategis karena memiliki akses langsung kepada Bupati untuk menyampaikan hasil kajian, analisis, dan pemetaan kebijakan.

Posisi itu bahkan tidak berada di bawah Sekda, tetapi langsung berkoordinasi dengan kepala daerah.

“Kalau mau jujur, staf ahli itu sangat strategis. Mereka bisa memetakan kondisi dan memberi masukan langsung kepada bupati,” katanya.

Begitu pula dengan jabatan asisten daerah yang memiliki fungsi koordinasi antarperangkat daerah. “Asisten itu dituakan dalam arti dihormati, karena mengkoordinasikan beberapa OPD. Fungsinya koordinasi, dan itu penting,” tegasnya.

Fathur juga menyinggung peran Dinas Perpustakaan yang kerap dianggap tidak strategis. Menurutnya, lembaga tersebut justru memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan dapat berkolaborasi dengan berbagai dinas lain, termasuk Dinas Pendidikan.

“Kalau saya, orang pendidikan, saya anggap perpustakaan itu strategis. Literasi tidak cukup hanya dari pendidikan, tapi juga dari perpustakaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika Bupati Bondowoso berpikir mengkotak-kotakkan jabatan, tentu tidak akan menempatkan ASN di posisi strategis seperti staf ahli atau asisten, melainkan hanya di posisi staf biasa.

“Jadi gak ada itu dikotak. Cuma mungkin di Bondowoso ini masih ada pikiran-pikiran seperti itu,” pungkasnya.

Diketahui, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid beberapa waktu lalu melantik tujuh pejabat eselon II. Dalam waktu dekat, Pemkab Bondowoso juga akan melakukan mutasi lanjutan dan membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk 12 jabatan kepala OPD yang saat ini masih kosong. (awi/ian)

25/10/2025 17:57
Pemkot Mojokerto Buka Seleksi Pimpinan Baznas 2026–2031, Warga Didorong Ikut Berpartisipasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto resmi membuka pendaftaran calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masa jabatan tahun 2026–2031. Proses seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Baznas.

Ketua Panitia Seleksi, Robik Subagiyo menjelaskan bahwa kebutuhan pimpinan Baznas Kota Mojokerto dari unsur masyarakat ditetapkan sebanyak tiga orang. Mereka nantinya akan bertugas mengelola dan mengoptimalkan potensi zakat di daerah.

“Seleksi ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Kami mengundang tokoh masyarakat Islam, ulama, maupun profesional yang memiliki dedikasi dalam pengelolaan zakat untuk ikut berpartisipasi,” ungkapnya, Sabtu (25/10/2025).

Adapun persyaratan utama bagi calon pimpinan Baznas antara lain beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, berakhlak mulia, tidak terlibat politik praktis, dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Pendaftaran dibuka selama satu bulan, mulai 24 Oktober hingga 24 November 2025 setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB.

Pendaftaran dilakukan di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada No.145. Proses seleksi akan berlangsung dalam dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, serta wawancara.

“Dari hasil seleksi ini akan dipilih 10 orang yang akan dinilai oleh Baznas RI. Selanjutnya, Baznas RI akan menetapkan tiga orang sebagai pimpinan Baznas Kota Mojokerto periode 2026–2031. Seluruh tahapan seleksi dipastikan tidak dipungut biaya. Pendaftar dapat melakukan registrasi secara daring melalui laman simzat.kemenag.go.id,” katanya.

Peserta dapat mengunduh berkas persyaratan melalui tautan bit.ly/PendaftaranBaznas2025. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Sekretariat Panitia Seleksi di Bagian Kesra Setda Kota Mojokerto atau menghubungi kontak panitia: Dodik Irawan (08125205707) dan Masfudin (0811344224). [tin/ian]

25/10/2025 16:57